22 November 2026

News

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi media massa, Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, sekaligus Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Harton, mengingatkan bahwa kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam rilis yang diterima pada Rabu (10/6/2026), Benz menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya merupakan amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan sebagai alat untuk menindas atau mengukuhkan kepentingan segelintir kelompok.

“Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Ia diberikan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipakai menindas, dan bukan pula untuk mengukuhkan kesombongan segelintir manusia di atas penderitaan rakyat banyak,” ujar Benz.

Menurutnya, berbagai tragedi kemanusiaan dan praktik tirani dalam sejarah tidak muncul secara mendadak, melainkan diawali oleh pembiaran terhadap penyimpangan kekuasaan. Ia menilai pembungkaman kritik, manipulasi hukum, hingga hilangnya independensi aparat menjadi tanda-tanda awal lahirnya pemerintahan yang menjauh dari prinsip keadilan.

Benz mengatakan, ketika kekuasaan tidak lagi diawasi, maka keadilan menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuka jalan bagi praktik hukum yang diskriminatif, di mana rakyat kecil menghadapi penegakan hukum yang keras sementara kelompok berkuasa memperoleh perlakuan istimewa.

“Ketika kekuasaan berdiri tanpa pengawasan, maka yang pertama kali mati adalah keadilan. Setelah keadilan roboh, kebenaran akan dibeli, dan hukum hanya akan tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada pemilik kuasa dan modal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan media yang merdeka, lembaga hukum yang independen, parlemen yang berani menjalankan fungsi pengawasan, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.

Menurut Benz, kritik dan pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap negara ataupun pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di jalur yang benar.

“Kritik bukan ancaman bagi negara. Kritik adalah vitamin demokrasi. Pengawasan bukan tindakan makar. Pengawasan adalah pagar agar kekuasaan tidak keluar jalur,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Benz juga mengingatkan bahaya munculnya kultus individu dalam pemerintahan. Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi ketika pemimpin dianggap tidak boleh salah, sementara suara-suara yang memberikan masukan justru disingkirkan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa korban utama dari kekuasaan yang tidak terkendali adalah masyarakat. Mulai dari rakyat kecil yang kehilangan hak atas tanah, buruh yang kehilangan perlindungan, hingga generasi muda yang kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Benz mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bersifat sementara. Karena itu, setiap pemegang kekuasaan harus menyadari bahwa seluruh kebijakan dan tindakannya akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan rakyat maupun secara moral.

“Bangsa yang besar bukan bangsa yang memiliki penguasa paling kuat, tetapi bangsa yang mampu mengawasi kekuasaan agar tetap tunduk pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Benz mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan, karena keduanya merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.

“Jangan pernah membenci pengawasan. Karena ketika kekuasaan tidak terawasi, sesungguhnya yang sedang menunggu untuk menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat sosial-politik Sutoyo Abadi menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada persenjataan, teknologi, atau kekuatan ekonomi, melainkan pada kecintaan rakyat terhadap tanah air serta komitmen pemimpinnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam pernyataannya, Selasa (9/6/2026), Sutoyo menyoroti ketahanan Iran yang mampu bertahan menghadapi sanksi, ancaman, dan tekanan dari luar negeri selama puluhan tahun. Menurutnya, faktor utama yang membuat sebuah negara tetap berdiri bukan semata-mata kekuatan militer atau ekonomi, tetapi semangat nasionalisme dan keberanian untuk tidak tunduk pada tekanan asing.

“Jawabannya bukan semata pada rudal, teknologi, atau kekuatan ekonomi. Ada sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu cinta tanah air dan keberanian menolak tunduk pada tekanan kekuatan asing,” ujarnya.

Sutoyo menilai kepatuhan dan loyalitas rakyat kepada pemimpin tidak dapat direkayasa melalui propaganda atau tekanan. Loyalitas, kata dia, lahir secara alami ketika pemimpin menunjukkan ketulusan, kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian yang tulus kepada rakyat.

Menurutnya, bangsa yang rakyatnya bersedia berkorban demi mempertahankan negaranya akan jauh lebih sulit dikalahkan dibanding negara yang hanya disatukan oleh kepentingan ekonomi.

