16 November 2026

Kaesang Pangarep

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, dari partai tersebut menuai kritik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai keputusan ketiganya meninggalkan PSI sebagai tindakan yang mencerminkan ketidaksetiaan terhadap partai yang telah mengantarkan mereka ke panggung politik nasional.

Suhandono bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut ketiganya sebagai pengkhianat. Menurut dia, ketiga tokoh tersebut bisa menduduki posisi strategis di pemerintahan tidak terlepas dari perjalanan politik dan dukungan yang mereka peroleh ketika berada di lingkungan PSI pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketiganya itu pengkhianat. Mereka bisa duduk di kabinet karena jasa Jokowi. Ketika sudah mendapatkan jabatan, sekarang justru meninggalkan partai. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik,” ujar Suhandono Baskoro kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi politik ketiga mantan pengurus PSI tersebut. Menurut Suhandono, loyalitas dalam politik semestinya tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang sedang mendapatkan keuntungan atau memperoleh jabatan.

“Kalau memang mempunyai prinsip, seharusnya mereka menunjukkan kesetiaan terhadap perjuangan politik yang selama ini membesarkan mereka. Jangan ketika sudah mendapatkan jabatan kemudian mengambil keputusan sendiri dan meninggalkan partai,” katanya.

Suhandono juga mengingatkan bahwa dinamika kekuasaan selalu berubah. Ia mempertanyakan bagaimana sikap ketiganya apabila suatu saat Prabowo Subianto tidak lagi memegang kekuasaan.

“Kalau nanti Prabowo tidak berkuasa lagi, apakah mereka akan pindah ke partai lain? Politik jangan hanya dijadikan kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Kalau seperti itu, rakyat bisa menilai bahwa mereka tidak mempunyai pendirian,” tegasnya.

Diketahui, DPP PSI secara resmi menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka pada Senin (9/11/2026).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh partai. Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagoes Oka merupakan Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring Ganesha merupakan salah satu pengurus dan kader partai.

Dalam keterangan resminya, Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” kata Kaesang sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin (9/11/2026).

Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan jabatan Sekjen PSI dan aktivitas kepartaian berkaitan dengan keinginannya untuk lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah agenda di sektor kehutanan, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem hingga perlindungan keanekaragaman hayati, sebagai pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal bergabung dengan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga mengundurkan diri dari partai tersebut.

Hubungan politik PSI dengan Jokowi memang memiliki sejarah panjang. PSI dikenal sebagai salah satu partai yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,8 persen suara nasional. Perolehan tersebut belum mencukupi ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga PSI tidak mendapatkan kursi DPR RI periode 2024-2029.

Dalam perkembangan berikutnya, tiga kader PSI mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli Antoni dipercaya menjadi Menteri Kehutanan, Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya dilantik pada 21 Oktober 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan ketiganya sebagai pejabat kabinet merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penilaian bahwa posisi mereka merupakan jasa Jokowi merupakan pandangan politik Suhandono, bukan fakta mengenai proses pengangkatan yang telah dibuktikan secara tersendiri.

Polemik pengunduran diri tiga tokoh tersebut pun memperlihatkan dinamika hubungan antara loyalitas kepartaian dan pengabdian di pemerintahan.

Bagi Suhandono Baskoro, persoalan ini bukan hanya soal mundur dari keanggotaan partai, melainkan juga menyangkut konsistensi dan tanggung jawab moral seorang politisi terhadap perjalanan organisasi yang pernah menjadi tempat perjuangannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat memunculkan dinamika politik baru di lingkaran kekuasaan. Ketua Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menegaskan bahwa jika Gibran dimakzulkan, posisi wakil presiden selanjutnya harus diberikan kepada Kaesang Pangarep.

