30 Oktober 2026

Kang Dedi Mulyadi (KDM)

MoneyTalk.id,Jakarta – Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perbincangan. Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dikaitkan dengan kemungkinan duet politik.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga ada kekuatan oligarki yang tengah mempersiapkan dukungan finansial besar untuk mengusung pasangan tersebut. Menurut dia, skenario itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam peta politik nasional.

Muslim Arbi menilai Jokowi memiliki kedekatan dengan kelompok oligarki yang mempunyai sumber daya ekonomi dan pengaruh politik. Karena itu, ia menduga KDM berpotensi menjadi figur yang digandeng untuk memperkuat posisi politik Gibran pada Pilpres 2029. Menurut Muslim, kekuatan finansial dan jaringan politik dapat menjadi faktor penting dalam membangun popularitas serta mengonsolidasikan dukungan menjelang kontestasi nasional.

“Jokowi akan melihat hasil survei. Kalau elektabilitas KDM terus menguat, bukan tidak mungkin dia akan digandeng dan dipasangkan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” kata Muslim kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Muslim juga melihat kemungkinan KDM didekati untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menduga langkah itu dapat menjadi bagian dari strategi memperbesar basis dukungan partai yang selama ini dikaitkan dengan keluarga Jokowi.

“Dengan masuknya figur populer seperti KDM, PSI berpotensi memperoleh tambahan daya tarik politik, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti aktivitas dan komunikasi politik Gubernur Jawa Barat tersebut,” jelasnya.

Menurut Muslim, KDM merupakan figur pragmatis yang secara politik dinilainya lebih condong kepada Jokowi. Ia melihat gaya komunikasi dan pencitraan KDM memiliki kemiripan dengan pendekatan Jokowi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Salah satu contoh yang sering menjadi perbincangan adalah pendekatan blusukan, termasuk ketika Jokowi turun langsung meninjau persoalan saluran air dan gorong-gorong,” ungkapnya.

Di sisi lain, perkembangan elektabilitas KDM memang memberikan alasan mengapa namanya mulai diperhitungkan dalam bursa Pilpres 2029. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas simulasi calon presiden dengan elektabilitas 35,5 persen. Anies Baswedan memperoleh 10,3 persen, Prabowo Subianto 9,8 persen, sedangkan Gibran berada di angka 8,4 persen. Angka tersebut memperlihatkan besarnya daya tarik elektoral KDM, meskipun hasil survei tidak otomatis menentukan pasangan calon pada pemilu mendatang.

Temuan berbeda muncul dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis 18 Oktober 2026. Dalam simulasi terbuka calon presiden, Prabowo memperoleh 31,6 persen, Dedi Mulyadi 11,4 persen, Anies Baswedan 10,1 persen, dan Gibran 6,9 persen.

Namun, dalam simulasi calon wakil presiden, Dedi justru menempati posisi pertama dengan 21 persen, mengungguli Gibran yang memperoleh 14,2 persen. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa posisi politik KDM masih sangat bergantung pada skenario pencalonan dan konfigurasi koalisi.

Bagi Muslim, popularitas KDM yang ditopang aktivitas turun langsung ke masyarakat bisa menjadi modal politik yang menarik bagi kelompok berkepentingan.

Namun, ia mengingatkan bahwa popularitas tidak selalu identik dengan kemandirian politik. Apabila dukungan finansial dari kelompok pemodal besar benar-benar menjadi bagian dari skenario pencalonan, publik perlu mengetahui siapa saja yang berada di belakangnya dan kepentingan apa yang akan dibawa setelah kekuasaan diperoleh.

Isu KDM bergabung dengan PSI dan kemungkinan berduet dengan Gibran juga telah berkembang di ruang publik. Namun, Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron membantah adanya pembicaraan internal mengenai kepindahan KDM maupun rencana duet tersebut. Bahkan, Dedi Mulyadi sebelumnya pada 22 September 2026 menegaskan bahwa dirinya masih berfokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa wacana duet tersebut belum menjadi keputusan politik resmi.

Muslim menilai masyarakat tidak boleh hanya terpukau oleh popularitas tokoh, gaya blusukan, maupun besarnya dukungan kampanye. Persoalan yang lebih mendasar adalah transparansi pendanaan politik, independensi calon pemimpin, serta kemungkinan masuknya kepentingan pemodal ke dalam kebijakan negara.

“Jangan sampai Pilpres hanya menjadi pertarungan kekuatan uang dan pencitraan, sementara kepentingan rakyat justru berada di belakang kepentingan oligarki,” pungkas Muslim.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik memiliki satu hukum yang tidak pernah berubah yaitu persepsi publik dapat berubah lebih cepat daripada kekuatan kekuasaan. Seorang presiden mungkin menguasai pemerintahan, tetapi belum tentu menguasai opini masyarakat. Dalam situasi seperti itulah Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang pertengahan masa pemerintahannya.

