22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemikir politik kenegaraan Sayuti Asyathri menegaskan bahwa gagasan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 naskah 18 Agustus 1945 tidak boleh dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali praktik pemerintahan otoriter di masa lalu. Menurutnya, pemahaman tersebut merupakan bentuk distorsi memori sejarah yang mengaburkan substansi konstitusi.

Dalam refleksinya bertajuk “Distorsi Memori dan Jalan Pulang Konstitusional (Refleksi Tentang Kembali ke UUD 1945 18 Agustus 1945)”, Sayuti menilai masih banyak kalangan yang menyamakan teks konstitusi dengan praktik kekuasaan yang pernah terjadi pada masa tertentu.

“Konstitusi adalah cetak biru kedaulatan bangsa, sedangkan otoritarianisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang mandat. Menyamakan keduanya merupakan kekeliruan dalam memahami sejarah dan negara,” ujar Sayuti di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, setiap kali gagasan kembali kepada konstitusi asli disampaikan, respons yang muncul kerap berupa penolakan emosional yang didasarkan pada trauma sejarah, bukan pada pembacaan yang objektif terhadap substansi konstitusi itu sendiri.

Ia menilai cara pandang tersebut membuat ruang diskusi publik kehilangan kedalaman karena lebih didominasi prasangka dibandingkan argumentasi.

“Banyak orang membaca konstitusi asli hanya melalui lensa masa lalu yang kelam. Akibatnya, gagasan untuk memurnikan kehidupan bernegara langsung dicurigai sebagai upaya menghidupkan kembali sistem yang otoriter, padahal keduanya adalah hal yang berbeda,” katanya.

Sayuti menegaskan bahwa yang harus dibedakan adalah antara cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi dengan praktik politik yang berkembang pada masa-masa berikutnya.

Menurutnya, jika dalam sejarah pernah terjadi penyimpangan kekuasaan, maka yang harus dikritisi adalah perilaku penyelenggara negara, bukan dasar konstitusinya.

“Yang menyimpang adalah praktik kekuasaan, bukan ruh konstitusinya. Tidak adil menyalahkan fondasi sebuah rumah hanya karena pernah ditempati oleh penghuni yang menyalahgunakan kewenangannya,” ujarnya.

Dalam pandangannya, gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli harus dipahami sebagai proyek pemurnian arah bernegara yang bertumpu pada tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah daulat ekonomi, yakni mengembalikan semangat Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia menilai negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator kepentingan pasar, sementara penguasaan kekayaan alam terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu.

“Kekayaan alam tidak boleh menjadi pesta kecil segelintir oligarki. Negara harus kembali menjadi pengemban amanah kesejahteraan kolektif,” tegasnya.

Pilar kedua adalah daulat perwakilan, yakni membangun kembali sistem perwakilan yang mencerminkan seluruh elemen bangsa, bukan sekadar kompetisi elite politik.

Menurut Sayuti, sistem politik harus mampu menghadirkan keterwakilan daerah, golongan, profesi, serta berbagai kekuatan sosial sehingga musyawarah kembali menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan nasional.

“Sistem perwakilan tidak boleh hanya menjadi arena transaksi politik. Ia harus menjadi penjelmaan rakyat dalam arti yang seluas-luasnya,” katanya.

Sementara pilar ketiga adalah daulat hukum, yaitu membangun sistem hukum yang bebas dari kepentingan transaksional dan mampu menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.

Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat legitimasi bagi pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.

“Hukum harus kembali menjadi penjaga keadilan, pelindung martabat manusia Indonesia, dan penuntun etika kehidupan bernegara,” ujarnya.

Perlu Narasi Baru di Ruang Publik

Sayuti juga menilai bahwa gagasan kembali kepada konstitusi asli memerlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar tidak terus dibayangi stigma masa lalu.

Menurutnya, ruang publik membutuhkan narasi yang sederhana, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat sehingga diskusi mengenai konstitusi tidak selalu berujung pada polarisasi.

Ia mendorong agar penyebaran gagasan dilakukan melalui berbagai media, mulai dari tulisan populer, forum diskusi, hingga konten audio visual yang mampu menjangkau generasi muda.

“Yang perlu dibangun adalah ruang dialog, bukan ruang saling mencurigai. Ketika masyarakat memahami bahwa kembali ke hulu konstitusi adalah upaya merebut kembali kedaulatan rakyat, maka resistensi akan berubah menjadi dialog,” ujarnya.

Bagi Sayuti, jalan pulang konstitusional bukanlah langkah mundur ke masa lalu, melainkan ikhtiar untuk menemukan kembali cita-cita para pendiri bangsa yang menurutnya belum sepenuhnya terwujud.

“Kembali ke hulu bukan berarti mundur. Kembali ke hulu adalah keberanian untuk menemukan kembali mata air bangsa,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya narasi yang menyebut istri Menteri Pekerjaan Umum (PU), Irma Hermawati, meminta menggunakan fasilitas helikopter untuk menuju kawasan pegunungan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PU Dody Hanggodo di Manado, Sulawesi Utara.

Informasi tersebut menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Selain isu penggunaan helikopter, narasi yang beredar juga memuat klaim mengenai adanya permintaan perlakuan khusus lainnya selama agenda kunjungan kerja berlangsung.

Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi dari Irma Hermawati maupun Kementerian Pekerjaan Umum yang memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar tersebut.

Apabila benar terjadi, penggunaan fasilitas negara di luar kepentingan kedinasan tentu menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta etika penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar atau disampaikan di luar konteks, klarifikasi resmi dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan disinformasi.

Di media sosial, mayoritas warganet menyoroti pentingnya penggunaan fasilitas negara sesuai peruntukannya. Banyak yang berpendapat bahwa aset negara, termasuk helikopter yang disediakan untuk mendukung tugas pemerintahan, seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pejabat negara.

Sejumlah komentar juga menekankan bahwa keluarga pejabat publik perlu menjaga sikap dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi penyalahgunaan fasilitas negara. Menurut mereka, pejabat beserta keluarganya memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan dalam penggunaan anggaran dan aset milik negara.

Isu tersebut turut memicu diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah. Warganet menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum terdapat bukti resmi maupun pernyataan dari pihak berwenang yang dapat mengonfirmasi kebenaran narasi yang beredar. Karena itu, informasi tersebut masih sebatas klaim yang beredar di media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum maupun Irma Hermawati agar polemik tersebut memperoleh kejelasan serta tidak terus berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai berkembangnya narasi yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghambat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bentuk framing yang berpotensi menyesatkan opini publik.

Menurut Amir Hamzah, penyematan stigma bahwa DPR secara kelembagaan menolak atau memperlambat pembahasan RUU Perampasan Aset tidak mencerminkan fakta yang berkembang dalam proses legislasi.

“Publik jangan digiring pada kesimpulan bahwa DPR sebagai institusi menghambat RUU Perampasan Aset. Itu framing yang berbahaya karena menghapus fakta bahwa di internal DPR terdapat berbagai pandangan politik,” kata Amir Hamzah.

Ia menegaskan masyarakat perlu membedakan antara sikap resmi lembaga DPR dengan pernyataan individu maupun fraksi tertentu.

Menurutnya, apabila ada anggota DPR yang menyampaikan keberatan atau memberikan catatan terhadap RUU tersebut, publik seharusnya melihat berasal dari fraksi politik mana dan kepentingan apa yang sedang diperjuangkan.

“DPR terdiri dari banyak partai politik. Pernyataan satu atau dua anggota tidak otomatis menjadi sikap resmi DPR. Publik harus cerdas melihat apakah itu sikap pribadi, sikap fraksi, atau keputusan resmi lembaga,” ujarnya.

Amir Hamzah menilai fakta di lapangan justru menunjukkan adanya komitmen dari Komisi III DPR untuk mempercepat pembahasan regulasi tersebut.

Ia mencontohkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang dalam beberapa kesempatan menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas dan membantah narasi bahwa DPR menolak pengesahannya. Komisi III juga terus menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi, organisasi advokat, dan berbagai elemen masyarakat guna menyempurnakan substansi RUU tersebut.

“Bila melihat langkah Komisi III, justru prosesnya sedang dipercepat dengan melibatkan banyak pihak agar produk hukumnya kuat dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan,” kata Amir.

Ia menilai proses pendalaman substansi merupakan bagian normal dari pembentukan undang-undang, terlebih RUU Perampasan Aset merupakan regulasi baru yang memiliki konsekuensi besar terhadap sistem hukum pidana nasional.

Dalam perspektif intelijen, Amir Hamzah melihat munculnya narasi yang menyamaratakan DPR sebagai penghambat memiliki karakteristik operasi pembentukan persepsi (perception management).

Menurutnya, pola tersebut bekerja dengan menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi satu kesimpulan sederhana sehingga mudah diterima publik.

“Framing semacam ini biasanya menggunakan generalisasi. Semua DPR dianggap menghambat, padahal faktanya proses legislasi masih berjalan. Cara seperti ini efektif membentuk kemarahan publik kepada sebuah institusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan terdapat beberapa indikator yang patut dicermati dalam pembentukan opini tersebut.

Pertama, menghilangkan fakta bahwa pembahasan RUU masih berlangsung.

Kedua, mengabaikan adanya perbedaan sikap antarfraksi.

Ketiga, membangun kesan bahwa seluruh anggota DPR memiliki kepentingan yang sama.

Keempat, mendorong munculnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

Menurut Amir, apabila pola ini terus berkembang tanpa klarifikasi berbasis fakta, maka yang dirugikan bukan hanya DPR, tetapi juga agenda reformasi hukum yang sedang berjalan.

Amir Hamzah juga menegaskan bahwa apabila memang terdapat pihak-pihak yang menolak substansi tertentu dalam RUU Perampasan Aset, maka publik berhak mengetahui argumentasi maupun latar belakang politiknya.

“Kalau ada anggota DPR yang keberatan, silakan disampaikan secara terbuka. Biarkan publik menilai berasal dari partai mana dan apa argumentasi hukumnya. Jangan kemudian seluruh DPR dijadikan sasaran,” katanya.

Menurutnya, transparansi akan membuat masyarakat mampu membedakan antara kritik yang berbasis kepentingan hukum dengan kepentingan politik.

Ia menambahkan, tuduhan bahwa seluruh DPR menghambat justru berpotensi menutupi aktor-aktor yang sebenarnya memiliki kepentingan tertentu.

Amir Hamzah menilai semangat pembentukan RUU Perampasan Aset sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

Menurutnya, Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada pelaku korupsi dan mendukung penguatan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara.

Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dijadikan arena perang opini maupun konflik politik yang justru menghambat lahirnya regulasi yang berkualitas.

“Semangat Presiden jelas, pemberantasan korupsi harus diperkuat. Yang diperlukan sekarang adalah pembahasan yang cepat, transparan, tetapi tetap hati-hati agar undang-undang yang lahir kuat secara konstitusional dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan DPR dan Komisi III menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini. DPR juga membantah narasi yang menyebut RUU tersebut ditolak atau dihentikan pembahasannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Sutoyo Abadi menyoroti penggunaan kata “bajingan” yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada puncak Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, 12 Juli 2026. Menurut Sutoyo, penggunaan diksi oleh seorang kepala negara perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan etika komunikasi publik dan wibawa jabatan presiden.

Sutoyo menjelaskan bahwa dalam pidatonya Presiden Prabowo sempat bertanya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, “Presiden boleh ngomong bajingan enggak?” Abdul Mu’ti, menurut Sutoyo, tidak memberikan jawaban panjang dan memilih menanggapi secara santai sehingga suasana acara tetap cair.

“Respons itu lebih terlihat sebagai upaya menjaga suasana pidato tetap kondusif dan tidak mengalihkan perhatian dari tema utama mengenai koperasi dan persatuan,” kata Sutoyo Abadi.

Menurut Sutoyo, sikap Abdul Mu’ti mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika pidato Presiden yang menguasai jalannya acara, sehingga suasana tetap terjaga dan tidak berkembang menjadi polemik saat itu.

Sutoyo mengatakan, setelah melontarkan pertanyaan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa menurut pemahamannya kata “bajingan” bukan merupakan makian kasar dalam konteks yang digunakan. Presiden juga mengaitkannya dengan ekspresi bahasa Betawi karena dirinya lahir di Jakarta.

Namun demikian, Sutoyo menilai penjelasan tersebut tetap dapat memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

“Penggunaan diksi seperti itu membuat batas antara humor politik, sindiran, dan pernyataan resmi menjadi kabur sehingga memunculkan diskusi mengenai etika berbahasa, wibawa jabatan, dan standar komunikasi seorang presiden,” kata Sutoyo Abadi.

Menurut Sutoyo, dari sisi semantik atau ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan wacana, kata “bajingan” telah mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu.

“Presiden keliru memaknai kata ‘bajingan’. Dalam perkembangan bahasa Indonesia modern, kata tersebut telah menjadi kata yang bermuatan negatif dan dipahami masyarakat sebagai bentuk makian,” ujar Sutoyo Abadi.

Ia menambahkan, karena telah mengalami pergeseran makna, penggunaan kata tersebut oleh seorang kepala negara berpotensi memunculkan penilaian publik mengenai standar etika komunikasi pejabat negara.

“Publik dapat menilai penggunaan kata tersebut sebagai bagian dari retorika politik. Namun menurut saya, diksi seperti itu kurang tepat diucapkan oleh seorang presiden,” kata Sutoyo Abadi.

Lebih lanjut, Sutoyo menjelaskan bahwa secara etimologis kata “bajingan” berasal dari bahasa Jawa yang pada mulanya merujuk kepada profesi kusir atau sais gerobak sapi (cikar atau pedati). Seiring perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami semantic shift atau pergeseran makna sehingga berubah menjadi istilah yang bernuansa negatif dan digunakan sebagai cercaan terhadap orang yang dianggap jahat atau tidak berperilaku baik.

“Kamus maupun berbagai sumber leksikal menunjukkan bahwa makna kata itu telah bergeser dari istilah yang bersifat netral menjadi kata yang digunakan sebagai makian. Karena itu, menurut saya, penggunaannya tidak tepat dikaitkan dengan dialek Betawi,” kata Sutoyo Abadi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan tambahan dari pihak Istana Kepresidenan terkait pandangan yang disampaikan Sutoyo Abadi di luar penjelasan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – PS Law Firm secara resmi membuka posko pengaduan khusus bagi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disinyalir melibatkan PT Buana Rizki beserta jaringan sponsor terkait. Inisiatif ini diambil sebagai langkah nyata untuk memberikan pendampingan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban eksploitasi selama penempatan di Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi pada Senin (13/07/26).

​Pendampingan hukum ini dilakukan merespons sejumlah pengaduan dari para PMI yang mengaku mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-hak pekerja. Di antaranya adalah dugaan kekerasan fisik, gangguan kesehatan, hingga ketidaksesuaian besaran upah yang dijanjikan.

​Koordinator Posko Pengaduan, Salomo Silitonga, S.H., menegaskan bahwa operasional penempatan PMI oleh PT Buana Rizki perlu diuji kembali kesesuaiannya dengan regulasi pemerintah, khususnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015. Aturan tersebut secara eksplisit melarang penempatan PMI pada pengguna perseorangan di wilayah Timur Tengah.

​”Kami telah menempuh jalur kooperatif dengan melayangkan somasi dan undangan klarifikasi kepada perusahaan maupun sponsor terkait. Namun, hingga saat ini belum ada iktikad baik dari pihak-pihak tersebut. Hal inilah yang mendorong kami untuk membuka posko pengaduan guna menggalang kekuatan hukum bagi para korban,” ungkap Salomo.

​Salomo turut menyoroti minimnya progres penanganan kasus serupa yang diduga melibatkan entitas yang sama di masa lalu. Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari instansi berwenang agar para korban mendapatkan kepastian hukum.
​Saat ini, PS Law Firm telah menerima kuasa resmi dari sejumlah korban dengan inisial WA, N, S, SA, H, dan N. Firma hukum tersebut meyakini bahwa masih terdapat banyak korban lain yang belum melaporkan kasus mereka. Oleh karena itu, posko ini dibuka sebagai akses bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang profesional.

​Terkait hal ini, PS Law Firm mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Penegakan hukum yang profesional dan tanpa pandang bulu diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

​Bagi masyarakat maupun keluarga PMI yang memiliki informasi atau menjadi korban terkait dugaan praktik ilegal PT Buana Rizki, dapat segera menghubungi tim kuasa hukum melalui WhatsApp di nomor 0819-6056-206. PS Law Firm menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor selama proses verifikasi hingga pendampingan hukum berlangsung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tidak lazim. Menurutnya, keputusan itu memunculkan tanda tanya dan patut dicurigai sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum.