Nurhadianto menilai Kaesang memiliki kapasitas dan kedekatan politik maupun ideologis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Kaesang merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan garis politik dan pemikiran Jokowi dalam pemerintahan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Kaesang harus menjadi wakil presiden. Dia memiliki kapasitas untuk meneruskan ideologi dan perjuangan politik Jokowi,” kata Nurhadianto dalam keterangannya, Ahad (8/11/2026).

Ia berpendapat, kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran besar Jokowi. Dukungan dan pengaruh politik Jokowi disebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

“Prabowo menjadi presiden itu atas jasa Jokowi. Tanpa peran Jokowi, Prabowo tidak mungkin bisa menjadi presiden seperti sekarang,” tegasnya.

Karena itu, Nurhadianto berpandangan bahwa keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dalam pemerintahan perlu dipertahankan. Ia menganggap hubungan politik yang terbangun menjelang Pilpres 2024 semestinya tetap menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan nasional.

Nurhadianto juga menyebut posisi Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu alasan yang membuatnya layak diperhitungkan. Menurut dia, kepemimpinan Kaesang di partai tersebut menunjukkan adanya basis organisasi dan jalur politik untuk melanjutkan gagasan Jokowi.

“Kaesang itu ideologis dan biologis Jokowi. Dia memiliki hubungan keluarga sekaligus kesamaan ideologi. Kaesang mampu menjalankan ideologi Jokowi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai, hubungan biologis dan ideologis tersebut merupakan kombinasi yang tidak dimiliki semua tokoh politik. Dalam pandangannya, Kaesang dapat menjadi representasi keberlanjutan pemikiran dan kepemimpinan politik Jokowi di tingkat nasional.

Pernyataan Nurhadianto ini sekaligus memperlihatkan bahwa wacana pemakzulan Gibran bukan hanya berpotensi memunculkan persoalan konstitusional, tetapi juga membuka perdebatan mengenai siapa figur yang pantas mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Meski demikian, penggantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak kelompok politik atau kedekatan keluarga. Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tren perkembangan industri hiburan dan media digital di tanah air tidak lagi sekadar menghadirkan konten viral, melainkan telah menjadi hub perputaran modal raksasa. Hal tersebut mengemuka dalam sebuah unggahan opini yang dipublikasikan oleh akun Facebook Balqis Humaira pada Jumat (16/10/2026), yang menyoroti secara tajam dinamika ekspansi PT RANS Entertainment Indonesia Tbk serta teka-teki aliran investasi dari sektor industri ekstraktif Kalimantan.

Langkah RANS Entertainment yang melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026 menempatkan Raffi Ahmad sebagai pemegang 62,93 persen saham pengendali atas bisnis bernilai triliunan rupiah. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 saja, data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham mencatat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah menancapkan bendera di sedikitnya 35 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Namun, anomali menarik muncul saat momentum IPO RANS tersebut. Raffi Ahmad secara terbuka melontarkan pengakuan di hadapan media bahwa pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, merupakan sosok “mentor” bisnisnya dan mengeklaim bahwa sang pengusaha mengantongi porsi kepemilikan saham di atas 1 persen di RANS Entertainment. Pengakuan ini melengkapi pameran kolaborasi proyek ketahanan pangan berskala nasional yang diumumkan keduanya pada Juli 2025.

Meski demikian, sebagaimana diulas dalam postingan Balqis Humaira, fakta mengejutkan terungkap ketika dokumen resmi prospektus RANS Entertainment pasca-IPO dan daftar pemegang saham resmi di atas 1 persen yang dipublikasikan ke OJK dan BEI dibuka. Nama Andi Syamsuddin Arsyad maupun entitas bisnisnya, Jhonlin Group, sama sekali tidak muncul di atas kertas. Dokumen bursa hanya mencatat nama Raffi Farid Ahmad (62,93%), PT Indonesia Entertainment Grup milik Emtek (7,23%), Dony Oskaria (2,74%), Soultan Ariq Rachman (2,74%), Sutanto Hartono (1,14%), dan Kaesang Pangarep (0,91%).

