Jalih Pitoeng Archives - Laman 3 dari 6 -

Tersangka Melenggang ke Istana, Jalih Pitoeng: Penegakan Hukum Bukan Hanya di Podium IMG-20260804-WA0035

Tersangka Melenggang ke Istana, Jalih Pitoeng: Penegakan Hukum Bukan Hanya di Podium

Hedi Batubara 4 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kehadiran Ketua Kadin Sulawesi Tenggara sekaligus Direktur Utama PT Masempo Dalle, Anton Timbang, dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara menuai sorotan tajam.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai peristiwa tersebut menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum terhadap perkara yang melibatkan tokoh berpengaruh.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum karena Anton Timbang diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan aktivitas tambang nikel ilegal di kawasan hutan lindung sejak Maret 2026.

“Jika benar seseorang telah berstatus tersangka dalam perkara besar yang menyangkut kerusakan lingkungan dan kerugian negara, tetapi masih dapat menghadiri acara kenegaraan di Istana, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Indonesia,” kata Jalih dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Ia menyebut, kondisi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa hukum masih belum ditegakkan secara setara terhadap seluruh warga negara.

Jalih mengungkapkan, sebelumnya Anton Timbang disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan kesehatan. Namun, di sisi lain, yang bersangkutan terlihat menghadiri agenda resmi bersama Presiden Prabowo Subianto saat menerima jajaran Kadin Indonesia pusat dan daerah serta pimpinan asosiasi dunia usaha di Istana Negara.

“Publik tentu akan membandingkan dua kondisi tersebut. Ketika seseorang tidak hadir memenuhi panggilan hukum karena alasan sakit, tetapi kemudian terlihat mengikuti agenda resmi berskala nasional, maka muncul pertanyaan mengenai konsistensi proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Anton Timbang telah diumumkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan nikel ilegal di kawasan hutan lindung.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan diduga tetap berlangsung meskipun kawasan telah mendapatkan tindakan penyegelan.

Dalam proses penyidikan, aparat juga dikabarkan telah menyita dua tongkang bermuatan bijih nikel dengan nilai mencapai miliaran rupiah sebagai barang bukti.

Meski demikian, hingga kini publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk belum adanya informasi mengenai penahanan terhadap tersangka.

Jalih menilai aparat penegak hukum harus menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak semakin menurun.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penetapan tersangka, tetapi kepastian proses hukum berjalan sampai tuntas tanpa melihat siapa yang diperiksa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun akses politik,” katanya.

FORMASI menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurut Jalih, komitmen pemberantasan korupsi, penindakan kejahatan lingkungan, dan penegakan hukum tidak cukup disampaikan melalui pidato, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata aparat penegak hukum.

Ia berharap Bareskrim Polri dapat memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut, termasuk alasan belum dilakukan penahanan apabila seluruh unsur hukum memang telah terpenuhi.

“Penegakan hukum harus dapat dilihat masyarakat sebagai proses yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap tersangka tertentu,” ujarnya.

Di sisi lain, kehadiran Anton Timbang dalam agenda resmi di Istana juga memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai mekanisme seleksi tamu dalam kegiatan kenegaraan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan status keikutsertaan Anton Timbang dalam acara tersebut maupun kaitannya dengan proses hukum yang sedang berlangsung.

Perlu dicatat, berdasarkan asas praduga tak bersalah, setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak-hak hukum sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, proses penyidikan terhadap perkara dugaan tambang nikel ilegal tersebut masih berlangsung sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

FORMASI Minta Eks Jampidsus Dihukum Seumur Hidup dan Ditahan di Nusakambangan Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah

FORMASI Minta Eks Jampidsus Dihukum Seumur Hidup dan Ditahan di Nusakambangan

Hedi Batubara 3 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Selain itu, Jalih juga mendesak agar Febrie menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih sebagai bentuk kritik keras terhadap dugaan pelanggaran hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu. Menurutnya, seorang pejabat penegak hukum semestinya menjadi teladan dalam menjaga integritas, bukan justru diduga melakukan tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Jika seorang penegak hukum yang memiliki kewenangan besar justru menyalahgunakan jabatan, maka dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pelaku kejahatan biasa. Karena itu, hukumannya juga harus memberikan efek jera,” kata Jalih dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Jalih menilai kasus yang menyeret mantan Jampidsus menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, masyarakat akan menilai apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu atau justru masih tebang pilih.

