21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik hukum terkait perkara dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan datang dari pengamat kebijakan publik dan hukum Damai Hari Lubis yang mempertanyakan arah sikap dr Tifauziah Tyassuma (dr Tifa) dalam menghadapi proses hukum yang masih berjalan.

Damai menilai adanya perubahan sikap dr Tifa setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan dugaan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, apabila benar dr Tifa tidak lagi melanjutkan narasi tersebut, hal itu dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Jika memang benar ada perubahan sikap, publik tentu akan bertanya apa yang menjadi alasannya. dr Tifa menjilat ludahnya sendiri,” ujar Damai dalam pernyataannya, Kamis (6/8/2026).

Damai kemudian menyampaikan pandangannya bahwa perubahan tersebut dapat ditafsirkan sebagai kemungkinan adanya upaya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ) atau bahkan permohonan maaf kepada pihak pelapor.

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi memang sebelumnya telah memasuki babak baru setelah Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap beberapa tersangka.

Berdasarkan keterangan resmi Polda Metro Jaya, penghentian penyidikan dilakukan terhadap Damai Hari Lubis, Eggi Sudjana, dan Rismon Hasiholan Sianipar melalui mekanisme restorative justice setelah adanya kesepakatan damai antara pelapor dan para tersangka. Status hukum ketiganya kemudian dicabut melalui penerbitan SP3.

Sebaliknya, proses hukum terhadap lima tersangka lainnya tetap dilanjutkan. Mereka antara lain Roy Suryo, dr Tifa, Muhammad Rizal Fadillah, Kurnia Tri Rohyani, dan Rustam Effendi. Berkas perkara mereka dilimpahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dalam pandangannya, Damai menilai apabila benar dr Tifa nantinya mengambil langkah damai, maka akan muncul pertanyaan mengenai konsistensi pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Damai mengingatkan bahwa dr Tifa sebelumnya berulang kali menyampaikan keyakinannya mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi melalui berbagai forum diskusi maupun media sosial.

Karena itu, menurut Damai, apabila terjadi perubahan sikap, masyarakat akan menunggu penjelasan secara terbuka mengenai dasar keputusan tersebut.

Selain menyoroti dr Tifa, Damai juga mempertanyakan sikap Roy Suryo dan kuasa hukum Ahmad Khozinudin yang sebelumnya menyatakan siap menghadapi proses hukum hingga persidangan.

Menurut Damai, publik akan menantikan apakah mereka tetap konsisten mempertahankan strategi hukum tersebut atau memilih jalan penyelesaian lain apabila kesempatan restorative justice terbuka.

Damai juga mengingatkan bahwa sebelumnya sempat muncul berbagai pernyataan optimistis dari kubu yang mempertanyakan ijazah Jokowi mengenai peluang memenangkan perkara di pengadilan.

Namun demikian, hingga kini proses hukum terhadap sebagian tersangka masih berlangsung sehingga seluruh pembuktian tetap akan bergantung pada mekanisme peradilan.

Polda Metro Jaya sebelumnya menegaskan bahwa penghentian penyidikan terhadap sebagian tersangka bukan berarti adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Kepolisian menyatakan penghentian dilakukan karena telah terpenuhinya syarat restorative justice sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan terhadap tersangka lain proses hukum tetap dilanjutkan.

MoneyTalk.id,Jakarta  –  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. sebagai Rais Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jambi. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah PBNU membenahi tata kelola organisasi sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Wilayah (Konferwil) baru dalam waktu paling lambat enam bulan.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 818/PB.01/A.II.01.44/99/08/2026 tentang Pembekuan dan Penunjukan Karteker PWNU Provinsi Jambi Masa Kerja 2026. Dalam keputusan tersebut, PBNU membatalkan kepengurusan PWNU Jambi sebelumnya dan menetapkan susunan kepengurusan karteker dengan Prof. Asrorun Ni’am sebagai Rais.

Selain memimpin karteker, Ni’am juga dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pengalaman memimpin berbagai organisasi dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan mandat konsolidasi organisasi di Jambi.

Direktur Eksekutif INTRAPOLS (Institute for Strategic and Political Studies), Bustomi Menggugat, menilai keputusan PBNU menempatkan Prof. Asrorun Ni’am sebagai Rais Karteker mencerminkan kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinan generasi muda NU yang memiliki rekam jejak kuat dalam tata kelola organisasi.

“Prof. Ni’am merupakan salah satu representasi pemimpin muda NU yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, dan kemampuan manajerial yang teruji. Penugasan ini menunjukkan bahwa PBNU membutuhkan figur yang mampu mengonsolidasikan organisasi sekaligus menjaga proses transisi berjalan baik,” kata Bustomi, Rabu (5/8/2026).

Menurut dia, tantangan NU pada abad kedua bukan hanya menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

“NU membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar memiliki legitimasi keulamaan, tetapi juga piawai membangun tata kelola organisasi modern. Dalam konteks itu, Prof. Ni’am memiliki kombinasi kompetensi akademik, pengalaman kepemimpinan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok,” ujarnya.

Bustomi menambahkan, pengalaman Ni’am memimpin organisasi nasional membuatnya memahami pentingnya membangun konsensus di tengah keberagaman pandangan warga NU.

“Figur seperti Prof. Ni’am dibutuhkan untuk memastikan proses konsolidasi organisasi berjalan demokratis, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan jam’iyah. Ini menjadi karakter kepemimpinan yang relevan untuk mengawal NU memasuki abad keduanya,” katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, PBNU juga menugaskan kepengurusan karteker untuk menjalankan roda organisasi PWNU Jambi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi, sekaligus menyelenggarakan Konferensi Wilayah paling lambat enam bulan sejak penetapan keputusan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Dinamika tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Di ruang publik, sejumlah pihak kemudian menghubungkan isu pergantian Kapolri dengan dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut. Apalagi, pemberitaan media juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan elite mengenai penanganan berbagai perkara strategis. Walaupun demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepastian investasi. Oleh karena itu, setiap isu mengenai pergantian Kapolri hampir selalu memunculkan berbagai spekulasi politik, terutama ketika terjadi dinamika hubungan antarlembaga negara.

Laporan Majalah Tempo menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Kapolri Listyo Sigit pasca terjadi penggeledahan di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Isu pergantian Kapolri semakin berkembang setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, ketika dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, menyatakan tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam perspektif politik, munculnya isu pergantian pejabat tinggi negara biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi pemerintahan, penyesuaian strategi menghadapi tantangan keamanan nasional, hingga pertimbangan politik menjelang agenda-agenda penting negara. Karena itu, terlalu sederhana apabila seluruh dinamika tersebut hanya dijelaskan sebagai akibat dari satu peristiwa tertentu.

Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Ketika muncul perbedaan langkah dalam penanganan perkara besar, publik cenderung melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antarlembaga, meskipun belum tentu demikian secara institusional.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga soliditas aparat penegak hukum. Presiden tentu membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya agar agenda pemberantasan korupsi, investasi, keamanan nasional, dan stabilitas politik dapat berjalan secara efektif. Konflik terbuka antarlembaga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Dalam kajian hubungan internasional dan politik domestik, stabilitas institusi keamanan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan institusi strategis sering kali memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah biasanya memilih menyampaikan keputusan terkait pergantian pejabat strategis secara resmi setelah seluruh proses politik dan administratif selesai.

Apabila Presiden pada akhirnya memutuskan mempertahankan Kapolri, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada sekaligus upaya menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Sebaliknya, apabila dilakukan pergantian, langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang harus dipandang sebagai proses konstitusional, bukan semata-mata akibat tekanan opini publik atau spekulasi media.

Pada akhirnya, isu pergantian Kapolri hendaknya ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Publik tentu berhak mengawasi dan mendiskusikan berbagai perkembangan politik, tetapi kesimpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara dinamika Kejaksaan Agung dan Polri dengan pergantian Kapolri perlu didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan menjadi penting agar diskursus publik tetap berlandaskan data, bukan hanya asumsi.

Yang paling utama adalah memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung supremasi hukum. Pergantian pejabat, apabila terjadi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Percakapan yang diduga berasal dari pendukung Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah (PWI-LS) beredar luas di sejumlah platform media sosial. Dalam percakapan tersebut muncul ajakan untuk membubarkan pengajian yang menghadirkan habaib di berbagai wilayah Nusantara.

Narasi yang beredar itu memicu perdebatan di ruang publik karena memuat penolakan terhadap kehadiran habaib dalam berbagai kegiatan keagamaan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pengurus pusat PWI-LS yang mengonfirmasi bahwa percakapan tersebut merupakan sikap resmi organisasi.

Dalam isi percakapan yang beredar, para pengirim pesan menganggap sejumlah ajaran yang disampaikan oleh sebagian habaib mengandung unsur khurafat dan dinilai bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka pahami.

Mereka juga menyampaikan pandangan bahwa keberadaan habaib telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sejarah Islam di Nusantara. Menurut narasi tersebut, sejarah perjuangan ulama lokal dan Walisongo dinilai telah dipinggirkan oleh narasi yang lebih menonjolkan tokoh-tokoh keturunan Arab.

Salah satu isi percakapan bahkan menyerukan agar seluruh anggota PWI-LS bersiap menghadang setiap pengajian yang menghadirkan habaib apabila tetap diselenggarakan.

Beredarnya percakapan tersebut terjadi setelah dalam beberapa bulan terakhir hubungan antara PWI-LS dan sejumlah kalangan habaib semakin memanas.

Sebelumnya, bentrokan pernah terjadi saat pengajian yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf bersama KH Anwar Zahid di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat itu massa PWI-LS mendatangi lokasi pengajian dan terjadi kericuhan dengan panitia, warga, serta aparat keamanan.

Ketua PWI-LS Grobogan, Ghufron Zainuri, ketika itu menegaskan organisasinya akan terus menolak kegiatan yang menghadirkan habaib di wilayahnya.

“Kami menolak keras kedatangan para habib di Grobogan karena kami khawatir akan menyesatkan umat Islam, di mana mereka mengajarkan khurafat,” ujar Ghufron sebagaimana dikutip sejumlah media.

Dalam kesempatan lain, Ghufron juga mengatakan pihaknya akan tetap menghadang kegiatan yang menghadirkan habaib apabila dianggap membawa ajaran yang menurut mereka tidak sesuai.

Sementara itu, panitia pengajian di Grobogan membantah seluruh tudingan tersebut. Panitia menegaskan bahwa kegiatan tersebut semata-mata merupakan pengajian dan syukuran warga tanpa maksud memicu konflik dengan kelompok mana pun.

“Kami hanya ingin mengaji bersama masyarakat, tidak ada tendensi apa pun ketika menghadirkan Habib Bidin dan KH Anwar Zahid,” kata salah seorang panitia.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai penyebaran narasi di media sosial yang menyerukan pembubaran kegiatan keagamaan berpotensi meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat apabila tidak segera diklarifikasi.

Apalagi, sebelumnya PWI-LS juga beberapa kali menjadi sorotan akibat aksi penolakan terhadap pengajian yang menghadirkan habaib di sejumlah daerah. Beberapa insiden bahkan berujung bentrokan antara massa, panitia, dan aparat keamanan.

Di sisi lain, sejumlah organisasi yang menaungi habaib mengecam tindakan pembubaran maupun persekusi terhadap kegiatan dakwah. Mereka meminta seluruh pihak menempuh jalur dialog apabila terdapat perbedaan pandangan keagamaan, bukan melalui aksi massa.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pengurus pusat PWI-LS mengenai keaslian percakapan yang beredar maupun apakah ajakan membubarkan pengajian habaib merupakan kebijakan organisasi. Aparat keamanan juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait beredarnya narasi tersebut.

Karena itu, informasi yang berasal dari percakapan media sosial tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti isu yang berkembang di media sosial mengenai potensi kerusuhan di Jakarta pada Agustus 2026. Dalam tayangan di akun YouTube pribadinya bertajuk “AGUSTUS BAKAL RUSUH? SIAPA BERMAIN? BENARKAH MEREKA MAU JATUHKAN PRABOWO?” yang disiarkan pada 3 Agustus 2026, Edy mempertanyakan siapa pihak yang diduga mengambil keuntungan dari beredarnya rumor tersebut.

Edy menyebut isu kerusuhan kembali mencuat setelah sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta memasang pagar dengan ukuran lebih tinggi dari biasanya.

“Gosip Jakarta bakal rusuh pada Agustus ini masih saja menggelinding liar. Apalagi sejumlah mal dan pusat perbelanjaan meninggikan pagarnya,” kata Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut, Senin (3/8/2026).

Menurut Edy, langkah pengamanan itu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Publik langsung menerjemahkan ini sebagai antisipasi jika kerusuhan benar-benar terjadi,” ujarnya.

Dalam video itu, Edy juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang ia sebut sebagai bagian dari upaya membaca situasi politik yang berkembang.

“Lalu, siapa yang bermain dan mengail di air keruh? Benarkah ada jejak Geng Oslo? Betulkah mereka bekerja sama dengan para oligarki yang marah karena bisnis haram tambang dan sawit ratusan triliun mereka disikat Prabowo?” tutur Edy.

Namun demikian, Edy tidak menyampaikan bukti atau data yang dapat memverifikasi dugaan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam isu tersebut.

Pemprov DKI Bantah Isu Kerusuhan

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah adanya indikasi Jakarta akan mengalami kerusuhan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Edy dalam tayangannya, bahkan telah meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk membongkar pagar yang dianggap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah. Dia bahkan sudah memerintahkan pengelola mal membongkar pagar tingginya,” kata Edy mengutip pernyataan pemerintah daerah.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak melihat adanya kondisi darurat keamanan yang mengharuskan pemasangan pagar tinggi di pusat-pusat keramaian.

Polda Metro dan Pemerintah Pastikan Aktivitas Normal

Selain Pemprov DKI, Polda Metro Jaya juga disebut telah memberikan jaminan bahwa situasi keamanan Jakarta dalam kondisi terkendali.

“Polda Metro Jaya menjamin keamanan Jakarta,” ujar Edy dalam tayangan itu.

Sementara itu, Menteri Perdagangan disebut menyatakan bahwa aktivitas perdagangan berlangsung normal dan tidak terganggu oleh isu yang beredar.

“Menteri Perdagangan mengklaim aktivitas perdagangan berlangsung normal,” kata Edy.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat yang mengonfirmasi adanya rencana kerusuhan di Jakarta pada Agustus 2026. Isu tersebut sejauh ini beredar dalam bentuk rumor dan spekulasi di media sosial. Sejumlah pengamat juga menilai rumor demonstrasi atau kerusuhan tidak otomatis menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan.

Imbauan Tidak Berspekulasi

Pemberitaan mengenai isu keamanan memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kepanikan publik. Karena itu, informasi yang beredar di media sosial sebaiknya diverifikasi melalui sumber resmi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga terkait sebelum disebarluaskan lebih lanjut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memiliki kekuasaan secara konstitusional, namun belum sepenuhnya memiliki kekuatan politik dan kelembagaan untuk mengendalikan seluruh instrumen strategis negara.

Menurut Amir, indikator utama dari belum kuatnya konsolidasi kekuasaan Presiden terlihat dari masih bertahannya sejumlah pejabat strategis yang berasal dari periode pemerintahan sebelumnya, termasuk di sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

“Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya,” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangannya pada sejumlah kesempatan sebelumnya yang menekankan pentingnya konsolidasi pemerintahan melalui penyelarasan loyalitas pejabat strategis kepada Presiden yang sedang menjabat.

Amir menilai dalam sistem presidensial, legitimasi yang diperoleh melalui pemilu memang memberikan kewenangan penuh kepada presiden. Namun dalam praktik politik, efektivitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh kemampuan mengendalikan birokrasi, aparat keamanan, serta lembaga penegak hukum.

Menurutnya, kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif.

Ia mengatakan, apabila posisi-posisi strategis masih diisi figur yang dipersepsikan publik memiliki kedekatan dengan rezim sebelumnya, maka ruang manuver politik Presiden dinilai belum sepenuhnya solid.

Amir juga menyoroti berkembangnya persepsi di ruang publik bahwa Presiden Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, benar atau tidaknya persepsi tersebut bukan persoalan utama, tetapi persepsi publik tetap memiliki dampak terhadap citra kepemimpinan.

“Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan,” katanya.

Meski demikian, Amir mengakui terdapat pandangan lain yang berkembang di kalangan pengamat politik bahwa Prabowo justru sedang menjalankan strategi bertahap atau dikenal dengan istilah “makan bubur panas dari pinggir.”

Dalam strategi tersebut, Presiden dinilai tidak terburu-buru melakukan perubahan besar, melainkan secara perlahan menata struktur pemerintahan agar menghindari gejolak politik yang tidak diperlukan.

Pendekatan bertahap tersebut dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi sekaligus menghindari resistensi dari kelompok-kelompok politik yang masih memiliki pengaruh kuat.

Amir berpendapat, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan pejabat-pejabat yang memiliki loyalitas penuh terhadap agenda pemerintahannya.

Menurutnya, loyalitas bukan berarti menghilangkan profesionalisme, melainkan memastikan bahwa seluruh institusi negara bergerak dalam satu garis kebijakan sesuai arah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ia menilai pergantian pejabat strategis merupakan hal yang lazim dalam sistem presidensial apabila dilakukan sesuai mekanisme hukum dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Dari perspektif intelijen politik, konsolidasi kekuasaan merupakan salah satu fase penting setelah transisi pemerintahan berlangsung.

Dalam teori intelijen strategis, seorang presiden umumnya menghadapi tiga tahapan utama.

Tahap pertama adalah memperoleh legitimasi melalui pemilu.

Tahap kedua adalah membangun kontrol terhadap institusi-institusi strategis negara.

Tahap ketiga adalah memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja selaras dalam menjalankan agenda nasional.

Selama tahap kedua belum sepenuhnya selesai, berbagai persepsi mengenai adanya pengaruh elite lama biasanya akan terus muncul dalam ruang publik.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa persepsi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali politik dari pihak tertentu. Persepsi publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komposisi pejabat, dinamika komunikasi politik, maupun pemberitaan media.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas hubungan antara Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga strategis lainnya menjadi faktor penting bagi efektivitas pemerintahan.

Karena itu, setiap kebijakan terkait pergantian pejabat tinggi negara akan selalu dipandang sebagai bagian dari proses konsolidasi politik sekaligus penataan birokrasi.

Pada akhirnya, keputusan untuk mempertahankan maupun mengganti pejabat strategis merupakan hak prerogatif Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdebatan mengenai waktu dan urgensi pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga masih terdapat jaringan yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang diduga terus memainkan narasi provokatif di media sosial. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam penyebaran konten hoaks, tetapi juga harus mengusut pihak yang diduga menjadi pengendali maupun pemberi perintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi menanggapi maraknya unggahan di berbagai platform media sosial yang memuat narasi bahwa Jakarta akan mengalami kerusuhan. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dengan muatan provokasi berpotensi menciptakan keresahan publik dan mengganggu stabilitas keamanan.

“Kalau memang sudah ada pihak yang ditangkap sebagai koordinator maupun anggota jaringan penyebar konten hoaks, maka penyidik harus mengembangkan perkara ini sampai kepada aktor intelektualnya. Jangan berhenti pada pelaku lapangan saja,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Ia menilai, pola penyebaran informasi di media sosial saat ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun opini publik melalui narasi yang dapat memicu kepanikan.

Menurut Muslim, narasi mengenai Jakarta akan rusuh bukan sekadar informasi biasa, melainkan dapat memengaruhi psikologis masyarakat apabila disebarkan secara masif tanpa dasar yang jelas.

“Informasi seperti itu bisa memicu kepanikan, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas. Karena itu aparat harus mengusut siapa pembuat, penyandang dana, hingga pihak yang memerintahkan penyebaran narasi tersebut,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pengungkapan sindikat penyebar konten hoaks oleh Polri patut diapresiasi sebagai langkah awal.

Namun demikian, menurut Muslim, pengungkapan tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan masih adanya jaringan lain yang bekerja dengan pola serupa.

“Jaringan seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Sangat mungkin masih ada akun-akun lain yang bergerak secara terpisah tetapi memiliki tujuan yang sama. Karena itu penelusuran digital harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran propaganda maupun disinformasi semakin mudah dilakukan melalui berbagai akun anonim maupun jaringan buzzer.

Karena itu, kata dia, aparat penegak hukum perlu melakukan digital forensic untuk mengetahui alur komunikasi, sumber pendanaan, hingga pihak yang mengendalikan operasi penyebaran konten tersebut.

Menurut Muslim, apabila benar terdapat jaringan yang secara sengaja menyebarkan provokasi agar terjadi keresahan atau kerusuhan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kebebasan berpendapat.

“Kalau tujuannya menciptakan kekacauan, menimbulkan kepanikan, atau memprovokasi masyarakat, maka itu sudah masuk ranah pidana dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi.

“Jangan mudah terpancing. Cek dulu sumber informasinya, lihat apakah berasal dari lembaga resmi atau hanya akun anonim. Masyarakat harus lebih kritis agar tidak menjadi korban propaganda,” katanya.

