21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis ET Hadi Saputra menilai hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengenai simulasi pasangan calon presiden 2029 menjadi sinyal serius terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menunjukkan perubahan besar dalam cara publik menentukan pilihan politik.

Dalam keterangannya, Hadi menyebut hasil survei tersebut bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sebuah “alarm bahaya nasional”. Pernyataan itu disampaikannya sebagai pandangan pribadi terhadap tren politik yang menurutnya semakin dipengaruhi oleh popularitas di media sosial.

“Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bukan lagi peringatan, melainkan alarm bahaya nasional. Bayangan lahirnya seorang Presiden Konten kini menjadi mimpi buruk yang kian mendekati kenyataan,” kata Hadi.

Ia merujuk pada hasil survei SMRC yang menempatkan Dedi Mulyadi memperoleh dukungan sebesar 59 persen, sedangkan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 28,3 persen dalam salah satu simulasi yang beredar. Menurut Hadi, selisih tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi politik yang signifikan.

Meski demikian, Hadi mengingatkan bahwa survei merupakan potret opini publik pada saat pengambilan data dan bukan hasil akhir pemilihan umum. Ia menilai angka tersebut tetap perlu menjadi perhatian seluruh aktor politik.

Lebih jauh, Hadi mengkritisi fenomena meningkatnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan citra politik. Menurutnya, muncul kecenderungan masyarakat lebih mudah tertarik pada konten yang viral dibandingkan mengkaji rekam jejak, kapasitas, maupun gagasan seorang calon pemimpin.

Ia berpendapat, apabila popularitas digital menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, maka kualitas demokrasi berpotensi mengalami penurunan.

“Membayangkan negara berpenduduk ratusan juta ini diurus dari balik layar ponsel adalah kecemasan yang teramat nyata,” ujarnya.

Hadi juga menilai berbagai aktivitas yang dikemas dalam bentuk konten media sosial, termasuk penanganan persoalan masyarakat dan penertiban di lapangan, berpotensi lebih menonjolkan aspek visual dibandingkan substansi kebijakan apabila tidak diimbangi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Menurutnya, penyelenggaraan negara membutuhkan kepastian hukum, perencanaan yang matang, serta kemampuan mengambil keputusan strategis, bukan hanya kemampuan membangun citra di ruang digital.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh popularitas instan yang dibangun melalui algoritma media sosial.

“Kita harus tetap menilai seorang pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa, bukan semata-mata karena kontennya viral,” ujarnya.

Hadi menutup pernyataannya dengan mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi kemungkinan lahirnya kepemimpinan yang menurutnya lebih bertumpu pada pencitraan digital dibandingkan kualitas kepemimpinan.

Terlepas dari pandangan tersebut, hasil survei tetap merupakan salah satu indikator dinamika opini publik yang dapat berubah seiring perkembangan politik, kinerja para tokoh, maupun situasi nasional menjelang Pemilu Presiden 2029.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap praktik survei politik di Indonesia. Menurutnya, kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data.

Muslim Arbi mengatakan, salah satu dugaan yang sering dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat hasil survei memiliki pola yang serupa.

“Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata berada pada lembaga survei, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.

Menurut Muslim, dugaan ketergantungan terhadap jaringan yang sama, maka independensi proses pengumpulan data dapat dipertanyakan. Akibatnya, hasil survei yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berpotensi menunjukkan kecenderungan yang hampir identik.

“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” katanya.

Muslim menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi.

Ia berpendapat, survei yang semestinya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat dapat berubah menjadi alat pembentukan opini publik apabila prosesnya tidak dijalankan secara independen.

“Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” ujarnya.

Dalam kajian ilmu politik, hasil survei memang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dianggap sedang unggul berdasarkan hasil survei.

Sebaliknya, terdapat pula fenomena underdog effect, yaitu munculnya simpati terhadap kandidat yang dinilai tertinggal. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa publikasi hasil survei dapat memiliki dampak psikologis terhadap dinamika politik, meskipun besar kecilnya pengaruh berbeda-beda tergantung konteks, tingkat literasi politik masyarakat, dan kredibilitas lembaga survei.

Karena itu, kualitas metodologi menjadi faktor utama dalam menentukan apakah hasil survei layak dijadikan rujukan publik.

Muslim Arbi menekankan bahwa transparansi merupakan syarat utama agar lembaga survei tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

Ia mendorong setiap lembaga survei membuka secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kerja enumerator di lapangan.

Selain itu, Muslim menilai penting adanya penjelasan mengenai proses validasi data untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur dan tidak sekadar berdasarkan laporan administratif.

Menurutnya, semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Kisman Latumakulita melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, pergantian menteri sebaiknya dilakukan secara besar-besaran, bahkan lebih dari 50 persen, agar pemerintahan dapat bekerja lebih efektif menghadapi sisa masa pemerintahan.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube, Kisman menilai waktu efektif Presiden Prabowo untuk menuntaskan agenda pemerintahannya semakin terbatas. Menurut dia, tahun 2027 merupakan momentum terakhir bagi kabinet untuk bekerja maksimal.

“Setelah memasuki awal tahun 2028, para menteri yang berasal dari partai politik diperkirakan akan mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Akibatnya, konsentrasi terhadap program pemerintahan berpotensi menurun,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).

Karena itu, Kisman berpandangan Presiden perlu mengevaluasi secara menyeluruh kinerja para pembantunya dan tidak ragu melakukan perombakan kabinet jika dinilai diperlukan.

Selain menyoroti efektivitas kerja kabinet, Kisman juga mengkritik kapasitas sejumlah menteri dalam memahami arah pembangunan nasional. Menurutnya, banyak anggota Kabinet Merah Putih yang belum memahami secara utuh amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pernyataan ini merupakan penilaian pribadi Kisman. Sementara itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memang menegaskan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan Presiden harus berulang kali menjelaskan substansi Pasal 33 kepada para menteri dalam sidang kabinet.

“Jangan lagi memakai menteri yang coba-coba. Presiden sampai harus mengajari menteri seperti guru mengajar murid SD dan SMP di depan kelas,” kata Kisman.

Menurut Kisman, kabinet seharusnya diisi oleh figur-figur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memahami filosofi konstitusi, terutama mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai, pemahaman terhadap konstitusi menjadi syarat penting agar setiap kebijakan kementerian tetap berada dalam koridor visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo.

Wacana reshuffle sendiri terus menjadi perhatian publik. Sejauh ini, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi terhadap para menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Istana sebelumnya juga menyampaikan bahwa Presiden secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh anggota kabinet.

Pernyataan Kisman tersebut menambah daftar suara publik yang mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih agar pemerintahan tetap efektif dalam merealisasikan program-program prioritas hingga akhir masa jabatan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memunculkan dinamika baru dalam peta politik nasional. Dalam simulasi head-to-head, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memperoleh dukungan 59 persen, jauh meninggalkan Presiden Prabowo Subianto yang berada di angka 28,3 persen. Hasil tersebut menjadi sorotan berbagai kalangan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai capaian Dedi Mulyadi tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena sesaat. Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KDM telah menjelma menjadi salah satu figur politik dengan daya tarik publik yang sangat kuat.

“Survei terbaru SMRC, nama Dedi Mulyadi melambung tinggi mengungguli Prabowo. Tercatat 59 persen memilih KDM sedangkan Prabowo hanya 28,3 persen. Andai semua yang belum menentukan pilihan memilih Prabowo, tetap saja akan kalah dengan KDM,” ujar Jhon Sitorus melalui akun media sosialnya, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan elektabilitas Dedi Mulyadi adalah konsistensinya membangun komunikasi melalui media sosial. Hampir setiap hari, KDM tampil dengan berbagai konten yang menampilkan aktivitasnya sebagai kepala daerah.

Menurut Jhon, pendekatan tersebut membuat sosok Dedi Mulyadi terasa dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan, mulai dari penertiban bangunan liar, pembangunan infrastruktur, hingga dialog langsung dengan warga, dinilai mampu membangun citra pemimpin yang aktif bekerja sekaligus mudah diakses publik.

“Harus diakui, popularitas KDM cukup signifikan dengan tiap hari membuat konten. Apa pun dikontenin, siapa pun yang sedang mengalami musibah juga dijadikan konten. Namun di sisi lain, konten itu membantu KDM melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang sederhana menjadi salah satu keunggulan dibandingkan tokoh politik lainnya.

“Komunikasi dengan warga yang efektif menggunakan bahasa dan gestur yang dimengerti rakyat membuat elektabilitasnya tak terbendung,” ujarnya.

Jhon bahkan menyebut Dedi Mulyadi bukan lagi lawan politik biasa menjelang kontestasi nasional mendatang.

“KDM bukan lawan sembarangan, terlebih masyarakat Indonesia cenderung menyukai figur yang tiba-tiba sangat populer,” tegasnya.

Survei SMRC sendiri menunjukkan adanya perubahan preferensi publik terhadap sejumlah tokoh nasional. Dalam simulasi yang dipublikasikan, Dedi Mulyadi tampil sebagai figur dengan tingkat keterpilihan yang sangat kompetitif, bahkan mengungguli Prabowo dalam simulasi dua nama.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar hasil survei tidak dimaknai sebagai gambaran pasti mengenai Pilpres 2029. Mereka menilai kontestasi masih panjang, konfigurasi koalisi belum terbentuk, dan dinamika politik masih sangat mungkin berubah dalam beberapa tahun ke depan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana mengenai konfigurasi pasangan calon untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai mengemuka di ruang publik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu pasangan yang berpotensi menjadi harapan masyarakat pada kontestasi politik mendatang.

Menurut Suhandono, kombinasi keduanya dinilai mampu merepresentasikan perpaduan antara pengalaman kepemimpinan di daerah dengan representasi generasi muda di tingkat nasional.

“KDM-Gibran adalah harapan rakyat Indonesia 2029. Keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang saling melengkapi dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah menghangatnya pembahasan mengenai peta politik nasional pasca munculnya sejumlah survei terbaru yang memotret elektabilitas tokoh-tokoh potensial menuju Pilpres 2029.

Salah satu survei yang menjadi perhatian adalah hasil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 20 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35 persen. Presiden Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,5 persen, disusul Anies Baswedan 8,2 persen dan Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen.

SMRC juga mencatat tren pergerakan elektabilitas dalam sembilan bulan terakhir. Elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen pada November 2025 menjadi 23,3 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian melonjak menjadi 35 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen pada periode yang sama.

Bagi Suhandono, data tersebut menunjukkan adanya perubahan preferensi publik terhadap figur yang dinilai dekat dengan masyarakat dan aktif membangun komunikasi melalui berbagai platform.

Ia menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal sering turun langsung ke lapangan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitasnya. Di sisi lain, Gibran dinilai memiliki modal politik sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia yang masih memiliki ruang panjang untuk membangun kepemimpinan nasional.

Menurutnya, jika tren tersebut terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, peluang munculnya poros KDM-Gibran akan semakin terbuka.

Meski demikian, Suhandono mengakui bahwa dinamika politik nasional masih sangat cair. Seluruh partai politik belum menentukan arah koalisi maupun figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.

Di sisi lain, SMRC juga merilis survei mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 51,1 persen. Penurunan kepuasan tersebut disebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi persepsi publik terhadap figur-figur yang dipandang sebagai alternatif kepemimpinan nasional.

Bagi Laskar Cinta Jokowi, munculnya nama Dedi Mulyadi dan Gibran dalam percakapan politik nasional menunjukkan bahwa masyarakat mulai mencari kombinasi kepemimpinan yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan sekaligus menghadirkan pendekatan baru dalam pemerintahan.

Meski demikian, seluruh dinamika tersebut masih berada pada tahap awal menjelang Pilpres 2029. Konstelasi politik diperkirakan akan terus berubah mengikuti perkembangan koalisi partai, kinerja para tokoh, serta hasil survei-survei berikutnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di ruang publik. Dinamika ini dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga efektivitas kinerja kabinet.

Pengamat kebijakan publik, Kamir Abdullah, menilai bahwa sinyal reshuffle tidak bisa dilepaskan dari tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja para pembantu presiden. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, pergantian pejabat merupakan langkah wajar untuk memastikan program strategis berjalan optimal.

“Reshuffle adalah instrumen evaluasi. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti siapa pun yang dianggap tidak mampu menjawab target kerja dan ekspektasi publik,” ujar Kamir dalam keterangannya, Kamis, 30/7/2026.

Ia menjelaskan, indikator utama yang biasanya menjadi dasar evaluasi meliputi capaian program, konsistensi kebijakan, hingga kemampuan beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang.

Kamir juga menyoroti bahwa isu pergantian pejabat yang beredar saat ini menunjukkan adanya tekanan terhadap sejumlah posisi strategis di kabinet. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah agar bekerja lebih maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ketika isu reshuffle mencuat, itu bukan sekadar spekulasi politik. Itu juga menjadi alarm bagi para pejabat untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan koordinasi, dan mempercepat realisasi program,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah perombakan kabinet juga kerap digunakan sebagai strategi konsolidasi kekuatan politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, reshuffle tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan politik di dalam koalisi.

Sebelumnya, isu reshuffle kembali ramai diperbincangkan setelah muncul analisis sejumlah pengamat yang menyebut adanya sejumlah pejabat yang dinilai berada dalam posisi rawan diganti. Fenomena ini sejalan dengan praktik sebelumnya, di mana perombakan kabinet dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala pemerintahan.

Kamir menegaskan, publik seharusnya melihat reshuffle sebagai langkah korektif untuk memperkuat kinerja pemerintahan, bukan sekadar pergantian figur semata.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tetap berjalan, pelayanan publik meningkat, dan agenda pembangunan tidak terganggu,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi media massa Benz Jono Hartono menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui rilis yang diterima redaksi, Kamis (30/7/2026). Dalam rilis tersebut, ia menilai bahwa setelah berakhirnya penjajahan fisik oleh Belanda, masih terdapat persoalan yang menurutnya berkaitan dengan cara berpikir dan praktik kekuasaan yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Benz memberi judul rilisnya “Penjajahan Jilid Dua Dilanjutkan Oleh Londo Ireng” dan menyertakan pernyataan berikut:

“Ketika Penjajah Pergi, yang Tetap Tinggal dan Menjajah adalah Londo Ireng sebagai Instrumen Kaum Kafir dan Kaum Munafik Penjajahan di Indonesia.” katanya.

Menurut Benz, proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 memang mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda, tetapi ia mempertanyakan apakah seluruh bentuk penjajahan benar-benar telah berakhir.

“Jika penjajahan jilid pertama dilakukan oleh ‘Londo Bule’ melalui kekuatan militer, monopoli ekonomi, dan penguasaan politik, maka dalam penjajahan jilid kedua dijalankan oleh ‘Londo Ireng’, sebuah metamorfosis cara berpikir kolonial dan lebih setia kepada kepentingan Kaum Kafir dan Kaum Munafik, daripada kepada kepentingan rakyatnya sendiri yang Mayoritas Islam,” tulisnya.

Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai persoalan perlakuan terhadap identitas dan aspirasi umat Islam dalam ruang publik.

“Identitas umat Islam, aspirasi mereka sering dipandang dengan penuh kecurigaan. Simbol-simbol keislaman terkadang menjadi bahan stereotip, sementara suara umat Islam dalam berbagai narasi publik, tidak memperoleh ruang yang setara,” ujarnya.

Dalam rilis tersebut, Benz menyampaikan pandangannya mengenai penanganan persoalan yang berkaitan dengan umat Islam.

“Ketika terjadi persoalan yang melibatkan Umat Islam, penanganannya sering di besar besarkan, sedangkan kasus lain yang tidak terkait Umat Islam selalu dipeti es kan,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa warisan kolonial yang paling berbahaya menurut pandangannya bukanlah bangunan peninggalan Belanda, melainkan cara berpikir kolonial.

“Warisan kolonial yang paling berbahaya bukanlah gedung-gedung peninggalan Belanda, melainkan mentalitas kolonial. Mentalitas yang memandang umat Islam sebagai masyarakat yang harus terus diawasi, dicurigai, diperangi, dan selalu di infiltrasi, juga dijauhkan dari pengaruh dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Benz juga menyatakan:

“Ironisnya, pelaku dari cara berpikir itu bukan lagi orang Belanda. Mereka adalah Londo Ireng anak-anak bangsa sendiri, yang memperoleh jabatan, kekuasaan, dan fasilitas dari Kaum Kafir dan Kaum Munafik.”

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa umat Islam memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia.

“Padahal, umat Islam adalah bagian penting dalam sejarah Indonesia. Banyak ulama, santri, dan pejuang Muslim berperan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Karena itu, muncul pertanyaan yang layak direnungkan, mengapa mayoritas umat Islam selalu dipecundangi oleh kaum kafir dan kaum munafik di Indonesia,” tulisnya.

Meski demikian, Benz menilai tantangan umat Islam tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam.

“Tantangan umat Islam tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, perpecahan, rusaknya pendidikan, lemahnya ekonomi, dan berkurangnya semangat membangun persatuan umat. Tanpa pembenahan internal yang solid, sulit umat Islam untuk menjadi kekuatan yang mampu membawa perubahan,” ujarnya.

Di bagian akhir rilis, Benz menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan kebencian antargolongan, melainkan penegakan keadilan bagi seluruh warga negara.

“Pada akhirnya, Indonesia tidak memerlukan kebencian antargolongan. Yang diperlukan adalah negara yang benar-benar berdiri di atas semua warga negara secara adil, menghormati kebebasan beragama sesuai konstitusi, dan membuka ruang yang sama bagi setiap kelompok untuk berkontribusi,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan makna kemerdekaan yang menurutnya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.

“Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi juga bebas dari segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika masih ada warga negara yang merasa dipinggirkan, maka pekerjaan besar bangsa ini belum selesai,” demikian pernyataan Benz Jono Hartono dalam rilis yang diterima redaksi.

Redaksi menyampaikan bahwa seluruh isi pernyataan di atas merupakan pandangan dan pendapat narasumber sebagaimana tercantum dalam rilis yang diterima. Pihak-pihak yang disebut atau merasa berkepentingan memiliki ruang yang sama untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau penjelasan lebih lanjut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menunjukkan dinamika baru. Dua lembaga survei nasional, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia, sama-sama mencatat nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dalam simulasi elektabilitas calon presiden, mengungguli Presiden Prabowo Subianto.

Dalam simulasi yang dirilis kedua lembaga tersebut, Dedi Mulyadi memperoleh dukungan yang lebih tinggi dibanding Prabowo. Berdasarkan hasil yang dipublikasikan, survei SMRC menempatkan Dedi Mulyadi pada angka 35 persen, sedangkan Prabowo berada di 14,5 persen. Hasil ini menjadi sorotan karena menunjukkan perubahan signifikan dibanding peta politik beberapa waktu sebelumnya.

Sementara itu, pemberitaan Kompas juga mengulas bahwa dalam simulasi tertentu, Dedi Mulyadi unggul atas Prabowo berdasarkan hasil survei SMRC maupun Indikator Politik Indonesia.

Meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi tidak lepas dari tingginya eksposur publik. Aktivitasnya yang intens di media sosial, pendekatan langsung kepada masyarakat, hingga gaya komunikasi yang sederhana dinilai mampu memperkuat kedekatan dengan pemilih.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi juga memperoleh tingkat kepuasan publik yang tinggi dalam berbagai survei sebelumnya. Popularitas tersebut kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya elektabilitas dalam simulasi Pilpres 2029.

Di sisi lain, hasil survei SMRC terbaru juga menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi sekitar 51,1 persen, turun dibanding survei sebelumnya. SMRC menyebut persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian publik.

Penurunan kepuasan terhadap pemerintah dinilai turut memengaruhi simulasi elektabilitas calon presiden, meski masih terlalu dini untuk menyimpulkan arah Pilpres 2029 karena tahapan pemilu belum dimulai.

Meski hasil survei menunjukkan Dedi Mulyadi unggul dalam simulasi tertentu, para peneliti mengingatkan bahwa elektabilitas dapat berubah seiring perkembangan politik, kondisi ekonomi, serta munculnya figur-figur baru menjelang Pilpres 2029. Survei pada dasarnya menggambarkan preferensi responden pada saat pengambilan data, bukan hasil akhir pemilihan.

Dengan demikian, temuan SMRC dan Indikator menjadi sinyal bahwa persaingan menuju Pilpres 2029 mulai menghangat. Nama Dedi Mulyadi kini muncul sebagai salah satu figur dengan daya saing kuat, sementara Prabowo menghadapi tantangan untuk mempertahankan dukungan publik di tengah dinamika ekonomi dan politik nasional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Indikator Politik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi yang mengatasnamakan hasil survei nasional Juli 2026. Melalui pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 28 Juli 2026, lembaga tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah merilis maupun mempublikasikan hasil survei nasional pada Juli 2026.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital yang mencatut nama Indikator Politik Indonesia sebagai sumber survei.

Dalam dokumen resmi bertajuk “Pernyataan Indikator tentang Survei Juli 2026”, lembaga tersebut menyampaikan dua poin utama.

Pertama, Indikator Politik Indonesia menegaskan bahwa tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026.

Kedua, seluruh hasil survei resmi Indikator selalu diumumkan melalui website resmi dan kanal media sosial resmi milik lembaga tersebut. Dengan demikian, setiap informasi yang tidak berasal dari saluran resmi perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

Masyarakat Diminta Mengacu pada Kanal Resmi

Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat,dalam surat pemberitahuan tersebut mengimbau masyarakat, media massa, serta seluruh pihak agar hanya menggunakan informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi Indikator.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap dinamika politik nasional.

Indikator menekankan bahwa setiap publikasi hasil survei selalu disampaikan secara terbuka melalui portal resmi lembaga dan akun media sosial resminya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis.

Pentingnya Verifikasi Informasi

Fenomena beredarnya klaim survei tanpa sumber resmi menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada masyarakat.

Pengamat komunikasi menilai penyebaran data survei yang tidak memiliki dasar resmi dapat menimbulkan disinformasi, terutama menjelang momentum politik atau ketika isu publik sedang menjadi perhatian luas.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian informasi dengan membandingkannya dengan publikasi resmi dari lembaga survei yang bersangkutan.

Pernyataan Resmi Diterbitkan 28 Juli 2026

Surat klarifikasi tersebut diterbitkan di Jakarta pada 28 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat.

Melalui pernyataan ini, Indikator berharap tidak ada lagi pihak yang menggunakan atau menyebarkan informasi survei yang mengatasnamakan lembaga tersebut tanpa dasar publikasi resmi.

Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima informasi mengenai hasil survei dan selalu mengutamakan sumber resmi sebagai rujukan utama.