“Bagi bangsa yang menjadikan kedaulatan sebagai harga diri, mereka tidak bertanya apa keuntungan yang akan didapat, tetapi apa yang harus dikorbankan agar negeri tetap merdeka, berdaulat, dan terhormat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan banyak bangsa tidak runtuh karena kehabisan uang, melainkan karena kehilangan jiwa, karakter, dan harga dirinya sebagai bangsa merdeka.

Dalam konteks Indonesia, Sutoyo menegaskan bahwa selama para pemimpin tetap mencintai tanah air, menjaga kedaulatan, dan menolak berada di bawah kendali maupun tekanan asing, Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan.

Sebaliknya, lanjut dia, negara akan menjadi lemah apabila kehilangan harga diri dan membiarkan kepentingan luar menentukan arah kebijakan nasional.

“Senjata yang paling ditakuti bukanlah rudal yang dapat menghancurkan kota. Senjata yang paling ditakuti adalah pemimpin dan rakyat yang tidak bisa dibeli serta tidak bersedia menyerahkan kedaulatan negaranya kepada siapa pun,” tegasnya.

Sutoyo juga mengkritik keras perilaku pemimpin yang, menurutnya, rela mengorbankan kepentingan bangsa hanya karena tekanan pemilik modal atau kekuatan tertentu. Tindakan semacam itu disebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.

Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyalahkan rakyat atau memaksakan kepatuhan melalui berbagai teori dan pendekatan yang mengabaikan perilaku para pengendali negara sendiri.

“Jangan salahkan rakyat dan memaksa mereka patuh tanpa adanya pantulan keteladanan dari perilaku pengendali negara. Rakyat akan menilai sendiri apakah para pemimpinnya layak diikuti atau tidak,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Sutoyo menilai Indonesia saat ini memang tidak sedang menghadapi perang fisik, tetapi telah memasuki era perang siber dan persaingan global yang mempertaruhkan kedaulatan bangsa.

“Indonesia tidak sedang dalam perang fisik, tetapi sudah berada dalam perang siber dan perang pengaruh. Kedaulatan negara dipertaruhkan. Kita akan terus melihat dan mengamati bagaimana bangsa ini menapaki sejarahnya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan dan arah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, tidak akan ada reformasi maupun perbaikan mendasar di lembaga yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut karena BGN dinilai memiliki fungsi politik yang jauh lebih besar dibanding sekadar menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat.

Guntur Romli menilai BGN akan terus mendapatkan perlindungan politik dari pemerintah karena lembaga tersebut dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangun basis dukungan elektoral menjelang Pemilihan Presiden 2029. Ia menyebut program MBG yang menyentuh jutaan siswa dan keluarga di seluruh Indonesia berpotensi menjadi alat konsolidasi politik yang efektif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“BGN akan dibela habis-habisan karena itu mesin politik elektoral untuk 2029,” demikian kritik yang disampaikan Guntur dalam berbagai pernyataannya terkait polemik di tubuh BGN, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG menjadikan BGN sebagai salah satu lembaga paling strategis dalam pemerintahan saat ini. Dengan jangkauan program yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, keberadaan BGN dinilai mampu membangun kedekatan langsung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Guntur berpendapat bahwa kondisi tersebut membuat kritik terhadap BGN sulit memperoleh respons berupa evaluasi mendalam. Ia menilai setiap persoalan yang muncul berpotensi dianggap sebagai gangguan terhadap program unggulan pemerintah sehingga ruang untuk koreksi dan reformasi menjadi terbatas.

Di sisi lain, pemerintah selama ini menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut diklaim bertujuan mengurangi angka stunting, memperbaiki kualitas gizi anak-anak, serta mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif.

Perdebatan mengenai BGN pun diperkirakan akan terus berlanjut. Pendukung pemerintah melihat MBG sebagai program strategis yang membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sementara para pengkritiknya menilai besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program harus diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persepsi bahwa program negara digunakan untuk kepentingan politik jangka panjang.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Adi Kurniawan, langkah Sony Sonjaya untuk bekerja sama dengan penyidik Kejaksaan Agung harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengungkap secara terang-benderang seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skandal yang merugikan keuangan negara tersebut. Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Sony mengaku mengetahui adanya sejumlah tokoh dan pihak berpengaruh yang diduga berada di balik praktik pengaturan maupun dugaan jual beli titik dapur SPPG.