Adanya jurang pemisah yang tajam antara pernyataan lisan di panggung media dengan dokumen legal bursa ini memicu pertanyaan mengenai kemungkinan skema kepemilikan terselubung (nominee) atau penggunaan kendaraan investasi khusus (Special Purpose Vehicle). Hal ini menguat mengingat laju akuisisi RANS berlangsung sangat agresif, salah satunya melalui pencaplokan 61,85 persen saham PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) senilai nyaris Rp179 miliar pada pertengahan 2026 via PT Harmoni Semesta Investama.

Di saat yang sama, imperium bisnis Haji Isam terus mengepakkan sayap di sektor ekstraktif, termasuk aksi korporasi PT Jhonlin Baratama yang menggelontorkan dana fantastis Rp26,09 triliun untuk mencaplok 30,25 persen saham tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) pada Oktober 2026.

Sorotan analisis publik mengindikasikan bahwa alokasi modal dari bisnis komoditas sawit dan batu bara ke sektor media digital, hiburan, dan retail—seperti jaringan RANS Nusantara Hebat dan klub olahraga—merupakan bentuk strategi corporate sanitization. Strategi ini dipakai guna memoles citra modal ekstraktif yang kerap berhadapan dengan isu lingkungan dan konflik lahan, agar terlihat lebih ramah, modern, serta dekat dengan generasi muda.

Kendati pembuktian hubungan hukum secara fisik seperti dokumen kontrak kerja sama (MoU) atau daftar pemegang saham di bawah 1 persen di KSEI masih memerlukan keterbukaan informasi lebih lanjut, keterikatan narasi antara modal tambang Kalimantan dan hiburan perkotaan ini memberikan perspektif kritis bagi publik. Industri media hiburan tidak lagi bisa dipandang sebagai ruang hampa, melainkan bagian dari jaringan ekonomi-politik yang saling terhubung dari pedalaman Borneo hingga pusat Jakarta.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E BAIS Brigjen (Purn) Poernomo melontarkan analisis tajam mengenai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tengah berupaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, penguatan PSI berpotensi menjadi strategi Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarga, termasuk putra-putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Poernomo mengaitkan langkah tersebut dengan polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Ia menilai, apabila tudingan mengenai dugaan ketidakbenaran informasi pendidikan Gibran terbukti, hal itu dapat berdampak serius terhadap citra politik Wakil Presiden tersebut.

“Kalau memang ijazah Gibran ini tidak ada dan kejadiannya terjadi pembohongan publik, ya begitu, maka mungkin nama Gibran jatuh,” kata Poernomo di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (29/9/2026).

Menurut Poernomo, kemungkinan merosotnya kepercayaan publik terhadap Gibran menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan Jokowi dalam menyusun strategi politik ke depan.

Ia menduga, Jokowi tidak ingin terus menggantungkan kekuatan politik keluarganya kepada partai-partai lain. Karena itu, PSI dinilai menjadi instrumen penting yang perlu dibesarkan agar keluarga Jokowi memiliki basis dukungan politik sendiri.

“Jokowi mungkin tidak ingin menggantungkan diri kepada partai lain, tapi membesarkan PSI-nya,” ujarnya.

Poernomo bahkan mengibaratkan strategi politik tersebut seperti membangun sebuah kerajaan, ketika kekuasaan seorang pemimpin dipersiapkan untuk diwariskan kepada keturunannya.

“Jokowi berpikir lagi ingin dibuat seperti kerajaan. Kalau kerajaan itu kan seorang raja turun, maka diganti putranya, walaupun baru umur delapan tahun, diemong-emong, kata orang Jawa, diajarin agar nanti bisa menggantikannya,” tuturnya.

Analogi tersebut menggambarkan pandangan Poernomo mengenai dugaan upaya membangun dinasti politik yang tidak hanya bertumpu pada popularitas individu, tetapi juga pada kekuatan organisasi politik yang dapat menopang keberlanjutan pengaruh keluarga.

Dalam pandangannya, persoalan yang menyangkut Gibran menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Ia menduga, Jokowi telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi posisi politik putranya tersebut.

“Ini yang menjadi tantangan Jokowi. Gibran tidak jelas sekolahnya. Jadi kemungkinan bagaimana, mungkin sudah dihitung Mas Jokowi,” kata Poernomo.

Ia kemudian menegaskan bahwa penguatan PSI dapat menjadi salah satu jalan yang diperkirakan ditempuh Jokowi untuk menjaga keberlanjutan pengaruh politiknya sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarganya.

“Nah, jalan satu-satunya untuk mengamankan dirinya, keluarga dan sebagainya, ya Jokowi harus membesarkan PSI. Tanpa partai ini besar, maka Kaesang enggak ada apa-apa. Siapa yang mendukung?” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah poster bertajuk “Tolak PSI” beredar luas di berbagai platform media sosial. Poster tersebut memuat kritik keras terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Sabtu (18/7/2026).

Dalam poster itu, PSI disebut sebagai “partai keluarga, bukan partai rakyat.” Poster juga menampilkan foto Jokowi dan Kaesang dengan sejumlah narasi yang mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Salah satu poin yang disorot adalah bisnis Kaesang Pangarep. Poster tersebut menyebut adanya utang senilai Rp2 triliun dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Namun, poster tidak menyertakan penjelasan maupun bukti pendukung atas klaim tersebut.

Selain itu, poster kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Jokowi dengan mencantumkan tulisan “Ijazah UGM Jokowi Diduga Palsu”. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menjadi kontroversi di ruang publik dan telah mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada.

Poster juga menyoroti kondisi utang pemerintah selama masa pemerintahan Jokowi dengan mencantumkan angka Rp6.000 triliun. Angka tersebut merujuk pada besaran utang negara yang kerap menjadi bahan perdebatan antara pemerintah, ekonom, maupun kelompok oposisi terkait pengelolaan fiskal nasional.

Di bagian bawah poster terdapat kalimat bernada kampanye politik yang berbunyi, “Cukup sudah rakyat dibohongi! Jangan biarkan keluarga ini terus merusak negara!”

Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang pertama kali membuat maupun menyebarluaskan poster tersebut. Poster itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang agenda politik nasional serta menguatnya perdebatan mengenai posisi PSI yang belakangan dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sejumlah isu yang dicantumkan dalam poster tersebut merupakan klaim yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan sebagian telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul maupun tujuan penyebaran materi kampanye visual tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) setelah perusahaan tersebut mengungkapkan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada sejumlah perbankan.

Menurut Amir Hamzah, persoalan yang dihadapi PMMP tidak cukup dipandang sebagai masalah bisnis semata. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang layak didalami, termasuk proses pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan hingga kondisi perusahaan yang kini menghadapi tekanan likuiditas.

“Kalau sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, tentu aparat dapat melihat apakah terdapat aspek hukum yang perlu ditelusuri sesuai ketentuan perundang-undangan. Semua harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Ia menambahkan, apabila dalam proses penegakan hukum nantinya ditemukan adanya pelanggaran pidana, maka penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan aset sesuai ketentuan hukum acara pidana dan putusan pengadilan yang berlaku. Namun, menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Amir Hamzah meminta aparat juga menelusuri proses pemberian kredit kepada PMMP oleh lembaga perbankan.

Menurutnya, penting dipastikan apakah pemberian pinjaman murni didasarkan pada analisis kelayakan usaha (prudential banking) atau terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan kredit.

“Perlu ditelusuri bagaimana proses pemberian kredit tersebut. Apakah seluruh prosedur analisis risiko telah dijalankan secara profesional, atau ada faktor lain yang ikut memengaruhi. Itu yang perlu dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Amir juga menilai transparansi menjadi penting mengingat salah satu pemegang saham perusahaan adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh proses bisnis, pembiayaan maupun pengawasan terhadap perusahaan berjalan sesuai prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

“Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan menjelaskan itu. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum tanpa memandang siapa pun pihak yang terkait,” katanya.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan PMMP kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan mengungkapkan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang kepada sejumlah bank di dalam negeri.

Nilai kewajiban tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp2,87 triliun, di luar bunga dan kewajiban lainnya. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa jumlah kewajiban perusahaan telah melampaui nilai aset yang dimiliki.

Kondisi tersebut mencerminkan tekanan finansial yang cukup berat terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor udang beku tersebut.

Di sisi ketenagakerjaan, sejak 2024 hingga 2026 perusahaan juga telah melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja terhadap 37 karyawan staf dan 79 pekerja harian. Selain itu, sebanyak 82 staf tercatat mengundurkan diri dari perusahaan.

Dalam struktur kepemilikan saham perusahaan, Kaesang Pangarep tercatat memiliki kepemilikan tidak langsung sekitar 7,27 persen melalui PT Harapan Bangsa Kita.

Keterlibatan Kaesang sebagai salah satu pemegang saham turut menjadi perhatian publik seiring memburuknya kondisi keuangan perusahaan.

Meski demikian, hingga kini belum terdapat informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kaesang maupun manajemen perusahaan terkait kondisi finansial PMMP. Permasalahan yang disampaikan perusahaan kepada BEI pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban finansial kepada para kreditur.

Amir Hamzah menegaskan bahwa setiap langkah aparat penegak hukum harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena tekanan opini publik.

Ia berharap pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyelesaian persoalan tersebut sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

“Prinsipnya sederhana. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jika memang ada dugaan pelanggaran, harus dibuktikan melalui proses hukum. Jika tidak ada pelanggaran, itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Tangisan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat menyampaikan pidato di ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI menuai beragam reaksi publik. Salah satu respons keras datang dari aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan (Gus Umar) yang secara terbuka menyatakan sikap skeptis terhadap momen emosional tersebut.

Dalam pidatonya, Kaesang tak kuasa menahan air mata ketika menyinggung berbagai kritik dan serangan yang diarahkan kepadanya sejak terjun ke dunia politik. Ia mengaku kerap diremehkan, diserang secara personal, serta dicap hanya mengandalkan status sebagai anak mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, bagi Umar Hasibuan, tangisan Kaesang tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk ketulusan. Melalui pernyataan yang beredar luas di media sosial, Umar menegaskan dirinya tidak akan terpengaruh oleh ekspresi emosional dalam panggung politik.

“Saya tak akan tertipu dengan tangismu,” ujar Umar Hasibuan menanggapi momen tersebut, Senin (2/2/2026).

Umar menilai, dalam konteks politik, ekspresi air mata kerap digunakan sebagai strategi membangun citra korban di tengah kritik publik. Menurutnya, perdebatan seharusnya tidak bergeser pada sisi emosional, melainkan tetap fokus pada isu substansial seperti relasi kekuasaan, privilese politik, dan proses kaderisasi partai.

Ia juga menyinggung posisi Kaesang sebagai anak mantan presiden yang dinilai tetap memiliki keuntungan struktural dalam percaturan politik nasional, terlepas dari narasi tekanan atau serangan yang disampaikan.

Di sisi lain, pendukung Kaesang menilai tangisan tersebut sebagai bentuk luapan emosi manusiawi. Mereka beranggapan Kaesang menghadapi beban ekspektasi yang besar serta tekanan berlapis, baik sebagai figur publik maupun sebagai pimpinan partai politik yang relatif muda.

Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan publik soal batas antara ekspresi personal dan strategi komunikasi politik. Di tengah iklim politik yang kian emosional, publik pun dihadapkan pada pertanyaan klasik: sejauh mana air mata di panggung politik mencerminkan ketulusan, dan kapan ia berubah menjadi alat pencitraan.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. Melalui pernyataannya yang bernada satire khas Medan, Umar menilai pernyataan Kaesang di masa lalu bertolak belakang dengan realitas politik saat ini.

“Kata orang Medan: macam betul aja kau ngomong. Dulu kau bilang tak tertarik politik, mau fokus bisnis saja,” ujar Umar Hasibuan dalam pernyataan yang beredar di media sosial, dikutip Sabtu (31/1).

Umar merujuk pada pernyataan Kaesang beberapa tahun lalu yang menyebut dirinya enggan terjun ke dunia politik dan memilih berkonsentrasi pada usaha. Namun, keputusan Kaesang bergabung hingga memimpin PSI dinilai Umar sebagai bentuk inkonsistensi sikap.

Tak berhenti di situ, Umar juga menyinggung soal kekuasaan yang menurutnya terpusat dalam lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo.

“Satu keluarga benar-benar haus kekuasaan,” tegas Umar.

Pernyataan tersebut langsung memantik beragam respons di ruang publik. Sebagian warganet mendukung kritik Umar dan menilai fenomena politik dinasti semakin menguat. Namun, tak sedikit pula yang membela Kaesang dengan alasan setiap warga negara memiliki hak politik, termasuk untuk berubah pandangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kaesang Pangarep maupun pihak PSI terkait pernyataan Umar Hasibuan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi, menilai Presiden Prabowo Subianto akan mengalami hambatan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bila tidak segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap pimpinan lembaga penegak hukum yakni Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Menurut Muslim, hingga kini penanganan kasus besar seperti proyek Kereta Cepat Whoosh menunjukkan lemahnya komitmen lembaga penegak hukum terhadap agenda bersih-bersih korupsi. “Presiden Prabowo akan kandas dalam memberantas korupsi jika tiga pucuk pimpinan lembaga hukum ini tidak diganti. Mereka bukan bagian dari solusi, tapi justru menjadi penghambat,” ujar Muslim dalam pernyataan tertulis di Surabaya, Kamis (30/10).

Muslim menilai proyek Whoosh merupakan simbol besar dari kegagalan rezim sebelumnya dalam menjaga keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa proyek ini sejak awal sudah ditolak oleh sejumlah menteri kabinet Era Presiden Joko Widodo, termasuk Menteri Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang akhirnya dicopot dari jabatan mereka.

“Luhut Binsar Pandjaitan sendiri waktu itu menyebut proyek ini busuk, tapi belakangan justru cuci tangan. Ini proyek bermasalah yang sejak awal penuh mark up,” kata Muslim.

Ia mengutip pernyataan ekonom senior Anthony Budiawan yang menyebut kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp73,5 triliun, karena perubahan skema dari business to business menjadi government to government dengan China.

Menurut Muslim, skema itu adalah bentuk “pengkhianatan terhadap negara” karena menjebak Indonesia dalam beban finansial dan ketergantungan luar negeri.

Muslim juga mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto, yang menurutnya tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus besar seperti proyek Whoosh maupun dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Jokowi.

“Setyo Budiyanto diangkat oleh Jokowi dengan melanggar aturan seleksi pimpinan KPK. Bagaimana mungkin KPK mau serius mengusut kejahatan yang melibatkan Jokowi, kalau pimpinannya berhutang budi?” tegas Muslim.

Ia menyinggung laporan Ubedillah Badrun terkait dugaan gratifikasi dan pembelian saham oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang hingga kini tidak ada kejelasan. “Kasus ini terang di mata publik, tapi mandek di KPK. Ini bukti bahwa lembaga antirasuah itu lumpuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap lamban mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silvester Matutina, meski kasusnya sudah inkrah.

“Jaksa Agung belum melaksanakan eksekusi, padahal publik dan massa sudah berkali-kali mendesak. Ini mencederai penegakan hukum di era Prabowo,” ujarnya. Ia juga menyinggung sejumlah kasus lain seperti dugaan korupsi BBM oplosan dan keterlibatan Erick Thohir, yang hingga kini tidak ada perkembangan berarti.

Menurut Muslim, pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN bisa saja berkaitan dengan persoalan dugaan korupsi di sektor yang ia pimpin, termasuk penjualan saham GoTo milik Telkom.

Selain itu, Muslim menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga perlu diganti karena gagal melakukan reformasi Polri. Ia menyoroti turunnya langsung Presiden Prabowo dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba.

“Kenapa soal pembakaran barang bukti saja Presiden harus turun tangan? Itu tanda ada ketidakpercayaan terhadap Kapolri,” ungkap Muslim.

Ia juga mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo membiarkan Kapolri yang dianggap tidak sejalan dengan visi reformasi kepolisian. “Kalau dibiarkan, itu bisa menggerus wibawa Presiden. Reformasi Polri tak akan jalan jika pimpinannya tidak loyal terhadap arah kebijakan kepala negara,” katanya.

Muslim mengingatkan kembali janji Prabowo yang pernah mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Namun, menurutnya, tanpa pergantian pimpinan lembaga hukum, janji itu hanya akan menjadi slogan kosong.

“Kalau tidak segera diganti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, pernyataan Prabowo itu hanyalah omong kosong belaka. Publik akan menganggapnya retorika tanpa bukti,” ujarnya.

Muslim menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden Prabowo segera melakukan langkah tegas demi menjaga wibawa dan kepercayaan publik.

“Rakyat ingin Presiden yang berwibawa, bukan yang jadi olok-olok bawahannya. Jangan biarkan lembaga penegak hukum menjadi bumper kepentingan Jokowi dan kroninya. Saatnya reformasi hukum dimulai dari pucuk pimpinan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Peta politik Sumatera Barat mendadak dinamis setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjuk Taufiqur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumbar.

Penunjukan ini diumumkan dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta pada Rabu (15/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, Taufiq hadir bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Pengumuman itu segera menjadi perbincangan publik, terutama karena Taufiq sebelumnya merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai tempat sang ayah menjadi tokoh utama.

“Sudah saatnya PSI menjadi partai pemenang di Sumbar. Dengan bergabungnya anak Buya Mahyeldi, kami optimistis suara PSI bisa melampaui PDI Perjuangan,” ujar Dedy Bakhtiar, elite PSI Pusat, Kamis (16/10/2025).

Taufiq sendiri merupakan anak keempat Mahyeldi. Ia sempat maju sebagai calon legislatif DPRD Sumbar dari PKS pada Pemilu 2024, namun gagal terpilih. Kini, ia disebut akan membawa “angin baru” dalam strategi PSI menembus wilayah konservatif yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PKS.

Meski demikian, langkah politik Taufiq memunculkan beragam reaksi. Sebagian menganggapnya sebagai keputusan progresif yang menunjukkan independensi generasi muda. Namun banyak pula yang menilai hal ini dapat menimbulkan tekanan politik terhadap Mahyeldi, yang hingga kini masih menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar.

Pengamat politik lokal Erizal menilai keputusan PSI mengangkat Taufiq merupakan strategi cerdas namun berisiko.

“Dalam tradisi PKS, anak kader inti biasanya meneruskan garis perjuangan partai. Keputusan ini bisa dianggap ‘pembelotan halus’. Tapi bagi PSI, ini terobosan simbolik untuk menembus barikade politik konservatif di Sumbar,” katanya.

Sejauh ini, Mahyeldi belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah politik anaknya tersebut. Namun di internal PKS, kabar ini disebut menjadi pembicaraan hangat yang bisa memengaruhi dinamika hubungan antar kader.

Dua kali ikut Pemilu 2019 dan 2024 PSI belum berhasil meraih kursi di DPRD Sumbar maupun kabupaten/kota. Publik kini menanti apakah Taufiqur Rahman akan menjadi sosok yang mampu memecah “telur PSI” di ranah Minang pada Pemilu 2029 mendatang.