Jalih Pitoeng Archives -

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Hedi Batubara 13 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang dikaitkan dengan Gibran dan Kaesang.

Ubedilah juga mempertanyakan transaksi pembelian saham senilai sekitar Rp92 miliar. Menurut pelapor, hubungan bisnis tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Namun, seluruh angka dan hubungan transaksi tersebut merupakan materi dugaan yang disampaikan pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Persoalan ini juga pernah mendapat penjelasan dari KPK. Pada Agustus 2022, pimpinan KPK saat itu menyatakan laporan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut karena dinilai belum didukung data signifikan. KPK menyebut laporan tersebut diarsipkan setelah proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor.

Bagi Jalih, hal tersebut justru menjadi alasan agar persoalannya tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Ia meminta KPK menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perkembangan bukti baru, apakah dokumen yang pernah diserahkan Ubedilah sudah diperiksa secara menyeluruh, dan apakah masih terdapat ruang untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Jabatan Bukan Tameng Hukum

Jalih menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan peta kekuasaan. Seseorang yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi siapa yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jangan sampai publik melihat ada standar ganda dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang masih berkuasa, aparat terlihat ragu. Setelah tidak lagi menjabat, barulah berani bertindak. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa,” kata Jalih.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan dugaan korupsi yang memenuhi persyaratan harus ditangani secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik.

“FORMASI meminta KPK bekerja secara independen. Periksa laporannya, telusuri aliran dananya, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan buka kepada publik sejauh mana penanganannya. Kalau bukti permulaan cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Tidak perlu takut menetapkan tersangka, siapa pun orangnya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Proyek Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian Diduga Tanpa Lelang, FORMASI Desak APH Periksa Raffi Ahmad selebritas Raffi Ahmad

Proyek Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian Diduga Tanpa Lelang, FORMASI Desak APH Periksa Raffi Ahmad

Hedi Batubara 11 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di dua kementerian. Jalih menilai persoalan tersebut perlu diusut karena menyangkut transparansi penggunaan uang negara dan dugaan konflik kepentingan.

Menurut Jalih, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai transaksi bisnis antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Karena itu, keterkaitan perusahaan yang dimilikinya dengan proyek kementerian harus diperiksa secara terbuka, terutama menyangkut proses pengadaan, mekanisme penunjukan penyedia dan kemungkinan adanya pengaruh jabatan.

“APH harus segera turun tangan. Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus memeriksa Raffi Ahmad serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.

Di lingkungan Kemendikbudristek, lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya terdiri atas penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, jasa kehadiran dalam acara atau event attendance Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok Rp144.423.600. Jika dijumlahkan, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya, influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3.596.955.000, jasa influencer untuk pembangunan BINS pada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 sebesar Rp3,6 miliar.

Jalih mempertanyakan urgensi dan mekanisme pengadaan tersebut. Menurut dia, nilai kontrak miliaran rupiah harus disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan, standar harga, indikator keberhasilan, serta proses pemilihan penyedia. Apalagi, kementerian sebenarnya memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik yang dibiayai APBN. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut perlu diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara.

“Yang harus dibuka bukan hanya berapa nilai kontraknya, tetapi bagaimana prosesnya. Apakah melalui tender, pengadaan langsung, atau mekanisme lainnya? Siapa yang menyusun spesifikasi pekerjaan, siapa yang menentukan harga, dan bagaimana perusahaan itu dipilih? Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jalih.

Ia menegaskan, dugaan pengadaan tanpa lelang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, bukan hanya berdasarkan besarnya nilai proyek. Sebab, dalam sistem pengadaan pemerintah terdapat beberapa metode pemilihan penyedia sesuai jenis, nilai, dan karakteristik pekerjaan. Namun, penggunaan metode tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari persaingan sehat, transparansi, maupun pengawasan publik.

Bagi Jalih, potensi konflik kepentingan juga harus menjadi perhatian serius. Jabatan publik yang melekat pada seseorang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Karena itu, APH perlu menelusuri hubungan kepemilikan perusahaan, keterlibatan Raffi Ahmad dalam pengambilan keputusan, komunikasi dengan kementerian, serta kemungkinan adanya perlakuan khusus dalam proses pengadaan.

Jalih meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan perusahaan penerima kontrak. Pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pengguna anggaran, hingga pihak yang menyusun dan menyetujui paket pekerjaan juga perlu dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah belanja jasa influencer benar-benar sesuai kebutuhan kementerian, memiliki harga wajar, menghasilkan manfaat terukur, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat atau uang perusahaan. Kalau seluruh prosesnya bersih, silakan dibuktikan dengan dokumen yang transparan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan yang merugikan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai jabatan publik menjadi pintu masuk untuk memperoleh proyek pemerintah,” pungkas Jalih.

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA” Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dan memeriksa Menteri berinisial “RAMA” yang namanya disebut dalam surat dakwaan perkara mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.

Jalih menilai, kemunculan nama seorang pejabat negara dalam dokumen persidangan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. KPK diminta tidak berhenti pada pemeriksaan terdakwa, tetapi juga mendalami setiap keterangan, petunjuk, dan alat bukti yang berpotensi mengungkap keterlibatan pihak lain.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kalau memang ada nama pejabat atau menteri yang disebut dalam persidangan, KPK harus berani menelusuri. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Menurut Jalih, pemberantasan korupsi tidak boleh dibatasi oleh jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan seseorang dengan lingkaran pemerintahan.

“Justru ketika nama pejabat tinggi muncul dalam perkara yang sedang ditangani KPK, transparansi dan keseriusan penyelidikan harus semakin diperlihatkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, desakan pemeriksaan bukan berarti seseorang yang namanya disebut otomatis bersalah. Namun, apabila terdapat informasi yang relevan dan didukung bukti awal, KPK memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi dan mengujinya melalui mekanisme hukum.

“Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda antara masyarakat biasa, pejabat menengah, dan pejabat tinggi. Kalau memang tidak terlibat, pemeriksaan justru bisa memberikan kejelasan. Tetapi kalau ada bukti yang mengarah pada keterlibatan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum,” ujarnya.

Jalih juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sangat bergantung pada konsistensi lembaga antirasuah tersebut dalam menangani perkara.

“Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti, bukan pertimbangan politik ataupun posisi seseorang dalam pemerintahan,” pungkasnya.

FORMASI Apresiasi Kortas Tipidkor Polri Tahan Eks Bupati Gowa: Jangan Tunggu Rakyat Berteriak!

Hedi Batubara 27 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mengapresiasi langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang menahan mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan perizinan.

Menurut Jalih, penahanan tersebut menunjukkan pentingnya kecepatan dan ketepatan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. Ia menilai, penegakan hukum semestinya berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, tanpa harus menunggu desakan masyarakat atau aksi demonstrasi.

Jalih mengaku, pihaknya bersama Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Sulawesi Selatan pernah mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2026.

“Kami sangat mengapresiasi kecepatan dan ketepatan langkah yang diambil oleh Kortas Tipikor Polri,” ungkap Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Ia menegaskan, penanganan perkara korupsi tidak seharusnya baru bergerak setelah masyarakat sipil menyuarakan protes. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana berdasarkan laporan, bukti, dan hasil penyelidikan maupun penyidikan.

“Karena memang sudah semestinya aparat penegak hukum melakukan tindakan tanpa harus menunggu rakyat atau kami para pegiat antikorupsi teriak-teriak, bahkan unjuk rasa ke KPK,” sambungnya.

Bagi Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari keberanian menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan. Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi proses hukum, keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pembuktian perkara hingga tuntas di pengadilan.

Ia meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Penanganan perkara, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi jabatan, kedekatan politik, kekuatan ekonomi, ataupun posisi seseorang dalam pemerintahan.

“Karena korupsi adalah musuh kita bersama, maka kami minta semua aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, harus menjalankan tupoksinya tanpa tebang pilih,” tegas Jalih.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 26 Oktober 2026, Sitti Husniah Talenrang ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026, untuk kepentingan penyidikan.

Perkara yang ditangani Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Satreskrim Polresta Gowa itu berkaitan dengan dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi dalam pengurusan perizinan pada periode 2025–2026, serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan ANTARA, Husniah disangkakan melanggar ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi, serta ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Rincian sangkaan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih harus dibuktikan.

Penyidik juga menyampaikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk pendampingan penasihat hukum dan pelayanan kesehatan, tetap harus dipenuhi selama penahanan.

Informasi mengenai penahanan dan sangkaan perkara tersebut dapat dibaca dalam laporan ANTARA: Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang resmi ditahan Polda Sulsel, 26 Oktober 2026.

Secara hukum, penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, penanganan perkara Husniah harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara serius dan transparan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan perizinan, penyidik perlu menjelaskan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa saja yang diduga terlibat, bagaimana aliran uang berlangsung, serta apakah terdapat keuntungan yang berasal dari tindak pidana. Penelusuran aset juga penting apabila ditemukan indikasi bahwa hasil kejahatan dialihkan atau disamarkan.

Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan perkara sepanjang tidak mengganggu penyidikan dan tetap menghormati hak-hak pihak yang diperiksa. Keterbukaan yang terukur dapat membantu mencegah spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Apresiasi FORMASI dan LAKI Sulawesi Selatan atas langkah Kortas Tipikor Polri dengan demikian dapat menjadi momentum untuk mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten. Bukan hanya dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat, melainkan juga terhadap dugaan korupsi lain yang memiliki bukti memadai.

Pesan Jalih Pitoeng pada akhirnya jelas: pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada seberapa keras masyarakat berteriak. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan adil, siapa pun pihak yang diperiksa.

Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang ditahan, melainkan oleh kemampuan negara membuktikan perkara secara sah, memulihkan kerugian negara apabila terbukti ada, menelusuri hasil kejahatan, serta memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.

Soroti Dugaan Penyimpangan Kredit Bank Pelat Merah, FORMASI Desak BI dan OJK Lakukan Investigasi Khusus IMG-20261026-WA0057

Soroti Dugaan Penyimpangan Kredit Bank Pelat Merah, FORMASI Desak BI dan OJK Lakukan Investigasi Khusus

Hedi Batubara 26 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyaluran kredit bank-bank milik negara kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR). Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, ketepatan sasaran pembiayaan, serta tanggung jawab manajemen dalam menjaga dana perbankan.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak dilakukannya investigasi khusus terhadap dugaan penyimpangan penyaluran kredit di bank-bank pelat merah. Menurut dia, kredit bermasalah perlu ditelusuri secara serius karena terdapat kemungkinan penyimpangan yang tidak cukup dijelaskan hanya sebagai persoalan bisnis.

Jalih menyoroti kemungkinan adanya kolusi dalam proses penyaluran kredit bermasalah. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, proses persetujuan pembiayaan, hubungan antara debitur dan pengambil keputusan, serta aliran dana yang berkaitan dengan pemberian kredit.

“Kalau kredit bermasalah diduga berkaitan dengan kolusi, persoalannya tidak boleh berhenti pada angka kredit macet. Harus ditelusuri bagaimana kredit itu disetujui, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana kelayakan debiturnya, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari proses tersebut,” kata Jalih kepada wartawan, Senin (26/10/2026).

Menurut Jalih, bank milik negara mengelola dana masyarakat sekaligus menjalankan fungsi strategis dalam pembiayaan perekonomian. Karena itu, penyimpangan dalam penyaluran kredit, apabila terbukti, bukan hanya berpotensi merugikan bank, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan perbankan membiayai sektor produktif.

Desakan investigasi tersebut mendapatkan relevansi dari hasil pemeriksaan BPK yang diberitakan pada Oktober 2026. BPK menemukan penyaluran KUR tahun 2025 kepada 67.414 rekening debitur di empat bank BUMN yang dinilai tidak sesuai ketentuan, dengan nilai subsidi yang dipersoalkan mencapai Rp181,17 miliar.

Empat bank yang tercatat dalam temuan tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Rincian nilai subsidi yang dinilai bermasalah meliputi:

-BRI: Rp128,71 miliar.

-BNI: Rp19,87 miliar.

-Bank Mandiri: Rp18,39 miliar.

-BSI: Rp14,19 miliar.

Temuan itu berkaitan dengan penyaluran KUR kepada debitur yang tidak memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain status pekerjaan tertentu, kepemilikan fasilitas kredit lain, ketidaksesuaian identitas atau kepemilikan usaha, hingga persoalan klaim penjaminan.

Perlu ditegaskan, angka Rp181,17 miliar tersebut merupakan nilai subsidi KUR yang dipersoalkan dalam pemeriksaan, bukan angka kerugian negara akibat korupsi yang telah diputuskan pengadilan. Demikian pula, rekening yang dinilai tidak sesuai ketentuan tidak otomatis membuktikan adanya kolusi antara pegawai bank dan debitur.

Meski demikian, banyaknya rekening yang dipersoalkan layak menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi calon penerima, pengendalian internal, serta pengawasan setelah kredit dicairkan.

Jika persyaratan penerima tidak diperiksa secara memadai, program pembiayaan yang seharusnya membantu usaha mikro dan kecil berisiko tidak mencapai kelompok sasaran yang dituju.

Persoalan lain ditemukan dalam pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Dalam pemberitaan mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2025, BPK mengungkap potensi kerugian sebesar Rp1,33 triliun terkait sejumlah persoalan pengelolaan kredit dan dokumen KPR BTN.

Di antaranya terdapat sertifikat kepemilikan rumah yang belum selesai atau berada pada pihak ketiga, sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya, serta indikasi 1.215 debitur KPR yang disebut menggunakan nama peminjam dengan pembayaran angsuran dibiayai PT BAS. Nilai baki debet kelompok debitur tersebut mencapai Rp628,45 miliar.

BPK juga menyoroti persoalan penerapan buy back guarantee pada program KPR tertentu dan dokumen administrasi persetujuan kredit yang dibuat pengembang dengan profil debitur yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Dalam laporan yang diberitakan tersebut, potensi kerugian minimal Rp707,18 miliar dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut, sedangkan Rp628,45 miliar dikaitkan dengan kelompok 1.215 debitur KPR. Kedua nilai itu membentuk angka sekitar Rp1,33 triliun.

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya memeriksa hubungan antara bank, pengembang, debitur, notaris, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi kredit perumahan.

Penggunaan nama debitur yang tidak mencerminkan pihak yang sebenarnya menikmati atau membayar fasilitas kredit dapat menjadi tanda bahaya dalam pengendalian risiko. Namun, untuk menyimpulkan adanya kolusi, pemeriksa tetap harus menemukan bukti mengenai kesengajaan, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

BTN, melalui keterangan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, menyatakan bersikap proaktif mendorong penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan PT BAS. Kasus itu juga diberitakan telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Karawang.

Dalam menilai kesehatan bank pelat merah, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) merupakan salah satu indikator penting. Namun, NPL perlu dibedakan dari dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit.

Laporan keuangan BNI menunjukkan rasio NPL bruto sebesar 1,9% pada 2025, turun dari 2,0% pada 2024. Data ini memperlihatkan bahwa kondisi kualitas kredit masing-masing bank harus dibaca berdasarkan indikator dan periode yang tepat, bukan dengan menyamaratakan seluruh bank BUMN sebagai bermasalah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa NPL bruto industri perbankan secara keseluruhan berada pada 2,05% pada triwulan IV-2025. Angka industri tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai angka khusus bank BUMN, karena mencakup kelompok bank yang lebih luas.

Kredit macet dapat terjadi karena penurunan pendapatan debitur, perubahan kondisi ekonomi, kegagalan usaha, atau faktor lain yang tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Sebaliknya, kredit yang pada awalnya lancar juga belum tentu bebas dari masalah tata kelola. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan besarnya NPL. Pemeriksa perlu menilai apakah kredit diberikan berdasarkan analisis kelayakan yang wajar, apakah agunannya dapat diverifikasi, apakah penggunaan dana sesuai tujuan, dan apakah keputusan pemberian kredit bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

Jalih Pitoeng menilai, dugaan penyimpangan penyaluran kredit harus ditelusuri sampai ke proses pengambilan keputusan. Pemeriksaan perlu menjawab apakah persoalan terjadi karena kelalaian manajemen risiko, kelemahan pengawasan, pelanggaran prosedur, atau kemungkinan kesengajaan yang menguntungkan pihak tertentu.

Dalam pandangan FORMASI, investigasi khusus juga perlu memeriksa pola kredit yang berulang, pemberian fasilitas kepada debitur yang memiliki hubungan dengan pengambil keputusan, perubahan persyaratan kredit, restrukturisasi yang tidak didukung kemampuan pembayaran, serta penanganan agunan yang tidak sesuai prosedur.

“Jangan sampai kredit bermasalah hanya dicatat sebagai risiko bisnis, padahal jika ada indikasi penyimpangan, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab. Jika ditemukan bukti kolusi atau tindak pidana, prosesnya harus diteruskan kepada aparat penegak hukum,” demikian arah tuntutan yang disampaikan FORMASI.

Pemeriksaan juga harus membedakan kesalahan administratif, kelalaian, pelanggaran tata kelola, dan tindak pidana. Pembedaan ini penting agar investigasi tidak berubah menjadi tuduhan tanpa bukti, tetapi tetap mampu mengungkap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

FORMASI mendesak agar dugaan penyimpangan penyaluran kredit bank pelat merah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang terarah dan independen. Desakan tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia (BI), OJK, dan lembaga pemeriksa sesuai kewenangan masing-masing.