“BaraNusa mendukung penuh langkah Sony Sonjaya menjadi justice collaborator. Kami meminta agar seluruh informasi yang dimiliki Sony dibuka secara jujur dan transparan kepada penyidik agar publik mengetahui siapa saja aktor intelektual yang selama ini bermain di balik tata kelola Program MBG,” kata Adi Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Adi menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau pejabat tertentu saja. Menurutnya, apabila terdapat nama-nama pejabat tinggi, pengambil kebijakan, maupun pihak lain yang diduga turut berperan dalam skandal tersebut, maka seluruhnya harus diperiksa berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti setiap keterangan yang disampaikan Sony Sonjaya. Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum. Jika memang terdapat keterlibatan pejabat tinggi BGN atau pihak lain sebagaimana yang akan diungkap dalam proses penyidikan, maka mereka harus diperiksa secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Adi.

Adi juga meminta Kejaksaan Agung menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pejabat yang disebut dalam proses penyidikan, termasuk apabila terdapat nama Nanik S. Deyang yang disebut dalam pengembangan perkara.

“Kami meminta Kejaksaan Agung bertindak profesional dan independen. Bila hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup terhadap siapa pun, termasuk Nanik S. Deyang atau pihak lainnya, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Prinsipnya sederhana, siapa yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujar Adi.

Lebih lanjut, BaraNusa menilai pengungkapan tuntas kasus dugaan korupsi MBG sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

“Kami ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutupi. Publik berhak mengetahui siapa aktor utama, siapa yang menikmati keuntungan, dan bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung. BaraNusa akan terus mengawal proses hukum ini sampai seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Adi Kurniawan.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menyatakan dukungannya terhadap ajakan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, untuk melakukan “Taubat Ekologis” sebagai respons atas berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Toto, istilah yang digunakan Menteri Jumhur tersebut tidak hanya relevan dengan kondisi lingkungan hidup saat ini, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual yang lebih dalam dibandingkan jargon-jargon lingkungan yang selama ini sering digunakan.

“Ajakan Pak Menteri Jumhur itu patut disambut positif. Momennya sangat tepat,” kata Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Ahad (8/6/2026).

Toto yang juga dikenal sebagai aktivis pengrajin bambu menilai, istilah Taubat Ekologis terasa lebih menyentuh dan menggugah kesadaran publik. Dalam pandangannya, kata “taubat” mengandung pengakuan jujur atas kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap alam.

“Taubat berarti mengakui kesalahan, menyesalinya, menghentikan perbuatan yang salah, dan berjanji tidak mengulanginya. Karena itu, Taubat Ekologis harus dimaknai sebagai pengakuan kolektif bahwa selama ini kita telah banyak berdosa terhadap alam,” ujarnya.

Ia menilai berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari perilaku manusia yang mengeksploitasi alam tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Toto, penebangan hutan tanpa upaya pemulihan yang memadai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran sungai dan laut, pengerukan gunung, alih fungsi lahan produktif, hingga pengorbanan ruang hidup masyarakat atas nama pembangunan merupakan bentuk-bentuk “dosa ekologis” yang selama ini terjadi.

“Alam lebih sering dipandang sebagai objek eksploitasi daripada sebagai ruang kehidupan yang harus dihormati dan dijaga,” tegasnya.

Toto menambahkan, berbagai bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, krisis air bersih, pencemaran udara, kebakaran hutan, kerusakan pesisir, hingga meningkatnya suhu bumi bukanlah peristiwa yang muncul begitu saja.

“Di situ ada keserakahan, kelalaian, pembiaran, serta kebijakan yang sering kali tidak ramah terhadap alam,” katanya.

Namun demikian, Toto menegaskan bahwa Taubat Ekologis tidak boleh berhenti pada slogan atau seruan moral semata. Seperti halnya taubat dalam ajaran agama, konsep tersebut harus diwujudkan dalam perubahan perilaku dan kebijakan nyata.

“Taubat tanpa perubahan perilaku hanya akan menjadi kata-kata. Begitu pula Taubat Ekologis tanpa perbaikan kebijakan dan kerja nyata hanya akan menjadi slogan yang indah, tetapi kosong,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam langkah konkret, seperti mengevaluasi izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan, menindak perusahaan pencemar, memulihkan kawasan kritis, serta menghentikan praktik pembangunan yang melampaui daya dukung alam.

Toto juga mengingatkan agar tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat kecil.

“Jangan sampai masyarakat diminta mengurangi penggunaan plastik dan menanam pohon, sementara industri besar terus membuang limbah, merusak hutan, dan mengeruk sumber daya alam tanpa pengawasan yang tegas,” katanya.

Menurutnya, Taubat Ekologis harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan setiap individu.

Dalam kesempatan tersebut, Toto juga menyambut positif gagasan penanaman dua miliar pohon yang disampaikan Menteri Jumhur Hidayat. Ia menilai program tersebut merupakan langkah cerdas untuk memperbaiki tutupan lahan, menyerap karbon, menjaga sumber air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memulihkan ekosistem yang rusak.

Meski demikian, Toto menekankan pentingnya kejelasan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

“Publik perlu mengetahui pohon apa yang akan ditanam, di mana lokasinya, berapa luas lahan yang tersedia, siapa yang menanam, siapa yang merawat, dan dari mana sumber anggarannya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penghijauan tidak dapat diukur hanya dari jumlah bibit yang ditanam dalam seremoni penanaman pohon.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa banyak pohon yang masih hidup setelah satu tahun, tiga tahun, bahkan sepuluh tahun,” katanya.

Toto menambahkan bahwa pemilihan jenis pohon juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan sumber air, misalnya, diperlukan pohon yang mampu memperkuat fungsi hidrologis. Di daerah rawan longsor dibutuhkan tanaman berakar kuat, sementara di kawasan perkotaan diperlukan pohon peneduh sekaligus penyerap polusi.

“Sementara di wilayah pedesaan, dapat dikembangkan tanaman produktif yang sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam sekaligus mendukung target swasembada garam pada tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan bahwa garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri.

Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit. Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit.

Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

Menanggapi berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan, KKP menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku.

“KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

“Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir,” tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi.

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan pemerintah mengirim kembali armada TNI Angkatan Laut ke kawasan Pasifik dan Oseania melalui misi pelayaran muhibah (port visit) menggunakan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 tidak sekadar agenda diplomasi rutin. Di balik pelayaran kemanusiaan dan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan Indonesia, tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih besar.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya di kawasan yang kini menjadi salah satu arena persaingan global paling penting antara Amerika Serikat dan China.

Menurut Amir, kawasan Pasifik Selatan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai wilayah pinggiran kini berubah menjadi pusat perhatian dunia. Negara-negara besar berlomba memperluas pengaruh melalui bantuan ekonomi, kerja sama pertahanan, pembangunan infrastruktur hingga diplomasi kemanusiaan.

“Ketika TNI AL kembali mengirim kapal perang ke Pasifik, publik jangan hanya melihatnya sebagai kunjungan persahabatan biasa. Ini adalah bagian dari strategi geopolitik Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan kepemimpinannya di kawasan yang sedang menjadi rebutan pengaruh kekuatan besar dunia,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).

Amir menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir kawasan Pasifik mengalami perubahan lanskap strategis yang sangat signifikan.

China terus meningkatkan investasi dan bantuan pembangunan kepada negara-negara kepulauan Pasifik. Sementara Amerika Serikat bersama Australia, Selandia Baru, Jepang dan sejumlah sekutu lainnya berupaya mempertahankan pengaruh tradisional mereka.

Persaingan tersebut membuat negara-negara kecil di Pasifik memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk maupun kekuatan ekonominya.

“Dalam perspektif intelijen geopolitik, Pasifik Selatan hari ini adalah salah satu front penting dalam kompetisi global abad ke-21. Semua kekuatan besar ingin memiliki akses, pengaruh dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan itu,” jelasnya.

Menurut Amir, Indonesia memahami dinamika tersebut. Karena itu Jakarta tidak ingin hanya menjadi penonton ketika kawasan yang berdekatan dengan wilayah timur Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh internasional.

Berbeda dengan pendekatan militer keras yang sering digunakan banyak negara besar, Indonesia memilih memaksimalkan instrumen soft power.

KRI Wahidin Sudirohusodo-991 yang merupakan kapal bantu rumah sakit menjadi simbol strategi tersebut. Kapal ini tidak datang membawa ancaman atau demonstrasi kekuatan, melainkan membawa pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan hubungan antarmasyarakat.

Menurut Amir, pilihan menggunakan kapal rumah sakit merupakan keputusan yang sangat cerdas secara diplomatik.

“Indonesia sedang membangun citra sebagai negara sahabat yang datang untuk membantu, bukan mendominasi. Ini jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pengerahan kekuatan militer yang bersifat intimidatif,” katanya.

Dalam teori geopolitik modern, lanjut Amir, pengaruh suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank, rudal, atau kapal perang, tetapi juga kemampuan membangun simpati dan kepercayaan masyarakat internasional.

Amir menilai terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting dari misi tersebut, yakni penguatan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dalam konteks isu Papua.

Selama bertahun-tahun, sejumlah kelompok yang mendukung gerakan separatis Papua berupaya mencari dukungan politik dari negara-negara Pasifik Selatan.

Karena itu, hubungan yang erat antara Indonesia dengan negara-negara kawasan tersebut memiliki nilai strategis yang sangat tinggi.

“Indonesia harus hadir secara langsung, bukan hanya melalui diplomasi meja perundingan. Kehadiran fisik TNI AL dan berbagai program kemanusiaan akan memperkuat pemahaman negara-negara Pasifik terhadap posisi Indonesia,” ujarnya.

Amir menegaskan bahwa pendekatan persuasif jauh lebih efektif dibandingkan konfrontasi diplomatik.

Menurutnya, ketika masyarakat dan pemerintah negara-negara Pasifik merasakan langsung manfaat kehadiran Indonesia, maka ruang bagi narasi negatif terhadap Indonesia akan semakin menyempit.

Lebih jauh, Amir melihat misi ini juga mengandung pesan strategis kepada Amerika Serikat maupun China.

Indonesia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar objek dalam percaturan geopolitik kawasan Indo-Pasifik, melainkan aktor independen yang memiliki kepentingan dan pengaruh sendiri.

“Indonesia sedang menyampaikan pesan bahwa kawasan Pasifik bukan hanya wilayah permainan negara-negara besar. Indonesia juga memiliki legitimasi historis, geografis, dan politik untuk berperan aktif di sana,” katanya.

Posisi tersebut, menurut Amir, sejalan dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.

Jakarta berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan dunia tanpa harus masuk ke dalam blok atau aliansi tertentu.

Amir juga menyoroti aspek lain yang sering luput dari perhatian publik, yakni penggunaan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 yang merupakan produk industri pertahanan dalam negeri.

Menurutnya, setiap kunjungan ke luar negeri sesungguhnya tidak hanya membawa bendera Indonesia, tetapi juga membawa reputasi kemampuan teknologi nasional.

“Ketika kapal buatan Indonesia beroperasi ribuan mil di kawasan Pasifik, dunia melihat bahwa Indonesia memiliki kapasitas industri pertahanan yang semakin berkembang. Ini bagian dari diplomasi teknologi dan diplomasi industri,” ujarnya.

Keberhasilan operasi lintas samudera tersebut sekaligus menjadi etalase kemampuan Indonesia dalam membangun kemandirian sektor pertahanan.

Amir menilai pengiriman berulang KRI Wahidin ke Pasifik juga menunjukkan adanya konsistensi kebijakan negara yang patut diapresiasi.

Jika pada 2024 dan 2025 Indonesia mulai membangun kehadiran maritim di Pasifik, maka pelayaran tahun 2026 menandakan bahwa strategi tersebut bukan program sesaat.

“Negara besar selalu ditandai oleh konsistensi. Kehadiran Indonesia yang berulang di Pasifik menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan maritim.

Karena itu, diplomasi angkatan laut akan menjadi instrumen yang semakin penting dalam beberapa dekade mendatang.

Di akhir analisanya, Amir menegaskan bahwa misi KRI Wahidin Sudirohusodo-991 harus dipandang sebagai investasi geopolitik jangka panjang.

Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam hitungan bulan, tetapi dampaknya dapat menentukan posisi Indonesia di kawasan Pasifik dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Ini bukan sekadar pelayaran kapal perang. Ini adalah investasi pengaruh. Negara yang hadir lebih dulu, membantu lebih dulu, dan membangun kepercayaan lebih dulu akan memperoleh posisi strategis yang lebih kuat di masa depan. Indonesia sedang membangun fondasi kepemimpinan regionalnya di Pasifik,” pungkas Amir Hamzah.

Di tengah meningkatnya rivalitas global dan dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kehadiran TNI AL melalui diplomasi kemanusiaan menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalur yang khas: membangun pengaruh melalui persahabatan, bantuan nyata, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Di situlah letak kekuatan sesungguhnya dari diplomasi maritim Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi spiritual Ki Surau kembali melontarkan pandangannya terkait perjalanan politik Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berpotensi tidak menyelesaikan masa jabatan lima tahun sebagai presiden karena terkena karma politik yang berkaitan dengan mendiang Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Ki Surau menilai hubungan Prabowo dengan Soeharto pada masa lalu meninggalkan jejak energi dan konsekuensi yang masih memengaruhi perjalanan politiknya hingga saat ini. Ia menyebut berbagai dinamika yang terjadi di sekitar pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari proses karma politik tersebut.

“Dalam pandangan spiritual, ada karma yang masih mengikuti perjalanan politik Prabowo sehingga saya melihat masa pemerintahannya tidak akan berjalan mulus hingga lima tahun,” ujar Ki Surau kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari analisis spiritual pribadi Ki Surau dan tidak didasarkan pada kajian ilmiah maupun data politik yang dapat diverifikasi. Sebelumnya, Ki Surau juga pernah menyampaikan sejumlah prediksi mengenai perjalanan politik Prabowo sebelum menjadi presiden.

Hingga saat ini, tidak ada fakta atau informasi resmi yang menunjukkan Presiden Prabowo akan mengakhiri masa jabatannya sebelum periode berakhir. Secara konstitusional, masa jabatan presiden berlangsung selama lima tahun dan hanya dapat berakhir melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa dan Sekjen Forum Tanah Air, Syafril Sjofyan, menilai Permadi Arya alias Abu Janda tidak dapat mengelak dari proses hukum terkait dugaan pernyataan yang dipersoalkan sejumlah organisasi masyarakat di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Dalam rilis yang diterima Jumat (5/6/2026), Syafril menyatakan bahwa Abu Janda sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo kerap menjadi sorotan publik karena berbagai pernyataan kontroversial yang dinilai sebagian kalangan berseberangan dengan umat Islam.

“Permadi Arya alias Abu Janda sejak lama pada era Jokowi menjadi sorotan publik karena sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, ‘bermusuhan’ terhadap Islam. Tetapi seakan kebal hukum, laporan polisi sering tidak jalan, sepertinya dia dilindungi kekuasaan,” ujar Syafril.

Menurutnya, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, aparat penegak hukum sedang diuji apakah Abu Janda akan tetap memperoleh perlakuan serupa atau tidak.

Syafril menyoroti pernyataan yang dinilai menggeneralisasi suatu suku atau kelompok masyarakat berdasarkan kasus tertentu. Ia menilai pendekatan seperti itu tidak tepat baik dalam perspektif sosial maupun akademik.

“Secara umum, menggeneralisasi karakter suatu suku, etnis, atau kelompok masyarakat berdasarkan tindakan sebagian anggotanya dianggap tidak tepat. Dalam diskusi sosial maupun akademis, biasanya diperlukan data yang kuat dan representatif sebelum menyimpulkan sifat atau perilaku suatu kelompok secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kasus-kasus tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan seluruh masyarakat Sunda maupun Minangkabau secara universal.

Menurut Syafril, laporan terhadap Permadi Arya yang beredar di ruang publik berpusat pada dugaan pernyataan yang menyebut masyarakat di Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai “barbar” atau “suku barbar”. Laporan tersebut disebut diajukan organisasi masyarakat Minangkabau ke Bareskrim Polri dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA, serta mendapat perhatian sejumlah organisasi masyarakat di Jawa Barat.

Dalam rilisnya, Syafril mengutip Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia berdasarkan ras, etnis, agama maupun asal-usul.

Selain itu, ia juga mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan SARA.

“Dalam konteks kasus Permadi Arya, apabila laporan telah diterima polisi, maka dapat dikatakan secara objektif bahwa kasus telah memasuki proses penegakan hukum melalui tahap penyelidikan. Aparat penegak hukum akan menilai apakah pernyataan yang dipersoalkan memenuhi unsur dugaan ujaran kebencian, penghinaan terhadap golongan, atau tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Syafril berpendapat bahwa penggunaan istilah “suku barbar” terhadap kelompok etnis tertentu berpotensi dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena dianggap merendahkan martabat suatu kelompok masyarakat.

“Penyebutan masyarakat dengan daerah akhiran ‘bar’ seperti Jabar dan Sumbar sebagai ‘suku barbar’ berisiko tinggi karena menggeneralisasi puluhan juta orang berdasarkan identitas kolektif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam praktik demokrasi modern, kritik terhadap kebijakan, budaya politik maupun perilaku kelompok tertentu masih dapat diterima. Namun pelabelan negatif terhadap suatu suku atau etnis, menurutnya, sering dipandang telah melampaui kritik dan masuk ke wilayah diskriminasi identitas.

Dari perspektif komunikasi publik dan diplomasi bangsa, Syafril juga menilai pernyataan yang dianggap merendahkan kelompok etnis Indonesia di forum internasional berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung keberagaman.

“Indonesia selama ini mempromosikan diri sebagai negara yang dibangun di atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan ratusan suku dan budaya yang hidup berdampingan. Ketika seorang Abu Janda menyampaikan generalisasi negatif terhadap kelompok etnis Sunda dan Minangkabau di luar negeri, hal itu bertentangan dengan narasi persatuan nasional,” ujarnya.

Menurut Syafril, audiens internasional yang tidak memahami kompleksitas sosial Indonesia dapat menganggap pernyataan tersebut sebagai gambaran umum kondisi masyarakat Indonesia, padahal pandangan individu tidak otomatis mewakili bangsa maupun negara.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang bernada merendahkan terhadap kelompok etnis tertentu dapat memperkuat stigma yang selama ini berusaha dihapus dalam pembangunan kehidupan kebangsaan.

“Pernyataan yang menggeneralisasi dan merendahkan kelompok etnis tertentu dalam forum internasional patut dikecam. Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, bukan stigmatisasi identitas. Kritik terhadap perilaku atau gagasan adalah bagian dari demokrasi, tetapi menghakimi suatu kelompok berdasarkan identitas kolektifnya berpotensi merusak semangat persatuan yang menjadi kekuatan utama Indonesia,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Syafril mendesak Polri untuk segera melakukan proses hukum secara tegas guna meredam gejolak yang berkembang di tengah masyarakat.

“Untuk mengatasi gejolak, segeralah Polri melakukan proses hukum secara tegas, tidak lagi menggunakan cara pada era Jokowi,” pungkasnya.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan pendapat Syafril Sjofyan terkait laporan yang ditujukan kepada Permadi Arya alias Abu Janda. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berada pada kewenangan aparat penegak hukum, dan penetapan ada atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan penyidik serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, melontarkan pertanyaan kritis terkait isu yang beredar mengenai kemungkinan pemanfaatan Bandara Kertajati oleh militer Amerika Serikat. Pertanyaan tersebut disampaikan melalui unggahannya di platform media sosial X pada Jumat (5/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, Susno Duadji menampilkan sebuah video yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Amerika Serikat di Bandara Kertajati.

Melalui unggahannya, Susno mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebut adanya misi tersembunyi di balik kerja sama terkait Bandara Kertajati.

“Benarkah ada misi rahasia mau jadikan Bandara Kertajati sebagai pangkalan militer Amerika?? Kalau benar terjadi masihkah politik luar negeri Indonesia; Bebas Aktif??” tulis Susno dalam unggahannya.

Video yang dibagikan tersebut memuat narasi bahwa Indonesia disebut telah menyerahkan Bandara Kertajati kepada militer Amerika Serikat. Dalam video itu juga disebutkan bahwa pemerintah Indonesia memperoleh tawaran untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan atau bengkel pesawat Hercules untuk kawasan Asia dengan pembiayaan penuh dari Amerika Serikat.

Narasi dalam video tersebut kemudian menuding bahwa tawaran tersebut merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pangkalan militer yang dapat digunakan dalam operasi militer terhadap Iran.

Video itu juga mengklaim bahwa apabila skenario tersebut terjadi, Indonesia berpotensi terseret dalam konflik internasional dan menghadapi ancaman serangan balasan.

“Amerika diam-diam menjadikan Bandara Kertajati sebagai pangkalan militer untuk penyerangan ke Iran. Dan Indonesia akan jadi korban dari rudal Iran. Kita jadi tameng hidup demi kepentingan negara lain,” demikian bunyi narasi dalam video yang diunggah tersebut.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan Susno Duadji melalui media sosial serta narasi yang terdapat dalam video yang dibagikannya. Klaim mengenai Bandara Kertajati sebagai pangkalan militer Amerika Serikat maupun keterkaitannya dengan operasi militer terhadap Iran belum terverifikasi dan memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak berwenang.