31 Oktober 2026

Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tak Terima Jokowi Disalahkan, Politikus PSI Serang Balik Kepala Bakom Syahganda Nainggolan Tak Terima Jokowi Disalahkan, Politikus PSI Serang Balik Kepala Bakom Syahganda Nainggolan

Tak Terima Jokowi Disalahkan, Politikus PSI Serang Balik Kepala Bakom Syahganda Nainggolan

Hedi Batubara 21 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik kritik terhadap pemerintahan sebelumnya kembali memanaskan ruang politik nasional. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, melontarkan kritik kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang dinilai perlu menjelaskan kembali pernyataan-pernyataan politiknya pada masa lalu.

Dian mempertanyakan frekuensi kemunculan Syahganda di acara televisi yang menurutnya berpotensi membentuk citra negatif terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Kepala Bakom, butuh berapa acara TV lagi untuk menjatuhkan citra pemerintahan sebelumnya?” ujar Dian dalam kritiknya yang beredar pada Rabu (21/10/2026).

Dian juga mengingatkan agar perdebatan mengenai rekam jejak pemerintahan tidak berubah menjadi perlombaan mengklaim diri sebagai pihak yang paling nasionalis, sementara pemerintahan terdahulu digambarkan sepenuhnya buruk.

“Jangan seolah Anda saja yang paling nasionalis dan rezim sebelumnya kotor berlumpur,” tegasnya.

Tak hanya menyinggung penilaian terhadap pemerintahan Jokowi, Dian juga mengungkit pernyataan Syahganda pada masa lalu mengenai Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dian, rekam jejak pernyataan politik seseorang juga perlu diperhatikan ketika orang tersebut kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.

Dian mengingatkan bahwa Syahganda pernah menyebut Prabowo dengan istilah “Malin Kundang”. Ia menggunakan pernyataan tersebut untuk mempertanyakan konsistensi cara Syahganda menilai tokoh-tokoh politik.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena Syahganda kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, setelah sebelumnya dikenal sebagai aktivis dan pengamat yang kerap menyampaikan kritik terhadap kekuasaan.

Bagi Dian, sikap kritis terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang sedang berjalan semestinya dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan fakta, kebijakan, dan rekam jejak yang dapat diperiksa publik.

Sebelumnya, Syahganda Nainggolan juga menjadi sorotan setelah rekaman pernyataannya mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali beredar. Dalam rekaman tersebut, ia pernah menyampaikan gagasan agar posisi wakil presiden dipertimbangkan untuk diganti.

Syahganda kemudian menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikan ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan. Setelah dilantik sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026, ia menyatakan harus sejalan dengan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Polemik tersebut sebelumnya juga mendapat tanggapan PSI. Pada 7 Oktober 2026, Dian meminta Syahganda tidak hanya mengklarifikasi pernyataannya mengenai Gibran, tetapi juga menjelaskan kembali ucapannya tentang Jokowi.

Dengan kritik terbarunya, Dian kembali membawa perhatian publik pada persoalan konsistensi pernyataan tokoh politik, terutama ketika seseorang berpindah dari posisi di luar pemerintahan ke jabatan resmi di dalam pemerintahan.

Perdebatan ini sekaligus mengingatkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan tidak cukup dibangun melalui penilaian personal atau label politik. Publik tetap membutuhkan penjelasan berbasis data mengenai capaian, kekurangan, dan tanggung jawab setiap pemerintahan.

Pada akhirnya, kritik terhadap pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang sedang berjalan merupakan bagian dari demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kritik tersebut disampaikan, fakta apa yang mendasarinya, serta apakah standar penilaian yang digunakan tetap konsisten ketika posisi politik seseorang berubah.

Prabowo Belum Berani Singkirkan Centeng – Centangnya Jokowi  Jurnalis senior Lukas Luwarso

Prabowo Belum Berani Singkirkan Centeng – Centangnya Jokowi 

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

Ganti Nama Tak Cukup Selamatkan Bisnis, ASNI Soroti Kinerja dan Kasus Hukum Bank Raya Indonesia (Eks BRI Agro) ​Koordinator ASNI, Pamit Andrianto

Ganti Nama Tak Cukup Selamatkan Bisnis, ASNI Soroti Kinerja dan Kasus Hukum Bank Raya Indonesia (Eks BRI Agro)

Hedi Batubara 30 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) memberikan catatan kritis terhadap perjalanan panjang PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) yang kini telah bertransformasi menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya). Pergantian nama yang dilakukan sejak 2012 silam dinilai gagal membawa perbaikan fundamental apabila tidak dibarengi dengan pembenahan internal yang serius.

​Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menilai langkah historis pergantian nama tersebut awalnya dilandasi harapan besar untuk membawa peruntungan baru bagi korporasi.

​”Perubahan nama menjadi Bank BRI Agro dulu tujuannya mulia, mencari peruntungan supaya tidak kena sial di masa depan. Seperti orang yang merasa nasib hidupnya terus terhambat, lalu mengganti nama berharap nasib ikut berubah,” ujar Pamit dalam keterangannya, pada rabu (30/09/26).

​Namun, menurut ASNI, harapan tersebut justru berbanding terbalik dengan realitas yang ada saat ini. Alih-alih semakin kokoh dan sejahtera, berbagai persoalan hukum justru menghantam institusi perbankan tersebut.

​ASNI menyoroti rentetan masalah hukum yang menyeret para petinggi bank pelat merah tersebut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Enterprise Risk Management, Sumber Daya Manusia Bank Raya Indonesia, Danar Widyantoro, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC).

​Selain itu, kasus hukum lain juga tengah berjalan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sebelumnya telah melimpahkan berkas dan menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit oleh Bank Raya Indonesia kepada PT DPM.

​Kasus ini bermula dari fasilitas kredit dengan plafon mencapai Rp119 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan peremajaan dan operasional perkebunan sawit. Dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi kuat penyimpangan aliran dana ke peruntukan lain yang tidak sesuai tujuan awal, sehingga menimbulkan kerugian negara.

​Akibat rentetan masalah hukum dan terseretnya sejumlah pejabat dalam proses peradilan, kinerja keuangan korporasi ikut terpukul telak. ASNI mencatat, laba bersih perusahaan pada tahun 2025 mengalami anjlok drastis hingga merugi Rp498,6 miliar. Padahal, pada tahun 2024 sebelumnya, bank tersebut masih mampu mencatatkan laba positif sebesar Rp50 miliar.

​Melalui catatan kritis ini, ASNI mengingatkan bahwa persoalan korporasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti identitas visual semata.

​”Pergantian nama bank seolah-olah masalahnya cuma di tulisan di papan nama. Padahal, kalau isi di dalamnya tidak dibenahi, ganti papan nama seribu kali pun tak akan mengubah apa-apa,” tegas Pamit.

​Sebagai penutup, ASNI menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan oleh para nasabah dan masyarakat luas bukanlah nama yang indah atau pencitraan korporasi, melainkan tata kelola manajemen yang jujur, sehat, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi publik.

Eks Direktur E BAIS: Jokowi Ingin Bangun Kerajaan Politik, PSI Disiapkan untuk Amankan Keluarga Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo,

Eks Direktur E BAIS: Jokowi Ingin Bangun Kerajaan Politik, PSI Disiapkan untuk Amankan Keluarga

Hedi Batubara 29 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E BAIS Brigjen (Purn) Poernomo melontarkan analisis tajam mengenai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tengah berupaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, penguatan PSI berpotensi menjadi strategi Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarga, termasuk putra-putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Poernomo mengaitkan langkah tersebut dengan polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Ia menilai, apabila tudingan mengenai dugaan ketidakbenaran informasi pendidikan Gibran terbukti, hal itu dapat berdampak serius terhadap citra politik Wakil Presiden tersebut.

“Kalau memang ijazah Gibran ini tidak ada dan kejadiannya terjadi pembohongan publik, ya begitu, maka mungkin nama Gibran jatuh,” kata Poernomo di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (29/9/2026).

Menurut Poernomo, kemungkinan merosotnya kepercayaan publik terhadap Gibran menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan Jokowi dalam menyusun strategi politik ke depan.

