MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam dinamika politik nasional, momentum sering kali menjadi faktor yang memengaruhi persepsi publik. Hal itulah yang dinilai menjadi penyebab munculnya polemik atas pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan safari politik di Provinsi Lampung.
Pengamat politik sekaligus Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP), Ahmad Basri, S.IP., S.H., menilai bahwa perdebatan yang berkembang bukan semata-mata mengenai tradisi adat, melainkan karena prosesi tersebut berlangsung beriringan dengan agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Yang berkembang lebih kepada persepsi publik bahwa momentum pemberian gelar memiliki dimensi politik, bukan semata-mata persoalan adat,” kata Ahmad Basri, Sabtu (4/7/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Abas Karta itu, dalam dunia politik, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks waktu dan situasi. Karena Jokowi saat ini aktif dalam kegiatan PSI, maka setiap aktivitas yang dijalankannya cenderung dipandang memiliki kaitan dengan kepentingan politik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pemberian gelar adat tersebut mewakili seluruh masyarakat adat Lampung.
Menurutnya, masyarakat adat Lampung memiliki struktur, tokoh, dan pandangan yang beragam sehingga keputusan sebagian tokoh adat tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh komunitas adat.
Selain itu, Ahmad Basri juga menilai safari politik Jokowi di Lampung merupakan aktivitas yang wajar dalam sistem demokrasi. Sebagai bagian dari PSI, Jokowi memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi organisasi sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh partai politik lainnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pengamanan yang diterima Jokowi selama kunjungan merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Menurutnya, pengamanan bagi mantan presiden merupakan hak yang masih diberikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait prosesi adat menginjak kepala kerbau yang sempat menuai kontroversi, Ahmad Basri menegaskan ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi adat Lampung dan tidak dimaksudkan sebagai simbol penghinaan terhadap partai politik tertentu.
Ia menilai perbedaan tafsir yang muncul merupakan konsekuensi dari bertemunya ruang budaya dan ruang politik dalam satu momentum.
“Selama disikapi secara proporsional, kritik maupun dukungan terhadap safari politik Jokowi dan pemberian gelar adat merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi,” pungkasnya.
