MoneyTalk, Jakarta – Praktisi media massa, Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, sekaligus Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Harton, mengingatkan bahwa kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam rilis yang diterima pada Rabu (10/6/2026), Benz menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya merupakan amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan sebagai alat untuk menindas atau mengukuhkan kepentingan segelintir kelompok.
“Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Ia diberikan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipakai menindas, dan bukan pula untuk mengukuhkan kesombongan segelintir manusia di atas penderitaan rakyat banyak,” ujar Benz.
Menurutnya, berbagai tragedi kemanusiaan dan praktik tirani dalam sejarah tidak muncul secara mendadak, melainkan diawali oleh pembiaran terhadap penyimpangan kekuasaan. Ia menilai pembungkaman kritik, manipulasi hukum, hingga hilangnya independensi aparat menjadi tanda-tanda awal lahirnya pemerintahan yang menjauh dari prinsip keadilan.
Benz mengatakan, ketika kekuasaan tidak lagi diawasi, maka keadilan menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuka jalan bagi praktik hukum yang diskriminatif, di mana rakyat kecil menghadapi penegakan hukum yang keras sementara kelompok berkuasa memperoleh perlakuan istimewa.
“Ketika kekuasaan berdiri tanpa pengawasan, maka yang pertama kali mati adalah keadilan. Setelah keadilan roboh, kebenaran akan dibeli, dan hukum hanya akan tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada pemilik kuasa dan modal,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan media yang merdeka, lembaga hukum yang independen, parlemen yang berani menjalankan fungsi pengawasan, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.
Menurut Benz, kritik dan pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap negara ataupun pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di jalur yang benar.
“Kritik bukan ancaman bagi negara. Kritik adalah vitamin demokrasi. Pengawasan bukan tindakan makar. Pengawasan adalah pagar agar kekuasaan tidak keluar jalur,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Benz juga mengingatkan bahaya munculnya kultus individu dalam pemerintahan. Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi ketika pemimpin dianggap tidak boleh salah, sementara suara-suara yang memberikan masukan justru disingkirkan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa korban utama dari kekuasaan yang tidak terkendali adalah masyarakat. Mulai dari rakyat kecil yang kehilangan hak atas tanah, buruh yang kehilangan perlindungan, hingga generasi muda yang kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Benz mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bersifat sementara. Karena itu, setiap pemegang kekuasaan harus menyadari bahwa seluruh kebijakan dan tindakannya akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan rakyat maupun secara moral.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang memiliki penguasa paling kuat, tetapi bangsa yang mampu mengawasi kekuasaan agar tetap tunduk pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Benz mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan, karena keduanya merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.
“Jangan pernah membenci pengawasan. Karena ketika kekuasaan tidak terawasi, sesungguhnya yang sedang menunggu untuk menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri,” pungkasnya.