Muslim berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan independen dalam mengusut perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Muslim menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh mata rantai penyebaran disinformasi apabila memang terdapat jaringan yang lebih besar.

“Negara tidak boleh kalah oleh operasi propaganda di ruang digital. Siapa pun yang berada di balik penyebaran narasi provokatif harus diproses sesuai hukum agar memberikan efek jera dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDIP Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, semakin banyak fakta yang muncul justru memperkuat dugaannya bahwa ijazah Jokowi merupakan hasil cetakan di Pasar Pramuka pada tahun 2012.

Pernyataan tersebut disampaikan Beathor dengan mengaitkan penjelasan yang disampaikan Prof. Firman, yang disebutnya sebagai ahli hukum dari tim advokat Jokowi, mengenai proses legalisasi ijazah yang dilakukan setelah dokumen tersebut disita penyidik.

Beathor mempertanyakan alasan kepolisian meminta legalisasi ijazah ke Universitas Gadjah Mada apabila dokumen tersebut dinilai telah sah sejak awal.

“Untuk pembuktian ijazah Jokowi, kenapa polisi meminta legalisir ke UGM?” ujar Beathor dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Ia juga mengutip paparan Bonatua Silalahi yang disebut telah mengantongi sejumlah dokumen legalisasi ijazah Jokowi yang pernah digunakan saat proses pencalonan di KPUD Solo, KPUD DKI Jakarta, hingga KPU RI.

Menurut Beathor, seluruh dokumen legalisasi tersebut disebut tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Padahal, kata dia, seharusnya legalisasi dilakukan pada saat dokumen dipakai untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan kepala daerah maupun presiden, yakni pada 2005, 2010, 2012, 2014, dan 2019.

Lebih lanjut, Beathor mengklaim bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Firman, penyidik kepolisian telah menyita ijazah Jokowi pada Juli 2025, kemudian melakukan proses legalisasi di UGM pada Agustus 2025.

Dari rangkaian tersebut, Beathor menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait, termasuk mengenai waktu legalisasi dokumen tersebut.

Ia bahkan menduga terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam polemik tersebut. Namun demikian, dugaan tersebut merupakan pendapat pribadi Beathor dan hingga kini belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Polemik mengenai ijazah Jokowi sendiri masih menjadi perhatian publik dan telah memunculkan berbagai proses hukum maupun perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menyampaikan pandangan yang berbeda terkait keaslian dokumen tersebut, sementara aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu maupun yang menetapkan adanya tindak pidana terkait tuduhan tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Beathor juga berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan atas klaim tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial. Dalam unggahannya, Gigin menulis kalimat bernada satir yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan warganet.

“Tugas presiden omon-omon melantur ke sana-kemari. Tugas penjilatnya meluruskan omon-omonnya supaya makin gak jelas,” tulis Gigin dalam unggahannya, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut merupakan opini pribadi Gigin yang berisi kritik terhadap gaya komunikasi Presiden dan pihak-pihak yang dinilainya kerap memberikan pembelaan atas berbagai pernyataan kepala negara.

Unggahan itu memicu beragam respons dari pengguna media sosial. Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan itu terlalu keras dan tidak mencerminkan kritik yang konstruktif.

Istilah “omon-omon” sendiri beberapa kali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo menggunakannya dalam sejumlah pidato untuk mengingatkan para pejabat agar lebih banyak bekerja daripada sekadar berbicara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik memiliki satu hukum yang tidak pernah berubah yaitu persepsi publik dapat berubah lebih cepat daripada kekuatan kekuasaan. Seorang presiden mungkin menguasai pemerintahan, tetapi belum tentu menguasai opini masyarakat. Dalam situasi seperti itulah Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang pertengahan masa pemerintahannya.

Dua hasil survei yang dirilis pada akhir Juli 2026 menimbulkan diskusi luas mengenai arah politik nasional. Dalam simulasi elektabilitas yang dipublikasikan oleh SMRC maupun Indikator Politik Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), muncul sebagai figur dengan daya tarik politik yang sangat kuat. Di saat yang sama, SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, jauh dari posisi 81,2 persen pada November 2025. Penurunan tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Temuan tersebut tentu bukan berarti hasil Pemilu Presiden 2029 sudah dapat dipastikan. Survei mengukur opini publik pada saat survei dilakukan, bukan menentukan hasil pemilu. Namun, dalam politik modern, survei merupakan indikator penting untuk membaca perubahan preferensi masyarakat.

Di sinilah dilema politik Prabowo mulai terlihat. Apabila Prabowo memilih merangkul KDM sebagai pasangan atau mitra politik menuju 2029, peluang kemenangan koalisi tentu berpotensi meningkat. KDM saat ini memiliki popularitas yang tinggi, terutama di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Namun terdapat konsekuensi lain. Dominasi popularitas KDM berpotensi membuat perhatian publik lebih banyak tertuju kepadanya dibandingkan kepada Prabowo sendiri. Dalam sejarah politik, figur yang popularitasnya terus meningkat sering kali berubah dari sekadar aset politik menjadi pusat gravitasi baru dalam percaturan kekuasaan.

Sebaliknya, jika Prabowo tidak menggandeng KDM, maka ruang kompetisi justru terbuka. Apabila tren survei terus bergerak ke arah yang sama hingga mendekati tahun 2029, bukan tidak mungkin KDM menjadi kandidat presiden yang berdiri sendiri dengan dukungan koalisi baru.

Politik Indonesia berkali-kali memperlihatkan bahwa momentum sering kali lebih menentukan dibandingkan senioritas.

Nama Jokowi pada 2012 belum dianggap sebagai kandidat kuat tingkat nasional. Dua tahun kemudian ia memenangkan Pilpres.

Fenomena serupa dapat saja terjadi apabila seorang kepala daerah berhasil menjaga tingkat kepuasan publik sekaligus memperluas pengaruh nasionalnya.

Karena itu, kenaikan elektabilitas KDM layak dipahami sebagai sinyal politik yang perlu diperhatikan, bukan sebagai kepastian hasil pemilu.

Selain persoalan elektabilitas, terdapat indikator lain yang tidak kalah penting, yaitu kepuasan publik terhadap pemerintah.

Dalam berbagai studi politik, tingkat kepuasan terhadap presiden biasanya memiliki hubungan dengan peluang mempertahankan kekuatan politik menjelang pemilu berikutnya. Walaupun hubungan tersebut tidak selalu linier, tren penurunan yang tajam biasanya menjadi alarm bagi pemerintah.

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, posisi Prabowo memang menghadapi tantangan.

Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan publik pernah berada di kisaran sekitar 80 persen pada dua tahun pertama pemerintahannya.

Sementara itu, pada periode pertama Presiden Joko Widodo, berbagai lembaga survei umumnya mencatat tingkat kepuasan publik berada di kisaran 66–68 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Adapun survei SMRC terbaru menempatkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada angka 51,1 persen.

Perbandingan ini tentu harus dibaca secara hati-hati. Setiap presiden menghadapi kondisi ekonomi global, tantangan fiskal, dan dinamika politik yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara mutlak. Namun sebagai indikator tren politik, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan fase awal pemerintahan dua pendahulunya.

Faktor ekonomi tampaknya menjadi penjelasan utama. SMRC mencatat persepsi publik terhadap kondisi ekonomi mengalami penurunan dan menjadi penyumbang terbesar turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Ketika daya beli melemah atau masyarakat merasa tekanan ekonomi meningkat, dampaknya hampir selalu tercermin dalam penilaian terhadap pemerintah.

Selain ekonomi, persepsi mengenai penegakan hukum dan stabilitas politik juga ikut memengaruhi evaluasi publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga stabilitas sosial.

Beredar pula berbagai spekulasi mengenai kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029, termasuk isu yang mengaitkan KDM dengan Gibran Rakabuming Raka. Sampai saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun keputusan partai politik mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, berbagai kabar tersebut masih berada pada ranah spekulasi politik yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pada akhirnya, dilema terbesar Prabowo bukan hanya mengenai apakah harus menggandeng KDM atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja pemerintahan.

Apabila kepuasan publik dapat kembali meningkat, maka ruang politik Prabowo menuju 2029 akan kembali terbuka lebar, dengan atau tanpa KDM.

Namun apabila tren penurunan kepuasan terus berlangsung, sementara popularitas KDM tetap meningkat, maka peta politik nasional berpotensi berubah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam politik, tidak ada kemenangan yang bersifat permanen dan tidak ada kekalahan yang bersifat abadi. Yang menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang mampu menjaga kepercayaan publik hingga hari pemungutan suara tiba.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY