22 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat geopolitik dan wartawan senior Hendrajit mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) tetap menjadi organisasi yang nyata secara historis, namun dinilainya belum lagi aktual dalam menjawab tantangan masyarakat modern melalui kekuatan tradisi yang dimilikinya.

Dalam rilis yang diterima MoneyTalk.id, Ahad (28/6/2026), Hendrajit mengatakan kisruh di tubuh NU sebaiknya tidak semata-mata dipandang sebagai akibat campur tangan kekuatan eksternal atau kepentingan politik. Menurutnya, persoalan yang lebih penting justru terletak pada ketahanan budaya internal NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.

“Kalau terlalu condong melihat campur tangan eksternal, seakan terpapar perasaan ‘Sindrom Aku Malang’ yang membuat kita merasa tidak berdaya. Akhirnya menerima saja keadaan,” kata Hendrajit.

Hendrajit mengatakan, kondisi tersebut membuat NU kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan aktualitas. Menurutnya, NU memang tetap eksis sejak berdiri pada 1926, namun belum mampu mengaktualisasikan kekayaan tradisi dan kearifan lokalnya untuk menjawab berbagai persoalan sosial akibat modernisasi dan globalisasi.

“NU itu nyata sejak 1926 hingga kini. Alhamdulillah. Tapi tidak mampu mengaktualisasikan kearifan lokal dan khazanah tradisinya yang kaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial di era modernisasi,” ujar Hendrajit.

Hendrajit juga mengatakan persoalan yang dihadapi NU bukanlah krisis ekonomi ataupun krisis intelektual. “Krisis NU saat ini bukan miskin materi atau miskin intelektual, tetapi miskin imajinasi dan miskin inspirasi di semua lapis kepemimpinan NU,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Hendrajit menceritakan pengalamannya ditangani seorang penyembuh alternatif bernama Haji Dahlan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tradisi akan tetap hidup apabila mampu menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar dipelihara sebagai warisan budaya.

“Prototipe Haji Dahlan inilah yang membuat tradisi bukan saja nyata, tapi juga aktual,” tutup Hendrajit.

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan ringkasan rilis yang disampaikan Hendrajit pada 28 Juni 2026. Isi berita sepenuhnya merupakan pandangan narasumber. Redaksi membuka ruang bagi PBNU atau pihak terkait untuk memberikan tanggapan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui rekam jejak pihak-pihak yang melontarkan kritik agar dapat menilai secara utuh kredibilitas setiap pernyataan yang disampaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi menanggapi kritik yang dilontarkan tokoh oposisi Syukur Mandar terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut Muslim, kritik kepada pemerintah tidak boleh dipersoalkan karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Akan tetapi, ia menilai setiap tokoh yang aktif mengkritik pemerintah juga harus siap dinilai berdasarkan rekam jejaknya.

“Kritik kepada pemerintah Prabowo adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Namun masyarakat juga perlu mengetahui track record orang-orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengatakan, seseorang yang menyampaikan kritik kepada pemerintah semestinya juga melakukan introspeksi terhadap perjalanan dan rekam jejaknya sendiri.

“Harusnya Syukur Mandar bercermin terlebih dahulu sebelum mengkritik pemerintahan Prabowo,” katanya.

Muslim kemudian menyinggung pemberitaan mengenai perkara hukum yang pernah menjerat Syukur Mandar beberapa tahun lalu.

Ia merujuk pada informasi yang menyebutkan bahwa pada Maret 2017, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar.

Saat itu, Kepala Subdit II Ditreskrimum Polda Maluku Utara AKBP Deni Hariyanto menyatakan bahwa penyidik berencana memanggil Syukur Mandar untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.

Kasus tersebut bermula ketika Syukur Mandar masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Haliyora Faisayang, perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, pada 2015. Saat itu ia disebut mengajukan permintaan pinjaman modal operasional kepada PT Sanbay Perkasa.

Belakangan, Direktur Utama PT Sanbay Perkasa, Muhammad Hasan Bay, melaporkan Syukur Mandar ke Polda Maluku Utara pada 23 Desember 2016 dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar.

