22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Tim Pembela Dr. Tifa (TPDT) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai kegiatan bertajuk “Agenda Resmi Perjuangan Rakyat Hari Ini” berupa aksi ke Komisi Yudisial pada 10 Juli 2026.

Dalam pernyataan resminya, TPDT menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan, keterlibatan, maupun koordinasi dalam bentuk apa pun dengan kegiatan tersebut. Tim juga memastikan tidak pernah melakukan komunikasi ataupun bekerja sama dengan penyelenggara aksi dimaksud.

“Dr. Tifa dan TPDT tidak memiliki hubungan, keterlibatan, maupun koordinasi dalam bentuk apa pun dengan kegiatan tersebut,” demikian salah satu poin dalam klarifikasi resmi TPDT, Senin (13/7/2026).

TPDT menjelaskan bahwa proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berjalan dengan baik, tertib, dan profesional. Menurut tim, majelis hakim bersikap kooperatif, jaksa penuntut umum menjalankan tugas secara proporsional, dan seluruh tahapan persidangan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“TPDT menyampaikan bahwa komunikasi dengan Komisi Yudisial telah dilakukan secara langsung dan proporsional oleh tim advokat kepada pimpinan lembaga tersebut sesuai koridor hukum, sehingga tidak diperlukan langkah-langkah lain di luar mekanisme resmi,” tulis TPDT.

Melalui klarifikasi tersebut, TPDT juga mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan, tidak mengatasnamakan perjuangan yang tidak terkoordinasi, serta tidak mengambil langkah di luar kendali tim resmi. Menurut TPDT, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan agenda tertentu yang kontraproduktif, memperkeruh suasana, dan dapat merugikan proses hukum yang sedang berjalan.

TPDT menambahkan bahwa Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis & Akademisi saat ini masih fokus menangani dan mengawal tiga klien yang berstatus tersangka. Oleh karena itu, seluruh upaya pendampingan hukum dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab.

Dalam keterangannya, TPDT juga memastikan kondisi Dr. Tifa dalam keadaan baik dan telah mendapatkan pendampingan dari tim hukum yang solid selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara itu, TPDT turut menyampaikan bahwa Dr. Roy Suryo saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pendampingan Tim Kuasa Hukum TALK-HAM yang disebut bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.

Melalui klarifikasi ini, TPDT berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait berbagai informasi yang beredar, sekaligus mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai pendampingan hukum terhadap Dr. Tifa kembali menjadi sorotan. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, muncul peringatan agar masyarakat tidak mudah mengikuti pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan tanpa memiliki mandat dari tim kuasa hukum yang menangani perkara tersebut.

Pengamat politik Udien Rustaman, mengatakan masyarakat perlu lebih cermat membedakan pihak yang benar-benar memiliki kewenangan dalam pendampingan hukum dengan kelompok yang bergerak secara mandiri.

Menurutnya, proses hukum yang sedang berlangsung memerlukan konsentrasi dan strategi yang terukur sehingga berbagai aksi yang dilakukan tanpa koordinasi berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah publik.

“Perjuangan mencari keadilan tidak boleh disusupi oleh pihak-pihak yang bergerak sendiri tanpa koordinasi. Masyarakat perlu mengetahui mana tim resmi dan mana yang tidak memiliki mandat,” ujar Udien dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Ia bahkan menyebut adanya fenomena yang diistilahkannya sebagai “tim pengacara gelap”, yakni pihak-pihak yang mengklaim membela perjuangan tetapi tidak memiliki mandat maupun koordinasi dengan kuasa hukum yang menangani perkara.

Menurut Udien, kemunculan kelompok semacam itu berpotensi menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat serta membuka ruang bagi berbagai agenda yang tidak berkaitan dengan proses pembelaan hukum.

Karena itu, ia mengimbau para pendukung Dr. Tifa agar tetap memberikan dukungan secara bijaksana dan tidak mudah terpancing mengikuti ajakan atau kegiatan yang sumbernya tidak jelas.

Udien menilai dukungan publik tetap memiliki arti penting, namun harus disalurkan melalui langkah-langkah yang tidak mengganggu strategi hukum yang sedang dijalankan oleh kuasa hukum.

“Jangan sampai semangat membela keadilan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membawa kepentingan lain. Semua harus menghormati strategi hukum yang sedang dijalankan oleh tim resmi,” katanya.

Ia berharap masyarakat semakin kritis dalam menyaring informasi yang beredar, terutama yang mengatasnamakan perjuangan atau pembelaan terhadap Dr. Tifa. Menurutnya, perjuangan memperoleh keadilan membutuhkan konsolidasi, disiplin, dan kepercayaan terhadap mekanisme hukum yang sedang berlangsung, sehingga setiap bentuk dukungan sebaiknya dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan polemik baru

JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, kini menjadi perhatian serius bagi tim kuasa hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono yang diwakili oleh Ahsan Pasinringi, S.H., M.H., CPM., CPLL., CTLC.

Ahsan Pasinringi menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak serta-merta menentukan posisi hukum kliennya. Konstruksi fakta, peran, dan alat bukti terhadap masing-masing pihak harus dinilai secara terpisah dan objektif.

“Setiap tersangka memiliki posisi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat disamakan begitu saja antara perkara Bupati dengan perkara yang menjerat Pak Sadmoko,” ujar Ahsan Pasinringi.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyatakan bahwa saat ini mereka masih melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, berita acara pemeriksaan (BAP), serta pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan praperadilan Bupati tersebut.

“Kami menghormati putusan pengadilan. Namun, kami juga memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip due process of law dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada peran masing-masing, bukan semata-mata karena jabatan,” kata Ahsan Pasinringi yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia advokasi.

Terkait dengan langkah ke depan, tim kuasa hukum menyatakan bahwa seluruh upaya hukum yang tersedia bagi kliennya masih terbuka lebar dan sedang dipertimbangkan secara matang.

“Baik praperadilan maupun langkah hukum lainnya merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Saat ini kami belum mengambil keputusan karena seluruh opsi masih kami kaji berdasarkan perkembangan alat bukti dan fakta hukum yang ada,” jelas Ahsan Pasinringi.

Fokus utama dari tim pembela saat ini, menurut mantan pengacara Gibbrael Isaak tersebut adalah untuk memastikan agar proses hukum yang menyeret nama Sekda Cilacap dapat berlangsung secara objektif, proporsional, dan adil sesuai dengan porsi keterlibatannya.

“Kami percaya penegakan hukum harus mampu membedakan siapa yang berperan sebagai pengambil keputusan, pelaksana operasional, maupun pihak yang menjalankan fungsi administratif. Hal itu akan menjadi bagian penting dalam pembelaan kami ke depan.”

Meski seluruh opsi terbuka, tim kuasa hukum belum bersedia mengungkap secara spesifik mengenai strategi atau langkah hukum pasti yang akan ditempuh dalam waktu dekat.

“Biarkan proses hukum berjalan. Pada saat yang tepat kami akan menyampaikan langkah hukum yang akan diambil. Yang jelas, seluruh keputusan akan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi klien serta fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup advokat yang telah banyak menangani kasus besar tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengenai strategi politik Presiden Prabowo Subianto kembali memantik diskusi di kalangan publik. Melalui berbagai pandangannya, Kivlan mengemukakan serangkaian klaim mengenai oligarki, konsolidasi kekuasaan, hingga dugaan strategi politik yang ia ibaratkan sebagai “makan bubur panas”, yakni melakukan perubahan secara bertahap demi menjaga stabilitas nasional.

Menanggapi pandangan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai terdapat sejumlah aspek yang menarik untuk dianalisis dari perspektif strategi negara.

Menurut Amir, dalam ilmu intelijen dikenal prinsip bahwa seorang pemimpin yang baru memperoleh mandat tidak selalu dapat melakukan perubahan secara frontal terhadap seluruh struktur pemerintahan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

“Di dalam teori operasi intelijen maupun strategi politik negara, konsolidasi kekuasaan hampir selalu dilakukan secara bertahap. Sebab sebuah negara tidak hanya terdiri atas presiden, tetapi juga birokrasi, aparat keamanan, lembaga negara, jaringan ekonomi hingga aktor-aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar,” ujarnya, Ahad (12/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa langkah yang tampak sebagai kompromi di permukaan belum tentu menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pendekatan bertahap justru dipilih untuk menghindari resistensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Amir mengatakan, apabila dianalisis menggunakan pendekatan intelijen strategis, metafora “makan bubur panas” yang disampaikan Kivlan lebih menggambarkan proses pengamanan transisi kekuasaan dibandingkan konfrontasi terbuka.

Menurutnya, setiap perubahan besar dalam birokrasi maupun struktur kekuasaan memiliki risiko memunculkan perlawanan apabila dilakukan secara mendadak.

“Dalam dunia intelijen dikenal konsep menjaga keseimbangan kekuatan terlebih dahulu sebelum melakukan reposisi aktor-aktor strategis. Stabilitas sering kali menjadi prasyarat sebelum agenda perubahan dijalankan secara lebih luas,” katanya.

Mengenai pembahasan tentang oligarki yang disinggung Kivlan Zen, Amir menilai istilah tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian ilmu politik.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh negara modern menghadapi tantangan berupa konsentrasi modal pada kelompok ekonomi tertentu.

“Persoalannya bukan sekadar siapa pemilik modal, tetapi bagaimana negara memastikan agar kekuatan ekonomi tidak mendikte kebijakan publik. Di sinilah fungsi regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurut Amir, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari kerasnya retorika terhadap oligarki, melainkan sejauh mana negara mampu menciptakan kompetisi usaha yang sehat, memperkuat industri nasional, memperluas kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.

Amir menilai masyarakat sering kali hanya melihat pergantian menteri atau pejabat sebagai indikator perubahan. Padahal, dalam perspektif intelijen negara, perubahan yang paling menentukan justru sering berlangsung di balik layar melalui penyusunan kebijakan, reformasi kelembagaan, hingga penataan sistem pengawasan.

“Operasi strategis tidak selalu terlihat di media. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan negara benar-benar mengurangi ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepentingan nasional,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, penguatan industri nasional, pemberantasan korupsi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Terkait pandangan Kivlan mengenai peran Danantara sebagai instrumen memperkuat kedaulatan ekonomi, Amir berpendapat bahwa setiap badan investasi negara memang memiliki potensi menjadi instrumen strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan lembaga semacam itu sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan publik, dan kepastian hukum.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu memastikan seluruh sumber daya nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Dalam perspektif intelijen geopolitik, Amir melihat dinamika politik Indonesia saat ini berada pada fase konsolidasi pasca-transisi pemerintahan. Pada fase tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan agenda reformasi.

Menurutnya, setiap kebijakan strategis akan menghadapi beragam kepentingan, baik dari birokrasi, pelaku usaha, masyarakat sipil, maupun aktor politik. Oleh karena itu, pendekatan bertahap kerap dipilih guna meminimalkan risiko gejolak.

Meski demikian, Amir menekankan bahwa analisis intelijen tidak boleh berubah menjadi kesimpulan tanpa bukti.

“Analisis intelijen adalah alat untuk membaca kemungkinan dan pola, bukan untuk menetapkan kebenaran. Karena itu, setiap dugaan tetap harus diuji melalui fakta, data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa publik perlu bersikap kritis terhadap berbagai narasi politik yang berkembang. Di satu sisi, masyarakat berhak mendengar pandangan para tokoh seperti Kivlan Zen. Namun di sisi lain, setiap klaim yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum, hasil pemilu, maupun informasi intelijen harus diperlakukan secara hati-hati sampai terdapat bukti yang dapat diuji secara independen.

Menurut Amir, kualitas demokrasi justru ditentukan oleh kemampuan publik membedakan antara opini, analisis, dan fakta yang telah terverifikasi. Dengan demikian, perdebatan mengenai arah pemerintahan tidak berhenti pada spekulasi, tetapi menjadi ruang untuk mengawal kebijakan negara berdasarkan data, transparansi, dan akuntabilitas.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim Humas Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia melakukan kunjungan untuk mendokumentasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dijalankan di kawasan tersebut.

Kunjungan yang berlangsung pada Minggu (5/7/2026) ini menjadi bagian dari upaya Setkab RI mendokumentasikan berbagai inisiatif pengembangan kawasan nelayan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi perikanan, serta penguatan tata kelola ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah kegiatan pemberdayaan nelayan, mulai dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbengkelan bagi Nelayan, Bimtek Kewirausahaan, Sosialisasi Literasi Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga demonstrasi penggunaan perangkat Fish Finder dan Global Positioning System (GPS). Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penangkapan ikan sekaligus menunjang keselamatan nelayan saat melaut.