“Langkah yang diambil Kejagung adalah kebijakan yang tidak lazim. Ini patut dicurigai sebagai adanya intervensi agar penyelidikan dugaan korupsi MBG dihentikan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Uchok mengaitkan kebijakan tersebut dengan situasi hukum yang disebutnya terjadi setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri.

“Setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, pintu intervensi terhadap Kejaksaan menjadi terbuka untuk menekan agar penyelidikan MBG segera dihentikan,” ujarnya.

Menurut Uchok, Febrie merupakan sosok yang berani menangani berbagai perkara besar, termasuk dugaan korupsi dalam program MBG.

“Febrie Adriansyah itu orang hebat. Dia berani menghadapi kepolisian dan membuka dugaan korupsi MBG meski akhirnya jabatan Jampidsus dicopot dan kemudian dijadikan tersangka,” ucapnya.

Lebih lanjut, Uchok juga menyampaikan pandangannya mengenai dugaan perkara yang menjerat Febrie. Ia menilai dugaan pelanggaran tersebut berbeda dengan praktik yang, menurutnya, selama ini terjadi di institusi lain.

“Febrie Adriansyah memang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi yang diambil, menurut saya, berasal dari orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Uchok melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian. Ia menyatakan, menurut pandangannya, masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat kecil.

“Kalau di kepolisian, yang menjadi korban justru orang miskin dan kaum duafa. Itu yang saya kritik,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik internal di kubu yang selama ini vokal mengkritisi kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Ketua Umum Korlabi, Damai Hari Lubis, melontarkan tudingan keras terhadap advokat Ahmad Khozinudin yang selama ini dikenal sebagai kuasa hukum sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

Dalam keterangannya, Damai menduga Ahmad Khozinudin merupakan “agen gelap” yang sengaja disusupkan untuk menggagalkan perjuangan (TPUA) sebagai pihak-pihak yang ingin mendapatkan kejelasan hukum melalui jalur kitigasi termasuk klarifikasi dan konfirmasi yakni melalui institusi resmi (PN Surakarta, PN Jakarta Pusat juga Mabes Polri, termasuk on the spot/ bersilaturahim ke domisili Jokowi di Solo). Namun A K yang diundang (dihimbau) ikut ke Jogja/UGM (15/4/2025) dan Solo/Rumah Jokowi (16/4/2025) tidak mau ikut justru menolak keras “kata yang keluar dari mulutnya: tidak mau ikut urusan Ijazah Jokowi” dia cukup konsentrasi urusan PIK2 namun praktiknya ? Justru over dosis ikut campur yang berakhir dengan pecah belah antar aktivis.

“Layaknya bak seorang agen_ intel hitam, dia dipasang untuk bersuara keras agar muncul orang-orang yang kemudian ditangkap. Ia menggunakan operasi pancing jaring,” kata Damai, Selasa (14/7/2026).

Menurut Damai, pola yang dilakukan Ahmad Khozinudin justru dinilai memperbesar risiko hukum bagi pihak-pihak yang didampinginya. Ia menilai berbagai pernyataan yang disampaikan di ruang publik memicu tindakan hukum terhadap sejumlah aktivis maupun tokoh yang terlibat dalam polemik tersebut. Dan sebaliknya fokus perjuangan dibuat bias sehingga berdampak hilangnya simpati publik lalu melahirkan hujatan publik kepada para aktivis penegakan hukum sejati.

Damai bahkan mengklaim sebagian besar klien yang pernah didampingi Ahmad Khozinudin justru berujung menghadapi proses pidana hingga masuk penjara.

“Kalau tugas pengacara itu meringankan bahkan membebaskan kliennya. Tapi yang saya lihat justru banyak kliennya yang masuk penjara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Damai juga mengkritik pola pendampingan hukum yang menurutnya tidak berlanjut setelah klien menghadapi proses hukum.

“Selama klien masuk penjara, saya tidak melihat ada perhatian yang serius kepada klien-klien tersebut,” katanya.

Damai menilai seorang advokat semestinya lebih mengedepankan strategi hukum yang mampu melindungi kepentingan klien dibanding membangun narasi yang justru meningkatkan eskalasi perkara.

Menurutnya, dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti polemik dugaan ijazah Jokowi, setiap pernyataan hukum harus diukur secara matang agar tidak berimplikasi terhadap pihak yang didampingi. Pastinya merujuk kode etik advokat Jo. UU Advokat, tidak boleh model AK yang sengaja berstatemen dihadapan publik “menjanjikan” dan memastikan kemenangan bagi kliennya atau “klien pasti tidak akan ditahan justru pelapor (Jokowi) yang akan dipenjara”

Ia menganggap pendekatan yang terlalu konfrontatif justru berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap para aktivis.

Karena itu, Damai mengaku mempertanyakan motif di balik berbagai langkah yang dilakukan Ahmad Khozinudin selama menangani sejumlah perkara berkaitan dengan isu ijazah Jokowi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan terbaru dari Ahmad Khozinudin mengenai tudingan Damai Hari Lubis yang menyebut dirinya sebagai “agen gelap”. Sebelumnya, Ahmad Khozinudin juga pernah secara terbuka membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam polemik tersebut.

Kasus dugaan ijazah Jokowi sendiri masih menjadi salah satu polemik hukum dan politik yang menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai proses hukum, laporan polisi, serta perdebatan di ruang publik yang terus berlangsung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik keras terhadap sistem promosi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melalui akun X miliknya, Gigin menyinggung dugaan praktik nepotisme yang disebutnya telah menggeser sistem merit dalam penentuan pangkat dan jabatan.

Dalam unggahannya, Gigin menulis, “Tentara zaman now sama dengan parpol. Bukan prestasi tapi ‘anak siapa lu’ atau ‘geng siapa lu’ yang menentukan pangkat dan jabatan.”

Unggahan tersebut disertai sebuah gambar yang menampilkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama seorang perwira TNI. Narasi pada gambar mengklaim perwira tersebut merupakan putra Menhan Brigjen Benrieyadin Sjafrie yang disebut bukan lulusan Akademi Militer (Akmil), namun telah menyandang pangkat brigadir jenderal dan menjabat sebagai Danrem Wijayakarta.

Pernyataan Gigin langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai promosi jabatan di lingkungan TNI harus sepenuhnya mengedepankan profesionalisme, rekam jejak, dan prestasi.

Di sisi lain, sejumlah pengguna media sosial mengingatkan agar klaim yang beredar dalam unggahan tersebut diverifikasi berdasarkan data resmi dan tidak hanya mengandalkan narasi media sosial.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun TNI yang secara khusus menanggapi unggahan Gigin Praginanto tersebut. Karena itu, isi unggahan tersebut merupakan pendapat pribadi Gigin dan narasi yang beredar di media sosial, sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.

MoneyTalk.id,Bantul – Pengadilan Negeri Bantul hari ini menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan MUNAS VIII KAUMY. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga persidangan dinyatakan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga putusan akhir.

Kuasa Hukum para Penggugat, Arief Ariyanto, menyampaikan bahwa putusan sela tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak.

“Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat. Artinya, perkara ini layak diperiksa lebih lanjut pada pokok perkaranya. Ini bukan kemenangan akhir bagi siapa pun, melainkan kesempatan agar substansi sengketa diuji secara terbuka di depan persidangan,” ujar Arief Ariyanto.

Menurut Arief, sejak awal para Penggugat menempuh jalur hukum bukan untuk menyerang individu maupun institusi, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum terkait keabsahan penyelenggaraan MUNAS VIII KAUMY.

“Jangan sampai persoalan ini dipersepsikan sebagai kebencian terhadap sesama alumni, terhadap Rektor, ataupun terhadap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang sedang diuji adalah proses penyelenggaraan MUNAS VIII KAUMY berdasarkan aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh alumni UMY yang juga anggota KAUMY untuk menghormati proses peradilan dan tidak membangun opini yang dapat mengaburkan substansi perkara.

“Perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal yang wajar. Namun, sebagai insan akademik, mari kita mengedepankan argumentasi, bukti, dan intelektualitas, bukan pelabelan, prasangka, ataupun isu-isu yang menyerang pribadi.”

Arief berharap seluruh pihak memberikan kepercayaan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa seluruh alat bukti dan fakta yang akan diajukan dalam persidangan pokok perkara.

“Biarlah pengadilan bekerja secara independen. Kami menghormati proses hukum dan meyakini bahwa kebenaran akan diuji melalui pembuktian di persidangan,” ujar Arief mengakhiri release-nya.

Dengan putusan sela tersebut, perkara gugatan MUNAS VIII KAUMY kini memasuki tahap pembuktian, di mana para pihak akan menghadirkan bukti dan saksi guna mendukung dalil masing-masing sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badang Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, aksi penanaman pohon merupakan salah satu bentuk nyata tobat ekologis, yaitu kesadaran bersama untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

“Semangat ini mengajak kita mengubah perilaku yang merusak dan mengeksploitasi alam menjadi perilaku yang lebih bertanggung jawab, peduli, dan berorientasi pada keberlanjutan,” kata Menteri Jumhur saat melakukan penanaman pohon di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Sumbar), Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Selasa,14 Juli 2026.

Kegiatan penanaman pohon di Kampus Politeknik Pelayaran Sumbar mengusung Tema Tobat Ekologis Untuk Indonesia Lestari: Gerakan Penanaman Pohon dan Inovasi Generasi Maritim dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri Jumhur mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kegiatan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat daerah.

“Kegiatan semacam ini yang menyebabkan nantinya perdagangan karbon kita (RI) akan dihargai dunia internasional karena benefit sharing atau bagi hasil, bagi manfaatnya juga akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal,” jelas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur juga menjelaskan soal kerja sama dengan beberapa negara. Termasuk misalnya dengan Singapura. Pada intinya dalam kerja sama itu Indonesia siap membantu Singapura mengurangi Nationally Determined Contribution (NDC) atau janji suatu negara ingin berapa banyak mengurangi emisi.

“Kita bisa bantu Singapura dalam rangka NDC, selebihnya dalam kerja sama perdagangan karbon berlaku perdagangan seperti biasa. Namun yang harus dipastikan adalah ujungnya masyarakat setempat, masyarakat adat yang harus paling banyak mendapatkan manfaat dan kebahagian dari proses perdagangan karbon itu,” kata Menteri Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur juga membahas masalah sampah yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun. , Khusus mengatasi sampah dengan program Pengolah Sampah jadi Energi Listrik (PSEL) memang bisa diselesaikan dalam 2 tahun tapi untuk yang non PSEL bisa diselesaikan sejak sekarang.

“Contohnya di Poltek Pelayaran Sumbar saja masalah sampah sudah selesai. Jadi kalau keberhasilan penanganan sampai di Poltek Pelayaran Sumbar ini diduplikasi dan replikasi di level kabupatan dan kota maka masalah sampah bisa selesai lebih cepat. Langkah replikasi ini persiapannya sedang terus dilakukan,” kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menjelaskan, kalau melihat teman-teman yang bekerja di persampahan di berbagai kota, kabupaten dan provinsi, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu kerjaannya setiap hari mendesain, membuat roadmap langkah-langkah, mengundang stakeholder. Kemudian nantinya akan tampak dalam 2-3 tahun ke depan dilakukan implementasi lapangan.

“Walaupun sebenarnya sesekali implementasi sudah berjalan. Misalnya memanggil pegelola hotel, restoran dan kafe, lalu tempat-tempat keramaian, hal semacam itu sudah dikerjakan oleh KLH. Tapi mungkin tuntasnya akan kelihatan dalam 2 atau 3 tahun,” kata Menteri Jumhur.

Terkait kegiatan di Poltek Pelayaran Sumbar, Menteri Jumhur mengatakan, sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang pelayaran, Politeknik Pelayaran Sumbar memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan sektor maritim yang semakin berkelanjutan.

Menteri Jumhur berharap budaya kampus hijau dapat terus diperkuat dan disertai dengan pengembangan Environment Innovation atau inovasi lingkungan yang relevan dengan sektor pelayaran dan kemaritiman.

“Inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pencegahan pencemaran laut, serta perlindungan kawasan pesisir dan ekosistem bahari,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.