22 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Indikator Politik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi yang mengatasnamakan hasil survei nasional Juli 2026. Melalui pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 28 Juli 2026, lembaga tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah merilis maupun mempublikasikan hasil survei nasional pada Juli 2026.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital yang mencatut nama Indikator Politik Indonesia sebagai sumber survei.

Dalam dokumen resmi bertajuk “Pernyataan Indikator tentang Survei Juli 2026”, lembaga tersebut menyampaikan dua poin utama.

Pertama, Indikator Politik Indonesia menegaskan bahwa tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026.

Kedua, seluruh hasil survei resmi Indikator selalu diumumkan melalui website resmi dan kanal media sosial resmi milik lembaga tersebut. Dengan demikian, setiap informasi yang tidak berasal dari saluran resmi perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

Masyarakat Diminta Mengacu pada Kanal Resmi

Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat,dalam surat pemberitahuan tersebut mengimbau masyarakat, media massa, serta seluruh pihak agar hanya menggunakan informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi Indikator.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap dinamika politik nasional.

Indikator menekankan bahwa setiap publikasi hasil survei selalu disampaikan secara terbuka melalui portal resmi lembaga dan akun media sosial resminya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis.

Pentingnya Verifikasi Informasi

Fenomena beredarnya klaim survei tanpa sumber resmi menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada masyarakat.

Pengamat komunikasi menilai penyebaran data survei yang tidak memiliki dasar resmi dapat menimbulkan disinformasi, terutama menjelang momentum politik atau ketika isu publik sedang menjadi perhatian luas.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian informasi dengan membandingkannya dengan publikasi resmi dari lembaga survei yang bersangkutan.

Pernyataan Resmi Diterbitkan 28 Juli 2026

Surat klarifikasi tersebut diterbitkan di Jakarta pada 28 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat.

Melalui pernyataan ini, Indikator berharap tidak ada lagi pihak yang menggunakan atau menyebarkan informasi survei yang mengatasnamakan lembaga tersebut tanpa dasar publikasi resmi.

Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima informasi mengenai hasil survei dan selalu mengutamakan sumber resmi sebagai rujukan utama.

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Survei Indikator merilis hasil Survei Nasional periode 14–24 Juli 2026 yang menggambarkan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei dilakukan terhadap 4.250 responden dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error sekitar ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Salah satu temuan utama survei ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang berada pada angka 49,5 persen. Rinciannya, 5,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 44,1 persen cukup puas. Sementara itu, 48,8 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, sedangkan 1,6 persen tidak memberikan jawaban.

Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang nyaris berimbang dengan tingkat ketidakpuasan, mencerminkan meningkatnya polarisasi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang baru berjalan beberapa waktu.

Dalam aspek ekonomi nasional, mayoritas responden masih melihat kondisi ekonomi berada pada level sedang hingga buruk. Sebanyak 40 persen menilai kondisi ekonomi “sedang”, sementara 39,6 persen menilai “buruk” atau “sangat buruk”. Hanya 19,3 persen yang menilai kondisi ekonomi “baik” atau “sangat baik”.

Ketika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, sebanyak 44 persen responden menilai ekonomi nasional justru memburuk. Sebanyak 34,5 persen menyatakan tidak ada perubahan dan hanya 20,6 persen yang menilai ekonomi membaik.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi tantangan terbesar yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Survei juga menunjukkan persepsi publik yang relatif kritis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebanyak 42,9 persen responden menilai pemberantasan korupsi dalam pemerintahan saat ini berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 29,5 persen yang menilai baik atau sangat baik, sedangkan 23,1 persen menyebut kondisinya sedang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa isu pemberantasan korupsi masih menjadi perhatian utama masyarakat dan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada aspek penegakan hukum, 37,4 persen responden memberikan penilaian buruk atau sangat buruk. Sebanyak 31,1 persen menilai sedang, sedangkan 27,6 persen menilai baik atau sangat baik.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat belum sepenuhnya puas terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berbeda dengan hasil survei lainnya, kondisi keamanan nasional memperoleh penilaian relatif positif. Sebanyak 48,8 persen responden menilai keamanan nasional dalam kondisi baik atau sangat baik. Sebanyak 33,2 persen menilai sedang dan 16,8 persen menilai buruk atau sangat buruk.

Hasil ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan masih menjadi salah satu sektor yang mendapat apresiasi dari masyarakat.

Survei juga mencatat 52,6 persen responden mengaku puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, 42,6 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali.

Di antara responden yang puas terhadap Presiden Prabowo, alasan yang paling banyak dikemukakan adalah keberadaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah dinilai sering memberikan bantuan, komitmen memberantas korupsi, serta program kerja yang dianggap baik.

Sementara itu, kelompok yang tidak puas paling banyak menyebut harga kebutuhan pokok masih mahal, program pemerintah belum berjalan maksimal, korupsi masih merajalela, kondisi ekonomi belum stabil, hingga lapangan pekerjaan yang dinilai masih sulit diperoleh.

Secara keseluruhan, hasil survei Indikator Juli 2026 memperlihatkan bahwa masyarakat masih memberikan penilaian beragam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan yang berada di bawah 50 persen menunjukkan pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama dalam bidang ekonomi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum.

Di sisi lain, aspek keamanan nasional serta pelaksanaan demokrasi masih memperoleh apresiasi yang relatif lebih baik dari masyarakat. Temuan-temuan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik pada periode pemerintahan berikutnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hasil simulasi berbagai skenario calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Survei Nasional Indikator periode 14–24 Juli 2026 menunjukkan peta elektoral menuju Pilpres 2029 masih sangat dinamis. Dalam sejumlah simulasi, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai figur dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

Survei yang melibatkan 4.250 responden di seluruh Indonesia tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada simulasi lima nama calon presiden, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen, disusul Prabowo Subianto 21,9 persen, Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

Sementara pada simulasi empat nama, Dedi Mulyadi kembali memimpin dengan 45,2 persen, diikuti Prabowo Subianto 23,5 persen, Anies Baswedan 15 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 9,7 persen.

Dalam simulasi tiga nama, Dedi Mulyadi juga unggul dengan 46,9 persen, meninggalkan Prabowo Subianto 28,8 persen dan Anies Baswedan 17 persen.

Survei juga menguji berbagai simulasi pasangan capres-cawapres.

Pada skenario yang mempertemukan:

Dedi Mulyadi – Sugiono memperoleh 44,5 persen.

Pramono Anung – Anies Baswedan meraih 15,9 persen.

AHY – Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 25,5 persen.

Sementara dalam simulasi dua pasangan, duet Dedi Mulyadi–Pramono Anung memperoleh 57,5 persen, mengungguli pasangan AHY–Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh 27,5 persen.

Di sisi lain, untuk kategori semi terbuka calon wakil presiden, Dedi Mulyadi juga menjadi nama yang paling banyak disebut responden dengan 22,6 persen, diikuti Gibran Rakabuming Raka 16,3 persen, AHY 12 persen, Sherly Tjoanda 7,8 persen, dan Khofifah Indar Parawansa 5,1 persen.

Selain mengukur simulasi Pilpres 2029, survei ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada angka 49,5 persen, sedangkan 48,8 persen menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerjanya.

Laporan survei tersebut menegaskan bahwa seluruh simulasi merupakan gambaran preferensi publik pada saat survei dilakukan dan bukan prediksi hasil akhir Pilpres 2029. Dinamika politik, koalisi partai, maupun penetapan pasangan calon masih berpotensi mengubah peta elektoral menjelang pemilihan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perubahan drastis dalam peta politik nasional. Jika pemilihan presiden digelar saat ini dan Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon, ia diperkirakan tidak akan kembali memenangkan kontestasi.

Berdasarkan survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi kandidat dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi semi terbuka, memperoleh dukungan sebesar 35 persen.

Sementara itu, Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,5 persen. Di bawahnya terdapat Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, dan Mahfud MD 4 persen. Sebanyak 12,8 persen responden belum menentukan pilihan.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan bahwa dalam sembilan bulan terakhir elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam. Dari 34,9 persen pada survei sebelumnya menjadi 14,5 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat signifikan dari 19,7 persen menjadi 35 persen dalam periode yang sama.

Dalam simulasi dua nama (head to head), Dedi Mulyadi juga unggul telak. Ia memperoleh 59 persen dukungan, sedangkan Prabowo hanya 28,3 persen. Masih terdapat 12,7 persen responden yang belum menentukan pilihan.

SMRC menyebut survei dilakukan terhadap 749 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan melalui telepon bagi responden yang memiliki akses telepon dan secara tatap muka bagi yang tidak memiliki telepon. Survei memiliki margin of error ±3,7 persen dan dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026.

MoneyTalk.id,Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi dan semakin tingginya penggunaan media sosial, etika dalam ruang digital menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi kini juga menjadi ruang pertarungan opini, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga perundungan siber.

Materi bertajuk “Adab Bermedia Sosial Islami: Tuntunan Akhlakul Karimah di Dunia Digital” yang disampaikan oleh Dr. Zahid Mubarok, S.Th.I., M.E.I. mengingatkan bahwa aktivitas di media sosial bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual setiap Muslim.

Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa setiap aktivitas digital, mulai dari mengetik, mengunggah foto, memberikan komentar, hingga membagikan informasi merupakan bagian dari amal manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini diperkuat dengan kutipan QS. Al-Isra ayat 36 yang menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.

Materi tersebut juga menekankan pentingnya meluruskan niat ketika menggunakan media sosial. Aktivitas digital hendaknya menjadi sarana berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan, dan berdakwah, bukan untuk mencari popularitas ataupun pamer kehidupan pribadi. Sikap riya’ disebut sebagai salah satu penyakit hati yang harus dihindari dalam penggunaan media sosial.

Hal lain yang mendapat perhatian ialah prinsip tabayyun atau melakukan verifikasi terhadap setiap informasi. Pengguna media sosial diingatkan agar tidak menjadi mata rantai penyebaran hoaks dengan selalu memeriksa sumber berita dan mempertimbangkan dampak sebelum membagikannya kepada orang lain.

“Landasan tersebut merujuk pada QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk meneliti kebenaran suatu berita,” tulis Ustaz Zahid.

Selain itu, penggunaan bahasa yang santun menjadi bagian penting dari adab bermedia sosial. Materi tersebut mengajak masyarakat untuk mengedepankan perkataan yang baik, menghindari komentar kasar, serta menyampaikan kritik secara bijaksana tanpa mempermalukan orang lain di ruang publik digital.

Pengguna media sosial juga diingatkan agar menghindari perilaku ghibah, fitnah, dan namimah yang dapat merusak hubungan antarsesama. Ketiga perilaku tersebut dinilai mudah terjadi di era digital melalui unggahan maupun percakapan di berbagai platform media sosial.

Tidak hanya itu, menjaga privasi dan kehormatan diri juga menjadi bagian dari etika digital Islami. Materi tersebut mengimbau agar pengguna media sosial tetap menjaga aurat, menghormati privasi orang lain, serta meminta izin sebelum mengunggah atau menandai foto seseorang.

Aspek manajemen waktu turut mendapat perhatian. Media sosial dinilai berpotensi menjadi “pencuri waktu” apabila digunakan tanpa tujuan yang jelas. Karena itu, umat Islam diajak mengendalikan waktu penggunaan media sosial agar tidak melalaikan ibadah maupun kewajiban lainnya.

Sebagai penutup, materi tersebut mengajak setiap Muslim memanfaatkan algoritma media sosial untuk menyebarkan konten yang bermanfaat, inspiratif, dan membawa kedamaian. Pesan akhirnya menegaskan bahwa seorang Muslim hendaknya menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa aman melalui lisan dan tangannya, termasuk melalui jemari saat berinteraksi di dunia digital.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat geopolitik dan wartawan senior Hendrajit mengingatkan bahwa rakyat merupakan ruh bangsa yang menyimpan kesan, ingatan, dan informasi kolektif yang tidak dapat dihapus begitu saja seperti jejak digital.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (28/7/2026), Hendrajit menyampaikan bahwa rakyat memiliki dimensi batin dan kesadaran kolektif yang terus merekam berbagai pengalaman sosial dan politik bangsa.

“Rakyat itu kan ruhnya bangsa. Jadi rakyat itu juga punya jiwa, tempat bermukimnya kesan, ingatan dan informasi yang terekam dalam benaknya. Dan nggak bisa dihapus kayak jejak digital. Jejak digital masih bisa dihapus. Tapi kesan, ingatan dan informasi ysng terekam rakyat tidak bisa dihapus,” kata Hendrajit.

Ia menilai rakyat yang berjiwa tersebut merupakan jaringan energi, informasi, dan kecerdasan kolektif yang bekerja secara serentak membentuk makna, cerita, hubungan, dan konteks kehidupan berbangsa.

“Sebab rakyat yang berjiwa itu merupakan jejaring energi, informasi dan kecerdasan. Kecerdasan nonfisik rakyat secara kolektif meramu secara serentak makna, cerita, hubungan dan konteks, kemudian membangkitkan pemikiran, ingatan dan hasrat kolektif sebagai bangsa,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, karena rakyat telah membawa ingatan dan kesan kolektif di batin bawah sadarnya, maka pidato seorang pemimpin seharusnya mampu membangkitkan jiwa dan ruh rakyat, bukan justru menimbulkan kegaduhan atau kontroversi.

“Makanya dalam berpidato, para pemimpin bangsa harus membangkitkan jiwa dan ruh rakyat yang dari sononya sudah bermuatan ingatan, kesan dan informasi kolektif di batin bawah sadarnya,” tuturnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian pemimpin nasional maupun daerah yang gemar berpidato namun kerap memunculkan kontroversi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Jadi para pemimpin bangsa nasional ataupun daerah yang senang pidato tapi seringkali mengundang kontroversi entah karena sengaja, tidak sengaja atau memang sudah begitu gaya retorikanya, sebaiknya menyadari bahwa rakyat itu ruhnya negara, dan bangsa itu jiwanya negara,” kata Hendrajit.

Lebih jauh, Hendrajit mengaitkan hubungan antara ruh rakyat dan jiwa bangsa dengan keterhubungan manusia dan alam. Ia mengingatkan bahwa ketidakselarasan antara keduanya dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kalau rakyat sebagai ruh dan bangsa sebagai jiwa tidak berkenan, bisa bahaya. Karena ruh dan jiwa bangsa yang sejatinya merupakan ruh dan jiwa manusia manusia di bumi pertiwi, mampu membangun komunikasi dan keterhungan dengan ruhnya alam,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan reflektif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, bangsa, dan alam.

“Bisa dibayangkan toh kalau ruh manusia dan ruh alam merasa tidak berkenan,” pungkas Hendrajit.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga advokat Indonesia dan Australia, Denny Indrayana, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi kritik terhadap tata kelola pemerintahan hingga persoalan konstitusi. Dalam surat tersebut, Denny secara tegas menyatakan setuju jika Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo itu diawali dengan pesan agar kepala negara memperoleh informasi yang utuh dan tidak disaring oleh lingkungan Istana.

Menurut Denny, penyaringan informasi berpotensi membuat Presiden menerima data yang telah dimanipulasi sehingga berisiko melahirkan kebijakan yang keliru.

“Salah satu masalah menjadi Presiden adalah, tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Sensor informasi itu yang berbahaya,” tulis Denny dalam suratnya, Ahad (25/7/2026).

Pada bagian utama surat, Denny menyoroti momen Sidang Kabinet Paripurna ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk tidak sejajar dengan Presiden Prabowo, melainkan berada di posisi yang sejajar dengan para Menteri Koordinator.

Ia menilai pengaturan tempat duduk tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan memiliki makna konstitusional yang penting.

Menurut Denny, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan lembaga kepresidenan sehingga dalam acara resmi kenegaraan semestinya ditempatkan sejajar sesuai dengan aturan protokoler.

“Mendudukkan Wakil Presiden Gibran pada posisi di bawah Presiden Prabowo jelas melanggar protokoler kepresidenan dan konstitusi tidak tertulis bernegara,” ujarnya.

Meski demikian, Denny mengatakan apabila penempatan posisi tersebut merupakan pesan politik dari Presiden, maka hal itu memiliki makna yang berbeda.

Bahkan, ia secara terbuka menyatakan lebih jauh bahwa dirinya mendukung apabila Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

“Jangankan menurunkan posisi duduk Gibran. Memecat dia menjadi Wakil Presiden saja saya setuju,” tulis Denny.

