MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah poster bertajuk “Tolak PSI” beredar luas di berbagai platform media sosial. Poster tersebut memuat kritik keras terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Sabtu (18/7/2026).
Dalam poster itu, PSI disebut sebagai “partai keluarga, bukan partai rakyat.” Poster juga menampilkan foto Jokowi dan Kaesang dengan sejumlah narasi yang mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik.
Salah satu poin yang disorot adalah bisnis Kaesang Pangarep. Poster tersebut menyebut adanya utang senilai Rp2 triliun dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Namun, poster tidak menyertakan penjelasan maupun bukti pendukung atas klaim tersebut.
Selain itu, poster kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Jokowi dengan mencantumkan tulisan “Ijazah UGM Jokowi Diduga Palsu”. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menjadi kontroversi di ruang publik dan telah mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada.
Poster juga menyoroti kondisi utang pemerintah selama masa pemerintahan Jokowi dengan mencantumkan angka Rp6.000 triliun. Angka tersebut merujuk pada besaran utang negara yang kerap menjadi bahan perdebatan antara pemerintah, ekonom, maupun kelompok oposisi terkait pengelolaan fiskal nasional.
Di bagian bawah poster terdapat kalimat bernada kampanye politik yang berbunyi, “Cukup sudah rakyat dibohongi! Jangan biarkan keluarga ini terus merusak negara!”
Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang pertama kali membuat maupun menyebarluaskan poster tersebut. Poster itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang agenda politik nasional serta menguatnya perdebatan mengenai posisi PSI yang belakangan dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Sejumlah isu yang dicantumkan dalam poster tersebut merupakan klaim yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan sebagian telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul maupun tujuan penyebaran materi kampanye visual tersebut.