Secara kelembagaan, OJK memiliki kewenangan utama dalam pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan kualitas kredit. BI memiliki peran dalam kebijakan moneter, makroprudensial, dan stabilitas sistem keuangan. Adapun BPK dapat memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara sesuai mandatnya.

Dengan demikian, dugaan penyimpangan pada bank tertentu perlu ditangani melalui koordinasi yang tepat. OJK dapat menilai kepatuhan dan tata kelola bank, BPK memeriksa aspek keuangan negara yang berada dalam kewenangannya, sedangkan aparat penegak hukum menindaklanjuti indikasi tindak pidana apabila ditemukan bukti yang cukup.

Investigasi yang efektif setidaknya perlu mencakup pemeriksaan sampel kredit berisiko tinggi, penelusuran pemilik manfaat debitur, verifikasi agunan, evaluasi proses persetujuan kredit, dan pemeriksaan terhadap keputusan restrukturisasi maupun penghapusbukuan kredit.

Hasil pemeriksaan juga semestinya menjelaskan nilai eksposur, potensi kerugian, pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan, langkah pemulihan, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Bagi FORMASI, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya kredit bermasalah, melainkan bagaimana memastikan bank milik negara dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Temuan BPK mengenai KUR di empat bank BUMN dan persoalan KPR BTN memberikan dasar faktual untuk mengevaluasi pengendalian internal serta efektivitas pengawasan kredit. Namun, temuan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh bank pelat merah melakukan penyimpangan atau bahwa kolusi telah terbukti di semua kasus.

Justru, investigasi yang independen diperlukan untuk memisahkan risiko bisnis yang wajar dari pelanggaran prosedur dan dugaan tindak pidana.

Jalih Pitoeng meminta agar setiap indikasi penyimpangan ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan secara transparan.

Dengan pendekatan tersebut, desakan investigasi bukan hanya menjadi tekanan publik, melainkan instrumen untuk memastikan dana masyarakat dan keuangan negara terlindungi, sementara fungsi perbankan sebagai penopang perekonomian tetap berjalan secara sehat.

Setelah Dicopot, FORMASI Desak KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto

Hedi Batubara 16 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

Desakan tersebut muncul setelah Suharyanto digantikan oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Jalih menilai, pengusutan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mendalami kemungkinan adanya informasi atau tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemimpinan BNPB sebelumnya.

Menurut Jalih, KPK perlu menelusuri bagaimana dana siap pakai kebencanaan dikelola, bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, serta siapa saja yang mengetahui atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran tersebut.

Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukan, tanpa membatasi penelusuran hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pencopotan jabatan tidak boleh menghentikan penelusuran hukum. KPK harus mengusut perkara ini secara menyeluruh dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi penting terkait penggunaan Dana Siap Pakai kebencanaan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyidik menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran. Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan kebencanaan itu diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi.

Dalam perkembangan perkara pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli, dan pihak swasta.

Salah satu tersangka adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. KPK juga menetapkan Bima Setyawan dan Richard Erlangga sebagai tersangka, bersama dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

KPK turut menduga praktik penyimpangan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan penelusuran yang mengarah hingga sekitar 2022.

Pergantian pimpinan BNPB tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai pengelolaan dana kebencanaan yang kini tengah diselidiki. Karena itu, desakan FORMASI agar KPK mendalami peran pihak-pihak yang memiliki informasi relevan menjadi bagian dari tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto, apabila dipandang perlu oleh penyidik, dapat digunakan untuk mengklarifikasi tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, pemeriksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status dan tanggung jawab hukum setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti serta proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, FORMASI mendorong KPK agar mengusut dugaan korupsi dana kebencanaan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih. Dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana menyangkut kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, desakan pemeriksaan terhadap Suharyanto tersebut merupakan tuntutan FORMASI. Belum ada keterangan dalam informasi yang dirujuk di sini yang menunjukkan bahwa Suharyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

DPR di Persimpangan Gibran, FORMASI: Jangan Khianati Amanat Rakyat!

Hedi Batubara 10 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kehilangan kepercayaan rakyat apabila tidak menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jalih bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut DPR berpotensi menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat” apabila memilih tidak mengambil langkah politik atas persoalan tersebut.

Menurut Jalih, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus menjadi bahan evaluasi serius bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

“Bola sekarang ada di tangan DPR. Rakyat menunggu apakah wakil-wakilnya berani menindaklanjuti persoalan ini atau justru memilih diam,” demikian sikap yang disampaikan Jalih Pitoeng sebagaimana materi pernyataan yang disampaikan, Sabtu (10/10/2026).

Polemik ini mengemuka setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam keterangan resmi di situs MK, lembaga tersebut menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyoroti dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Hakim konstitusi menilai dokumen berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Menurut MK, dokumen yang menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran berbeda dengan dokumen yang membuktikan kelulusan.

Meski demikian, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara dalam rezim perselisihan hasil pemilihan presiden.

MK juga menjelaskan bahwa setelah calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024, persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres yang diajukan dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, putusan MK itu memuat dua hal berbeda: tidak ditemukannya bukti dokumen tertentu mengenai penyetaraan pendidikan dalam persidangan, serta tidak diterimanya permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran.

Bagi Jalih, putusan tersebut harus menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut persyaratan seorang pejabat negara.

Ia memandang bahwa DPR tidak boleh mengabaikan pertanyaan publik mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Desakan tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Menurut pandangan Jalih, wakil rakyat harus berani mengambil sikap ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas penyelenggaraan negara.

Namun, langkah yang ditempuh DPR tetap harus didasarkan pada ketentuan konstitusi, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan prosedur hukum yang berlaku.

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui tekanan politik atau pernyataan keras. DPR harus menentukan apakah terdapat dasar konstitusional dan hukum untuk membawa persoalan tersebut ke tahapan berikutnya.

Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menggunakan mekanisme konstitusional untuk meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan akhir mengenai pemberhentian berada di tangan MPR sesuai persyaratan kehadiran dan persetujuan yang ditentukan UUD 1945.

Karena itu, putusan MK terkait perkara dokumen pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026 tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Putusan tersebut juga tidak otomatis menjadi keputusan pemakzulan.

DPR harus menempuh mekanisme yang berlaku apabila hendak memproses usul pemberhentian. Temuan dalam putusan sebelumnya dapat menjadi bahan yang diperdebatkan, tetapi penerapannya terhadap prosedur pemakzulan memerlukan penilaian hukum tersendiri.

Jalih Pitoeng Apresiasi Keberanian Anggota DPR NasDem Usulkan Pemakzulan Gibran IMG-20261008-WA0133

Jalih Pitoeng Apresiasi Keberanian Anggota DPR NasDem Usulkan Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 9 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Tonny Tesar mendapat apresiasi dari Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng.

Jalih Pitoeng yang hadir langsung dalam persidangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran menilai langkah anggota DPR tersebut sebagai keberanian politik yang patut diapresiasi.

“Kami salut dan bangga atas respons positif yang dilakukan oleh Anggota DPR dari Partai NasDem Tonny Tesar,” ujar Jalih Pitoeng, Kamis (8/10/2026).

Menurut Jalih, sikap tersebut dapat menjadi catatan penting dalam perjalanan parlemen Indonesia, khususnya setelah era Reformasi dan perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945.

“Dan ini merupakan salah satu torehan sejarah dalam parlemen bangsa kita. Terutama pasca Reformasi dan Amandemen,” katanya.

Jalih menilai, keberanian anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah sangat dibutuhkan agar lembaga legislatif benar-benar menjadi representasi rakyat.

“Jika semua anggota wakil rakyat seperti beliau, maka kami aktivis, rakyat dan mahasiswa tidak perlu turun aksi unjuk rasa hingga berjilid-jilid karena peran dan fungsi DPR aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tegas Jalih.

Jalih mengkritik kinerja DPR yang menurutnya selama ini belum maksimal menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Ia bahkan menyebut DPR lebih sering menjadi lembaga “katrol” daripada lembaga kontrol.

“DPR selama ini lebih menjadi lembaga katrol bukan lembaga kontrol atas berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga rakyat nyaris frustrasi dan merasa tidak memiliki wakil rakyat yang seharusnya mengemban amanat dan aspirasi rakyat,” ujar Jalih.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan keberadaan wakil rakyat ketika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

“Kita kan tahu dan merasakan selama ini seakan tidak punya wakil rakyat di DPR,” katanya.

Jalih kemudian menyinggung berbagai aksi mahasiswa yang berlangsung dalam sejumlah momentum politik dan legislasi nasional.

“Bagaimana adik-adik kita mahasiswa unjuk rasa hingga berdarah-darah menolak RUU Omnibus Law. Tapi apa yang dilakukan oleh para anggota wakil rakyat justru diketuk tengah malam buta,” sesalnya.

Atas dasar itu, FORMASI berharap langkah anggota DPR Fraksi NasDem tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi menjadi momentum bagi anggota DPR lainnya untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya.

Jalih meminta para anggota DPR yang memiliki pandangan serupa ikut mendorong proses pemberhentian Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi sekaligus berharap agar semua anggota DPR yang menjadi wakil rakyat melakukan usulan pemakzulan terhadap Gibran tanpa kami rakyat harus turun berjuta-juta untuk mendesak MPR untuk memakzulkannya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Mangkir dari Panggilan, FORMASI Minta KPK Jemput Paksa Nusron Wahid

Hedi Batubara 8 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan. Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK mengambil langkah tegas dengan menjemput paksa Nusron apabila kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026) dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun, Nusron tidak hadir dan menyampaikan surat konfirmasi kepada KPK dengan alasan memiliki agenda lain di internal kementerian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron. KPK menyebut keterangan Nusron diperlukan untuk membantu mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Menanggapi hal tersebut, Jalih Pitoeng meminta KPK tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapa pun yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan.

“KPK tidak boleh pandang bulu dalam menerapkan dan menjalani aturan serta perundang-undangan,” ungkap Jalih Pitoeng, Kamis (8/10/2026).

“Oleh karena itu, kami mendesak KPK segera jemput paksa Nusron Wahid,” pinta Jalih Pitoeng menegaskan.

Menurut Jalih, proses hukum harus berjalan tanpa melihat jabatan seseorang. Ia menilai status Nusron sebagai Menteri ATR/BPN tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan.

“Kalau memang sudah dipanggil secara resmi oleh penyidik, maka harus dihormati. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda antara pejabat negara dengan masyarakat biasa,” ujarnya.

Jalih juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi apabila KPK dinilai tidak tegas dalam menangani ketidakhadiran Nusron.

“Jika KPK tidak berani, maka kami akan unjuk rasa secara besar-besaran mendukung sekaligus mendesak KPK agar segera menangkap Nusron,” pungkasnya.

Desakan FORMASI tersebut muncul setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyoroti ketidakhadiran Nusron. Setyo mengatakan surat panggilan telah dikirim sejak awal pekan sebelumnya sehingga alasan adanya agenda internal kementerian dinilai seharusnya dapat diatur agar tidak berbenturan dengan jadwal pemeriksaan.

Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron pada 18 September 2026 yang menyatakan akan menghormati proses hukum KPK dan membantu penegakan hukum terkait perkara di lingkungan ATR/BPN.

Meski demikian, hingga Kamis (8/10/2026), KPK belum menyatakan melakukan penjemputan paksa terhadap Nusron. KPK masih menunggu penjadwalan ulang pemeriksaan dan meminta Nusron kooperatif memenuhi panggilan berikutnya.

Kasus yang menjerat lingkungan ATR/BPN tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN, termasuk dugaan aliran uang dan alur perintah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik masih menelusuri apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam perkara tersebut.

KPK Dalami Aliran Uang, FORMASI: Bukti Cukup, Nusron Wahid Harus Jadi Tersangka

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membawa penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin dekat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan Nusron dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI). Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan Nusron sebagai saksi apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada keterlibatannya.

Jalih meminta KPK menelusuri secara menyeluruh aliran uang, hubungan para tersangka dengan Nusron, serta keterangan mengenai dugaan uang yang diperuntukkan bagi Menteri ATR/BPN tersebut.

“Kalau dalam pemeriksaan dan pendalaman alat bukti ditemukan bahwa ada uang yang memang diperuntukkan kepada Nusron Wahid, maka KPK harus berani menaikkan status hukumnya sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Jangan berhenti hanya pada anak buah,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Jalih, pemeriksaan Nusron menjadi momentum penting untuk membuka konstruksi perkara secara lebih utuh. Apalagi, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus yang bermula dari OTT pada 14 September 2026.

Empat di antaranya, menurut KPK, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK juga sebelumnya mengungkap adanya dugaan skema pengumpulan uang melalui orang-orang kepercayaan Nusron. Dalam salah satu perkara, uang Rp2,1 miliar yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Bela Parahyangan disebut mengalir sebesar Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

Selain itu, KPK mendalami dugaan setoran Rp10 miliar kepada Arif Sugiyanto pada 7 September 2026. KPK menyatakan asal dan peruntukan uang tersebut masih ditelusuri.

Jalih menilai rangkaian fakta tersebut harus dibongkar sampai ke titik paling atas.

“Pertanyaannya sederhana, uang itu dikumpulkan untuk siapa, atas perintah siapa, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima dan siapa yang menikmati. Semua harus dibuka oleh KPK,” tegasnya.

Nama Nusron memang menjadi sorotan setelah OTT KPK menyasar lingkungan ATR/BPN pada 14 September 2026. Ketika itu, keberadaan Nusron sempat menjadi perhatian karena ia tidak terlihat dalam sejumlah agenda publik dan absen dari rapat bersama DPR.

Namun, Nusron kemudian muncul ke publik pada 18 September 2026 dan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah OTT. Dalam pemberitaan yang mengutip pernyataannya, Nusron mempertanyakan anggapan tersebut dan menyatakan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/BPN.

Bagi Jalih, persoalan keberadaan Nusron setelah OTT bukan inti perkara. Yang jauh lebih penting adalah apakah ada hubungan hukum antara dirinya dengan aliran uang dan tindakan para tersangka.

“Kalau memang tidak ada kaitan, tentu pemeriksaan KPK akan menjelaskannya. Tetapi kalau dari pemeriksaan muncul alat bukti yang menunjukkan adanya perintah, penerimaan atau aliran uang kepada Nusron, maka tidak boleh ada perlakuan khusus,” ujar Jalih.

Ia menegaskan bahwa desakan FORMASI bukan berarti menyatakan Nusron telah bersalah. Menurutnya, status tersangka harus ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang dimiliki penyidik KPK.

KPK sebelumnya menyebut empat dari delapan tersangka dalam perkara tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid berdasarkan keterangan dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.

Delapan tersangka tersebut terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta penerimaan lain yang berkaitan dengan mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan.

KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan ATR/BPN dan sejumlah lokasi lain untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti elektronik. Ruang kerja Nusron saat penggeledahan awal di Kementerian ATR/BPN tidak termasuk ruangan yang diperiksa. KPK menyatakan hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan atau tindakan penyidikan lain sesuai kebutuhan perkara.

Jalih menilai penyidikan harus diarahkan untuk mengungkap seluruh rantai perkara, bukan hanya pihak yang tertangkap dalam OTT.

“OTT itu pintu masuk. Setelah pintu terbuka, KPK harus membongkar seluruh jaringan dan aliran uangnya. Kalau alat bukti mengarah kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, harus diproses sesuai hukum,” katanya.

Ia meminta publik tidak hanya melihat siapa yang ditangkap, tetapi juga mengikuti perkembangan pemeriksaan terhadap pihak yang berada di sekitar pusat pengambilan keputusan.

Jalih kembali menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

“Kalau setelah diperiksa ternyata tidak ada bukti keterlibatan Nusron, tentu itu harus dihormati. Tetapi kalau justru ditemukan bukti yang cukup, KPK jangan ragu menetapkan tersangka,” ujarnya.

Desakan tersebut semakin mengemuka setelah KPK secara resmi memanggil Nusron Wahid sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat pemanggilan telah dikirimkan pada pekan sebelumnya dan Nusron diharapkan memenuhi panggilan tersebut.

Bagi FORMASI, pemeriksaan tersebut harus menjadi kesempatan bagi KPK untuk menguji seluruh informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar Nusron.

“Kami mendesak KPK bekerja berdasarkan bukti. Jangan karena seseorang pejabat, pemeriksaannya berhenti. Sebaliknya, jangan pula seseorang dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup. Kalau alat bukti mengarah kepada Nusron, tetapkan sesuai hukum,” pungkas Jalih Pitoeng.

Jalih Pitoeng

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Proyek Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian Diduga Tanpa Lelang, FORMASI Desak APH Periksa Raffi Ahmad

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

FORMASI Apresiasi Kortas Tipidkor Polri Tahan Eks Bupati Gowa: Jangan Tunggu Rakyat Berteriak!

Soroti Dugaan Penyimpangan Kredit Bank Pelat Merah, FORMASI Desak BI dan OJK Lakukan Investigasi Khusus

Setelah Dicopot, FORMASI Desak KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto

DPR di Persimpangan Gibran, FORMASI: Jangan Khianati Amanat Rakyat!

Jalih Pitoeng Apresiasi Keberanian Anggota DPR NasDem Usulkan Pemakzulan Gibran

Mangkir dari Panggilan, FORMASI Minta KPK Jemput Paksa Nusron Wahid

KPK Dalami Aliran Uang, FORMASI: Bukti Cukup, Nusron Wahid Harus Jadi Tersangka

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran