MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Jalih menilai berbagai kebijakan dan sikap Dody belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan, merusak tata kelola birokrasi, serta mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintahan Prabowo.
Desakan tersebut muncul di tengah polemik mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang ramai dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang memuat nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan perjalanan.
Menurut Jalih, meski Menteri PU telah membantah adanya hubungan antara mutasi dengan bocornya surat perjalanan dinas tersebut, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan.
“Presiden Prabowo harus bersikap tegas. Jangan sampai kementerian dipimpin secara arogan dan keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan sesaat yang justru merusak birokrasi,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Jalih menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan setelah muncul kontroversi di ruang publik telah memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN maupun masyarakat.
Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan sistem merit, evaluasi kinerja, dan aturan kepegawaian, bukan karena munculnya persoalan yang berkembang di media sosial.
Selain itu, FORMASI juga mengkritik pernyataan Menteri PU yang sempat menyebut adanya ASN di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat praktik judi online.
Bagi Jalih, apabila memang terdapat dugaan keterlibatan ASN dalam tindak pidana, semestinya persoalan tersebut diproses melalui mekanisme hukum, bukan dijadikan alasan yang memunculkan stigma terhadap pegawai.
“Kalau memang ada ASN yang terindikasi judi online, laporkan kepada aparat penegak hukum. Sertakan hasil pemeriksaan Inspektorat, bukti-bukti yang cukup, serta rekomendasi resmi. Jangan kemudian membangun framing yang justru menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di internal kementerian,” ujarnya.
Ia menambahkan, dugaan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
FORMASI menilai seorang menteri seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap profesionalisme ASN.
Jalih juga menyoroti kontroversi perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang menjadi sorotan publik setelah dokumen perjalanan tersebut beredar di media sosial.
Menurutnya, polemik tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan mengenai penggunaan fasilitas negara.
“Pejabat publik harus memberi contoh dalam penggunaan anggaran negara. Semua harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo telah membantah keras tudingan bahwa mutasi ASN dilakukan akibat bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
Dody menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim di lingkungan kementerian mengingat jumlah pegawai Kementerian PU mencapai sekitar 38 ribu orang.
Ia menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara kebijakan mutasi dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas tersebut.
Selain itu, Dody juga membantah berbagai tuduhan lain yang berkembang di media sosial, termasuk isu nepotisme yang menyeret keluarganya. Bahkan ia sempat menyatakan siap memberikan hadiah umrah bagi siapa pun yang mampu membuktikan tuduhan tersebut.