Ia menduga, Jokowi tidak ingin terus menggantungkan kekuatan politik keluarganya kepada partai-partai lain. Karena itu, PSI dinilai menjadi instrumen penting yang perlu dibesarkan agar keluarga Jokowi memiliki basis dukungan politik sendiri.

“Jokowi mungkin tidak ingin menggantungkan diri kepada partai lain, tapi membesarkan PSI-nya,” ujarnya.

Poernomo bahkan mengibaratkan strategi politik tersebut seperti membangun sebuah kerajaan, ketika kekuasaan seorang pemimpin dipersiapkan untuk diwariskan kepada keturunannya.

“Jokowi berpikir lagi ingin dibuat seperti kerajaan. Kalau kerajaan itu kan seorang raja turun, maka diganti putranya, walaupun baru umur delapan tahun, diemong-emong, kata orang Jawa, diajarin agar nanti bisa menggantikannya,” tuturnya.

Analogi tersebut menggambarkan pandangan Poernomo mengenai dugaan upaya membangun dinasti politik yang tidak hanya bertumpu pada popularitas individu, tetapi juga pada kekuatan organisasi politik yang dapat menopang keberlanjutan pengaruh keluarga.

Dalam pandangannya, persoalan yang menyangkut Gibran menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Ia menduga, Jokowi telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi posisi politik putranya tersebut.

“Ini yang menjadi tantangan Jokowi. Gibran tidak jelas sekolahnya. Jadi kemungkinan bagaimana, mungkin sudah dihitung Mas Jokowi,” kata Poernomo.

Ia kemudian menegaskan bahwa penguatan PSI dapat menjadi salah satu jalan yang diperkirakan ditempuh Jokowi untuk menjaga keberlanjutan pengaruh politiknya sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarganya.

“Nah, jalan satu-satunya untuk mengamankan dirinya, keluarga dan sebagainya, ya Jokowi harus membesarkan PSI. Tanpa partai ini besar, maka Kaesang enggak ada apa-apa. Siapa yang mendukung?” ujarnya.

Pidato Jokowi di Bandung: Pamer Otot PSI dan Skenario Gibran Presiden Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Pidato Jokowi di Bandung: Pamer Otot PSI dan Skenario Gibran Presiden

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk id,Jakarta – Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat bicara di Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, dia mengatakan, saat ini banyak pihak yang takut dengan PSI. Padahal, lanjut dia, partai yang ketua umumnya Kaesang Pangarep itu hanyalah partai baru.

“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujarnya.

Bagaimana kita membaca pernyataan Jokowi itu? Apakah publik dan elite politik benar-benar takut? Atau ini sekadar retorika untuk memompa percaya diri kader?

Klaim bekas tukang mebel asal Solo itu bahwa lawan politik mulai gentar perlu dibaca ganda. Di satu sisi, PSI memang memamerkan ekspansi yang luar biasa. Kepengurusan dibentuk hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan menggunakan chip emas. Safari politik digelar tanpa henti. Semua ini menunjukkan sokongan finansial yang nyaris tak terbatas.

Namun di sisi lain, kecemasan publik bukan lahir dari rasa kagum. Masyarakat elus dada melihat cara-cara kekuasaan bekerja. Gerilya politik diperagakan secara telanjang. Pengurus partai dan relawan lintas kubu dibidik secara masif. Konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe), Rabu, 23 September 2026, adalah salah satunya. Fenomena berpindahnya baju dukungan ini memperlihatkan pragmatisme yang parah.

Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan. Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka. Mobilisasi relawan disiapkan untuk mengawal Gibran menuju kursi presiden pada 2029. Bahkan, mesin ini disiagakan jika momentum politik datang lebih cepat.

Bohir yang Pasti Tak Gratis

Pertanyaan krusialnya: dari mana asal dana tak terbatas itu? Tentu mustahil biaya raksasa ini berasal dari kantong pribadi atau gaji pejabat atau mantan pejabat. Kalau dana pribadi Jokowi, bagaimana caranya dia bisa menimbun dalam jumlah superjumbo? Apa saja yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa?

Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja. Selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa, regulasi dan konsesi ekonomi telah menguntungkan kelompok tertentu. Dana melimpah hari ini adalah bentuk re-investment politik para bohir. Hampir bisa dipastikan, merekalah sumber logistik di belakang panggung.

