MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti tingginya intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya. Ia mempertanyakan sejauh mana kunjungan tersebut benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.
Menurut Guntur, sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo tercatat telah melakukan 48 kali lawatan ke luar negeri dengan total kunjungan ke 22 negara. Bahkan, dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo disebut telah melakukan 32 kali kunjungan luar negeri.
“Bandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya sekitar 10 kali pada tahun pertama, dan Joko Widodo yang sekitar 7 kali,” ujar Guntur dalam keterangannya, Kamis (25/3/2026).
Ia menilai, frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi perlu diiringi dengan transparansi hasil yang konkret, khususnya dalam bentuk manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Guntur mempertanyakan apakah diplomasi luar negeri tersebut berbanding lurus dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor riil di dalam negeri.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kunjungan-kunjungan itu benar-benar untuk ekonomi rakyat? Atau justru lebih banyak bersifat seremonial dan diplomatik tanpa dampak signifikan ke bawah?” lanjutnya.
Guntur menegaskan bahwa diplomasi internasional memang penting, terutama dalam konteks geopolitik dan kerja sama ekonomi global. Namun, ia mengingatkan bahwa prioritas utama pemerintahan tetap harus berorientasi pada kebutuhan domestik, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya kerap menegaskan bahwa lawatan luar negeri Presiden bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, menarik investasi asing, serta membuka akses pasar baru bagi produk dalam negeri. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif di tengah persaingan global.
Sejumlah pengamat juga menilai, gaya kepemimpinan Prabowo yang aktif di panggung internasional mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam isu global, termasuk keamanan, perdagangan, dan ketahanan pangan.
Namun demikian, kritik dari kalangan oposisi seperti yang disampaikan Guntur Romli menjadi pengingat bahwa setiap agenda luar negeri harus diukur dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