Ia kembali mengungkit proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 yang menurutnya tidak lepas dari kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam pandangannya, terdapat sejumlah alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemakzulan Wakil Presiden, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Namun, Denny tidak menguraikan lebih lanjut dasar-dasar tersebut dalam surat tersebut dan menyebut akan menjelaskannya pada kesempatan berikutnya.

Denny juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Surat terbuka tersebut ditutup dengan harapan agar Presiden Prabowo terus membuka ruang terhadap kritik dan masukan demi kepentingan bangsa, sekaligus menyatakan akan kembali menyampaikan pandangannya terkait isu konstitusi dan pemberantasan korupsi melalui surat-surat berikutnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah melontarkan pernyataan mengenai keberadaan “londo ireng” dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Ferry Koto, pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius yang tidak disertai dasar yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Soal ‘Londo Ireng’ ini baiknya Pak @Prabowo minta maaf. Ini tuduhan serius yang tanpa dasar,” tulis Ferry Koto melalui akun media sosialnya, Ahad (25/7/2027).

Ia menilai tidak ada salahnya seorang kepala negara meminta maaf apabila ucapannya menimbulkan kontroversi.

“Ndak ada salahnya minta maaf, apalagi bapak bukan Raja,” lanjut Ferry.

Dalam unggahan yang sama, Ferry juga menyinggung perjalanan politik Prabowo sebelum menjadi presiden.

“Hanya orang yang berkali-kali gagal meminta-minta mandat ke rakyat, yang kebetulan nasib baik didukung Pak Jokowi, sehingga dapat mandat itu,” tulisnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7), Presiden Prabowo menyatakan bahwa sosok yang dahulu dikenal sebagai “londo ireng” masih ada hingga saat ini, hanya dalam bentuk yang berbeda.

“Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” kata Prabowo.

Prabowo juga menyatakan bahwa sejak masa penjajahan sudah ada sebagian orang Indonesia yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa sendiri dan lebih mengabdi kepada kepentingan asing.

Selain itu, Presiden menyinggung pemberitaan media yang dinilainya kurang menyoroti capaian pemerintah dalam renovasi sekolah. Ia menyebut pemerintah telah memperbaiki lebih dari 67 ribu gedung sekolah dan menargetkan peningkatan hingga 100 ribu sekolah pada tahun depan.

Pernyataan Presiden tersebut memicu beragam tanggapan di ruang publik, termasuk kritik dari Ferry Koto yang menilai ucapan tersebut perlu diklarifikasi dan disertai permintaan maaf apabila dianggap menggeneralisasi pihak-pihak tertentu.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa menjadi cerminan lemahnya kualitas dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, dakwaan tersebut batal demi hukum karena dinilai tidak disusun secara cermat.

Melalui akun media sosialnya, Henri menyatakan bahwa diterimanya eksepsi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam proses penegakan hukum.

“Penerimaan eksepsi terdakwa dr Tifa oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur menunjukkan amburadulnya dakwaan jaksa, yang bahannya berasal dari penyidik kepolisian. Ini juga refleksi kualitas penegak hukum, yang kadang bekerja dalam tekanan atau pesanan dari mereka yang punya pengaruh besar,” tulis Henri, Sabtu (25/7/2026).

Ia juga mengapresiasi sikap majelis hakim yang menurutnya tetap menjunjung independensi dalam memutus perkara.

Henri menyebut masih ada hakim yang berani mengambil keputusan berdasarkan hati nurani, meski berada di tengah sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang.

“Bersyukur masih banyak para hakim yang memiliki hati nurani dan keberanian memutus secara independen seperti hari ini,” lanjutnya.

Namun demikian, Henri menilai putusan sela tersebut belum menjawab substansi polemik yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, karena perkara berhenti pada tahap eksepsi, proses pembuktian di persidangan tidak berlanjut sehingga isu tersebut tetap belum memperoleh jawaban melalui mekanisme peradilan.

“Walau juga dengan keputusan sela ini, berarti ijazah Jokowi tetap jadi misteri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa dan menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum karena dinilai tidak cermat (obscuur libel). Hakim kemudian memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara dan mengembalikan berkas kepada jaksa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.