Dua hasil survei yang dirilis pada akhir Juli 2026 menimbulkan diskusi luas mengenai arah politik nasional. Dalam simulasi elektabilitas yang dipublikasikan oleh SMRC maupun Indikator Politik Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), muncul sebagai figur dengan daya tarik politik yang sangat kuat. Di saat yang sama, SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, jauh dari posisi 81,2 persen pada November 2025. Penurunan tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Temuan tersebut tentu bukan berarti hasil Pemilu Presiden 2029 sudah dapat dipastikan. Survei mengukur opini publik pada saat survei dilakukan, bukan menentukan hasil pemilu. Namun, dalam politik modern, survei merupakan indikator penting untuk membaca perubahan preferensi masyarakat.

Di sinilah dilema politik Prabowo mulai terlihat. Apabila Prabowo memilih merangkul KDM sebagai pasangan atau mitra politik menuju 2029, peluang kemenangan koalisi tentu berpotensi meningkat. KDM saat ini memiliki popularitas yang tinggi, terutama di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Namun terdapat konsekuensi lain. Dominasi popularitas KDM berpotensi membuat perhatian publik lebih banyak tertuju kepadanya dibandingkan kepada Prabowo sendiri. Dalam sejarah politik, figur yang popularitasnya terus meningkat sering kali berubah dari sekadar aset politik menjadi pusat gravitasi baru dalam percaturan kekuasaan.

Sebaliknya, jika Prabowo tidak menggandeng KDM, maka ruang kompetisi justru terbuka. Apabila tren survei terus bergerak ke arah yang sama hingga mendekati tahun 2029, bukan tidak mungkin KDM menjadi kandidat presiden yang berdiri sendiri dengan dukungan koalisi baru.

Politik Indonesia berkali-kali memperlihatkan bahwa momentum sering kali lebih menentukan dibandingkan senioritas.

Nama Jokowi pada 2012 belum dianggap sebagai kandidat kuat tingkat nasional. Dua tahun kemudian ia memenangkan Pilpres.

Fenomena serupa dapat saja terjadi apabila seorang kepala daerah berhasil menjaga tingkat kepuasan publik sekaligus memperluas pengaruh nasionalnya.

Karena itu, kenaikan elektabilitas KDM layak dipahami sebagai sinyal politik yang perlu diperhatikan, bukan sebagai kepastian hasil pemilu.

Selain persoalan elektabilitas, terdapat indikator lain yang tidak kalah penting, yaitu kepuasan publik terhadap pemerintah.

Dalam berbagai studi politik, tingkat kepuasan terhadap presiden biasanya memiliki hubungan dengan peluang mempertahankan kekuatan politik menjelang pemilu berikutnya. Walaupun hubungan tersebut tidak selalu linier, tren penurunan yang tajam biasanya menjadi alarm bagi pemerintah.

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, posisi Prabowo memang menghadapi tantangan.

Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan publik pernah berada di kisaran sekitar 80 persen pada dua tahun pertama pemerintahannya.

Sementara itu, pada periode pertama Presiden Joko Widodo, berbagai lembaga survei umumnya mencatat tingkat kepuasan publik berada di kisaran 66–68 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Adapun survei SMRC terbaru menempatkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada angka 51,1 persen.

Perbandingan ini tentu harus dibaca secara hati-hati. Setiap presiden menghadapi kondisi ekonomi global, tantangan fiskal, dan dinamika politik yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara mutlak. Namun sebagai indikator tren politik, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan fase awal pemerintahan dua pendahulunya.

Faktor ekonomi tampaknya menjadi penjelasan utama. SMRC mencatat persepsi publik terhadap kondisi ekonomi mengalami penurunan dan menjadi penyumbang terbesar turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Ketika daya beli melemah atau masyarakat merasa tekanan ekonomi meningkat, dampaknya hampir selalu tercermin dalam penilaian terhadap pemerintah.

Selain ekonomi, persepsi mengenai penegakan hukum dan stabilitas politik juga ikut memengaruhi evaluasi publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga stabilitas sosial.

Beredar pula berbagai spekulasi mengenai kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029, termasuk isu yang mengaitkan KDM dengan Gibran Rakabuming Raka. Sampai saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun keputusan partai politik mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, berbagai kabar tersebut masih berada pada ranah spekulasi politik yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pada akhirnya, dilema terbesar Prabowo bukan hanya mengenai apakah harus menggandeng KDM atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja pemerintahan.