Tapi di ranah politik, hukum besi yang berlaku adalah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis! Para bohir menyetor dana untuk mengamankan dinasti politik Jokowi. Kompensasinya adalah jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, dan jaminan izin konsesi di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, mereka menikmati begitu banyak privilese untuk menguras SDA. Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa-apa, kecuali sedikit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicurangi.

Politik modal seperti ini mengaburkan hakikat demokrasi yang dipuja-puja. Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan arena bertarung. Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik langsung runtuh. Etika dan nilai perjuangan dilucuti. Politik hanya dihitung berdasarkan angka, uang muka, dan janji jabatan.

So, Next What?

Lantas, apakah bahaya besar ini akan dibiarkan begitu saja? Kita semua ingat bagaimana jejak sejarah ini dimulai. Proses naiknya Gibran diawali dengan manuver menelikung Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK yang juga pamannya, Anwar Usman. Selain itu, soal kapasitas dan kapabiltasnya yang di bawah banderol. Fakta di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar soal kapasitas dan kapabilitas. Sangat berbahaya jika masa depan bangsa sebesar Indonesia diserahkan kepada kepemimpinan semacam ini.

Belum lagi, belakangan ijazah SMK-nya dipertanyakan. Soal pendidikan ini digugat di MK oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Klaim Gibran lulusan luar negeri makin terbuka kebohongannya. Surat keterangan penyetaraan pendidikannya dengan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tidak memenuhi segala persyaratan yang diharuskan.

Jika MK mengabulkan petitum para penggugat, maka Gibran dinyatakan diskualifikasi. Dia harus mundur sebagai Wapres karena pencalonannya tidak sah. Jika tak mau mundur, maka harus dimundurkan. Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama sebagai Cawapres ke MPR untuk dipilih. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Batas waktu pemilihan ditargetkan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal. Di belakang mereka, ada para elite global yang menjadi dalang. Satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan serta kemakmuran Indonesia dan rakyatnya.

Sehubungan dengan itu, rakyat pun tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik uang. Harus berani menelanjangi narasi kompromistis. Juga konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh. Bangunan instan ini mungkin terlihat perkasa saat ini karena ditopang kekuasaan. Namun begitu kran logistik tersumbat dan rakyat bersatu bergerak atas dasar kesadaran moral, struktur tanpa etika ini akan roboh tersapu kesadaran publik.

Solusi Islam

Pada titik ini, Islam bisa memberi solusi perbaikan bangsa. Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah berat. Bukan panggung pamer modal atau barang dagangan politik.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menunggu kehancuran. Syarat utama kepemimpinan Islam adalah Al-Qawiyyu Al-Amin, punya kapasitas yang mumpuni serta integritas yang teruji. Syarat ini langsung tak terpenuhi ketika proses politik diawali dengan manipulasi hukum dan sokongan oligarki.

Islam juga menolak keras dominasi modal dalam menguasai sumber daya alam. Prinsip kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) melarang hutan, tambang, dan kekayaan laut dikuasai segelintir bohir. Larangan itu kian tegas dan keras, jika penguasa melakukannya demi membayar utang politik. Penguasa wajib mengelola seluruh aset negara murni untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ulama dan tokoh masyarakat harus kembali menjalankan peran amr ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial untuk mengoreksi penguasa yang melenceng. Rakyat tidak boleh menjual suara demi politik uang (riswah). Dalam pandangan Islam, pemberi dan penerima suap politik sama-sama merusak tatanan sosial.

Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik modal dan menelanjangi narasi kompromistis. Rakyat pun harus secara konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Harta Gratifikasi Disita, FORMASI Minta KPK Tersangkakan Politikus PSI Ahmad Ali Screenshot_20260915-143148

Harta Gratifikasi Disita, FORMASI Minta KPK Tersangkakan Politikus PSI Ahmad Ali

Hedi Batubara 15 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyitaan uang tunai sekitar Rp3,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari kembali menyeret nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK tidak berhenti pada penyitaan aset atau uang yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi. Menurut dia, lembaga antirasuah harus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan sumber dana tersebut.

Jalih menilai penyitaan uang sekitar Rp3,5 miliar menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut lebih jauh dugaan aliran gratifikasi, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada Ahmad Ali.

“Kalau memang uang yang disita KPK diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka jangan berhenti pada penyitaan hartanya. KPK harus membuka siapa yang memberikan, siapa yang menerima, dan siapa yang menikmati aliran uang tersebut,” ujar Jalih kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Menurut Jalih, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan tidak boleh tebang pilih. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan seseorang, status hukum terhadap orang tersebut harus ditingkatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau bukti-buktinya mengarah kepada Ahmad Ali, kami meminta KPK berani menetapkannya sebagai tersangka. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Jalih mengatakan, pengembangan perkara gratifikasi Rita Widyasari seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyitaan aset. KPK perlu membongkar jejaring transaksi dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Korupsi itu bukan hanya soal uang yang ditemukan atau disita. Yang jauh lebih penting adalah membongkar jaringan dan aliran uangnya. Siapa yang memberikan, kepada siapa, untuk kepentingan apa, dan siapa yang akhirnya menikmati,” katanya.

Dia menilai KPK memiliki kewajiban menjelaskan secara terang kepada publik mengenai asal-usul uang yang disita serta kaitannya dengan perkara yang sedang dikembangkan.

“Kalau memang ada keterkaitan dengan perkara gratifikasi, publik berhak mengetahui sejauh mana hubungan uang itu dengan perkara Rita Widyasari. Jangan sampai penyitaan berhenti menjadi berita, tetapi tidak dilanjutkan dengan pengungkapan aktor-aktor yang bertanggung jawab,” kata Jalih.

Jalih juga meminta KPK tidak terpengaruh oleh posisi politik pihak-pihak yang namanya muncul dalam proses penyidikan. Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi siapa pun.

“Siapa pun orangnya, kalau alat bukti cukup dan memenuhi unsur pidana, harus diproses. Jangan karena dia politikus kemudian menjadi sulit disentuh,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang tunai sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan perkara gratifikasi di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK menyatakan uang tersebut diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana korupsi yang tengah disidik.

Kasus gratifikasi yang berkaitan dengan mantan Bupati Kukar Rita Widyasari telah menjadi salah satu perkara yang terus dikembangkan KPK. Dalam perkembangan penyidikan, lembaga antirasuah melakukan penelusuran terhadap aset dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Bagi FORMASI, penyitaan uang dalam jumlah besar harus menjadi pintu masuk untuk membongkar perkara secara lebih luas.

“Kami mendorong KPK bekerja profesional, transparan dan berdasarkan alat bukti. Kalau memang Ahmad Ali terbukti terlibat, tetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak terbukti, sampaikan juga secara terang kepada publik. Jangan biarkan kasus ini menggantung dan menimbulkan spekulasi,” pungkas Jalih.

PSI Gagal ke Parlemen, Dinasti Jokowi Terancam Tamat di 2029 Pengamat militer Selamat Ginting

PSI Gagal ke Parlemen, Dinasti Jokowi Terancam Tamat di 2029

Hedi Batubara 20 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer Selamat Ginting menilai keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di parlemen pada Pemilu 2029 menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan kekuatan politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Selamat, Jokowi dinilai akan melakukan berbagai upaya agar PSI mampu memenuhi ambang batas politik dan mendapatkan kursi di parlemen.

“Jokowi, apa pun dia akan melakukan agar PSI segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai Pemilu 2029 akan menjadi momentum penentuan bagi keberlangsungan pengaruh politik keluarga Jokowi. Menurutnya, kekuatan politik yang selama ini dibangun dinasti Jokowi akan diuji dalam kontestasi tersebut.

“Jadi 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini,” ujarnya.

Selamat juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah partai politik terhadap kemungkinan PSI berhasil masuk parlemen. Pasalnya, PSI dinilai berpotensi mengambil sebagian basis pemilih partai lain.

Partai-partai menengah, kata dia, termasuk PDIP, NasDem hingga Golkar, berpotensi menghadapi persaingan dengan PSI apabila partai tersebut berhasil mendapatkan kursi di DPR.

“Partai-partai di bawah atau menengah tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti, terutama seperti PDIP. Basis konstituennya hampir sama, juga NasDem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya,” katanya.

Ia menilai karakteristik sebagian pemilih yang pragmatis membuat persaingan antarpartai semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, partai yang mampu menawarkan daya tarik politik dan dukungan yang lebih kuat berpotensi mengambil suara dari partai lainnya.

“Artinya siapa yang memberi itu yang akan diambil,” ujar Selamat.

Dengan demikian, Selamat melihat pertarungan menuju Pemilu 2029 bukan hanya berkaitan dengan perebutan kursi parlemen, tetapi juga menentukan apakah pengaruh politik keluarga Jokowi masih akan bertahan setelah pergantian kekuasaan.

Buni Yani Nilai Safari Politik Jokowi Sarat Kepentingan Politik Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani

Buni Yani Nilai Safari Politik Jokowi Sarat Kepentingan Politik

Hedi Batubara 2 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah memiliki tendensi politik untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang kontestasi politik mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Buni Yani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (2/8/2026).

Menurut Buni, rangkaian kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun dukungan politik.

“Safari politik Jokowi ke berbagai daerah adalah kampanye dini untuk Gibran dan PSI. Namun safari ini jelas gagal karena di Lampung ditolak, di Jawa Barat ditolak, di Banten juga ditolak, dan di berbagai daerah juga ditolak,” kata Buni Yani dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menyoroti kunjungan Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya perlu dicermati secara kritis oleh masyarakat.

“Kunjungan ke NTT sekarang ini juga mesti dicermati secara hati-hati karena rakyat sudah sangat cerdas. Seperti kejadian di berbagai daerah, kunjungan Jokowi banyak direkayasa untuk mendatangkan rakyat,” ujarnya.

Buni bahkan menduga kehadiran warga dalam sejumlah kegiatan Jokowi tidak sepenuhnya bersifat spontan.

“Bila ada yang datang, sudah bisa dipastikan itu tidak organik. Mereka datang karena iming-iming pembagian kaos, sembako, dan amplop. Bukan karena mencintai Jokowi atau mendukung PSI,” katanya.

Selain aspek politik, Buni juga mengkritik pemberian gelar adat kepada Jokowi di beberapa daerah. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan budaya apabila tidak dilakukan sesuai tradisi setempat.

“Pemberian gelar adat di Lampung menuai banyak masalah karena bertentangan dengan tradisi setempat. Itu sebabnya pemberian gelar adat di NTT juga patut dicurigai tidak alami, penuh rekayasa, memiliki tendensi politik yang besar, yang sangat potensial membawa masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Buni juga meminta Jokowi lebih fokus menghadapi proses hukum terkait isu ijazah yang selama ini menjadi polemik publik.

“Lebih baik dia fokus ke sidang ijazah palsunya. Itu jauh lebih bermanfaat dan bermartabat,” kata Buni.

Ia bahkan menyebut adanya tanda-tanda penurunan pengaruh politik Jokowi dan mengaitkannya dengan perkembangan perkara hukum yang melibatkan sejumlah pihak yang mengkritik keabsahan ijazah Jokowi.

Pihak Jokowi Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Joko Widodo maupun pihak yang mewakilinya terkait pernyataan Buni Yani tersebut.

Sebelumnya, berbagai kegiatan Jokowi di sejumlah daerah disebut pihak penyelenggara sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan, kunjungan sosial, dan agenda budaya yang melibatkan masyarakat setempat. Sejumlah tokoh daerah juga menyatakan bahwa pemberian penghormatan adat kepada Jokowi merupakan kewenangan komunitas adat yang bersangkutan.

Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan narasumber sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak terkait.

Poster “Tolak PSI” Beredar Luas, Serang Jokowi dan Kaesang dengan Isu Ijazah, Utang Negara hingga Bisnis IMG-20260718-WA0039

Poster “Tolak PSI” Beredar Luas, Serang Jokowi dan Kaesang dengan Isu Ijazah, Utang Negara hingga Bisnis

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah poster bertajuk “Tolak PSI” beredar luas di berbagai platform media sosial. Poster tersebut memuat kritik keras terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Sabtu (18/7/2026).