Muslim Arbi menegaskan bahwa ia tidak mempersoalkan adanya kritik terhadap pemerintah. Namun menurutnya, transparansi mengenai rekam jejak tokoh publik merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh.

“Jangan sampai masyarakat hanya menerima narasi kritik tanpa mengetahui latar belakang orang yang menyampaikan kritik tersebut. Publik berhak menilai secara objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam ruang demokrasi, kritik memang penting sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Namun, menurutnya, kritik akan memiliki bobot moral yang lebih kuat apabila disampaikan oleh figur yang memiliki rekam jejak yang baik.

Karena itu, Muslim berharap masyarakat tidak hanya melihat isi kritik, tetapi juga mempertimbangkan integritas, konsistensi, dan rekam jejak para pengkritik sehingga diskursus publik dapat berlangsung secara sehat dan berimbang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 dan mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Raja Charles III dalam acara Super-pollutant High-level Reception yang digelar di Istana St. James, London, Selasa (24/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati di hadapan para pemimpin dan tokoh dunia.

Dalam dialog singkat itu, Jumhur menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Raja Charles III.

“Yang Mulia, saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jumhur saat berjabat tangan dengan Raja Charles III.

Menanggapi hal tersebut, Raja Charles III menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya terkait perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya menjaga kekayaan hayati Indonesia.

“Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia,” ujar Raja Charles III.

Jumhur kemudian menyampaikan terima kasih atas dukungan Raja Charles III terhadap berbagai langkah Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Terima kasih selama ini telah mendukung Indonesia dalam upaya melestarikan lingkungan hidup,” kata Jumhur.

London Climate Action Week 2026 berlangsung pada 22–26 Juni dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai negara, terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, peneliti, hingga anggota parlemen. Forum ini membahas berbagai strategi menghadapi krisis iklim global melalui kolaborasi lintas sektor.

Beragam isu menjadi pembahasan, mulai dari identifikasi sumber pencemar utama, percepatan transisi energi bersih, hingga perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, baik di daratan maupun wilayah laut.

Jumhur Hidayat termasuk salah satu menteri lingkungan hidup yang mendapat undangan khusus untuk menghadiri Super-pollutant High-level Reception, sebuah forum eksklusif yang mempertemukan para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan tokoh internasional yang bergerak di bidang lingkungan dan iklim.

Pada kesempatan itu, para peserta membahas berbagai sumber super-pollutant atau pencemar utama, seperti emisi gas metana dan karbon hitam yang berasal dari penggunaan energi fosil.

Selain Menteri Jumhur, forum tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Inggris Mary Creagh, Menteri Energi dan Iklim Inggris Ed Miliband, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, serta sejumlah pejabat dan tokoh lingkungan dari berbagai negara.

Menurut keterangan yang diterima redaksi, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia dalam isu lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia disebut terus mendorong langkah-langkah perlindungan hutan, ekosistem laut, dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komitmen menghadapi perubahan iklim.

MoneyTalk.id, Jakarta – Keputusan Filipina kembali memesan dua kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) kepada PT PAL Indonesia bukan hanya transaksi bisnis pertahanan biasa. Di balik kontrak bernilai strategis tersebut tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih besar, yakni meningkatnya kepercayaan negara-negara kawasan terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia sekaligus munculnya pergeseran konfigurasi keamanan maritim di Asia Tenggara.

Unit pertama kapal LPD generasi terbaru pesanan Philippine Navy dijadwalkan diluncurkan pada 30 Juni 2026 di galangan PT PAL Surabaya. Kapal sepanjang 124 meter itu menjadi bagian dari kontrak lanjutan atau repeat order setelah keberhasilan PT PAL membangun kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur yang saat ini telah menjadi tulang punggung operasi amfibi Angkatan Laut Filipina.

Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod menyebut pembangunan kapal tersebut menunjukkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi standar internasional dengan waktu produksi yang semakin efisien.

Namun dari sudut pandang intelijen dan geopolitik, proyek ini memiliki makna yang jauh melampaui aspek industri.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pesanan ulang dari Filipina merupakan indikator penting bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai pemain strategis dalam rantai pasok pertahanan kawasan.

“Repeat order dalam industri pertahanan bukan sekadar soal kualitas produk. Ini menunjukkan adanya kepercayaan strategis. Negara pembeli tidak hanya membeli kapal, tetapi juga mempercayakan sebagian kepentingan keamanan nasionalnya kepada negara pemasok,” ujar Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurut Amir, langkah Filipina memperkuat armada amfibi tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tensi keamanan di Laut China Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Manila terus meningkatkan kemampuan militernya menyusul berbagai insiden dengan kapal-kapal penjaga pantai dan armada maritim China di wilayah sengketa.

Kapal LPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam operasi modern karena mampu mengangkut pasukan, kendaraan tempur, logistik, helikopter, hingga menjadi pusat komando bergerak dalam operasi militer maupun kemanusiaan.

“Filipina membutuhkan kemampuan mobilisasi cepat antarpulau dan kemampuan proyeksi kekuatan maritim. Negara kepulauan seperti Filipina menghadapi tantangan geografis yang sama dengan Indonesia. Karena itu platform seperti LPD menjadi aset yang sangat strategis,” kata Amir.

Ia menjelaskan bahwa modernisasi armada Filipina merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan daya tangkal terhadap berbagai ancaman di kawasan Indo-Pasifik.

Tidak mengherankan jika Manila saat ini aktif memperkuat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan berbagai mitra regional lainnya.

Dari perspektif geopolitik, keberhasilan PT PAL mendapatkan kontrak lanjutan menunjukkan bahwa Indonesia mulai menempati posisi baru sebagai eksportir alutsista yang diperhitungkan.

Selama bertahun-tahun pasar industri pertahanan Asia Tenggara didominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan China.

Kini Indonesia mulai memasuki ruang yang sebelumnya sulit ditembus.

Amir menilai keberhasilan tersebut merupakan pencapaian strategis karena industri pertahanan pada dasarnya merupakan instrumen kekuatan nasional.

“Ketika sebuah negara mampu mengekspor kapal perang, yang dijual bukan hanya produk. Ada transfer pengaruh, diplomasi, hubungan jangka panjang, pelatihan personel, dukungan logistik, pemeliharaan, hingga kerja sama intelijen maritim di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kapal perang yang beroperasi selama puluhan tahun akan menciptakan hubungan strategis yang berlangsung sangat lama antara produsen dan pengguna.

Karena itu, keberhasilan PT PAL memperoleh kontrak lanjutan dari Filipina harus dibaca sebagai keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia.

Amir melihat proyek tersebut juga mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara ASEAN lainnya.

Selama ini terdapat persepsi bahwa kebutuhan alutsista modern harus dipenuhi dari negara-negara besar di luar kawasan.

Namun keberhasilan PT PAL membuktikan bahwa industri pertahanan ASEAN mampu menghasilkan produk dengan standar yang dapat diterima angkatan laut negara lain.

“Ini menjadi contoh konkret bahwa ASEAN sebenarnya memiliki kemampuan membangun kemandirian pertahanan regional. Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan intra-ASEAN bukan sekadar slogan politik,” katanya.

Ia menilai keberhasilan ini berpotensi membuka peluang pasar baru bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Pasifik Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam kajian intelijen strategis, repeat order sering kali digunakan sebagai indikator tingkat kepuasan sekaligus kepercayaan terhadap mitra.

Menurut Amir, keputusan Filipina memesan kembali kapal dari PT PAL menunjukkan bahwa evaluasi terhadap proyek sebelumnya memberikan hasil positif.

“Di dunia intelijen ekonomi dan pertahanan, repeat order merupakan indikator yang lebih kuat daripada kontrak pertama. Kontrak pertama bisa terjadi karena berbagai faktor. Tetapi kontrak kedua menunjukkan adanya validasi atas kualitas, keandalan, dan ketepatan waktu,” jelasnya.

Faktor tersebut menjadi sangat penting karena kapal perang merupakan aset strategis yang digunakan selama puluhan tahun dan berkaitan langsung dengan keamanan nasional suatu negara.

Amir menilai peluncuran LPD Filipina pada akhir Juni nanti dapat menjadi simbol kebangkitan industri strategis Indonesia.

Di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik, negara yang mampu memproduksi dan mengekspor sistem persenjataan modern akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam percaturan internasional.

“Indonesia selama ini dikenal sebagai kekuatan pasar. Sekarang mulai bergerak menjadi kekuatan produksi. Ini perkembangan yang sangat penting karena nilai strategis industri pertahanan jauh melampaui keuntungan ekonomi,” katanya.

Menurut Amir, jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat industri maritim pertahanan terbesar di kawasan.

Keberhasilan PT PAL mempercepat pembangunan kapal hingga hanya membutuhkan waktu enam bulan dock time menunjukkan peningkatan efisiensi yang dapat menjadi keunggulan kompetitif menghadapi galangan kapal dunia.

Pada akhirnya, peluncuran kapal LPD Filipina bukan hanya peristiwa industri. Di balik badan kapal baja yang akan mengapung di perairan Surabaya akhir bulan ini, tersimpan pesan geopolitik yang kuat: Indonesia mulai membangun pengaruh baru melalui industri pertahanan, sementara Filipina memperkuat daya tangkalnya di tengah meningkatnya kompetisi strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Bagi Indonesia, kapal tersebut adalah simbol kemampuan teknologi nasional. Bagi Filipina, kapal tersebut adalah instrumen pertahanan masa depan. Dan bagi kawasan Asia Tenggara, proyek ini merupakan penanda lahirnya babak baru kerja sama pertahanan regional yang semakin matang dan strategis.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat hukum sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa tidak boleh berhenti pada perkara dugaan pencemaran nama baik semata. Menurutnya, persidangan juga harus menjadi ruang pembuktian mengenai keaslian atau kepalsuan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kasus Roy dan Tifa ini hendaknya didasari niat baik aparat penegak hukum (APH), polisi, jaksa, hakim, dan lawyer. Mereka harus menuntaskan semuanya. Putusan tidak bisa dijatuhkan sebelum semua dipertimbangkan. Pengadilan tidak boleh berhenti di pencemaran nama baik saja, tetapi juga kebenaran atas palsu tidaknya ijazah Jokowi,” kata Andrianto dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Andrianto, peristiwa yang menimpa Roy Suryo dan Dr Tifa merupakan bagian dari proses hukum yang selama ini mendapat perhatian para pengamat dan pemerhati hukum terkait polemik ijazah Jokowi yang telah berlangsung sekitar dua tahun.

Ia menegaskan, perkara tersebut seharusnya tidak hanya menyidangkan dugaan pencemaran nama baik, tetapi juga menyentuh substansi utama, yakni status ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu.

Andrianto menanggapi kehebohan yang muncul dalam rangkaian penyerahan berkas perkara kedua tokoh tersebut. Ia menyoroti adanya harapan dari sebagian pendukung Jokowi agar Roy Suryo dan Dr Tifa ditahan. Namun faktanya, keduanya tetap berada di luar tahanan hingga persidangan berlangsung.

“Pihak pendukung Jokowi tidak perlu sewot jika Kejaksaan tidak menahan keduanya. Sebab, KUHAP yang baru juga menegaskan untuk perkara yang diancam hukuman di bawah lima tahun tidak perlu dilakukan penahanan. Saya setuju dengan pendapat Ketua Komisi III DPR, yang juga teman saya, Habiburrahman, bahwa hal itu dilakukan dalam rangka efektivitas rumah tahanan dan penjara. Akan merepotkan negara jika perkara ecek-ecek harus dimasukkan penjara sementara perkaranya belum disidangkan,” ujarnya.

Andrianto yang juga mantan Ketua Umum Humunika menambahkan, sebagai anak bangsa dirinya memberikan dukungan dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah beberapa kali memberikan keadilan kepada warga negara.

Ia menyebut nama Bambang Tri, Gus Nur, Tom Lembong, Hasto Kristianto, hingga kini Roy Suryo dan Dr Tifa.

“Karena itu, kita merasa aneh jika para pendukung Jokowi marah-marah kepada Prabowo. Presiden melakukan hal itu berdasarkan kewenangan dan yurisprudensi hukum,” katanya.

Menurut Andrianto, kasus ijazah Jokowi telah memakan banyak korban. Sebelum perkara yang menimpa Roy Suryo dan Dr Tifa, kata dia, terdapat Bambang Tri dan Gus Nur yang pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Solo pada tahun 2020.

“Mereka divonis selama empat tahun lebih. Tetapi mereka mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Artinya mendapatkan pengampunan dan keduanya dibebaskan,” ujarnya.

Aktivis yang pernah ditahan pada masa Orde Baru itu menilai pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo tentu memiliki dasar yang logis dan sesuai kaidah hukum.

“Ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam penahanan mereka selama ini. Maka mereka diberikan amnesti,” katanya.

Harus Menjadi Acuan Hukum

Andrianto berpendapat, kasus Bambang Tri dan Gus Nur di Solo seharusnya menjadi acuan atau yurisprudensi hukum dalam penanganan polemik ijazah Jokowi saat ini.

“Ini kan sebenarnya persoalan sepele saja. Sangat sederhana semestinya kalau Jokowi seorang negarawan. Tunjukkan saja ijazah aslinya itu. Tetapi menjadi berlarut-larut karena diduga ijazahnya memang tidak ada,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus tersebut telah membuat bangsa Indonesia tersandera oleh persoalan selembar ijazah.

“Buat kami, warga bangsa, soal palsu tidaknya ijazah itu penting. Ini menyangkut legitimasi dari seorang pemimpin. Ini soal integritas. Kalau memang tidak selesai atau tidak lulus tetapi mempunyai ijazah berarti dia seorang pembohong,” katanya.

Menurut Andrianto, seseorang yang terbukti berbohong tidak lolos dalam ujian moral untuk menjadi pemimpin, terlebih menjadi presiden.

“Namun kalau ternyata ijazahnya ada dan asli, berarti kasus ini selesai. Kita anggap sudah klir. Makanya, dalam persidangan nanti tidak bisa hanya berfokus kepada pencemaran nama baik. Tetapi persidangan itu harus menjadi media pembuktian tentang ijazah Jokowi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi rekayasa dalam proses peradilan.

“Tidak boleh ada rekayasa di pengadilan lewat polisi dan jaksa yang hanya fokus pada pencemaran nama baik, sementara status ijazahnya tidak diutak-atik. Itulah yang terjadi di persidangan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur di Solo, di mana hakim pun menolak untuk membuka pembicaraan tentang kebenaran palsu atau tidaknya ijazah Jokowi,” kata Andrianto.

Lebih lanjut, ia menilai Roy Suryo dan Dr Tifa telah mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan.

“Patut diingat Roy dan Tifa sangat mematuhi proses dan prosedur hukum sehingga berlaku satria dan taat hukum,” ujarnya.

Sebaliknya, ia menyinggung dua pendukung Jokowi, Silvester Latuhina dan Razman Nasution, yang menurutnya telah berstatus inkrah namun tidak menjalani proses sebagaimana mestinya.

“Tidak seperti dua pendukung Jokowi, yaitu Silvester Latuhina dan Razman Nasution yang kasusnya sudah inkrah malah kabur dan menghilang. Kita mempertanyakan mengapa mereka tidak ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mana itu keperkasaan polisi dan jaksa yang koar-koar mampu mengendalikan hukum secara baik,” katanya.

Menutup keterangannya, Andrianto kembali menegaskan bahwa perkara Roy Suryo dan Dr Tifa harus menjadi momentum untuk mengungkap secara tuntas polemik ijazah Jokowi.

“Kasus Roy dan Tifa ini hendaknya didasari niat baik APH, polisi, jaksa, hakim dan lawyer. Mereka harus menuntaskan semuanya. Putusan tidak bisa dijatuhkan sebelum semua dipertimbangkan. Pengadilan tidak boleh berhenti di pencemaran nama baik, tetapi juga kebenaran atas palsu tidaknya ijazah Jokowi,” demikian Andrianto Andri.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa agenda transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat menjadi pembicara dalam forum High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada ajang Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di Mansion House, London, Selasa (23/6/2026).

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin negara, pelaku industri energi, dan kalangan bisnis global itu, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin proses transformasi energi dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

“Transformasi energi harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setiap langkah pembangunan dan pengembangan energi harus tetap memenuhi standar lingkungan yang ketat serta mendukung komitmen iklim nasional,” kata Jumhur.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Hutan tropis, lahan gambut, dan kawasan mangrove Indonesia memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan iklim global.

Karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan energi bersih tidak dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam yang menjadi penyangga kehidupan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, dalam forum yang sama. Guterres mengingatkan bahwa dunia menghadapi kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi energi secara adil dan inklusif.

Menurut Guterres, peralihan menuju energi bersih bukan hanya persoalan menurunkan emisi karbon, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat luas.

“Transisi ini harus memberikan manfaat bagi semua orang, menciptakan peluang, martabat, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Jumhur menegaskan Indonesia siap mengimplementasikan kebijakan transisi energi yang terintegrasi dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan target konservasi lingkungan.

Selain membahas arah kebijakan nasional, delegasi Indonesia juga memanfaatkan forum internasional tersebut untuk memperkuat kerja sama global dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, lanjut Jumhur, terbuka terhadap berbagai bentuk kemitraan strategis yang dibangun atas dasar transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Indonesia dalam GETES 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat posisi negara ini dalam percaturan global terkait energi bersih dan aksi iklim. Pemerintah meyakini target penurunan emisi dapat dicapai tanpa harus mengorbankan integritas lingkungan, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo, menyoroti proses penangkapan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Poernomo, terdapat sejumlah kalangan yang mempertanyakan cara kepolisian melakukan penangkapan terhadap kedua tokoh tersebut. Ia menilai pendekatan yang digunakan terkesan berlebihan mengingat Roy Suryo dan dr Tifa selama ini dinilai kooperatif menjalani proses hukum.

“Kedua tokoh ini selama ini wajib lapor dan selalu datang memenuhi panggilan. Bahkan dr Tifa sedang menjalani proses akademik untuk ujian doktor. Kalau ada panggilan atau undangan dari Polda Metro Jaya, mereka pasti datang,” ujar Poernomo, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai metode penangkapan yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa memunculkan kesan yang tidak proporsional.

“Jangan sampai penanganannya terkesan seperti penangkapan teroris. Ini yang menjadi sorotan banyak pihak dan kurang baik bagi penegakan hukum,” katanya.

Poernomo juga menyinggung adanya pihak lain yang menurutnya telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap atau inkracht, namun belum dilakukan penahanan. Ia menyebut nama Razman Arif Nasution dan Silfester Matutina dalam konteks tersebut.

Karena itu, ia mengingatkan agar proses hukum dijalankan secara adil dan tidak dipersepsikan sebagai instrumen politik.

“Hukum jangan dicampuradukkan dengan politik. Kalau hukum dicampur dengan kepentingan politik, masalah ini tidak akan pernah selesai dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Poernomo memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan setelah berkas perkara dilimpahkan. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum karena Roy Suryo dan dr Tifa dinilai tidak memiliki risiko melarikan diri.

“Roy dan dr Tifa tidak akan lari. Saya melihat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan profesional dalam menangani perkara ini,” ujarnya.

Ia berharap proses hukum dapat segera diselesaikan secara cepat dan objektif agar tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Proses hukum harus cepat dilaksanakan supaya tidak menimbulkan konflik horizontal antar anak bangsa. Pengadilan harus berjalan secara murni berdasarkan fakta dan hukum,” katanya.

Terkait substansi perkara, Poernomo menilai polemik mengenai ijazah Joko Widodo sebaiknya diuji secara terbuka dan netral di pengadilan.

“Kita berharap ijazah Jokowi diuji secara netral. Apakah asli atau tidak, biarkan proses pembuktian yang menjawab. Pengadilan adalah tempat yang tepat untuk menguji itu,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perkara tersebut merupakan delik aduan sehingga seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara perlu memberikan keterangan secara langsung di persidangan.

“Jokowi juga harus hadir apabila dibutuhkan dalam proses persidangan. Dengan begitu semua bisa menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” kata Poernomo.

Selain itu, ia berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat menjaga independensi dan menyelesaikan perkara secara profesional hingga tuntas.

“Saya berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyelesaikan perkara ini dengan baik, profesional, dan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Poernomo juga mengingatkan agar lembaga peradilan tetap independen dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.

“Pengadilan jangan sampai masuk angin. Hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Menurut Poernomo, penyelesaian perkara secara objektif akan menjadi langkah penting untuk meredam ketegangan politik dan sosial yang berkembang di masyarakat akibat polemik ijazah tersebut.

“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah kepastian hukum, bukan polemik yang berkepanjangan. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial dan pegiat demokrasi, Hanum Salsabiela, kembali melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Melalui unggahannya di media sosial, Hanum menyatakan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena dianggap memiliki sisi kepribadian yang bertolak belakang dengan citra yang ditampilkan di hadapan publik.

Dalam pernyataannya, Hanum mengaitkan Gibran dengan kontroversi akun anonim “Fufufafa”, akun yang sejak 2024 menjadi perbincangan publik karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Tuduhan tersebut hingga kini masih menjadi polemik di ruang publik dan terus memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat.

“Kalian tahu kan cerita Dr Jekyll and Mr Hyde? Yap. Fufufafa dan Gibran itu adalah padanannya,” tulis Hanum, Rabu (24/6/2026).

Ia menggambarkan adanya dua wajah yang berbeda dalam sosok Gibran. Menurutnya, pada siang hari Gibran tampil sebagai pejabat negara yang aktif menjalankan tugas-tugas kenegaraan, mulai dari melakukan kunjungan kerja, memimpin rapat, menerima perwakilan mahasiswa maupun pengemudi ojek online, hingga tampil dalam berbagai kegiatan publik dan podcast yang membahas teknologi kecerdasan buatan.

Namun, Hanum menilai terdapat sisi lain yang bertolak belakang dengan citra tersebut.

“Pagi dia kunjungan ke 100 titik, mimpin rapat, terima perwakilan mahasiswa, ojol, bikin podcast sok AI, dan lain-lain. Malamnya? Dia olah jempol dengan sekian akun anonimnya yang kita tidak tahu yang mana, sambil bully dan obyektifikasi orang,” tulisnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kontroversi akun Fufufafa yang sempat menjadi sorotan nasional. Akun itu ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan lama yang berisi komentar bernada penghinaan terhadap sejumlah tokoh politik serta komentar yang dianggap seksis terhadap sejumlah figur publik perempuan. Dugaan keterkaitan akun tersebut dengan Gibran menjadi salah satu isu politik yang paling banyak dibahas menjelang dan setelah Pilpres 2024. Meski demikian, hingga kini tidak ada putusan hukum yang secara definitif menetapkan kepemilikan akun tersebut.

Hanum menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kontroversi media sosial, melainkan menyangkut integritas moral seorang pemimpin negara.

“Orang ini harus makzul. Terlalu berat beban sejarah bangsa ini dipimpin pemilik alter ego yang gelap dan jahat,” ujarnya.

Pernyataan Hanum menambah panjang daftar kritik yang diarahkan kepada Gibran terkait isu Fufufafa. Sebelumnya, sejumlah aktivis, akademisi, hingga tokoh politik juga pernah mendesak adanya klarifikasi yang lebih komprehensif mengenai kontroversi tersebut. Di sisi lain, sejumlah pendukung Gibran menilai tuduhan yang beredar belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan legitimasi seorang wakil presiden.

Wacana pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya dapat dilakukan melalui proses politik serta hukum yang ketat, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, pernyataan Hanum lebih dipandang sebagai ekspresi kritik politik yang mencerminkan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat terhadap kontroversi yang masih membayangi sosok Gibran.

Meski demikian, polemik mengenai Fufufafa tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Setiap kali isu tersebut kembali mencuat, perdebatan mengenai etika, integritas, dan kelayakan moral seorang pejabat publik kembali menjadi sorotan di ruang publik Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh Soedadang Merdesa, yang mengaku sebagai Pemerhati Gestur Kearifan Nusantara. Melalui pernyataannya, ia menyoroti pentingnya keberanian generasi muda dalam menyuarakan kritik terhadap kekuasaan dan budaya feodalisme yang dinilai masih mengakar dalam kehidupan sosial maupun politik.

Menurut Soedadang Merdesa, sikap hormat kepada orang tua maupun pemimpin tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas, terutama apabila yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan zalim atau tidak jujur.

Ia mencontohkan kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang berani menentang ayahnya ketika dinilai berada di jalan yang keliru. Menurutnya, nilai yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah keberanian untuk mempertahankan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan figur yang lebih tua atau memiliki otoritas.

Dalam pernyataannya, Soedadang juga memberikan dukungan kepada mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Ia menilai Tiyo merupakan representasi anak muda yang berani melawan budaya feodalisme yang masih kuat di tengah masyarakat.

“Feodalisme menjadi akar berbagai persoalan, termasuk korupsi dan kemunafikan. Budaya yang menempatkan seseorang tidak boleh dikritik hanya karena status atau kekuasaannya dapat menghambat lahirnya kontrol sosial yang sehat,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keberanian warga negara untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Menurutnya, kritik tidak boleh dianggap sebagai bentuk permusuhan, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan mendorong perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan tersebut menuai beragam respons di media sosial. Sebagian pihak menilai kritik terhadap budaya feodalisme memang perlu disuarakan agar masyarakat semakin berani mengawasi kekuasaan. Namun, sebagian lainnya mengingatkan bahwa kritik sebaiknya tetap disampaikan secara santun dan tidak mengandung penghinaan terhadap pihak tertentu.

Perdebatan mengenai batas antara kritik, kebebasan berpendapat, dan etika dalam menyampaikan pendapat pun kembali menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika tersebut, suara-suara kritis dari kalangan masyarakat terus bermunculan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa menuai kritik dari kalangan relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai keputusan tersebut mencerminkan buruknya penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, status tersangka yang telah disematkan kepada Roy Suryo dan dr. Tifa seharusnya diikuti dengan perlakuan hukum yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara lainnya.

“Semua warga negara sama di hadapan hukum. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap serta dilimpahkan ke kejaksaan, maka proses hukum harus berjalan secara konsisten. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda,” kata Suhandono dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menyebut keputusan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai independensi dan konsistensi aparat penegak hukum.

Menurut Suhandono, publik selama ini terus didorong untuk percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, ketika terdapat kasus yang menyita perhatian nasional dan melibatkan tokoh publik, aparat penegak hukum justru dinilai memberikan kebijakan yang menimbulkan tanda tanya.

“Kalau masyarakat kecil dalam kasus serupa bisa ditahan, maka seharusnya standar yang sama juga diterapkan. Jangan sampai muncul anggapan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

Suhandono menambahkan, LCJ menghormati kewenangan kejaksaan dalam mengambil keputusan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut diambil setelah jaksa mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga para tersangka, termasuk adanya jaminan dari keluarga serta pernyataan para tersangka untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bellah menyatakan bahwa berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. Meski demikian, Roy Suryo dan dr. Tifa tetap diwajibkan menjalani wajib lapor secara berkala selama proses hukum berjalan.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Berkas perkara keduanya kini tengah dipersiapkan untuk segera disidangkan di pengadilan sesuai penetapan Mahkamah Agung.

LCJ menegaskan akan terus mengawal jalannya proses persidangan agar berlangsung secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.