17 November 2026

Susilo Bambang Yudhoyono

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, LPJ Pertanyakan Keamanan Siber Istana

Dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem keamanan siber dan perlindungan komunikasi di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ketua Lembaga Pemantau Jakarta (LPJ), Asep Setiawan, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif berbeda. Menurutnya, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden benar terjadi, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sistem keamanan komunikasi kepala negara.

Asep mengingatkan, persoalan ini tidak cukup dilihat hanya dari dugaan siapa yang melakukan penyadapan atau siapa yang berada di baliknya. Hal yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana sistem pengamanan komunikasi Presiden bisa menghadapi ancaman penyadapan.

“Saya pribadi menyoroti dari sisi yang lain. Kalau Presiden berhasil disadap, meskipun kita tidak tahu apakah penyadapan itu berhasil atau tidak, berarti ada persoalan serius yang harus diperiksa. Sistem keamanan sibernya perlu diaudit secara menyeluruh,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Ia menilai, keamanan komunikasi seorang Presiden merupakan bagian penting dari keamanan negara. Informasi yang disampaikan dan diterima kepala negara dapat menyangkut kebijakan strategis, pertahanan, diplomasi, intelijen, hingga kepentingan nasional.

Karena itu, Asep mempertanyakan sejumlah aspek teknis yang harus menjadi objek evaluasi pemerintah.

Pertama, bagaimana sistem keamanan komunikasi Presiden yang berada dalam lingkup pengamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)? Apakah seluruh perangkat, infrastruktur, dan prosedur pengamanan telah memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk melindungi komunikasi kepala negara?

Kedua, bagaimana jalur komunikasi khusus yang digunakan Presiden? Termasuk penggunaan telepon seluler atau perangkat komunikasi yang dilengkapi chip kriptografi serta sistem enkripsi end-to-end. Apakah seluruh jalur komunikasi tersebut benar-benar terlindungi dari kemungkinan penyadapan?

Ketiga, bagaimana spesifikasi perangkat secure phone atau telepon khusus antisipenyadapan yang digunakan di lingkungan Presiden? Asep mempertanyakan keamanan dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), termasuk mekanisme pembaruan dan pengujian keamanannya.

Keempat, bagaimana keamanan jaringan serat optik dan infrastruktur satelit yang disebut-sebut dimiliki negara? Menurutnya, jalur komunikasi strategis tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pihak lain.

Kelima, bagaimana kesiapan Paspampres dalam mendukung komunikasi aman Presiden, termasuk penggunaan portable secure communication unit ketika kepala negara melakukan kunjungan kerja atau berada di luar Istana?

Keenam, bagaimana keberadaan dan standar keamanan ruang SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) yang dirancang untuk melindungi pembicaraan dan informasi sensitif dari pengawasan maupun penyadapan elektronik?

Ketujuh, bagaimana sertifikasi keamanan dari BSSN terhadap perangkat, jaringan, sistem komunikasi, dan infrastruktur yang digunakan di lingkungan kepresidenan? Apakah sertifikasi tersebut dilakukan secara berkala dan disertai pengujian independen?

Menurut Asep, tujuh aspek tersebut perlu diperiksa secara serius agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan dugaan tindak pidana, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap sistem yang berpotensi memiliki kelemahan.

Ia kemudian mengingatkan peristiwa 2013 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan adanya dugaan penyadapan terhadap komunikasi dirinya dan sejumlah pejabat Indonesia.

“Pada 2013, Presiden SBY pernah menyatakan bahwa dirinya disadap. Sekarang, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kembali muncul, pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi dan pembenahan sistem keamanan siber di lingkaran Presiden dan Istana selama ini?” ujarnya.

Asep menegaskan, persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan komunikasi kepala negara secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa perangkat komunikasi, jaringan khusus, fasilitas pengamanan, hingga sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas keamanan informasi bekerja berdasarkan standar yang terukur.

Audit juga perlu mencakup kemungkinan ancaman dari dalam maupun luar sistem, termasuk evaluasi akses pengguna, pengelolaan perangkat, keamanan pusat data, dan prosedur penanganan insiden.

“Jangan sampai kita hanya sibuk mencari siapa yang diduga melakukan penyadapan, tetapi lupa memeriksa mengapa sistem pengamanan komunikasi Presiden bisa menjadi sasaran. Keamanan komunikasi kepala negara bukan persoalan pribadi Presiden, melainkan menyangkut kedaulatan dan keamanan negara,” tegas Asep.

Ia berharap pemerintah membuka ruang evaluasi secara profesional dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang keamanan siber, persandian, serta perlindungan informasi strategis.

Bagi LPJ, persoalan dugaan penyadapan ini harus menjadi pintu masuk untuk memastikan bahwa sistem komunikasi Presiden benar-benar terlindungi, bukan hanya secara administratif, tetapi juga melalui pengujian teknis dan audit keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Adhie M Massardi adalah juru bicara kepresidenan era KH Abdurrahman Wahid, budayawan, aktivus pergerakan—Koordinator Gerakan Indonesia Bersih—yang sering mimpin demo anti-korupsi rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pegiat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Tanya: Bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan Prabowo?

Jawab: Dalam hal konsep, Prabowo memang jauh lebih baik dari rezim sebelumnya, Joko Widodo. Orientasinya terhadap kepentingan rakyat sangat jelas. Koperasi. Makan Bergisi Gratis, tata kelola pertambangan dan kebijakan lainnya oke. Masalahnya ada pada tahap tata laksana. Pelaksanannya orang-orang rezim lama yang terbiasa korupsi. Ini masalahnya.

– Kenapa kelihatannya Prabowo sulit mengatasi korupsi ini?

+ Lha, aparat penegak hukum (APH) yang memiliki otoritas nangani korupsi masih bermental rezim lama, pasti aksinya hanya untuk menjadikan tersangka sebagai sapi perah, atau untuk disandera. Ada yang mencoba insaf seperti Febrie Adriansyah (bekas Jampidsus), kita tahu apa jadinya, kan? Dihabisi.

– Kalau soal demokrasi dan penegakkan HAM?

+ Kalau soal ini kita harus jujur. Pemerintahan Prabowo jauh lebih baik dalam berdemokrasi dibandingkan rezim Widodo. Faktanya jelas. Sejak tahun pertama berkuasa kritik dan demo terhadap pemerintahannya sudah menyala-nyala.

Prabowo seperti membawa defibrilator (alat kejut jantung) yang mengguncang dada civil society yang selama 10 tahun rezim Widodo nyaris seperti berhenti berdenyut, tak bernyali. Sekarang coba lihat Saiful Mujani, konsultan politik yang selama 10 tahun “pingsan”, tiba-tiba siuman, lalu berteriak: Jatuhkan

Prabowo! Kan dahsyat cara rezim Prabowo membongkar demokrasi yang oleh rezim Widodo dikubur dalam-dalam dalam tanah kekuasaan?

Soal HAM, perbandingannya juga jelas. Pada rezim Widodo penyidik senior KPK Novel Baswdan disiram air keras. Sampai hari ini masih diliputi misteri besar. Memang ada tersangka, polisi berpangkat sangat rendah, dan diyakini kasus Novel tak sesederhana ini.

Coba bandingkan dengan kasus sejenis yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus. Hanya jelang beberapa menit setelah kejadian, rekaman CCTV-nya beredar luas di medsos. Di masa lalu, setiap ada kejadian macam ini semua CCTV biasanya mati.

Dalam kasus Andrie Yunus, bukan hanya rekaman kejadian yang meluas, tapi juga Menteri HAM Natalius Pigas langsung merespon dengan kutukan dan meminta aparat bekerja serius bongkar kasus ini. Esok harinya Presiden Prabowo memberi tekanan politik kepada aparat untuk bekerja lebih serius membongkar kasus ini. Dan dalam tempo relatif singkat, nama-nama perwira TNI, bahkan lengkap dengan institusinya (Bais) muncul sebagai tersangka. Coba siapa yang bisa membantah kenyataan ini dengan berkata sebaliknya?

– Bagaimana dengan akan adanya aksi besar akhir Agustus ini?

+ Ya, saya juga mendengar dan melihat gelagat ini. Tapi tidak masalah. Mungkin akan besar jika mendapat dukungan dari Polri atau petinggi Polri. Kenapa? Karena untuk memobilisasi massa, apalagi membawanya ke Jakarta, pasti perlu transportasi massal. Nah, kalau Polri tidak mendukung, Kapolres atau Kapolda tinggal telepon pemilik perusahaan bus untuk tidak melayani ngangkut massa. Urusan selesai. Mau jalan kaki ke Jakarta? Hehehe.

Oleh sebab itu, jika Polri mendukung pasti mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga kondusivitas massa aksi. Jadi saya percaya, tidak akan ada masalah seberapa besar pun jumlah demonstran yang turun ke jalan.

– Bagaimana dengan potensi adanya pihak yang akan menunggangi atau mengail di air keruh?

+ Kalau soal itu pasti ada. Saya kan dulu sering menggelar aksi. Memang selalu ada penunggangnya. Tapi itu bukan urusan demonstran. Itu 100% urusan aparat dan perangkat pengawas/pengaman demo.

Dari pengalaman saya—baik saat ada di pusat kekuasaan maupun ketika di jalanan sebagai aktivis pergerakan—aparat itu tahu dan sudah mencium akan adanya penunggang aksi demo. Biasanya sebelum aksi digelar, saya komunikas dengan Asintel Kodam, atau dengan Polri, apalagi saat itu Kapoldanya Pak Sutarman, teman saya yang pernah jadi ajudan Gus Dur. Makanya soal ini sebenarnya bukan penunggang gelap karena identitas dan tujuannya sangat jelas. Ini penunggang terang! Tujuannya kalau bukan urusan konsesi ya kekuasaan.

– Menurut Anda siapa penunggang paling berbahaya?

+ Begini. Pengalaman saya saat di pusat kekuasaan. Setiap hari ada demo. Didukung kekuatan oposisi, ketika itu disebut Poros Tengah yang sebelumnya mendukung Gus Dur. Kampus-kampus juga dimobilisasi, dan bergerak. Tapi ini masih dalam koridor demokrasi, tidak mengguncang sendi-sendi kekuasaan, jadi kita biarkan. Pers juga tetap diberi koridor kebebasan yang luas.

Menjadi menimbulkan masalah kenegaraan ketika ada indikasi Wakil Presiden didorong untuk menggantikan posisi Presiden (Gus Dur). Apalagi ketika itu TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suroyo Bimantoro terang-terangan melawan presiden, melakukan insubordinasi, dan bersekutu dengan kekuatan yang menguasai parlemen.

Maka ketika kekuatan super ini berkumpul di rumah Wapres Megawati di Kebagusan untuk konsolidasi politik dan mempercepat Sidang Istimewa pelengseran Gus Dur, maka dua hari kemudian, Senin 23 Juli 2001, SI MPR digelar: Gus Dur resmi dilengserkan, dan Wapres Megawati dilantik jadi Presiden RI ke-5.

Jadi intinya, sepanjang Wapres tidak punya ambisi menggantikan Presiden, gejolak politik sebesar apapun tidak akan mengguncang kursi kekuasaan, karena kursi kekuasaan hanya bisa digulingkan oleh dua kekuatan, 1. Kekuatan bersenja (kudeta), dan 2. Kekuatan parlemen dengan pamakzulan.

– Jadi menurut Anda, sepanjang Mas Gibran tidak bernafsu menggantikan Presiden di tegah jalan, situasi akan tetap kondusif?

+ Persisnya begitu. Karena apapun, Wapres yang ini punya jaringan lumayan kuat ke tubuh TNI, Polri dan birokrasi, juga sebenarnya partai politik, yang selama 10 tahun terakhir berada di bawah kekuasaan Joko Widodo, bapaknya. Tapi kan kita tidak tahu isi hati Wapres dan terutama isi hati bapaknya.

Ingat, kita punya sejarah yang unik tentang Wakil Presiden. Belum ada Wapres yang bisa menjadi Presiden lewat pemilu. Semua Wapres kalah alam pemilu. Wapres Habibie bisa jadi presiden setelah Presiden Suharto dilengserkan. Wapres Megawati bisa jadi presiden pasca pemakzulan Presiden Gus Dur.

– Seberapa berpengaruh isu UU Perampasan Aset sebagai magnet gerakan akhir Agustus?

+ Isu ini lumayan sensitif dan mengundang greget sebagai instrumen mobilisasi massa. Isu melawan korupsi memang laten. Tapi terkait UU

Perampasan Aset ini, mereka semua tidak memahami esensinya. Di tengah krisis moral di kalangan penegak hukum, siapa bisa menjamin baha UU ini tidak akan dipakai sebagai alat pemerasan, bahkan merampok? Siapa yang bisa mengawasi mekanisme perampasan aset ini? Nol!

Sebenarnya, kalau KPK, Kejaksaan dan Polri sungguh-sungguh bekerja memberantas korupsi, banyak cara dalam UU yang sudah ada untuk memiskinkan koruptor. Tapi baik KPK, Kejaksaan maupun Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi lebih diarahkan kepada orang, kepada yang ditarget, bukan kepada perilaku kejahatannya. Itu sebabnya kenapa dalam setiap skandal korupsi yang disasar, hasilnya hanya kepada satu orang. Padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana persekongkolan orang banyak.

– Jadi Anda yakin demo akhir Agustus ini akan baik-baik saja?

+ Ya, 99% saya yakin akan kondusif, sepanjang tidak ada yang berambisi menggatikan presiden di tengah jalan. Kalau toh ada riak-riak, itu hal yang lumrah dalam konteks emosi massa, emosi orang bergerombol. Akan menjadi besar jika sengaja dibiarkan oleh aparat yang bertugas menjaga ketertiban berdemo.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik memiliki satu hukum yang tidak pernah berubah yaitu persepsi publik dapat berubah lebih cepat daripada kekuatan kekuasaan. Seorang presiden mungkin menguasai pemerintahan, tetapi belum tentu menguasai opini masyarakat. Dalam situasi seperti itulah Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang pertengahan masa pemerintahannya.

Dua hasil survei yang dirilis pada akhir Juli 2026 menimbulkan diskusi luas mengenai arah politik nasional. Dalam simulasi elektabilitas yang dipublikasikan oleh SMRC maupun Indikator Politik Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), muncul sebagai figur dengan daya tarik politik yang sangat kuat. Di saat yang sama, SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, jauh dari posisi 81,2 persen pada November 2025. Penurunan tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Temuan tersebut tentu bukan berarti hasil Pemilu Presiden 2029 sudah dapat dipastikan. Survei mengukur opini publik pada saat survei dilakukan, bukan menentukan hasil pemilu. Namun, dalam politik modern, survei merupakan indikator penting untuk membaca perubahan preferensi masyarakat.

Di sinilah dilema politik Prabowo mulai terlihat. Apabila Prabowo memilih merangkul KDM sebagai pasangan atau mitra politik menuju 2029, peluang kemenangan koalisi tentu berpotensi meningkat. KDM saat ini memiliki popularitas yang tinggi, terutama di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Namun terdapat konsekuensi lain. Dominasi popularitas KDM berpotensi membuat perhatian publik lebih banyak tertuju kepadanya dibandingkan kepada Prabowo sendiri. Dalam sejarah politik, figur yang popularitasnya terus meningkat sering kali berubah dari sekadar aset politik menjadi pusat gravitasi baru dalam percaturan kekuasaan.

Sebaliknya, jika Prabowo tidak menggandeng KDM, maka ruang kompetisi justru terbuka. Apabila tren survei terus bergerak ke arah yang sama hingga mendekati tahun 2029, bukan tidak mungkin KDM menjadi kandidat presiden yang berdiri sendiri dengan dukungan koalisi baru.

Politik Indonesia berkali-kali memperlihatkan bahwa momentum sering kali lebih menentukan dibandingkan senioritas.

Nama Jokowi pada 2012 belum dianggap sebagai kandidat kuat tingkat nasional. Dua tahun kemudian ia memenangkan Pilpres.

Fenomena serupa dapat saja terjadi apabila seorang kepala daerah berhasil menjaga tingkat kepuasan publik sekaligus memperluas pengaruh nasionalnya.

Karena itu, kenaikan elektabilitas KDM layak dipahami sebagai sinyal politik yang perlu diperhatikan, bukan sebagai kepastian hasil pemilu.

Selain persoalan elektabilitas, terdapat indikator lain yang tidak kalah penting, yaitu kepuasan publik terhadap pemerintah.

Dalam berbagai studi politik, tingkat kepuasan terhadap presiden biasanya memiliki hubungan dengan peluang mempertahankan kekuatan politik menjelang pemilu berikutnya. Walaupun hubungan tersebut tidak selalu linier, tren penurunan yang tajam biasanya menjadi alarm bagi pemerintah.

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, posisi Prabowo memang menghadapi tantangan.

Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan publik pernah berada di kisaran sekitar 80 persen pada dua tahun pertama pemerintahannya.

Sementara itu, pada periode pertama Presiden Joko Widodo, berbagai lembaga survei umumnya mencatat tingkat kepuasan publik berada di kisaran 66–68 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Adapun survei SMRC terbaru menempatkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada angka 51,1 persen.

Perbandingan ini tentu harus dibaca secara hati-hati. Setiap presiden menghadapi kondisi ekonomi global, tantangan fiskal, dan dinamika politik yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara mutlak. Namun sebagai indikator tren politik, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan fase awal pemerintahan dua pendahulunya.

Faktor ekonomi tampaknya menjadi penjelasan utama. SMRC mencatat persepsi publik terhadap kondisi ekonomi mengalami penurunan dan menjadi penyumbang terbesar turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Ketika daya beli melemah atau masyarakat merasa tekanan ekonomi meningkat, dampaknya hampir selalu tercermin dalam penilaian terhadap pemerintah.

Selain ekonomi, persepsi mengenai penegakan hukum dan stabilitas politik juga ikut memengaruhi evaluasi publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga stabilitas sosial.

Beredar pula berbagai spekulasi mengenai kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029, termasuk isu yang mengaitkan KDM dengan Gibran Rakabuming Raka. Sampai saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun keputusan partai politik mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, berbagai kabar tersebut masih berada pada ranah spekulasi politik yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pada akhirnya, dilema terbesar Prabowo bukan hanya mengenai apakah harus menggandeng KDM atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja pemerintahan.

Apabila kepuasan publik dapat kembali meningkat, maka ruang politik Prabowo menuju 2029 akan kembali terbuka lebar, dengan atau tanpa KDM.

Namun apabila tren penurunan kepuasan terus berlangsung, sementara popularitas KDM tetap meningkat, maka peta politik nasional berpotensi berubah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam politik, tidak ada kemenangan yang bersifat permanen dan tidak ada kekalahan yang bersifat abadi. Yang menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang mampu menjaga kepercayaan publik hingga hari pemungutan suara tiba.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti tingginya intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya. Ia mempertanyakan sejauh mana kunjungan tersebut benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Menurut Guntur, sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo tercatat telah melakukan 48 kali lawatan ke luar negeri dengan total kunjungan ke 22 negara. Bahkan, dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo disebut telah melakukan 32 kali kunjungan luar negeri.

“Bandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya sekitar 10 kali pada tahun pertama, dan Joko Widodo yang sekitar 7 kali,” ujar Guntur dalam keterangannya, Kamis (25/3/2026).

Ia menilai, frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi perlu diiringi dengan transparansi hasil yang konkret, khususnya dalam bentuk manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Guntur mempertanyakan apakah diplomasi luar negeri tersebut berbanding lurus dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor riil di dalam negeri.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kunjungan-kunjungan itu benar-benar untuk ekonomi rakyat? Atau justru lebih banyak bersifat seremonial dan diplomatik tanpa dampak signifikan ke bawah?” lanjutnya.

Guntur menegaskan bahwa diplomasi internasional memang penting, terutama dalam konteks geopolitik dan kerja sama ekonomi global. Namun, ia mengingatkan bahwa prioritas utama pemerintahan tetap harus berorientasi pada kebutuhan domestik, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya kerap menegaskan bahwa lawatan luar negeri Presiden bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, menarik investasi asing, serta membuka akses pasar baru bagi produk dalam negeri. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif di tengah persaingan global.

Sejumlah pengamat juga menilai, gaya kepemimpinan Prabowo yang aktif di panggung internasional mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam isu global, termasuk keamanan, perdagangan, dan ketahanan pangan.

Namun demikian, kritik dari kalangan oposisi seperti yang disampaikan Guntur Romli menjadi pengingat bahwa setiap agenda luar negeri harus diukur dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan utusan Presiden dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan dinilai memiliki makna strategis dalam perspektif politik dan intelijen negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah pejabat tinggi negara untuk bersilaturahmi dengan Habib Rizieq menunjukkan adanya pendekatan komunikasi yang tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal kekuasaan.

Pada Sabtu pagi (7/3/2026), Presiden Prabowo mengutus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk menemui Habib Rizieq di kediamannya di Petamburan, Jakarta.

Menurut Amir Hamzah, keputusan Habib Rizieq menerima utusan presiden di kediamannya tetapi tidak datang ke Istana menunjukkan posisi simbolik yang jelas.

“Habib Rizieq menempatkan dirinya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan. Ia tidak masuk dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan negara,” kata Amir Hamzah dalam analisisnya, Ahad (8/3/2026).

Dalam perspektif intelijen sosial-politik, Amir Hamzah menilai posisi Habib Rizieq sebagai ulama independen justru memberi nilai strategis bagi stabilitas nasional.

Menurutnya, hubungan personal antara Prabowo dan Habib Rizieq sudah terbangun sejak lama, terutama ketika Imam Besar FPI itu mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan Pemilihan Presiden Indonesia 2019.

“Hubungan historis ini membuat komunikasi antara keduanya tidak kaku. Tetapi Habib Rizieq tetap menjaga posisi moralnya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan,” ujar Amir.

Ia menilai posisi tersebut justru memungkinkan Habib Rizieq memberikan kritik yang bersifat konstruktif kepada pemerintah.

“Peran ulama seperti ini penting. Ia bisa menjadi penyeimbang moral sekaligus memberikan kritik membangun untuk perbaikan bangsa,” tambahnya.

Amir Hamzah juga melihat potensi peran Habib Rizieq dalam diplomasi nonformal, terutama dalam situasi geopolitik yang sensitif.

Ia mencontohkan isu kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, kawasan strategis yang berada di jalur geopolitik Timur Tengah.

Menurut Amir, latar belakang Habib Rizieq sebagai keturunan Rasulullah atau habaib memiliki jaringan sosial keagamaan yang luas di dunia Islam.

“Pemimpin tertinggi di Iran juga merupakan keturunan Rasulullah. Dalam tradisi dunia Islam, hubungan genealogis seperti ini sering menjadi pintu komunikasi yang efektif,” jelasnya.

Ia menilai pendekatan berbasis jaringan ulama kadang lebih efektif dibanding jalur diplomasi formal negara.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa pendekatan serupa pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, pemerintah Indonesia meminta bantuan ulama Abu Bakar Ba’asyir untuk membantu komunikasi dengan kelompok Taliban dalam kasus penyanderaan wartawan Meutya Hafid dan kameramen Budiyanto dari Metro TV di Afghanistan.

“Melalui pendekatan jaringan ulama tersebut, kedua sandera akhirnya dapat dibebaskan,” ujar Amir.

Menurut Amir Hamzah, pertemuan utusan Presiden dengan Habib Rizieq juga bisa dibaca sebagai sinyal politik bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan sosial di luar struktur negara.

“Dalam perspektif intelijen, ini adalah upaya membangun stabilitas nasional melalui jaringan sosial, keagamaan, dan moral yang memiliki pengaruh besar di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, strategi seperti ini sering digunakan dalam politik global, di mana tokoh agama, tokoh masyarakat, atau figur nonnegara menjadi jembatan komunikasi dalam berbagai situasi strategis.

“Negara tidak selalu bergerak melalui jalur formal. Kadang justru jalur informal melalui tokoh berpengaruh bisa membuka solusi yang tidak bisa ditembus oleh diplomasi resmi,” kata Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung rencana Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, untuk kenaikan gaji hakim di Indonesia. Terlebih, sudah 12 tahun gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan. Akibatnya, para hakim merasa gaji dan tunjangan yang diterima saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikul.

“Sebagai ‘wakil Tuhan’ di dunia, kesejahteraan para hakim haruslah terjamin, sehingga dalam memberikan keputusan di pengadilan benar-benar bisa mencerminkan rasa keadilan. Jangan sampai dalam menegakan keadilan, para hakim masih terganggu dengan masalah kesejahteraan yang belum tercukupi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (10/10/24).

Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, gaji dan tunjangan para hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Oktober 2012. PP Nomor 94 Tahun 2012 mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.

“Dari hasil kajian Solidaritas Hakim Indonesia, ternyata masih terdapat perbedaan mencolok antara pendapatan take home pay hakim agung dengan hakim pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Semisal, hakim agung dalam sebulan dapat menerima penghasilan hingga ratusan juta, karena adanya Tunjangan Penanganan Perkara. Sementara, hakim pengadilan tingkat pertama dalam sebulan hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 12 juta, tanpa ada tambahan tunjangan dari perkara yang ditangani,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Waketum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dibanding dengan negara lain, gaji hakim di Indonesia juga relatif lebih rendah.

Semisal, hakim tingkat pertama di Filipina (Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, dan Sharia Circuit Court) mendapat gaji Rp 49.047.602 per bulan; Hakim Pengadilan Tinggi di Malaya, Sabah, dan Sarawak mendapat gaji sebesar Rp 87.448.917; Hakim Pengadilan Tinggi di India mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp47.413.483; serta gaji hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Victoria Australia mencapai Rp 4,48 miliar per tahun. Ini di luar tunjangan dan fasilitas yang diberikan masing-masing negara.

“Saat ini jumlah hakim di Indonesia mencapai 7.742 orang. Kita mendukung Presiden Terpilih Prabowo setelah dilantik nanti untuk merevisi PP Nomor 94 Tahun 2012, sehingga para hakim bisa mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan. Sehingga para hakim bisa semakin menjaga marwah, harkat dan martabat lembaga peradilan. Termasuk, bisa lebih fokus memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan,” pungkas Bamsoet.(*)

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah unggahan menarik muncul di platform X dari Rachland Nashidik pada (25/09), menampilkan transkrip pidato reflektif dari Dino Patijalal, mantan diplomat dan tokoh publik. Dalam unggahan tersebut, Dino berbagi imajinasinya mengenai apa yang mungkin disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI keenam, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Refleksi ini berisi pandangan tentang transisi kekuasaan yang diwarnai dengan sejumlah nasihat bijak.

Dino membuka refleksinya dengan mengingat momen penting pada 20 Oktober 2014, ketika ia berdiri di samping SBY saat Jokowi pertama kali memasuki Istana Kepresidenan sebagai pemimpin baru Indonesia. Sekarang, Dino mengantisipasi momen serupa yang akan terjadi pada 20 Oktober mendatang, di mana Jokowi akan meninggalkan istana setelah dua periode menjabat, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengambil alih.

Dino kemudian membayangkan percakapan antara Jokowi dan SBY mengenai lima “tip tipis” yang perlu diingat oleh Jokowi dalam menghadapi akhir masa jabatannya. Lima poin ini tidak hanya relevan bagi Jokowi, tetapi juga menjadi nasihat bagi semua pemimpin yang berada di akhir masa jabatan mereka.

Yang dibayangkan Dino dari SBY adalah menerima kenyataan bahwa era kepemimpinan telah berakhir. Menerima ini dengan ikhlas dan rasa syukur menjadi kunci, karena perjalanan sebagai pemimpin sudah ditempuh dengan segenap upaya terbaik. Sejarah, bukan survei sesaat, yang akan menjadi hakim akhir bagi legasi seorang presiden. Dengan demikian, penting bagi seorang pemimpin untuk meninggalkan panggung politik dengan lapang dada.

Dino mengingatkan agar seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan personel atau kebijakan besar, di masa-masa akhir jabatannya. Sebagai contoh, ketika SBY menjadi presiden pada 2004, ia tidak melanjutkan keputusan pengangkatan Panglima TNI yang dibuat oleh presiden sebelumnya hanya beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini menunjukkan penghormatan kepada mandat baru presiden terpilih, yang tentunya akan membawa kebijakan dan agenda sendiri.

Salah satu poin penting dalam refleksi Dino adalah bahwa seorang mantan presiden tidak boleh memposisikan dirinya sebagai patron bagi presiden pengganti. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada presiden yang mempengaruhi penerusnya, mulai dari Soekarno hingga SBY. Bahkan Habibie, yang merupakan orang dekat Soeharto, tidak dipatroni oleh presiden sebelumnya. Dino percaya bahwa Jokowi juga tidak ingin berada di bawah bayang-bayang presiden sebelumnya, sehingga presiden pengganti pun harus dibiarkan memimpin dengan penuh kebebasan.

Dino menekankan pentingnya mengakhiri kepemimpinan dengan cara yang terhormat, sebagaimana presiden masuk ke Istana dengan martabat. Kesuksesan seorang presiden diukur dari kemampuannya mewariskan Indonesia dalam kondisi yang lebih baik. Meski tidak semua presiden dalam sejarah Indonesia berhasil mencapai ini, menjaga kehormatan dan memastikan transisi kekuasaan yang damai tetap menjadi ukuran keberhasilan seorang pemimpin.

Nasihat terakhir Dino adalah bahwa kekuasaan tidak boleh mengaburkan fakta bahwa Indonesia lebih besar daripada siapapun yang memimpinnya. Sejarah telah memberikan pelajaran keras kepada pemimpin yang melupakan hal ini. Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid semuanya ditegur oleh sejarah ketika mereka terlalu terfokus pada kekuasaan pribadi mereka. Seorang presiden harus selalu menyadari bahwa masa jabatan mereka hanyalah bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Dino mengakhiri pidatonya dengan mengajak semua pihak untuk memikirkan transisi kekuasaan secara damai dan harmonis. Meskipun pidato ini bersifat imajinatif, pesan-pesan yang disampaikan sangat relevan bagi kondisi politik saat ini. Dino mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu meninggalkan kekuasaan dengan kepala tegak dan mewariskan negara dalam keadaan stabil.

Sebagaimana diungkapkannya, “Kita harus masuk dengan terhormat, dan keluar dengan terhormat.” Pesan ini tidak hanya berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi semua pemimpin yang pada akhirnya akan meninggalkan panggung kekuasaan. Dino menutup dengan salam transisi, demokrasi, dan reformasi, menekankan pentingnya kesinambungan dan kedewasaan politik di Indonesia.

Dalam masa transisi yang mendekat, pesan ini menjadi pengingat penting bagi bangsa bahwa, pada akhirnya, Indonesia jauh lebih besar daripada siapapun yang memimpinnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Hal ini diungkapkan oleh pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, melalui tulisannya yang diterima oleh MoneyTalk pada Senin, 16 September 2024. Dalam tulisan tersebut, Roy Suryo membandingkan penantian publik atas pengakuan jujur dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi (BAS), serta mantan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka (GRR), dengan skenario drama klasik En attendant Godot (Menunggu Godot) karya Samuel Beckett. Drama ini menggambarkan dua karakter yang terus menunggu sosok bernama Godot, namun Godot tidak pernah datang, melambangkan penantian yang sia-sia dan tidak berujung.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara Diskusi di Kanal Ekonomi dan Analis Data yang tayang pada Minggu (08/09), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahfud MD, seorang akademisi, hakim, dan politikus Indonesia, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-2024), menyoroti urgensi penerapan UU ini dalam menghadapi praktik korupsi yang semakin kompleks dan merugikan negara.

(lebih…)