Dalam poster itu, PSI disebut sebagai “partai keluarga, bukan partai rakyat.” Poster juga menampilkan foto Jokowi dan Kaesang dengan sejumlah narasi yang mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Salah satu poin yang disorot adalah bisnis Kaesang Pangarep. Poster tersebut menyebut adanya utang senilai Rp2 triliun dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Namun, poster tidak menyertakan penjelasan maupun bukti pendukung atas klaim tersebut.

Selain itu, poster kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Jokowi dengan mencantumkan tulisan “Ijazah UGM Jokowi Diduga Palsu”. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menjadi kontroversi di ruang publik dan telah mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada.

Poster juga menyoroti kondisi utang pemerintah selama masa pemerintahan Jokowi dengan mencantumkan angka Rp6.000 triliun. Angka tersebut merujuk pada besaran utang negara yang kerap menjadi bahan perdebatan antara pemerintah, ekonom, maupun kelompok oposisi terkait pengelolaan fiskal nasional.

Di bagian bawah poster terdapat kalimat bernada kampanye politik yang berbunyi, “Cukup sudah rakyat dibohongi! Jangan biarkan keluarga ini terus merusak negara!”

Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang pertama kali membuat maupun menyebarluaskan poster tersebut. Poster itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang agenda politik nasional serta menguatnya perdebatan mengenai posisi PSI yang belakangan dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sejumlah isu yang dicantumkan dalam poster tersebut merupakan klaim yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan sebagian telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul maupun tujuan penyebaran materi kampanye visual tersebut.

Pengamat: Polemik Gelar Adat Jokowi di Lampung Berakar pada Momentum Politik, Bukan Tradisi Adat Screenshot_20260630-195119

Pengamat: Polemik Gelar Adat Jokowi di Lampung Berakar pada Momentum Politik, Bukan Tradisi Adat

Hedi Batubara 4 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam dinamika politik nasional, momentum sering kali menjadi faktor yang memengaruhi persepsi publik. Hal itulah yang dinilai menjadi penyebab munculnya polemik atas pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan safari politik di Provinsi Lampung.

Pengamat politik sekaligus Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP), Ahmad Basri, S.IP., S.H., menilai bahwa perdebatan yang berkembang bukan semata-mata mengenai tradisi adat, melainkan karena prosesi tersebut berlangsung beriringan dengan agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Yang berkembang lebih kepada persepsi publik bahwa momentum pemberian gelar memiliki dimensi politik, bukan semata-mata persoalan adat,” kata Ahmad Basri, Sabtu (4/7/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Abas Karta itu, dalam dunia politik, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks waktu dan situasi. Karena Jokowi saat ini aktif dalam kegiatan PSI, maka setiap aktivitas yang dijalankannya cenderung dipandang memiliki kaitan dengan kepentingan politik.

Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pemberian gelar adat tersebut mewakili seluruh masyarakat adat Lampung.

Menurutnya, masyarakat adat Lampung memiliki struktur, tokoh, dan pandangan yang beragam sehingga keputusan sebagian tokoh adat tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh komunitas adat.

Selain itu, Ahmad Basri juga menilai safari politik Jokowi di Lampung merupakan aktivitas yang wajar dalam sistem demokrasi. Sebagai bagian dari PSI, Jokowi memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi organisasi sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh partai politik lainnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pengamanan yang diterima Jokowi selama kunjungan merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Menurutnya, pengamanan bagi mantan presiden merupakan hak yang masih diberikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait prosesi adat menginjak kepala kerbau yang sempat menuai kontroversi, Ahmad Basri menegaskan ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi adat Lampung dan tidak dimaksudkan sebagai simbol penghinaan terhadap partai politik tertentu.

Ia menilai perbedaan tafsir yang muncul merupakan konsekuensi dari bertemunya ruang budaya dan ruang politik dalam satu momentum.

“Selama disikapi secara proporsional, kritik maupun dukungan terhadap safari politik Jokowi dan pemberian gelar adat merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

IMG-20261002-WA0111

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

moneytalkadmin 31 Oktober 2026
Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Hedi Batubara 30 Oktober 2026