Selain itu, Tim Humas Setkab RI juga menyaksikan pelepasan pengiriman komoditas tuna menggunakan kontainer menuju Jakarta melalui jalur distribusi Makassar–Jakarta. Pengiriman tersebut merupakan distribusi domestik keempat yang dilakukan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar hasil perikanan Kabupaten Sinjai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Ir. H. Burhanuddin, yang mewakili Bupati Sinjai, mengatakan keberhasilan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.

“Sinergi yang ditunjukkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus memacu produktivitas Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke agar menjadi role model kampung nelayan yang maju, mandiri, dan sejahtera di Indonesia,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jajaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, BP2MHKP Makassar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Pemerintah Desa Tongke-Tongke, serta pengurus Koperasi Merah Putih Tongke-Tongke.

Melalui pendokumentasian ini, praktik baik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan semakin dikenal luas dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan nelayan di berbagai daerah. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan potensi sektor perikanan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) melontarkan kritik keras terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata kelola batu bara yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, menyebut hasil penggeledahan yang mengungkap temuan puluhan kilogram emas, ratusan miliar rupiah uang tunai yang disimpan dalam koper, hingga temuan yang disebut sebagai “harta karun Sentul”, menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara tersebut bukan sekadar pejabat yang melakukan penyimpangan, melainkan pelaku kejahatan luar biasa.

“Siapa pun tersangkanya, orang seperti ini layak disebut sebagai Qorun versi upgrade 02.6. Harta yang ditimbun bukan hanya luar biasa besar, tetapi juga diduga berasal dari keuntungan ilegal yang diperoleh di tengah penderitaan jutaan rakyat akibat terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik,” kata Ahmad A. Hariri dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan aset semata, melainkan harus dituntaskan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

LSAK juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut, terutama menyusul adanya dinamika yang dinilai memperlihatkan ketegangan antarpenegak hukum.

“Ini menjadi ujian besar pemerintah dalam memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi kekuasaan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, LSAK mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, LSAK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi secara langsung proses penanganan perkara, bahkan mengambil alih penyidikan apabila dianggap diperlukan.

Hariri menilai ketentuan tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

“Kami menilai unsur-unsur pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A telah terpenuhi sehingga KPK patut mempertimbangkan langkah tersebut,” katanya.

Kedua, LSAK mengkritisi keterlibatan personel TNI dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut LSAK, kehadiran aparat militer dalam proses hukum berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil.

LSAK juga menyinggung adanya dugaan intimidasi terhadap jurnalis dalam peliputan perkara sebagai alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Karena itu, LSAK mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi bahkan mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 serta memastikan penegakan hukum tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan prinsip due process of law.

“Kami meminta Presiden sebagai kepala pemerintahan mengambil langkah tegas agar proses hukum berjalan transparan, independen, dan mengembalikan supremasi sipil secara utuh,” tutup Hariri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sebuah laporan yang beredar di kalangan tertentu menyebutkan adanya dugaan pengamanan terhadap seorang pria yang diduga merupakan anggota TNI di sekitar rumah dinas Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri pada Kamis (9/7/2026).

Berdasarkan isi laporan tersebut, peristiwa disebut terjadi sekitar pukul 08.03 WIB di kawasan rumah dinas Wakabareskrim. Dalam laporan itu disebutkan bahwa petugas pengamanan rumah dinas bersama seorang warga mengamankan seorang pria yang berada di dalam sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 1339 TYB.

Laporan tersebut menyebutkan barang bukti yang diamankan berupa kendaraan tersebut serta sebuah kartu tanda anggota (KTA) atas nama Sertu Supardi yang disebut berasal dari Deputi II.

Menurut kronologi dalam laporan, sekitar pukul 06.25 WIB seorang warga bernama Daeng Hendra melaporkan adanya kendaraan yang berhenti sekitar 25 meter dari rumah dinas Wakabareskrim. Laporan itu kemudian diteruskan kepada anggota pengamanan rumah dinas.

Disebutkan pula bahwa kendaraan tersebut sempat meninggalkan lokasi sebelum kembali sekitar pukul 08.15 WIB. Petugas pengamanan kemudian menghampiri pengemudi kendaraan untuk menanyakan maksud dan tujuannya berada di lokasi. Setelah itu, yang bersangkutan dibawa ke pos jaga untuk dimintai keterangan dan peristiwa tersebut dilaporkan kepada Wakabareskrim.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Badan Intelijen Negara (BIN) terkait kebenaran laporan tersebut, termasuk identitas orang yang diamankan, alasan keberadaannya di lokasi, serta tindak lanjut penanganan perkara.

Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait agar informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Kemanusiaan Muslimah Bulan Sabit Indonesia, Rina Triningsih, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyusun Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur larangan terhadap praktik LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Menurutnya, pengaturan dalam bentuk undang-undang diperlukan agar terdapat kepastian hukum mengenai larangan, mekanisme penegakan, serta langkah-langkah yang menurutnya bersifat pembinaan dan rehabilitasi.

Rina berpendapat bahwa pengaturan tersebut menjadi penting karena, menurutnya, isu LGBT telah dimasukkan sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025. Berdasarkan pandangan itu, ia menilai diperlukan tindak lanjut dalam bentuk regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

“Kalau memang sudah dipandang sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam kebijakan negara, maka perlu ada tindak lanjut berupa undang-undang yang memberikan kepastian hukum,” ujar Rina dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Menurut Rina, regulasi yang diusulkan tidak hanya memuat ketentuan larangan, tetapi juga mengatur sanksi hukum terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, ia juga mengusulkan adanya mekanisme pembinaan atau rehabilitasi bagi individu yang menjadi sasaran pengaturan tersebut.

Ia menilai pendekatan hukum dan pembinaan harus berjalan beriringan sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi proses pendampingan sesuai ketentuan yang nantinya diatur dalam undang-undang.

Rina juga menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah perlu membuka ruang pembahasan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk akademisi, tokoh agama, pakar hukum tata negara, psikolog, serta organisasi masyarakat sipil agar pembentukan regulasi dilakukan secara komprehensif.

Menurutnya, pembentukan undang-undang harus melalui proses legislasi yang sesuai dengan mekanisme konstitusi, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan di DPR, hingga pengambilan keputusan bersama pemerintah.

Ia berharap pembahasan regulasi tersebut dapat dilakukan secara terbuka sehingga seluruh pandangan dari berbagai pihak dapat didengar sebelum lahir suatu kebijakan.

Usulan Rina tersebut muncul di tengah terus berlangsungnya perdebatan publik mengenai pengaturan isu LGBT di Indonesia. Hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur larangan LGBT sebagai identitas. Berbagai ketentuan hukum yang berlaku lebih banyak mengatur perbuatan tertentu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai dinamika yang berkembang antara Polri dengan Kejaksaan dan TNI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, setiap gesekan antarlembaga penegak hukum dan pertahanan hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang selama ini berupaya menghindari proses hukum, terutama pelaku korupsi.

Amir menegaskan bahwa Polri, Kejaksaan, dan TNI merupakan tiga institusi strategis negara yang memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, serta keamanan negara.

“Institusi negara jangan mau dibenturkan dan diadu domba. Yang harus menjadi musuh bersama adalah korupsi, bukan sesama aparat negara,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, dalam perspektif intelijen, setiap konflik antarlembaga harus dibaca secara lebih luas daripada sekadar persoalan hukum atau ego sektoral. Gesekan yang terus dipertontonkan kepada publik berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan korupsi yang selama ini merasa terancam oleh agenda pemberantasan korupsi.

“Dalam analisis intelijen, pihak yang paling diuntungkan ketika aparat penegak hukum saling berhadapan bukanlah negara, melainkan kelompok yang sedang menghadapi proses hukum. Semakin besar energi aparat tersita untuk konflik internal, semakin besar ruang bagi para koruptor untuk menyusun strategi perlindungan,” ujarnya.

Amir menjelaskan, pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi seluruh instrumen negara. Karena itu, setiap institusi harus tetap bekerja sesuai kewenangannya tanpa terjebak dalam rivalitas.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa perang terhadap korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Oleh sebab itu, seluruh aparat negara seharusnya menjadikan arahan tersebut sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas.

“Kalau Presiden sudah memerintahkan pemberantasan korupsi, maka seluruh institusi harus bergerak dalam satu irama. Jangan sampai perhatian publik justru bergeser kepada konflik antarlembaga,” katanya.

Amir mengatakan, dalam dunia intelijen dikenal prinsip bahwa pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari suatu konflik patut menjadi perhatian analisis. Karena itu, menurutnya, fokus utama negara seharusnya bukan mempertajam perselisihan antarinstitusi, melainkan memastikan proses hukum terhadap dugaan korupsi tetap berjalan secara profesional.

Ia menilai setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat latar belakang institusi maupun jabatan pihak yang diperiksa.

“Kalau ada oknum Polri yang korupsi, proses. Kalau ada oknum Kejaksaan yang korupsi, proses. Kalau ada oknum TNI yang melanggar hukum, juga harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah terhadap korupsi,” tegasnya.

Menurut Amir, publik saat ini lebih menginginkan kepastian hukum dibandingkan menyaksikan polemik antarlembaga yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ia menambahkan bahwa stabilitas penegakan hukum merupakan bagian penting dari stabilitas nasional. Karena itu, setiap dinamika yang berkembang harus segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan koordinasi antarpimpinan lembaga.

Amir juga mengingatkan bahwa isu yang berkembang di ruang publik maupun media sosial dapat memperbesar ketegangan apabila tidak disikapi secara bijak. Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara proses hukum yang berjalan dengan narasi yang berpotensi memecah hubungan antarlembaga.

“Negara membutuhkan soliditas. Jangan sampai ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk membangun persepsi bahwa aparat negara sedang saling bermusuhan. Kalau itu terjadi, yang tersenyum justru para koruptor,” katanya.

Ia berharap seluruh pimpinan institusi dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan penghormatan terhadap proses hukum sehingga setiap perkara dapat ditangani secara profesional tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Bagi negara, musuh utamanya adalah korupsi. Karena itu, seluruh kekuatan negara harus bersatu menghadapi koruptor. Jangan memberikan ruang sedikit pun kepada mereka untuk memanfaatkan perbedaan antarlembaga sebagai celah menghindari pertanggungjawaban hukum,” pungkas Amir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis Kemanusiaan Muslimah Bulan Sabit, Rina Triningsih, menyatakan penolakan terhadap rencana penyelenggaraan pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN yang disebut akan digelar di Jakarta pada 17–21 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah tegas apabila kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan pertahanan negara di bidang sosial budaya.

Rina mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 telah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter pada dimensi sosial budaya. Ketentuan tersebut, kata dia, dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyikapi berbagai aktivitas yang dianggap berkaitan dengan penyebaran budaya tersebut.

“Negara sudah memiliki pijakan kebijakan. Pemerintah harus konsisten menjalankan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 apabila terdapat kegiatan yang dinilai berkaitan dengan penyebaran budaya LGBTQ,” ujar Rina dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, Indonesia memiliki dasar konstitusi, ideologi Pancasila, serta nilai-nilai agama dan budaya yang harus dijaga. Karena itu, ia meminta pemerintah, aparat keamanan, dan pemerintah daerah tidak memberikan ruang terhadap kegiatan yang dinilai bertentangan dengan arah kebijakan tersebut.

Rina juga menilai isu LGBT tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan sosial, melainkan telah masuk dalam perspektif ketahanan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

“Kalau pemerintah sendiri sudah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter, maka seharusnya setiap kebijakan pemerintah juga selaras dengan dokumen tersebut,” katanya.

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi pedoman penyelenggaraan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 membagi ancaman terhadap negara ke dalam tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Dalam lampiran Perpres tersebut dijelaskan bahwa ancaman nonmiliter merupakan berbagai usaha atau kegiatan tanpa menggunakan senjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa.

Pada dimensi sosial budaya, pemerintah mencantumkan frasa “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, and Queer (LGBTQ)” sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Selain itu, dokumen tersebut juga memuat berbagai ancaman lain seperti perang informasi, radikalisme, separatisme, penyalahgunaan narkotika, serangan siber, judi daring, hingga berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Masuknya frasa tersebut memicu diskusi di ruang publik. Sejumlah pihak mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk penguatan ketahanan nasional, sementara sebagian kalangan lainnya menilai penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang melampaui isi regulasi.

Rina berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai informasi penyelenggaraan pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta. Apabila kegiatan tersebut benar akan dilaksanakan, ia meminta aparat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati proses hukum, dan menyampaikan aspirasi secara damai sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Yang kami dorong adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sendiri. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Rina.