Apabila kepuasan publik dapat kembali meningkat, maka ruang politik Prabowo menuju 2029 akan kembali terbuka lebar, dengan atau tanpa KDM.

Namun apabila tren penurunan kepuasan terus berlangsung, sementara popularitas KDM tetap meningkat, maka peta politik nasional berpotensi berubah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam politik, tidak ada kemenangan yang bersifat permanen dan tidak ada kekalahan yang bersifat abadi. Yang menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang mampu menjaga kepercayaan publik hingga hari pemungutan suara tiba.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk, Jakarta – puluhan organisasi Pers, dan ratusan insan pers se – Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut untuk menyampaikan dan menyatakan sikap terkait statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang viral di medsos beberapa hari lalu karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Celoteh KDM tentunya telah mengusik dan memicu kemarahan Pers Indonesia.

“Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya,” ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat.

Doni sangat menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

“Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers,” ungkap Doni Ardon.

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers.

“Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram,” cetus Doni Ardon yang juga pemilik Perusahaan Media Informa Indonesia, Mitranews.net itu.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai kepala daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional.

“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.

“Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral,” beber Ade Muksin.

Sebagai ungkapan yang sama, ketua FWJ Indonesia korwil Bekasi Rommo Kosasih. Dia menjelaskan bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan media massa merupakan bentuk humanitas menjaga sinergitas dalam bentuk respon tata kelola pemerintahan.

“Penyebaran Informasi; media massa memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara efektif. Kerjasama dengan media mendorong transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena informasi yang disampaikan melalui media massa dapat diakses oleh publik secara jelas dan akurat,” tutur Rommo.

“Partisipasi Masyarakat; melalui informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat lebih memahami program-program pemerintah dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Selain juga, berfungsi sebagai Peningkatan Akuntabilitas; bahwa media massa dapat berperan sebagai pengawas, membantu memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai mekanismenya,” paparnya.

Disisi lain, lanjut Rommo, media mampu melakukan pencegahan misinformasi; seperti diketahui media massa dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, terutama terkait kebijakan atau program pemerintah.

Selain itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Simatupang mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ungkapnya.

Hadir dalam Dialog pers tersebut jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I), Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta beberapa organisasi media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sada dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin organisasi Pers, media dan tokoh masyarakat, Dialog dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap temuan adanya dana hibah ke yayasan yang diduga ditilep oleh oknum-oknum tertentu.

Dana hibah yang biasanya diberikan Pemprov Jabar ini adalah untuk membantu yayasan, madrasah dan pesantren.

Namun Kang Dedi Mulyadi (KDM) sementara ini telah menyetop hibah bantuan itu karena adanya permasalahan. Rupanya permasalahan banyak dana ratusan miliar ini justru dipotong sehingga ketika pihak pesantren menerima dana hibah ini mereka hanya menerima sedikit.

“Saya buka ya, ada yang bikin yayasan palsu di Jabar hanya untuk nyerap duit pemerintah provinsi. Ada yayasan dapat Rp 2 miliar, Rp 1 miliar, Rp 5 miliar. Makanya saya setop dulu,” ungkap Dedi dalam pertemuan bersama Kepala Kemenag dan Kadisdik se-Jawa Barat, pada unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan 24 April 2025.

Menurut Dedi, selama ini dana hibah cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses politik kuat, sementara lembaga yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh.

“Yayasan yang berkembang yang punya akses politik, yang punya akses kepada gubernur, itu-itu saja yang dapat. Sementara yang benar-benar butuh, yang di bawah, tidak kebagian,” jelas Kang Deddy sapaan akrabnya.

Dia menegaskan bahwa pemberian hibah harus melalui proses yang transparan dan adil.

Dedi juga menyinggung ada yayasan yang biasa menerima bantuan lalu mendirikan yayasan baru untuk kembali mendapatkan dana hibah. Yayasan baru tersebut tanpa verifikasi yang jelas.

“Bikin yayasan baru,” katanya. Hal yang paling parah lagi sampai membuat yayasan palsu.

Yayasan bercorak Islam harusnya menjadi lembaga yang halalan thoyiban karena harus memberi contoh yang baik. Jangan sampai Kyai atau Ustadz diperiksa padahal tidak tahu apa-apa.

Dia mencontohkan dana hibah yang diberikan Pemprov Jawa Barat 2 miliar ternyata turun sampai ke bawah 15 juta.

Untuk ke depannya Dedi akan mencari format baru ke pendekatan berbasis pembangunan dengan data konkret dari Kementerian Agama. Pemprov siap membangun madrasah yang memang benar-benar dibutuhkan, yang siswanya jelas, dan butuh infrastruktur. (Yoss)