MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah memiliki tendensi politik untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang kontestasi politik mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Buni Yani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (2/8/2026).
Menurut Buni, rangkaian kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun dukungan politik.
“Safari politik Jokowi ke berbagai daerah adalah kampanye dini untuk Gibran dan PSI. Namun safari ini jelas gagal karena di Lampung ditolak, di Jawa Barat ditolak, di Banten juga ditolak, dan di berbagai daerah juga ditolak,” kata Buni Yani dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menyoroti kunjungan Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya perlu dicermati secara kritis oleh masyarakat.
“Kunjungan ke NTT sekarang ini juga mesti dicermati secara hati-hati karena rakyat sudah sangat cerdas. Seperti kejadian di berbagai daerah, kunjungan Jokowi banyak direkayasa untuk mendatangkan rakyat,” ujarnya.
Buni bahkan menduga kehadiran warga dalam sejumlah kegiatan Jokowi tidak sepenuhnya bersifat spontan.
“Bila ada yang datang, sudah bisa dipastikan itu tidak organik. Mereka datang karena iming-iming pembagian kaos, sembako, dan amplop. Bukan karena mencintai Jokowi atau mendukung PSI,” katanya.
Selain aspek politik, Buni juga mengkritik pemberian gelar adat kepada Jokowi di beberapa daerah. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan budaya apabila tidak dilakukan sesuai tradisi setempat.
“Pemberian gelar adat di Lampung menuai banyak masalah karena bertentangan dengan tradisi setempat. Itu sebabnya pemberian gelar adat di NTT juga patut dicurigai tidak alami, penuh rekayasa, memiliki tendensi politik yang besar, yang sangat potensial membawa masalah di kemudian hari,” tuturnya.
Dalam pernyataannya, Buni juga meminta Jokowi lebih fokus menghadapi proses hukum terkait isu ijazah yang selama ini menjadi polemik publik.
“Lebih baik dia fokus ke sidang ijazah palsunya. Itu jauh lebih bermanfaat dan bermartabat,” kata Buni.
Ia bahkan menyebut adanya tanda-tanda penurunan pengaruh politik Jokowi dan mengaitkannya dengan perkembangan perkara hukum yang melibatkan sejumlah pihak yang mengkritik keabsahan ijazah Jokowi.
Pihak Jokowi Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Joko Widodo maupun pihak yang mewakilinya terkait pernyataan Buni Yani tersebut.
Sebelumnya, berbagai kegiatan Jokowi di sejumlah daerah disebut pihak penyelenggara sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan, kunjungan sosial, dan agenda budaya yang melibatkan masyarakat setempat. Sejumlah tokoh daerah juga menyatakan bahwa pemberian penghormatan adat kepada Jokowi merupakan kewenangan komunitas adat yang bersangkutan.
Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan narasumber sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak terkait.
