17 November 2026

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)

MoneyTalk.id, Jakarta –  Wartawan senior Edy Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika penegakan hukum dan pemberantasan mafia tambang serta perkebunan sawit melalui tayangan di akun YouTube pribadinya @bangEdyChannel pada 20 Juli 2026. Dalam tayangan tersebut, Edy menilai keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Satgas Tambang telah memicu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Edy Mulyadi, Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta hektare kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki, sementara Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 hektare lahan tambang. Ia menyebut capaian tersebut membuat mafia tambang dan mafia sawit marah.

“Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta ha kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 ha lahan tambang. Semua ini benar-benar membuat para mafia tambang dan sawit murka,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy kemudian mengaitkan kondisi itu dengan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas PKH.

Menurutnya, sejak 2024 Febrie telah menjadi sasaran operasi pihak-pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Edy mengatakan, “Sebagai Ketua Harian Satgas, Jampidsus jadi target operasi sejak 2024. Dia bahkan dikuntit terus Densus 88. Penguntitan ini saja sudah membuktikan bahwa itu bukan tugas resmi lembaga. Bukan tugas pokok Densus menguntit pejabat tinggi negara.”

Ia juga menyampaikan tuduhannya bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. “Jelas ini penyalahgunaan institusi negara oleh oknum petinggi Polri. Data yang didapat oleh intel densus inilah yang digunakan untuk menggrebek beberapa tempat sekaligus,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi menyampaikan pendapatnya bahwa setelah Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil disingkirkan, sasaran berikutnya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Keberhasilan menyingkirkan Jampidsus membuat mafia dan Geng Oslo merasa percaya diri. Mereka menjadikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target berikutnya untuk disingkirkan,” ujarnya.

Edy juga menyampaikan penilaiannya mengenai dampak politik yang mungkin terjadi apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kalau Menhan berhasil disingkirkan, maka artinya Prabowo tidak punya instrumen lagi untuk bertahan. Prabowo dalam bahaya!” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Edy Mulyadi yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau klarifikasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah dan tudingan adanya keterlibatan “Geng Oslo”. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipandang sebagai pernyataan narasumber yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai prinsip.

MoneyTalk, Jakarta –  Pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi apa yang ia sebut sebagai upaya destabilisasi yang berlangsung secara terkoordinasi.

Dalam pernyataannya yang dirilis pada Rabu (10/6/2026), Haris menyebut gejolak pasar saham dan pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena ekonomi biasa.

“Menurut kami, kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris.

Ia menilai sejumlah narasi yang beredar di ruang publik, seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, hingga “Indonesia gelap”, merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haris, kampanye tersebut diarahkan untuk mendorong depresiasi rupiah, melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), memicu pelarian modal, serta menekan cadangan devisa nasional.

“Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa Reformasi 1998 dengan memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Haris meyakini situasi saat ini berbeda jauh dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998. Ia berpendapat perubahan peta geopolitik global telah mengubah lanskap ekonomi dan politik internasional.

Menurutnya, jika pada 1998 dunia masih berada dalam tatanan unipolar dengan dominasi Amerika Serikat dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, serta WTO, maka saat ini dunia telah bergerak ke arah multipolar.

Dalam pandangannya, terdapat tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo dan diduga berada di balik kampanye destabilisasi tersebut.

“Menurut kami oligarki serakahnomic nasional sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu ada poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita yang hidup dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia,” ujar Haris.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kelompok-kelompok tersebut antara lain pembentukan Danantara, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penyitaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta langkah pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.

Haris juga menilai berbagai kebijakan tersebut kerap mendapat kritik dan narasi negatif dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN, mereka mengintriknya sebagai kapitalisme negara. Ketika Presiden mengamankan kekayaan dan sumber daya alam melalui kebijakan DHE, mereka menyebutnya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar,” katanya.

Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi dan realokasi APBN untuk program-program sosial seperti pembangunan sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, hingga subsidi pupuk yang menurutnya sering dipersepsikan secara negatif oleh kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Haris mengimbau kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil agar mencermati situasi secara lebih komprehensif.

“Para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan terlalu lugu dan polos dalam menilai keadaan seakan semuanya semata-mata merupakan respons alamiah pasar atau akibat persoalan fiskal dan moneter,” ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah, Haris mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi program-program strategis nasional.

“Kami juga mengakui tata kelola sejumlah program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Aspek teknokratis masih perlu diperkuat. Belum lagi masih ada pejabat yang belum bisa keluar dari pola pikir lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” tegasnya.

Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran keuangan negara melalui penguatan lembaga penegak hukum serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Menurut Haris, langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kekayaan negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Bayangkan negara baru saja berhasil merebut kembali ratusan ribu hektare lahan sawit ilegal, tapi malah menitipkannya ke sebuah korporasi tanpa lelang, tanpa status hukum yang pasti, dan tanpa keahlian kehutanan. Inilah yang sedang terjadi dalam kasus Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan PT Agrinas Palma Nusantara, pasca terbitnya Perpres No. 5 tahun 2025 dari Presiden Prabowo Subianto.

Niat Presiden membentuk Satgas PKH untuk menyelamatkan kawasan hutan dari sawit ilegal adalah keputusan tepat. Tapi pelaksanaan teknisnya? Justru menjadi titik perusak kebijakan. Jadi anomali bukan?

Dari satgas penertiban dan skema penyerahan ke Agrinas

Menurut dokumen dan analisis Indonesian Audit Watch, sebanyak 833.413 hektare lahan sawit yang ditertibkan itu tidak dikembalikan ke Perum Perhutani atau KLHK, tapi langsung dititipkan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Ini entitas anak perusahaan BUMN yang belum memiliki HGU, belum pernah mengelola hutan, dan belum diuji publik.

Mengapa ini jadi masalah serius secara hukum?

Penyerahan aset sebesar itu tanpa lelang atau tender terbuka jelas berpotensi melanggar sejumlah peraturan penting, diantaranya:

1. UU No. 1 tahun 2004, pada pasal 34, menyebut pengalihan aset negara harus melalui mekanisme lelang.

2. PP No. 27 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) butuh legalitas dan sertifikasi.

3. PP No. 24 tahun 2021, menyebut pelepasan kawasan hutan harus definitif, bukan status “abu-abu”.

4. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, terkait penetapan kawasan hutan tidak bisa spekulatif.

Apalagi, data BPN menunjukkan bahwa seluruh lahan itu belum bersertifikat atas nama negara. Belum ada dasar hukum, tapi sudah dialihkan ke BUMN non-perum? Ini sudah masuk zona merah tata kelola negara!

Potensi uang negara sudah masuk atau baru wacana?

Simulasi yang konservatif saja cukup bikin kita terperangah:

– Luas lahan sawit: 833.413 hektar,

– Produktivitas: 20 ton TBS/ha/tahun,

– Harga TBS: Rp2.000/kg.

Maka potensi bruto pendapatan adalah kisaran Rp33,33 triliun per tahun.

Jika secara faktual yakni sejak Maret–Juli 2025, terhitung 5 bulan produksi maka ditemukan:

– Produksi ideal: ±5,98 juta ton,

– Pendapatan kotor: ±Rp11,96 triliun,

– Dividen 5% ke negara: ±Rp597 miliar

Kalaupun kita pakai skenario pesimistis (produksi hanya 50%), maka harus tetap ada pencatatan potensi Rp6 triliun lebih di dalam kas Agrinas. Apakah itu ada?

Pertanyaannya:

– Adakah dana sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara?

– Atau hanya berputar di internal Agrinas yang belum pernah diaudit tersebut?

Kenapa bukan Perhutani? Ini perbandingan terang-benderang

Mari kita bedah perbandingan kedua entitas itu secara objektif. Pertama, dari sisi status hukum: PT Agrinas hanyalah anak perusahaan BUMN yang belum listed, belum masuk sistem keuangan negara sebagai perum atau persero dengan regulasi lengkap. Sementara Perum Perhutani adalah BUMN yang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dengan fungsi dan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan yang legal formal.

Kedua, soal keahlian: Agrinas memang bergerak di sektor sawit, tapi hanya sebatas industri hilir dan komersial murni. Tidak punya basis pengalaman dalam agroforestri, konservasi, atau pemberdayaan sosial. Perhutani sebaliknya, memiliki kompetensi lengkap yakni dari kehutanan, penanaman kembali (reboisasi), hingga pengelolaan berbasis masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

Ketiga, aspek legalitas: sampai saat ini, Agrinas belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan PP No. 24 tahun 2021. Artinya, semua lahan sawit yang kini mereka kelola masih masuk dalam kategori “hutan negara” yang belum bisa dialihkan. Perhutani tidak punya masalah ini karena sudah sah mengelola hutan negara sejak lama.

Keempat, skema aset: Aset negara berupa kebun sawit ini dititipkan ke Agrinas tanpa proses lelang, tanpa tender terbuka, dan tanpa kejelasan dasar hukum penyerahan. Sebaliknya, Perhutani mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan diaudit rutin oleh BPK.

Kelima, kontribusi ke negara: Agrinas hanya menyetor dividen dan pajak, dan itu pun tergantung pada untung-rugi korporasi. Artinya, jika mereka mengaku rugi, negara tidak dapat apa-apa. Sementara Perhutani punya tiga pintu pemasukan, yakni: PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dividen, dan bahkan carbon credit dari penyerapan karbon hutan.

Keenam, rekam jejak operasi: Agrinas adalah entitas baru. Mereka belum punya rekam keberhasilan dalam mengelola kawasan hutan, apalagi yang rawan konflik. Sedangkan Perhutani sudah mengelola 2,4 juta hektare hutan di Pulau Jawa, termasuk ribuan kemitraan dengan masyarakat adat dan petani hutan.

Ketujuh, risiko konflik sosial: model pengelolaan ala Agrinas berisiko tinggi menimbulkan konflik agraria karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Banyak tanah adat, tanah ulayat, hingga tanah transmigrasi yang tiba-tiba disebut sebagai “kawasan hutan” dan diambil alih. Perhutani lebih berpengalaman dalam pendekatan berbasis masyarakat, walau tetap perlu pengawasan ketat.

Jadi, negara mau apa, untung legal dan lestari bersama Perhutani, atau rugi diam-diam lewat Agrinas?

Mari perhatikan simulasi carbon credit ala Perhutani

Jika skema ini diserahkan ke Perhutani, maka negara bisa mengantongi lebih banyak lagi dari sisi pasar karbon:

– Serapan karbon: 34,2 ton CO₂/ha/tahun,

– Potensi total: 28,5 juta ton CO₂,

– Harga konservatif: Rp85.000/ton

Potensi penerimaan: ±Rp2,42 triliun per tahun.

Total potensi pendapatan dari sawit plus karbon dikisaran Rp10,6 triliun per tahun. Mengapa bukan skema yang terbaik ini diadopsi?

Tiga kajian kritis lanjutan

1. Skema Satgas PKH bersama Agrinas = berpotensi merugikan fiskal. Negara hanya dapat ±13% dari bruto. Tidak ada transparansi biaya dan hasil dan berpotensi kehilangan PNBP dan carbon credit

2. Timbul dan tumbuh-kembang konflik sosial sebab sawit di atas tanah adat dan hutan adat serta warga tergusur tanpa dialog. Itu berpotensi timbulkan konflik horizontal dan vertikal yang berkelanjutan di Sumut, Riau, Kaltim dan Sulsel. Dampaknya masif berupa perlawanan.

3. Uraian legalitas transaksi Agrinas:

– Melanggar PP 24/2021 karena belum ada putusan berbasis hukum terkait pelepasan hutan.

– Tidak sesuai UU 1/2004 karena barang milik negara (BMN) dialihkan harus melalui lelang.

– Melanggar prinsip tata kelola negara dalam UU BUMN

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

1. Segera saja dilakukan audit investigatif oleh BPK, terhadap:

– Aliran dana Agrinas,

– Legalitas penyerahan kebun,

– Simulasi kerugian negara.

2. Kejaksaan Agung secepatnya membekukan aktivitas Agrinas itu hingga status hukum dinyatakan sah.

3. Presiden Prabowo idealnya meninjau ulang keputusan Satgas PKH, agar:

– Dikembalikan ke Perhutani ,

– Diterapkan skema rehabilitasi 60%,

– Disisakan 40% untuk kemitraan rakyat.

Penutup: yang dilakukan Agrinas bukan tata kelola, malah menjadi tata curiga

Kalau kebun sawit curian malah diserahkan ke BUMN tanpa dasar hukum yang sah, maka negara bukan sedang memberantas sawit ilegal. Jangan sampai negara (bukan hukum) justru sedang melegalkannya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)