Ia menegaskan, prinsip equality before the law harus diterapkan secara konsisten. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa.

“Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sedang dipertaruhkan. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

FORMASI berpandangan bahwa hukuman berat diperlukan apabila seseorang yang diberi mandat memberantas korupsi justru terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jalih menilai, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra institusi penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila seseorang yang pernah menduduki jabatan strategis di bidang penegakan hukum terbukti bersalah melalui proses peradilan, maka hukuman maksimal layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Selain meminta hukuman berat, FORMASI juga mendesak seluruh proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional. Jalih berharap aparat penegak hukum membuka perkembangan perkara kepada publik secara berkala agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan adanya intervensi.

Ia menambahkan bahwa independensi aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi proses peradilan.

“Jangan ada perlakuan khusus. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Jalih menyatakan bahwa seluruh proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penjatuhan sanksi pidana, menurutnya, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.

FORMASI berharap perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi penegakan hukum di Indonesia, sehingga integritas aparat penegak hukum semakin terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.

FORMASI Desak KPK Periksa Pejabat Lingkaran Istana Berinisial SS dalam Kasus Eks Jampidsus Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

FORMASI Desak KPK Periksa Pejabat Lingkaran Istana Berinisial SS dalam Kasus Eks Jampidsus

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa seorang pejabat lingkaran Istana yang disebut berinisial SS dalam pusaran perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, menilai pemeriksaan terhadap pejabat tersebut penting dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan adanya intervensi maupun pengaruh politik dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, apabila benar terdapat pejabat yang berupaya memengaruhi proses hukum, maka hal itu harus diusut tanpa pandang bulu demi menjaga independensi aparat penegak hukum.

“KPK harus memeriksa pejabat berinisial SS agar perkara ini menjadi terang benderang. Jangan sampai ada kesan hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan tertentu,” kata Jalih dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Desakan FORMASI tersebut merujuk pada laporan investigatif Tempo yang menyebut adanya seorang pejabat lingkaran Istana berinisial SS yang disebut meminta Presiden Prabowo Subianto agar Febrie Adriansyah tidak dijadikan tersangka. Klaim tersebut berasal dari isi laporan media dan belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Menurut Jalih, informasi seperti itu tidak boleh berhenti sebagai konsumsi publik semata.

“Kalau benar ada komunikasi seperti itu, aparat penegak hukum harus menelusurinya. Jangan dibiarkan menjadi spekulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap SS justru akan memberikan kepastian apakah informasi tersebut benar atau tidak.

FORMASI menilai pemberantasan korupsi hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila seluruh pihak yang diduga mengetahui suatu perkara diperiksa secara profesional.

Menurut Jalih, status jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

“Prinsip equality before the law harus dijalankan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk pejabat tinggi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan siapa pun apabila dinilai mengetahui atau memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Kasus yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang mendapat sorotan luas karena menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Di tengah perhatian publik tersebut, Istana sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena proses hukum akan berlangsung secara “clear dan terang benderang.”

FORMASI berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang relevan.

Selain meminta pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS, FORMASI juga mendesak KPK berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain apabila ditemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Jalih, langkah proaktif KPK akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

“Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga mengetahui perkara ini merupakan bagian dari upaya mengungkap fakta secara utuh,” ujarnya.

FORMASI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah sendiri masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak menilai pengusutannya akan menjadi salah satu indikator independensi penegakan hukum di Indonesia. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi klaim mengenai pejabat berinisial SS sebagaimana disebut dalam laporan media, sehingga informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI Screenshot_20260729-155047

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI

Hedi Batubara 29 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – ‎Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember, Jawa Timur. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pelaku di tingkat cabang, tetapi juga perlu menelusuri apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan, tata kelola, maupun potensi pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi.

‎Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Cabang Jember. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

‎”FORMASI menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun, kami berpandangan bahwa perkara dengan nilai kerugian negara yang besar harus diusut secara komprehensif. KPK memiliki kewenangan untuk memastikan apakah terdapat persoalan sistemik dalam tata kelola pengawasan internal maupun kemungkinan adanya pihak lain yang harus dimintai keterangan,” ujar Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

‎Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap jajaran Direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan, harus dipahami sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman fakta, bukan sebagai bentuk penetapan kesalahan.

‎”Memeriksa seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan berarti yang bersangkutan telah bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan agar penegak hukum memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian internal, serta alur pertanggungjawaban dalam penyaluran KUR,” katanya.

‎Ia menilai, apabila dugaan penyimpangan dapat berlangsung dalam jumlah besar, maka aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pengawasan internal telah berjalan sesuai standar manajemen risiko perbankan.

‎Jalih mengingatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang didukung melalui skema penjaminan dan subsidi bunga oleh negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam penyaluran KUR tidak hanya berdampak terhadap lembaga perbankan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara serta mengurangi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang berhak.

‎”KUR merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya memperoleh manfaat program tersebut,” ujar Jalih.

‎Jalih menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dalam sektor perbankan harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.

‎Menurut Jalih, desakan agar KPK melakukan pendalaman memiliki dasar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang.

‎Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat menjadi objek penegakan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

‎Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal pada industri perbankan.

‎”Yang kami dorong adalah penegakan hukum yang objektif. Bila memang tidak ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu harus dinyatakan demikian berdasarkan alat bukti. Tetapi apabila ada indikasi kelemahan tata kelola atau pihak yang turut bertanggung jawab, maka hal tersebut juga harus diungkap secara transparan,” kata Jalih.

‎Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan oleh aparat penegak hukum, penyidik menduga terdapat sejumlah modus dalam perkara tersebut. Di antaranya penggunaan identitas masyarakat untuk pengajuan KUR, pengajuan debitur yang tidak memenuhi persyaratan, hingga proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur.

‎Dana KUR yang telah dicairkan diduga kemudian dikuasai oleh pihak tertentu untuk menutup kredit bermasalah maupun kepentingan pribadi. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH serta dua Collection Agent berinisial AM dan IIS.

‎Audit BPKP menyebut nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

FORMASI Menduga Ada Permainan, Eks Jampidsus akan Divonis Ringan Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

FORMASI Menduga Ada Permainan, Eks Jampidsus akan Divonis Ringan

Hedi Batubara 26 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, menduga terdapat potensi permainan dalam proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Menurutnya, sejumlah indikasi sejak awal penanganan perkara memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul bergulirnya proses hukum terhadap Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka dan tengah menjalani proses peradilan. Ia menilai publik perlu terus mengawasi jalannya perkara agar tidak terjadi perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut.

Menurut Jalih, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika Febrie pertama kali ditahan. Ia menilai penampilan Febrie yang tidak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye maupun borgol berbeda dengan banyak tersangka kasus korupsi lainnya.

“Bagi kami, simbol-simbol tersebut memang bukan substansi hukum. Namun, perlakuan yang berbeda sejak awal bisa memunculkan persepsi adanya keistimewaan. Di negara hukum, semua warga negara semestinya diperlakukan sama,” kata Jalih kepada wartawan, Ahad (26/7/2026).

Ia menegaskan bahwa asas equality before the law harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan jabatan, kekuasaan maupun pengaruh seseorang.

Selain proses penahanan, FORMASI juga menaruh perhatian terhadap tahapan persidangan yang akan berlangsung. Jalih menduga nantinya tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berasal dari kalangan yunior di lingkungan kejaksaan.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai independensi penuntutan apabila tidak dilakukan secara transparan.

“Dari awal kami sudah melihat berbagai kejanggalan. Jika nantinya penuntut berasal dari jajaran yang selama ini berada di bawah struktur kepemimpinan terdakwa, tentu publik berhak mempertanyakan independensi proses tersebut,” ujarnya.

Jalih juga kembali menyinggung dugaan adanya pejabat tinggi negara berinisial “SS” yang disebutnya memberikan perlindungan terhadap Febrie Adriansyah.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup.

“Kalau memang ada pejabat yang ikut melindungi, jangan berhenti pada pelaku utama. Semua yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

FORMASI meminta seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Jalih, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terlebih perkara tersebut melibatkan mantan pejabat tinggi yang sebelumnya dikenal menangani berbagai kasus korupsi besar.

Ia berharap majelis hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, perkara pidana terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan dan proses etik baru akan dilakukan setelah perkara pidananya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kejaksaan juga menyatakan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan mengenai perkara tersebut. Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan berbagai pihak, termasuk FORMASI, masih merupakan pendapat dan klaim yang belum diuji maupun dibuktikan dalam persidangan.

Eks Jampidsus tak Pakai Rompi Oranye saat akan Ditahan di Rutan KPK, FORMASI: Diskriminasi Hukum Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Eks Jampidsus tak Pakai Rompi Oranye saat akan Ditahan di Rutan KPK, FORMASI: Diskriminasi Hukum

Hedi Batubara 25 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik penanganan hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali mencuat. Kali ini perhatian publik tertuju pada tidak dikenakannya rompi oranye tahanan saat eks Jampidsus dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai peristiwa tersebut memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Menurut Jalih, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana prinsip equality before the law yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia mempertanyakan apabila terdapat perlakuan yang berbeda terhadap seorang tersangka dibandingkan dengan tersangka kasus korupsi lainnya.

“Semua warga negara di hadapan hukum itu sama. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan khusus kepada seseorang hanya karena pernah menduduki jabatan strategis. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi,” kata Jalih dalam keterangannya, Ahad (25/7/2026).

Jalih menjelaskan, penggunaan rompi tahanan memang bukan substansi utama dalam pembuktian perkara pidana. Namun menurutnya, simbol tersebut memiliki makna penting sebagai bentuk keterbukaan dan kesetaraan dalam proses penegakan hukum.

Ia mengatakan selama ini masyarakat telah menyaksikan banyak tersangka kasus korupsi dari berbagai latar belakang—kepala daerah, menteri, anggota DPR hingga pejabat BUMN—ditampilkan menggunakan rompi tahanan ketika menjalani proses penahanan.

Karena itu, menurut Jalih, apabila terdapat pengecualian terhadap seseorang, maka publik berpotensi mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum.

“Yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar rompinya, tetapi konsistensi perlakuan aparat. Jangan sampai ada kesan hukum berlaku berbeda terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

FORMASI menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang setara kepada setiap tersangka.

Jalih mengingatkan bahwa persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, setiap tindakan aparat harus mampu menghindari munculnya dugaan perlakuan istimewa.

Ia berharap aparat memberikan penjelasan yang terbuka apabila memang terdapat alasan prosedural atau pertimbangan tertentu sehingga seorang tahanan tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rutan.

“Kalau memang ada prosedur yang berbeda, jelaskan kepada publik agar tidak berkembang spekulasi. Transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Jalih, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi negara hukum yang tidak boleh dikurangi oleh jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan memperoleh dukungan publik apabila aparat menunjukkan keberanian menegakkan hukum secara objektif tanpa perlakuan khusus.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

FORMASI juga mengingatkan bahwa perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum akan selalu menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kredibilitas institusi hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, Jalih meminta seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keseragaman perlakuan terhadap seluruh tersangka menjadi faktor penting untuk menghindari tudingan diskriminasi hukum.

“Negara harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang memperoleh perlakuan istimewa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat tetap terjaga,” pungkasnya.

Eks Jampidsus Belum Ditahan, FORMASI: Diduga Ada Pengkhianat di Sekitar Prabowo Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah

Eks Jampidsus Belum Ditahan, FORMASI: Diduga Ada Pengkhianat di Sekitar Prabowo

Hedi Batubara 23 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, melontarkan kritik keras terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meski telah menjadi sorotan publik.

Menurut Jalih, lambannya proses penahanan terhadap Febrie tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai komitmen penegakan hukum, tetapi juga berpotensi merusak citra Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat.

“Citra Presiden Prabowo dibuat buruk dengan tidak segera ditahannya Febrie Adriansyah. Kami menduga ada pengkhianat di sekitar Presiden yang sengaja membiarkan kondisi ini terjadi sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan menjadi terganggu,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, Presiden Prabowo selama ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, pesan tersebut justru menjadi tidak sejalan apabila proses hukum terhadap figur yang menjadi perhatian publik berjalan lamban.

“Bapak Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa korupsi adalah musuh negara. Karena itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dan konsistensi agar publik melihat bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” ujarnya.

Jalih mengatakan, perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah telah berkembang menjadi perhatian nasional. Oleh sebab itu, transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, semakin lama proses penegakan hukum berlangsung tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau penanganannya berlarut-larut, publik akan bertanya-tanya. Yang dirugikan bukan hanya institusi penegak hukum, tetapi juga pemerintahan Presiden Prabowo karena masyarakat bisa menganggap ada pembiaran,” katanya.

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa mempertimbangkan latar belakang jabatan maupun kedekatan seseorang.

Jalih juga menyoroti meningkatnya gelombang aksi mahasiswa yang menuntut percepatan proses hukum terhadap eks Jampidsus tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan meminta Febrie Adriansyah segera ditahan apabila telah memenuhi syarat hukum. Aksi demonstrasi tersebut bahkan sempat berlangsung ricuh ketika massa dan aparat terlibat aksi saling dorong.

Menurut Jalih, gerakan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Mahasiswa turun ke jalan karena mereka menginginkan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kasus ini,” katanya.

FORMASI mengaku memperoleh informasi bahwa kelompok mahasiswa tengah menyiapkan aksi lanjutan apabila belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Jalih, mahasiswa bahkan berencana mendirikan kemah di depan Kejaksaan Agung sebagai bentuk tekanan moral agar aparat segera memberikan kepastian hukum.

“Kalau memang belum ada tindakan yang jelas, mahasiswa sudah menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan bahkan berencana berkemah di depan Kejaksaan Agung sampai ada kepastian hukum. Ini menunjukkan tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang adil,” ujarnya.

Ia berharap situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara.

Jalih mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan secara setara kepada setiap warga negara.

Menurutnya, apabila masyarakat melihat adanya perlakuan berbeda terhadap perkara tertentu, maka kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan semakin menurun.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Negara harus menunjukkan bahwa siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Jalih, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung juga menyuarakan tuntutan agar proses hukum terhadap mantan Jampidsus berjalan transparan dan akuntabel. Massa aksi mendesak aparat segera memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Eks Jampidsus Tak Segera Ditahan, FORMASI Khawatir Muncul Kemarahan Rakyat Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Eks Jampidsus Tak Segera Ditahan, FORMASI Khawatir Muncul Kemarahan Rakyat

Hedi Batubara 21 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mengaku khawatir muncul kemarahan publik apabila mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, tidak segera ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Jalih, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa terhadap seorang mantan pejabat penegak hukum.

“Kalau memang seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti dianggap telah cukup, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda,” kata Jalih dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Ia menilai, lambannya proses penahanan justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Jalih mengaku mencurigai adanya pihak-pihak berkekuatan politik yang berupaya melindungi Febrie Adriansyah dari proses hukum lebih lanjut.

“Publik tentu bertanya-tanya, mengapa sampai sekarang belum dilakukan penahanan. Jangan sampai muncul kesan ada kekuatan besar yang sedang melindungi,” ujarnya.

Ia bahkan menduga pihak yang disebutnya memberikan perlindungan tersebut berasal dari kalangan yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Jalih tidak menyebut identitas maupun menyampaikan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Pernyataan itu merupakan pandangan dan kecurigaan pribadi yang disampaikannya kepada publik.

Menurut Jalih, masyarakat selama ini menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, apabila proses hukum terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum dinilai berjalan lambat atau tidak tegas, ia khawatir akan memicu kekecewaan masyarakat.

“Rakyat ingin melihat bahwa hukum berlaku sama kepada siapa pun. Jangan sampai muncul kemarahan publik karena dianggap ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

FORMASI meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

Menurut Jalih, transparansi diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum sekaligus memberikan kepastian kepada publik bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus menjadi prinsip utama dalam setiap penanganan perkara.

Jalih menilai, dalam perkara yang menjadi perhatian publik, komunikasi institusi penegak hukum menjadi faktor penting.

Apabila terdapat jeda waktu antara penetapan tersangka dengan tindakan penahanan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan yuridisnya. Dalam sistem hukum Indonesia, penahanan bukan merupakan tindakan yang otomatis dilakukan terhadap setiap tersangka, melainkan bergantung pada pertimbangan penyidik sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena itu, penjelasan resmi diperlukan agar tidak berkembang asumsi maupun spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Terlepas dari berbagai desakan tersebut, setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pihak yang disebut dalam perkara juga berhak memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi terkait pernyataan Jalih mengenai dugaan adanya pihak kuat di pemerintahan yang melindungi Febrie Adriansyah. Oleh karena itu, pernyataan tersebut masih merupakan klaim dari narasumber dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.

Diduga Terima Uang Kasus Eks Jampidsus, FORMASI Minta KPK Periksa Pejabat Negara Berinisial SS IMG-20260716-WA0055

Diduga Terima Uang Kasus Eks Jampidsus, FORMASI Minta KPK Periksa Pejabat Negara Berinisial SS

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, yang meminta KPK memeriksa seorang pejabat negara berinisial SS.

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan aliran dana yang disebut-sebut berasal dari perkara yang sedang menjadi sorotan publik.

“Jika benar terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara, maka KPK harus segera mengambil langkah penyelidikan dan pemeriksaan secara profesional tanpa pandang bulu,” ujar Jalih dalam keterangannya, Ahad (19/7/2026).

Ia menilai, dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada isu yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, seluruh informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Jalih menilai keterlibatan KPK menjadi penting mengingat perkara tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila hanya ditangani aparat penegak hukum yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang disebut dalam kasus.

Menurut dia, independensi KPK diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan antara institusi penegak hukum.

“Karena ada dugaan keterkaitan dengan aparat penegak hukum, maka KPK perlu hadir untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan, independen, dan bebas intervensi,” katanya.

Ia juga meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jalih mengklaim pejabat berinisial SS memiliki kedekatan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, ia tidak mengungkap identitas maupun bentuk kedekatan yang dimaksud.

Menurutnya, justru karena adanya dugaan hubungan tersebut, proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau memiliki hubungan dengan perkara harus dimintai keterangan. Prinsip equality before the law harus ditegakkan,” ujarnya.

FORMASI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana menggunakan pendekatan follow the money. Jalih menilai metode tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana apabila dugaan tersebut terbukti.

Ia menambahkan, penelusuran terhadap transaksi keuangan, aset, maupun hubungan para pihak akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai konstruksi perkara.

Menurut Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak yang diduga menerima manfaat.

FORMASI berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Jalih menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari KPK maupun pihak pejabat negara yang disebut hanya dengan inisial SS terkait pernyataan FORMASI tersebut. Informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tersebut masih berupa tuduhan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Rusak Birokrasi dan Arogan, FORMASI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU Dody Honggodo IMG-20260718-WA0042

Rusak Birokrasi dan Arogan, FORMASI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU Dody Honggodo

Hedi Batubara 18 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Jalih menilai berbagai kebijakan dan sikap Dody belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan, merusak tata kelola birokrasi, serta mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintahan Prabowo.

Desakan tersebut muncul di tengah polemik mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang ramai dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang memuat nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan perjalanan.

Menurut Jalih, meski Menteri PU telah membantah adanya hubungan antara mutasi dengan bocornya surat perjalanan dinas tersebut, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan.

“Presiden Prabowo harus bersikap tegas. Jangan sampai kementerian dipimpin secara arogan dan keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan sesaat yang justru merusak birokrasi,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Jalih menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan setelah muncul kontroversi di ruang publik telah memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN maupun masyarakat.

Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan sistem merit, evaluasi kinerja, dan aturan kepegawaian, bukan karena munculnya persoalan yang berkembang di media sosial.

Selain itu, FORMASI juga mengkritik pernyataan Menteri PU yang sempat menyebut adanya ASN di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat praktik judi online.

Bagi Jalih, apabila memang terdapat dugaan keterlibatan ASN dalam tindak pidana, semestinya persoalan tersebut diproses melalui mekanisme hukum, bukan dijadikan alasan yang memunculkan stigma terhadap pegawai.

“Kalau memang ada ASN yang terindikasi judi online, laporkan kepada aparat penegak hukum. Sertakan hasil pemeriksaan Inspektorat, bukti-bukti yang cukup, serta rekomendasi resmi. Jangan kemudian membangun framing yang justru menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di internal kementerian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMASI menilai seorang menteri seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap profesionalisme ASN.

Jalih juga menyoroti kontroversi perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang menjadi sorotan publik setelah dokumen perjalanan tersebut beredar di media sosial.

Menurutnya, polemik tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan mengenai penggunaan fasilitas negara.

“Pejabat publik harus memberi contoh dalam penggunaan anggaran negara. Semua harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo telah membantah keras tudingan bahwa mutasi ASN dilakukan akibat bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat.

Dody menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim di lingkungan kementerian mengingat jumlah pegawai Kementerian PU mencapai sekitar 38 ribu orang.

Ia menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara kebijakan mutasi dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas tersebut.

Selain itu, Dody juga membantah berbagai tuduhan lain yang berkembang di media sosial, termasuk isu nepotisme yang menyeret keluarganya. Bahkan ia sempat menyatakan siap memberikan hadiah umrah bagi siapa pun yang mampu membuktikan tuduhan tersebut.

Jalih Pitoeng

Tersangka Melenggang ke Istana, Jalih Pitoeng: Penegakan Hukum Bukan Hanya di Podium

FORMASI Minta Eks Jampidsus Dihukum Seumur Hidup dan Ditahan di Nusakambangan

FORMASI Desak KPK Periksa Pejabat Lingkaran Istana Berinisial SS dalam Kasus Eks Jampidsus

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI

FORMASI Menduga Ada Permainan, Eks Jampidsus akan Divonis Ringan

Eks Jampidsus tak Pakai Rompi Oranye saat akan Ditahan di Rutan KPK, FORMASI: Diskriminasi Hukum

Eks Jampidsus Belum Ditahan, FORMASI: Diduga Ada Pengkhianat di Sekitar Prabowo

Eks Jampidsus Tak Segera Ditahan, FORMASI Khawatir Muncul Kemarahan Rakyat

Diduga Terima Uang Kasus Eks Jampidsus, FORMASI Minta KPK Periksa Pejabat Negara Berinisial SS

Rusak Birokrasi dan Arogan, FORMASI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU Dody Honggodo

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran