MoneyTalk, Jakarta – Pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi apa yang ia sebut sebagai upaya destabilisasi yang berlangsung secara terkoordinasi.
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Rabu (10/6/2026), Haris menyebut gejolak pasar saham dan pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena ekonomi biasa.
“Menurut kami, kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris.
Ia menilai sejumlah narasi yang beredar di ruang publik, seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, hingga “Indonesia gelap”, merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Haris, kampanye tersebut diarahkan untuk mendorong depresiasi rupiah, melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), memicu pelarian modal, serta menekan cadangan devisa nasional.
“Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa Reformasi 1998 dengan memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, Haris meyakini situasi saat ini berbeda jauh dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998. Ia berpendapat perubahan peta geopolitik global telah mengubah lanskap ekonomi dan politik internasional.
Menurutnya, jika pada 1998 dunia masih berada dalam tatanan unipolar dengan dominasi Amerika Serikat dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, serta WTO, maka saat ini dunia telah bergerak ke arah multipolar.
Dalam pandangannya, terdapat tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo dan diduga berada di balik kampanye destabilisasi tersebut.
“Menurut kami oligarki serakahnomic nasional sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu ada poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita yang hidup dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia,” ujar Haris.
Ia menambahkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kelompok-kelompok tersebut antara lain pembentukan Danantara, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penyitaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta langkah pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.
Haris juga menilai berbagai kebijakan tersebut kerap mendapat kritik dan narasi negatif dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN, mereka mengintriknya sebagai kapitalisme negara. Ketika Presiden mengamankan kekayaan dan sumber daya alam melalui kebijakan DHE, mereka menyebutnya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar,” katanya.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi dan realokasi APBN untuk program-program sosial seperti pembangunan sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, hingga subsidi pupuk yang menurutnya sering dipersepsikan secara negatif oleh kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Haris mengimbau kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil agar mencermati situasi secara lebih komprehensif.
“Para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan terlalu lugu dan polos dalam menilai keadaan seakan semuanya semata-mata merupakan respons alamiah pasar atau akibat persoalan fiskal dan moneter,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah, Haris mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi program-program strategis nasional.
“Kami juga mengakui tata kelola sejumlah program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Aspek teknokratis masih perlu diperkuat. Belum lagi masih ada pejabat yang belum bisa keluar dari pola pikir lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” tegasnya.
Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran keuangan negara melalui penguatan lembaga penegak hukum serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Menurut Haris, langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kekayaan negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
