22 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, tidak ada satu tekad yang bisa menyatukan berbagai kekuatan kecuali tekad ingin memuliakan bumi, Jumat 3/7/2026.

“Lintas usia, lintas etnik kebudayaan, lintas agama, lintas sektoral, lintas usia, lintas intelektual, semua bisa bahu membahu bersama bersatu dalam satu tekad bersama ingin memuliakan bumi,” kata Menteri Jumhur usai kegiatan Gerakan Brebes ASRI, Penanaman Pohon Mangrove di Brebes.

Karena itu, kata Menteri Jumhur, dirinya bangga dan bersyukur dapat berdiri bersama para kepala daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, komunitas pegiat lingkungan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, serta para relawan, semua bersatu dalam satu tekad memuliakan bumi.

“Karena bumi hanya satu dan sekarang dunia resah. Saat ini pemimpin negara-neagra di dunia resah karena bumi akan semakin panas, emisi akan terus bertambah. Apabila kita tidak bekerja untuk mengurangi emisi atau menyerap emisi yang sudah ada maka emisi akan terus bertambah,” kata Menteri Jumhur.

Selain bisa mencegah abrasi, kata Jumhur Hidayat, mangrove juga bisa menekan pencemaran emisi udah dengan menyerap emisi yang ada. Penamanan mangrove perlu dilakukan karena sebanyak 30% dari 3,4 juta hektare (ha) hutan mangrove di Indonesia rusak.

“Sekitar hampir 800.000 ha mangrove di Indonesia rusak dan harus dipulihkan. Kegiatan penanaman Mangrove di Pantai Brebes ini merupakan bagian dari upaya memulihkan 800.000 ha hutan mangrove yang rusak. Saya ajak semua kelompok mari bergotong royong untuk menanam mangrove atau tumbuh-tumbuhan lain dalam rangka menghijaukan bumi,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Menteri Jumhur, pemulihan mangrove bukan sekadar urusan lingkungan hidup. Pemulihan mangrove adalah investasi bagi ketahanan pangan, ketahanan pesisir, kesejahteraan masyarakat, pengurangan risiko bencana, penciptaan lapangan kerja hijau, dan masa depan ekonomi biru Indonesia.

Oleh karena itu, kata Menteri Jumhur, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak bibit yang ditanam dalam satu hari, tetapi oleh seberapa kuat kolaborasi yang dibangun dan seberapa banyak mangrove yang tumbuh hingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Jumhur Hidayat mengatakan, setiap bibit mangrove yang ditanam sebagai simbol komitmen untuk memulihkan alam. Sebab ketika alam pulih, masyarakat menjadi lebih sejahtera, pesisir menjadi lebih tangguh, indeks kerentanan dapat ditekan, dan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Menanam hari ini bukan sekadar menumbuhkan pohon. Kita sedang menumbuhkan perlindungan, kesejahteraan, dan harapan bagi generasi esok,” kata Menteri Jumhur.

Sementara itu, Wakil Bupati Brebes, Wurja, mengatakan, kehadiran Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat di acara ini menambah semangat bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Pantai Brebes dengan membudidayakan Mangrove.

“Selama ini warga sudah cukup banyak melakukan penanaman mangrove, dengan kehadiran beliau ini akan menambah semangat lagi,” kata Wabup Brebes Wurja.

Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Sudirman Said mengatakan, pidato yang disampaikan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat sangat indah. Yakni tidak ada satu agenda manusia yang bisa menyatukan segala macam kelompok, background dan usia kecuali upaya untuk menyelamatkan bumi.

“Kebetulan UHN ini ada di baris kesatu, kami ingin berpartisipasi dalam kegiatan menanam 2 miliar pohon, sekaligus mendukung rencana Gubernur Jawa Tengah memagari laut dengan tanaman mangrove, dimulai dari laut dengan melakukan penanaman Mangrove. Insya Allah Tahun 2045, pohon mangrove yang sekarang ditanam akan memberi inspirasi juga bagi wilayah lain, kelompok-kelompok masyarakat lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa diikuti semua kelompok masyarakat, dari pemerintahan, dari kampus dan masyarakat umum,” kata Sudirman Said.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam dinamika politik nasional, momentum sering kali menjadi faktor yang memengaruhi persepsi publik. Hal itulah yang dinilai menjadi penyebab munculnya polemik atas pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan safari politik di Provinsi Lampung.

Pengamat politik sekaligus Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP), Ahmad Basri, S.IP., S.H., menilai bahwa perdebatan yang berkembang bukan semata-mata mengenai tradisi adat, melainkan karena prosesi tersebut berlangsung beriringan dengan agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Yang berkembang lebih kepada persepsi publik bahwa momentum pemberian gelar memiliki dimensi politik, bukan semata-mata persoalan adat,” kata Ahmad Basri, Sabtu (4/7/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Abas Karta itu, dalam dunia politik, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks waktu dan situasi. Karena Jokowi saat ini aktif dalam kegiatan PSI, maka setiap aktivitas yang dijalankannya cenderung dipandang memiliki kaitan dengan kepentingan politik.

Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pemberian gelar adat tersebut mewakili seluruh masyarakat adat Lampung.

Menurutnya, masyarakat adat Lampung memiliki struktur, tokoh, dan pandangan yang beragam sehingga keputusan sebagian tokoh adat tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh komunitas adat.

Selain itu, Ahmad Basri juga menilai safari politik Jokowi di Lampung merupakan aktivitas yang wajar dalam sistem demokrasi. Sebagai bagian dari PSI, Jokowi memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi organisasi sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh partai politik lainnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pengamanan yang diterima Jokowi selama kunjungan merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Menurutnya, pengamanan bagi mantan presiden merupakan hak yang masih diberikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait prosesi adat menginjak kepala kerbau yang sempat menuai kontroversi, Ahmad Basri menegaskan ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi adat Lampung dan tidak dimaksudkan sebagai simbol penghinaan terhadap partai politik tertentu.

Ia menilai perbedaan tafsir yang muncul merupakan konsekuensi dari bertemunya ruang budaya dan ruang politik dalam satu momentum.

“Selama disikapi secara proporsional, kritik maupun dukungan terhadap safari politik Jokowi dan pemberian gelar adat merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai dinamika yang terjadi di kubu Roy Suryo belakangan ini menunjukkan pola yang tidak sederhana. Menurutnya, terdapat indikasi adanya operasi yang dirancang untuk memancing munculnya persoalan hukum sekaligus menciptakan perpecahan di lingkungan pendukung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Dalam pandangan Muslim Arbi, situasi yang berkembang memperlihatkan apa yang ia sebut sebagai “operasi pancing jaring”, yakni sebuah strategi yang bertujuan memancing seseorang agar melakukan tindakan yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk proses hukum.

“Yang saya lihat ada indikasi operasi pancing jaring. Targetnya dipancing agar melakukan sesuatu yang kemudian bisa dijadikan pintu masuk persoalan hukum. Cara seperti ini sangat canggih karena lawan dibuat bereaksi sesuai skenario yang sudah disiapkan,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, pola tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis. Pihak yang menjadi sasaran, kata dia, terus-menerus dihadapkan pada tekanan sehingga berpotensi mengambil langkah yang justru menguntungkan pihak lawan.

Muslim Arbi menilai strategi semacam itu lazim digunakan dalam pertarungan politik maupun konflik berkepanjangan. Seseorang tidak langsung diserang secara terbuka, melainkan diarahkan agar melakukan kesalahan sendiri.

“Kalau seseorang berhasil dipancing melakukan pelanggaran, maka proses berikutnya menjadi lebih mudah. Inilah yang saya sebut operasi pancing jaring,” katanya.

Selain itu, Muslim Arbi juga melihat adanya indikasi operasi adu domba yang mulai berkembang di sekitar kubu Roy Suryo. Ia mencermati munculnya berbagai pemberitaan mengenai perbedaan pendapat di internal tim, termasuk polemik yang menyeret sejumlah pengacara.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sebuah tim merupakan hal yang wajar. Namun ketika perbedaan tersebut terus diekspos dan dibesar-besarkan di ruang publik, situasinya dapat berubah menjadi instrumen untuk melemahkan soliditas kelompok.

“Yang saya lihat sekarang mulai muncul narasi saling menyalahkan. Ada pengacara yang dipersoalkan, ada yang kemudian diberitakan seolah-olah menjadi penyebab persoalan, bahkan sampai muncul kabar pemecatan. Perbedaan itu terus di-blow up di media,” ujarnya.

Muslim Arbi menilai pemberitaan mengenai konflik internal memiliki dampak psikologis yang besar. Publik akan lebih fokus pada perpecahan dibanding substansi persoalan yang sedang dihadapi.

Menurutnya, strategi adu domba merupakan metode klasik yang hingga kini masih efektif apabila berhasil memecah kepercayaan antarpihak di dalam suatu kelompok.

Ia menambahkan bahwa ketika rasa saling percaya mulai berkurang, energi organisasi akan habis untuk menyelesaikan konflik internal. Pada saat yang sama, fokus menghadapi persoalan utama menjadi berkurang.

“Kalau internal mulai saling curiga, maka pihak luar tidak perlu bekerja terlalu keras. Kelompok itu akan melemah dengan sendirinya,” kata Muslim Arbi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap tim hukum maupun tim pendukung tokoh publik perlu berhati-hati menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, tidak semua informasi yang beredar harus direspons secara emosional.

Muslim Arbi menilai kehati-hatian menjadi faktor penting agar tidak terjebak dalam skenario yang justru merugikan pihak sendiri. Ia mengingatkan bahwa perang opini saat ini berlangsung sangat cepat melalui media massa maupun media sosial.

Karena itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan langkah-langkah yang sesuai koridor hukum dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat berharap kampus, perguruan tinggi menjadi salah satu simpul gerakan nasional pendidikan pengelolaan sampah. (Rabu, 1 Juli 2026.)

“Mulailah dari kampus sendiri. Terapkan pemilahan yang konsisten. Olah sampah organik dari kantin. Bangun bank sampah kampus. Libatkan mahasiswa dalam audit sampah. Jadikan sekolah mitra sebagai laboratorium perubahan perilaku. Arahkan KKN (kuliah kerja nyata) untuk mendampingi kelurahan, pasar, sekolah, dan komunitas,” kata Menteri Jumhur saat berbicara di Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan tema “Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia” di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ.

Menurut Menteri Jumhur, jika satu kampus berubah maka kampus tersebut menjadi contoh. Jika banyak kampus berubah maka akan menjadi gerakan. Jika gerakan itu masuk ke sekolah maka gerakan itu menjadi budaya bangsa.

“Karena forum ini berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, izinkan saya memberi penekanan khusus pada peran kampus. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membahas krisis. Kampus harus menjadi tempat melahirkan solusi,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Menteri Jumhur, ada tiga peran besar universitas dalam agenda darurat sampah. Pertama, kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Kedua, kampus sebagai laboratorium perilaku. Ketiga, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan.

“Kita membutuhkan riset yang menjawab masalah nyata: berapa komposisi sampah di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, dan kampus; teknologi mana yang paling sesuai untuk tiap wilayah; bagaimana menghitung emisi metana; bagaimana model pembiayaan yang adil; bagaimana perilaku memilah dapat dibentuk; bagaimana ekonomi sirkular membuka lapangan kerja hijau; dan bagaimana kebijakan daerah dapat dievaluasi secara ilmiah,” ujar Jumhur.

Kemudian, kata Menteri Jumhur, kampus sebagai laboratorium perilaku dimana UNJ adalah kampus pendidikan. Kekuatan UNJ bukan hanya pada riset, tetapi pada kemampuannya membentuk calon guru, pendidik, dan pemimpin sosial.

“Jika budaya pilah sampah hidup di kampus, ia dapat menyebar ke sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program KKN, kampus minim sampah, kantin rendah sampah, audit sampah mahasiswa, sekolah mitra Adiwiyata, dan modul pembelajaran lingkungan dapat menjadi gerakan nyata,” kata Menteri Jumhur.

Selanjutnya, kata Moh Jumhur, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan harus membantu negara menjaga agar kebijakan sampah tidak berhenti menjadi slogan. Kampus dapat memberi kritik berbasis data, mengevaluasi implementasi, menguji teknologi, dan menawarkan alternatif. Kritik akademik yang jujur bukan gangguan bagi pemerintah. Kritik akademik adalah bahan bakar perbaikan kebijakan.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai urusan teknis. Sampah adalah pintu masuk untuk memahami negara, ekonomi, hukum, teknologi, perilaku manusia, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Karena itu, Menteri Jumhur mengajak mahasiswa UNJ menjadi generasi yang tidak hanya mengeluh melihat sampah, tetapi mampu merancang solusi. Tidak hanya bertanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bertanya apa yang dilakukan kampus, organisasi, rumah, komunitas, dan diri sendiri.

“Perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menghabiskan makanan. Memilah sampah. Mengurangi plastik sekali pakai. Membawa tumbler. Mengompos. Mengukur timbulan sampah. Mendampingi warga. Mengembangkan riset. Mengkritik kebijakan dengan data. Semua terlihat kecil. Tetapi bila dilakukan oleh jutaan orang, ia menjadi perubahan struktural,” kata Jumhur Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, darurat sampah adalah krisis sistemik, maka solusinya harus sistemik. Tidak cukup hanya bersih-bersih. Tidak cukup hanya menambah TPA. Tidak cukup hanya membeli teknologi.

“Kita harus memperbaiki seluruh rantai: produksi, konsumsi, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pasar daur ulang, energi, pembiayaan, data, dan penegakan hukum,” kata Jumhur Hidayat.

Kemudian, kedua, kata Menteri Jumhur, sampah adalah agenda iklim dan agenda keadilan. Ketika sampah tidak terkelola, yang paling menderita sering kali masyarakat sekitar TPA, warga bantaran sungai, nelayan, anak-anak, dan kelompok rentan. Karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya soal kota bersih, tetapi soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga, lanjut Menteri Jumhur, universitas harus menjadi pusat gerakan pengetahuan dan perubahan perilaku. Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai seminar. “Saya berharap lahir peta aksi, riset kolaboratif, gerakan kampus minim sampah, dan kontribusi nyata UNJ bagi Indonesia,” kata Jumhur Hidayat.

Menteri LH Jumhur mengajak semua pihak bergerak dari budaya membuang menuju budaya mengelola. Dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Dari tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai tujuan akhir, menuju TPA sebagai pilihan terakhir. Dari darurat sampah menuju Indonesia ASRI: bersih, sehat, rendah emisi, dan berkeadilan.

“Saya percaya, jika ilmu pengetahuan bergerak, kebijakan bekerja, dunia usaha bertanggung jawab, masyarakat berubah, dan kampus menjadi teladan, maka target 100% sampah terkelola bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia dapat menjadi kenyataan,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Poernomo, menilai berbagai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini berpotensi menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Menurutnya, situasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati demi menjaga stabilitas nasional.

Poernomo mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan harus menjadi pegangan bersama. Namun, di sisi lain, ia menilai sejumlah aktivitas politik Jokowi memunculkan persepsi yang berbeda di ruang publik.

Ia mencontohkan kunjungan Jokowi ke Lampung yang dinilai sebagian kalangan dapat ditafsirkan sebagai langkah politik menuju Pemilu Presiden 2029.

“Jalan-jalan Jokowi ke Lampung dipilih sebagian orang dianggap bahwa suara Sumatra sudah selesai. Seakan-akan Jokowi mencuri start menuju 2029. Itu yang berkembang di masyarakat,” kata Poernomo, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi dikenal sering membuat kejutan-kejutan politik yang menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut, kata dia, masih terus berlanjut setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Poernomo mengingatkan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan suasana yang kondusif. Ia menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang menerima Jokowi maupun yang bersikap kritis terhadap mantan presiden tersebut.

“Yang saya khawatirkan, ada yang menerima Jokowi dan ada yang tidak menerima Jokowi. Kalau kondisi ini terus dipelihara, jangan sampai berkembang menjadi konflik horizontal. Pemerintah saat ini tentu menginginkan stabilitas nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi yang berkepanjangan.

Poernomo juga menyinggung proses persidangan terhadap dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa). Ia menyoroti surat dakwaan jaksa yang disebut mencapai sekitar 700 halaman.

Menurut Poernomo, untuk menghilangkan berbagai spekulasi di ruang publik, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya kepentingan politik.

Ia berpendapat, apabila memang diperlukan dalam proses pembuktian di persidangan, seluruh pihak yang relevan, termasuk Jokowi, sebaiknya hadir apabila dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Proses hukum terhadap dr. Tifa jangan sampai berbau politik. Kalau memang diperlukan dalam proses persidangan, Jokowi harus hadir sehingga semuanya menjadi jelas,” katanya.

Poernomo juga menyoroti berkembangnya persepsi di masyarakat mengenai masih kuatnya pengaruh politik Jokowi setelah berakhirnya masa jabatan presiden.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan anggapan adanya “dua matahari” dalam kepemimpinan nasional, yakni Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan yang sah dan Jokowi yang dinilai masih memiliki pengaruh politik.

Poernomo berharap Jokowi dapat menempatkan diri sebagai seorang negarawan yang mengedepankan persatuan bangsa.

Menurutnya, sebagai mantan kepala negara, setiap langkah dan pernyataan Jokowi memiliki dampak besar terhadap situasi politik nasional sehingga perlu mempertimbangkan potensi munculnya perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

“Kalau Jokowi menjadi negarawan, jangan membuat konflik di masyarakat. Jangan sampai memunculkan konflik horizontal karena bangsa ini membutuhkan stabilitas untuk menghadapi tantangan ke depan,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Poernomo juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan. Menurutnya, terdapat kepentingan berbagai negara yang tidak menginginkan Indonesia berkembang menjadi negara besar, sehingga persatuan nasional harus tetap dijaga.

“Pernyataan di atas merupakan pandangan dan opini narasumber. Kebenaran dugaan, penilaian, maupun tafsir politik yang disampaikan merupakan ranah perdebatan publik dan bukan merupakan fakta yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan atau pernyataan resmi pihak terkait.”

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah benar-benar rela melepaskan kekuasaan setelah berakhirnya masa jabatannya. Penilaian tersebut disampaikan Said Didu dalam tayangan di kanal YouTube Madilog – Forum Keadilan yang dipublikasikan pada Kamis (2/7/2026).

Dalam paparannya, Said Didu membeberkan sejumlah fakta yang menurutnya menunjukkan adanya upaya Jokowi untuk tetap mempertahankan pengaruh politik, bahkan setelah pemerintahan beralih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Terus melawan, Jokowi tak pernah rela lepas kekuasaan,” ujar Said Didu sebagaimana dikutip dari tayangan tersebut.

Menurut Said Didu, terdapat sedikitnya lima indikator yang menjadi dasar penilaiannya.

Pertama, Jokowi disebut pernah mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, namun gagal terealisasi.

Kedua, Said Didu menilai Jokowi memaksakan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin oleh adik iparnya.

Ketiga, ia menyebut Jokowi juga mendorong agar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran pendukung atau “Jokower”.

Keempat, Said Didu mengklaim Jokowi kembali berupaya memengaruhi arah politik nasional menjelang Pemilu 2029 dengan menginginkan Prabowo kembali maju berpasangan dengan Gibran.

Kelima, menurutnya, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Jokowi mulai turun langsung menggalang kekuatan politik.

“Sepertinya Jokowi bangkit memimpin ‘perlawanan’ pihak-pihak yang kepentingannya ditangguhkan oleh Prabowo, terutama oligarki,” kata Said Didu.

Ia menilai berbagai manuver tersebut menunjukkan masih kuatnya keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan konfigurasi politik nasional.

Pernyataan tersebut merupakan analisis politik Muhammad Said Didu yang disampaikan melalui kanal YouTube Madilog – Forum Keadilan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut terkait analisis yang disampaikan Said Didu. Sumber: Tayangan YouTube Madilog – Forum Keadilan, 2 Juli 2026. (Ys)

MoneyTalk.id,Jakarta – Lira Official menyampaikan apabila persidangan mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, maka tingkat perhatian publik diperkirakan akan sangat tinggi.

“Dalam skenario hipotetis di mana pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah yang dinilai sah sebagai alat bukti, atau bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen, konsekuensi sosial dan politik berpotensi sangat besar. Jangan main-main dengan ini,” katanya, Selasa 30/6/2026.

“Jika kondisi tersebut terjadi, kemungkinan yang dapat muncul antara lain adalah reaksi kemarahan spontan dari sebagian masyarakat, meningkatnya polarisasi opini publik, serta munculnya seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa tuntutan pertanggung jawaban oleh Jokowi di berbagai daerah,” sambungnya.

Ia menambahan reaksi kemarahan tersebut dapat dipicu oleh anggapan bahwa persoalan tersebut menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Rakyat merasa ditipu dan dipermainkan.

Ia juga menegaskan besar kecilnya reaksi tentu akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, namun jika isi putusan pengadilan serampangan, tidak adil, mengabaikan kekuatan pembuktian yang dipaparkan dalam persidangan, maka bukan mustahil apa yang diramalkan Cak Nun akan terjadi, “Jokowi akan di tawur rakyatnya sendiri”.

“Apalagi jika respons pemerintah, sikap aparat keamanan represif, pemberitaan media provokatif, serta ajakan dari tokoh politik maupun tokoh masyarakat menaikan tingkat eskalasi tuntutan pertanggung jawaban Jokowi,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan lanjutnya lebih jauh, dalam beberapa peristiwa sebelumnya, sejumlah figur publik seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya pernah menjadi sasaran kritik maupun aksi protes dari sebagian masyarakat yang berujung pada “penggerudukan” rumah mereka.

“Dengan demikian, jika sidang perkara ijazah Jokowi diselenggarakan secara Live, lalu terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran serius dan informasi tersebut disaksikan secara langsung oleh publik,” ungkapnya.

“Maka salah satu kemungkinan adalah meningkatnya kemarahan publik yang dapat memicu aksi langsung pada Jokowi. Namun, apakah hal itu benar-benar terjadi, seberapa besar skalanya, dan bagaimana dampaknya tetap bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan serta dinamika sosial dan politik setelahnya,” tanyanya menegaskan.

Di akhir pernyataannya, ia menanyakan kepada publik : Jadi menurut anda sebaiknya sidang Ijazah Jokowi tetap diselenggarakan secara Live atau malah justru tertutup dari publik dan media ?.

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) bersama perwakilan guru honorer dari berbagai daerah dinilai menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik kini mendapat perhatian serius di tingkat pengambil kebijakan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Dasco menerima berbagai aspirasi terkait nasib guru honorer, mulai dari pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh, peluang PPPK menjadi PNS, hingga persoalan inpassing atau penyetaraan jabatan.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata pelaksanaan amanah rakyat oleh pimpinan DPR.

Menurut Amir, langkah Dasco menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan mereka.

“Apa yang dilakukan Dasco merupakan implementasi nyata dari fungsi representasi DPR. Beliau menerima langsung aspirasi guru honorer, mendengar persoalan mereka, lalu berkomitmen membahasnya bersama pemerintah. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat benar-benar mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Amir menilai persoalan guru honorer selama ini telah menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di berbagai daerah masih banyak guru yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Karena itu, menurutnya, keberanian Dasco membawa persoalan tersebut ke ruang pembahasan bersama pemerintah menjadi langkah strategis.

“Guru merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, maka kualitas pendidikan nasional juga akan ikut terdampak. Saya melihat Dasco memahami persoalan ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Amir meyakini pertemuan tersebut akan menjadi awal lahirnya berbagai terobosan kebijakan di sektor pendidikan.

Menurutnya, DPR memiliki posisi strategis untuk mengawal regulasi agar lebih berpihak kepada guru honorer maupun tenaga kependidikan.

“Saya melihat ada peluang besar lahirnya kebijakan yang lebih progresif. Aturan nantinya harus berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian masa depan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan guru honorer tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan keberanian politik dari para pemimpin nasional.

“Dalam konteks ini, saya melihat Dasco menunjukkan kepemimpinan politik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.”

Dalam audiensi tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan DPP FAGAR maupun perwakilan guru honorer.

Komitmen tersebut, menurut Amir, menjadi sinyal positif bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif mulai diarahkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.

“Kalau DPR dan pemerintah memiliki kesamaan visi, maka proses penyelesaian persoalan guru honorer akan jauh lebih cepat. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dalam implementasinya,” jelasnya.

Amir menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Ia mengatakan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga posisi guru harus ditempatkan sebagai prioritas nasional.

“Negara tidak boleh membiarkan guru hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah pencetak generasi masa depan Indonesia. Karena itu kebijakan yang berpihak kepada guru bukan sekadar memenuhi tuntutan, tetapi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.”

Amir juga melihat pembahasan mengenai pengangkatan guru honorer menjadi ASN, PPPK, maupun kemungkinan transisi PPPK menjadi PNS sebagai momentum reformasi sistem kepegawaian nasional.

Menurutnya, berbagai regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Saya optimistis audiensi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal lahirnya kebijakan yang lebih adil. Publik tentu berharap komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret sehingga guru honorer memperoleh kepastian status, kesejahteraan, dan penghargaan atas pengabdiannya.

Amir menutup pernyataannya dengan menilai langkah Dasco menerima langsung aspirasi guru honorer menunjukkan bahwa politik dapat dijalankan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Ketika pimpinan DPR membuka ruang dialog, mendengar langsung aspirasi, lalu mengawal penyelesaiannya bersama pemerintah, itulah wujud politik yang bekerja untuk rakyat. Saya percaya Dasco akan melakukan berbagai terobosan agar regulasi benar-benar berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan Indonesia,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Akun media sosial Sheno Wirang mengunggah pandangannya di platform media sosial pada Selasa (30/6/2026), yang menyoroti pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Dalam unggahannya, ia menilai absennya oposisi berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Tanpa oposisi rezim ini hanya akan berlumur korupsi,” kata Sheno

“Eksekutif bakal terus berpesta pora nggangsir duit rakyat,” sambungnya.

Ia menuliskan korupsi akan berkelanjutan tanpa jeda “Korupsi berjamaah akan terus dihalalkan tanpa jeda,” katanya.

Ia menambahkan ketika rezim sudah bersepakat dengan para juragan partai di belakang layar, petugas partai hanya akan membeo.

Babak belur sudah negara ini,” tulis Sheno Wirang dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut merupakan opini yang disampaikan melalui media sosial dan mencerminkan pandangan pribadi pengunggah mengenai kondisi politik nasional, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun partai-partai politik yang disinggung secara umum dalam unggahan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku.