21 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memangkas anak-cucu perusahaan dan unit usaha di lingkungan Pertamina dan PLN, tetapi juga melakukan langkah serupa terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor perbankan.

Menurut Uchok, kebijakan efisiensi BUMN perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap anak perusahaan dan unit usaha yang berada di bawah bank-bank milik negara.

“Bank pelat merah, anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya juga harus dipangkas,” kata Uchok, Senin (10/8/2026).

Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Berdasarkan data yang disampaikannya, BRI memiliki sejumlah entitas anak, antara lain PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co., Ltd., PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT BRI Manajemen Investasi.

Uchok menilai banyaknya entitas usaha tersebut perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap kinerja induk perusahaan. Ia menyoroti kinerja BRI pada 2025 yang disebut mengalami penurunan laba bersih sekitar Rp3,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada 2025, serta membengkaknya beban operasional dari Rp82,1 triliun menjadi Rp88,4 triliun,” ujar Uchok.

Di tengah penurunan laba tersebut, CBA juga menyoroti peningkatan anggaran bonus dan insentif bagi manajemen kunci. Menurut Uchok, pos tersebut meningkat dari sekitar Rp228,6 miliar pada 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada 2025.

“Sudah tahu laba merosot, tetapi pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci justru melonjak drastis,” katanya.

Selain itu, Uchok menyebut pada 2025 BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam agenda efisiensi BUMN yang didorong pemerintahan Prabowo.

Tak hanya persoalan efisiensi, CBA juga menyoroti persoalan tata kelola dan risiko hukum di lingkungan perusahaan yang berada di bawah BRI.

Uchok menyinggung pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp744 miliar.

“Selain itu, banyak entitas anak perusahaan BRI yang diduga menjadi lahan korupsi. Salah satunya pengadaan mesin EDC periode 2020–2024 yang tengah diusut KPK,” tutur Uchok.

Ia juga menyoroti persoalan kredit BRI. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 total kredit yang direstrukturisasi dan masuk kategori perhatian khusus mencapai Rp31,6 triliun.

Uchok menyebut sebagian kredit tersebut berada dalam kategori bermasalah, antara lain sekitar Rp1,9 triliun berstatus kurang lancar, Rp4,4 triliun diragukan, dan Rp9,2 triliun masuk kategori macet.

Karena itu, CBA mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan perbankan.

Menurut Uchok, pemangkasan tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pembubaran perusahaan, tetapi dapat dilakukan melalui konsolidasi, penggabungan unit usaha, pengurangan fungsi yang tumpang tindih, serta evaluasi terhadap entitas yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.

“Efisiensi harus menyentuh seluruh struktur BUMN, termasuk anak-cucu perusahaan perbankan. Jangan sampai efisiensi hanya dilakukan di satu sektor, sementara struktur gemuk dan beban biaya di sektor lain tetap dibiarkan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Presidium Tapol-Napol menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam momentum refleksi pemerintahan. Mereka menegaskan tiga tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan prinsip keadilan.

Dalam pernyataan sikapnya, Presidium Tapol-Napol menilai terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan pemerintah, yakni mengembalikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan supremasi hukum serta memberantas korupsi, dan merampingkan Kabinet Merah Putih demi efisiensi anggaran negara, Senin (10/8/2026).

Tuntutan pertama adalah agar pemerintah segera kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Presidium Tapol-Napol meminta Presiden Prabowo untuk segera kembali kepada UUD 1945 asli, melaksanakan Pasal 33 secara penuh dan konsekuen, serta meninjau dan mencabut berbagai aturan yang dinilai menyimpang dari jiwa UUD 1945 dan merugikan hak-hak rakyat.

Mereka menilai konstitusi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

Tuntutan kedua berkaitan dengan penegakan hukum. Presidium Tapol-Napol meminta hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga hukum dan aparat penegak hukum (APH) juga diminta menjadi garda terdepan dalam menjalankan amanat rakyat, bukan kepentingan penguasa.

Mereka turut meminta Presiden Prabowo memproses para pelaku korupsi beserta aktor intelektual yang berada di belakangnya.

Selain itu, Presidium Tapol-Napol menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukuman mati bagi pelaku korupsi serta meminta penyitaan seluruh aset yang berasal dari kejahatan korupsi.

Tuntutan ketiga adalah perampingan Kabinet Merah Putih dengan alasan efisiensi anggaran APBN.

Presidium Tapol-Napol menyoroti jumlah menteri dan wakil menteri yang dinilai terlalu besar. Dalam dokumen pernyataannya, mereka menyebut terdapat lebih dari 100 menteri dan wamen serta menilai sebagian di antaranya gagal menjalankan visi Presiden.

Karena itu, mereka meminta dilakukan evaluasi dan perampingan kabinet agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.

Selain tiga tuntutan tersebut, Presidium Tapol-Napol secara khusus meminta Presiden Prabowo memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seluruh tahanan politik dan narapidana politik (Tapol-Napol) yang mereka sebut menjadi korban kriminalisasi karena menyampaikan pendapat pada masa pemerintahan 2014–2024.

Permintaan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada momentum 17 Agustus sebagai bagian dari upaya mengembalikan martabat bangsa, keadilan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Meminta Presiden Prabowo atas nama hati nurani yang memegang prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seluruh Tapol-Napol yang menjadi korban kriminalisasi hanya karena memberikan pendapat,” demikian poin pernyataan Presidium Tapol-Napol.

Mereka menegaskan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto sepanjang pemerintahannya berpihak kepada rakyat.

Momentum tuntutan tersebut disampaikan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Secara resmi, agenda kenegaraan menjelang 17 Agustus 2026 juga mencakup Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026 yang akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga negara.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian di tengah dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum dan tarik-menarik kepentingan politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah isu tersebut, muncul analisis bahwa Presiden Prabowo dapat mengambil jalan kompromi politik apabila pada akhirnya memutuskan mengganti Listyo Sigit dari posisi Kapolri.

Pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai, salah satu skenario yang mungkin terjadi bukan sekadar mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri, melainkan memberikan posisi strategis lain di pemerintahan.

Menurut Iwan, salah satu posisi yang memungkinkan untuk diberikan kepada Listyo Sigit adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

“Presiden Prabowo Subianto melakukan kompromi politik ketika ada desakan Kapolri Listyo Sigit dicopot sebagai Kapolri,” kata Iwan dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, dinamika mengenai posisi Listyo Sigit tidak bisa semata-mata dibaca sebagai persoalan pergantian pejabat. Menurutnya, terdapat konfigurasi kepentingan politik yang membuat keputusan mengenai posisi Kapolri menjadi tidak sederhana.

Iwan melihat adanya dua arus kepentingan yang berkembang di sekitar isu pergantian Listyo Sigit.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang mendorong agar Listyo Sigit tidak lagi memimpin Korps Bhayangkara. Desakan tersebut, menurut Iwan, bahkan datang dari sebagian orang yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, terdapat kelompok sipil yang justru memiliki kepentingan agar Listyo Sigit tetap berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan.

“Kubu sipil ini solid di DPR dan opini publik,” ujar Iwan.

Menurut dia, konfigurasi tersebut membuat Presiden Prabowo harus menghitung berbagai konsekuensi apabila benar-benar mengganti Listyo Sigit dari posisi Kapolri.

Pergantian Kapolri bukan hanya menyangkut pergantian seorang pejabat tinggi, tetapi juga menyangkut stabilitas internal Polri, hubungan pemerintah dengan parlemen, serta keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Karena itu, kata Iwan, apabila tekanan untuk mengganti Listyo Sigit semakin besar, Presiden Prabowo dapat memilih formula kompromi.

Formula tersebut adalah mengganti Listyo Sigit dari kursi Kapolri, tetapi tetap mempertahankan dirinya di dalam pemerintahan dengan memberikan jabatan strategis.

Dalam skenario yang disampaikan Iwan, pergantian Kapolri tidak harus dimaknai sebagai berakhirnya peran politik Listyo Sigit di pemerintahan.

Justru, kata dia, Listyo Sigit dapat ditempatkan pada posisi yang tetap memiliki pengaruh terhadap bidang politik dan keamanan.

“Prabowo pun ingin kompromi. Listyo Sigit dicopot tetapi masih dikasih jabatan. Dan yang memungkinkan Menkopolkam,” katanya.

Menurut Iwan, jabatan Menko Polkam memiliki relevansi dengan pengalaman Listyo Sigit sebagai pimpinan tertinggi Polri. Posisi tersebut berkaitan erat dengan koordinasi di bidang politik, keamanan, penegakan hukum, serta hubungan antarlembaga yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas nasional.

Jika skenario itu benar-benar dipilih, maka pergantian Listyo Sigit dari kursi Kapolri tidak akan menjadi langkah yang sepenuhnya konfrontatif.

Presiden dapat mengakomodasi desakan pergantian Kapolri sekaligus menjaga agar figur Listyo Sigit tetap berada dalam struktur pemerintahan.

Dengan demikian, kata Iwan, kompromi tersebut bisa menjadi jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan di tubuh Polri dan pihak yang masih menginginkan Listyo Sigit dipertahankan dalam pemerintahan.

Iwan juga menyoroti posisi Menko Polkam yang saat ini dijabat Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Menurut dia, posisi Menko Polkam membutuhkan figur yang memiliki kemampuan koordinasi kuat, terutama ketika terjadi persoalan yang melibatkan lebih dari satu institusi negara.

“Sekarang Menkopolkam dijabat Djamari Chaniago, namun progres kerjanya kurang terlihat,” kata Iwan.

Ia menilai, sebagai menteri koordinator, ukuran keberhasilan Menko Polkam bukan hanya dilihat dari aktivitas kementerian secara internal, tetapi juga sejauh mana koordinasi lintas lembaga dapat menghasilkan penyelesaian konkret terhadap berbagai persoalan politik dan keamanan.

“Sebagai menteri yang bertugas melakukan koordinasi, namun kurang bagus,” ujarnya.

Wacana mengenai pergantian Listyo Sigit sendiri kembali menguat pada awal Agustus 2026.

Namun hingga saat ini, Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Dalam keterangannya pada 5 Agustus 2026, Listyo Sigit mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga menyatakan dirinya sebagai prajurit akan menunggu keputusan Presiden dan siap menjalankan apa pun keputusan pimpinan.

Pada saat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa DPR belum menerima Surat Presiden atau Surpres terkait pergantian Kapolri.

Artinya, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menunjukkan Listyo Sigit akan diganti ataupun akan menempati posisi Menko Polkam.

Namun bagi Iwan, perkembangan politik tetap perlu dibaca dari berbagai kemungkinan.

Ia melihat keputusan mengenai Kapolri dapat menjadi bagian dari kalkulasi lebih besar Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, institusi keamanan, parlemen, dan kelompok-kelompok yang berada di sekitar kekuasaan.

Apabila skenario yang disampaikan Iwan tersebut benar-benar terjadi, pengangkatan Listyo Sigit sebagai Menko Polkam akan menjadi langkah politik yang menarik.

Pasalnya, Listyo Sigit memiliki pengalaman panjang di kepolisian dan telah memimpin Polri sejak 2021. Sebelum menjadi Kapolri, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri, termasuk Kepala Bareskrim.

Dengan latar belakang tersebut, Listyo Sigit dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, intelijen kepolisian, serta koordinasi antarlembaga.

Pengalaman tersebut berpotensi menjadi modal ketika dirinya ditempatkan sebagai koordinator bidang politik dan keamanan.

Namun, konsekuensinya juga tidak kecil. Menko Polkam bukanlah jabatan operasional seperti Kapolri. Seorang Menko dituntut mampu mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga, menjembatani kepentingan yang berbeda, serta memastikan kebijakan Presiden berjalan secara terpadu.

Karena itu, apabila Listyo Sigit benar-benar dipindahkan ke posisi tersebut, tantangan utamanya bukan sekadar kemampuan menguasai isu keamanan, tetapi kemampuan melakukan koordinasi politik dan birokrasi lintas sektor.

Menurut Iwan, apabila skenario tersebut terjadi, langkah Prabowo dapat dibaca sebagai kompromi politik.

Di satu sisi, tuntutan terhadap pergantian Kapolri dapat dipenuhi.

Di sisi lain, kelompok yang menginginkan Listyo Sigit tetap berada dalam pemerintahan juga mendapatkan ruang.

“Listyo Sigit dicopot tetapi masih dikasih jabatan,” ujarnya.

Dengan skenario seperti itu, Prabowo tidak perlu membuat perubahan yang terlalu drastis terhadap keseimbangan kekuasaan.

Pergantian Kapolri dapat dilakukan dengan menunjuk figur baru untuk memimpin Polri, sementara Listyo Sigit tetap berada di lingkaran pemerintahan melalui posisi strategis.

Dalam perspektif politik, pola semacam ini dapat menjadi cara untuk meredam konflik kepentingan yang muncul di antara berbagai kelompok.

Namun, apakah langkah tersebut benar-benar akan ditempuh Presiden Prabowo, sepenuhnya bergantung pada keputusan politik di tingkat Presiden.

Pada akhirnya, spekulasi mengenai Listyo Sigit sebagai Menko Polkam masih berada pada ranah analisis politik.

Belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai pergantian Kapolri maupun reshuffle yang menempatkan Listyo Sigit sebagai Menko Polkam.

Yang jelas, isu pergantian Kapolri telah menjadi bagian dari dinamika politik dan keamanan nasional dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo berada pada posisi yang menentukan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Diplomat senior Ple Priatna menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono perlu diganti karena dinilai belum menunjukkan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas diplomasi Indonesia.

Menurut Ple Priatna, pergantian Menlu bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu, melainkan menyangkut profesionalitas dan marwah Indonesia dalam hubungan internasional.

“Saatnya mengganti menteri luar negeri saat ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak profesional. Ini bukan soal benci atau suka, tapi tidak profesional,” ujar Ple Priatna di podcast Obor Rakyat Reborn, Ahad (9/8/2026).

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjalankan diplomasi dan membawa kepentingan serta martabat negara di hadapan negara lain.

“Ini bukan soal bahasa, ini soal marwah negara yang dibawa. Kalau daripada menteri luar negeri yang bahasanya hebat tetapi tidak bekerja dengan baik, ya sudah saatnya ganti menteri luar negeri yang lain,” katanya.

Ple Priatna bahkan menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Di antaranya Anis Matta, Havas, Dino Patti Djalal hingga mantan Menlu Retno Marsudi dan Marty Natalegawa.

Menurut dia, figur-figur tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat membantu Presiden menjalankan kebijakan luar negeri secara lebih efektif.

“Masih banyak orang Kemlu. Ada Anis Matta yang juga layak, ada Havas, ada Dino, atau siapa lagi. Ada Ibu Retno, masih ada Marty. Why not?” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman profesional seorang Menlu. Menurutnya, secara historis posisi Menteri Luar Negeri kerap dipercayakan kepada tokoh senior yang memahami dunia diplomasi sehingga mampu membangun hubungan setara dengan mitra dari negara lain.

“Menlu itu biasanya dijabat oleh tokoh senior. Jadi secara marwah juga ketika counterpart-nya dari negara lain, mereka bisa berhadapan secara setara,” katanya.

Selain posisi Menlu, Ple Priatna juga mengkritik pengisian sejumlah posisi diplomatik yang menurutnya tidak selalu mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman di bidang diplomasi.

Ia mencontohkan sosok yang disebutnya bernama Irene, yang menurutnya berlatar belakang dokter hewan dan disebut ditunjuk menjadi wakil duta besar di Beijing.

Ple Priatna mempertanyakan penempatan seseorang yang dinilai tidak memiliki pengalaman di bidang diplomasi untuk menduduki posisi strategis di sebuah perwakilan diplomatik.

“Dia seorang dokter hewan. Tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat maupun berdiplomasi, tetapi ditunjuk sebagai wakil duta besar di Beijing,” ujarnya.

Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi diplomatik harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Terlebih, posisi wakil kepala perwakilan atau Deputy Chief of Mission (DCM) memiliki peran penting dalam menjalankan misi diplomatik Indonesia.

“Ini posisi yang di situ juga ada DCM, ada wakil kepala perwakilan. Ada orang Kemlu, orang diplomat senior. Ini posisi yang harusnya diisi orang yang bekerja,” katanya.

Ple Priatna menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis di luar negeri.

“Harus kira-kira tanya dulu, ini bisa enggak? Ini bekerja enggak? Ini berjalan enggak? Posisi seperti ini diperlukan atau tidak? Jangan main dijejelin saja,” pungkasnya.

Kritik tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam penentuan pejabat yang bertanggung jawab membawa kepentingan Indonesia di panggung internasional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati ekonomi Abul Muzaffar Ambadinejad menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi dan ancaman krisis global.

Menurut Abul, salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah meniru langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meningkatkan pendapatan aparatur sipil negara (ASN).

Abul menyoroti kebijakan kenaikan gaji ASN pada 2009 yang menurutnya mencapai 15 persen. Ia menilai kebijakan tersebut ikut menjaga konsumsi domestik ketika perekonomian Indonesia menghadapi tekanan akibat krisis global.

“Di tengah pelemahan ekonomi dan ancaman krisis global seperti sekarang, pemerintah harusnya tiru Presiden SBY. Pas tahun 2009, SBY menaikkan gaji ASN sebesar 15 persen,” kata Abul, Sabtu (8/8/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 memang mengalami perlambatan hingga 4,64 persen. Namun, menurut Abul, pertumbuhan kemudian kembali menguat dan berada di atas 6 persen pada periode 2010 hingga 2012.

Abul berpandangan, kenaikan pendapatan ASN, guru, dan tenaga kesehatan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Naiknya gaji ASN, guru, dan nakes itu bagus buat meningkatkan daya beli rakyat. Pasalnya, mereka semua kalau naik gaji pasti belanja di mal, pasar, UMKM, dan berwisata,” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan konsumsi tersebut akan membuat uang berputar lebih luas di berbagai sektor ekonomi masyarakat. Dampaknya, pelaku usaha kecil hingga sektor jasa dapat ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi.

“Akhinya apa? Duit jadi berputar di masyarakat kecil,” kata Abul.

Ia menilai penguatan konsumsi masyarakat dapat digunakan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sembari pemerintah membangun fondasi industrialisasi dalam jangka panjang.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditopang oleh konsumsi besar-besaran untuk sementara, sambil kita membangun industrialisasi pelan-pelan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Abul juga menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan perputaran anggaran dari program-program tersebut benar-benar memberikan dampak luas terhadap masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada pelaksana program.

“Kalau pemerintah cuma bikin MBG dan KDMP, duit itu hanya akan berputar di pengusaha SPPG dan pengurus koperasi. Belum tentu sampai ke rakyat kecil,” ujar Abul.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi.

Abul menilai strategi tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan menjaga daya beli sekaligus mempertahankan mesin konsumsi domestik ketika perekonomian menghadapi tekanan.

Di sisi lain, pembangunan sektor industri tetap dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dalam jangka panjang hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Dengan kombinasi antara penguatan daya beli dan pembangunan industrialisasi, Abul berharap pemerintah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan hingga ke lapisan masyarakat bawah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat yang mengatasnamakan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, yang berisi instruksi agar jajaran Banom dan lembaga di bawah MWCNU tidak menerima keikutsertaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam berbagai kegiatan keagamaan warga Nahdliyin.

Surat bertanggal 5 Agustus 2026 tersebut memuat perihal “Instruksi Larangan Kegiatan KKN UNMU”. Dalam isi surat, pengurus diinstruksikan untuk tidak melibatkan mahasiswa KKN dalam kegiatan seperti TPQ, Madrasah Diniyah, pengajian, yasinan, tahlil, istigasah, hingga kegiatan keagamaan lainnya.

Salah satu bagian surat yang menjadi sorotan publik menyebut alasan larangan itu karena adanya perbedaan akidah dan identitas organisasi. Isi surat tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Di tengah polemik yang berkembang, pihak Universitas Muhammadiyah Malang membenarkan telah mengetahui adanya surat tersebut. Namun kampus menegaskan bahwa kegiatan KKN mahasiswa di Kasembon tetap berlangsung sebagaimana mestinya setelah dilakukan koordinasi dengan PCNU setempat.

Ketua Divisi LPPM UMM, Arina Restian, menjelaskan bahwa setelah surat tersebut beredar, kampus segera melakukan komunikasi dengan pengurus PCNU Kasembon. Hasil koordinasi itu memastikan mahasiswa tetap dapat menjalankan program KKN dengan pendampingan dari pengurus PCNU. Ia juga menyampaikan bahwa penolakan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan sikap masyarakat maupun warga Nahdliyin di wilayah tersebut.

Polemik ini memunculkan perdebatan luas mengenai hubungan antarormas Islam, pentingnya dialog, serta semangat ukhuwah dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa. Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui tabayun dan komunikasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memunculkan spekulasi di kalangan elite politik dan keamanan. Pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai dinamika tersebut bukan sekadar soal pergantian pejabat Polri, melainkan mencerminkan tarik-menarik pengaruh di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iwan, hingga saat ini kubu yang menginginkan Jenderal Listyo Sigit tetap menjabat dinilai masih lebih dominan dibanding kelompok yang menghendaki pergantian Kapolri.

“Dari pembacaan saya, orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo saat ini belum satu suara. Ada kelompok yang masih menganggap Kapolri Listyo Sigit perlu dipertahankan demi menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi ada pula kelompok yang menginginkan penyegaran di tubuh Polri,” ujar Iwan dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).

Ia menilai pertarungan tersebut berlangsung di balik layar dan belum terlihat secara terbuka di ruang publik.

Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini berada dalam posisi yang harus menyeimbangkan berbagai kepentingan politik, keamanan, serta konsolidasi kekuasaan pada tahun-tahun awal pemerintahannya.

Iwan menyebut konfigurasi pendukung Presiden secara umum dapat dibaca dalam dua kelompok besar, yakni kelompok yang berlatar belakang militer dan kelompok sipil yang memiliki jaringan politik maupun pemerintahan.

“Ini bukan berarti mereka saling bermusuhan, tetapi memiliki cara pandang berbeda mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk dalam menentukan figur yang memimpin institusi strategis seperti Polri,” katanya.

Menurut Iwan, kelompok berlatar belakang militer cenderung melihat pentingnya sinkronisasi antarlembaga keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

Sementara itu, kelompok sipil disebut lebih mempertimbangkan aspek stabilitas politik, hubungan dengan partai-partai pendukung pemerintah, serta kesinambungan program pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, posisi Kapolri menjadi sangat strategis karena Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai agenda nasional.

Karena itu, isu pergantian Kapolri dinilai tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik yang lebih luas.

Iwan menilai selama belum ada keputusan resmi dari Presiden, berbagai spekulasi mengenai calon pengganti maupun isu pencopotan akan terus bermunculan.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau hari ini belum ada keputusan, berarti Presiden masih melakukan kalkulasi. Siapa pun yang nantinya dipilih harus mampu menjaga soliditas Polri sekaligus mendukung agenda pemerintahan,” ujarnya.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun Istana yang menyatakan akan melakukan pergantian Kapolri. Di sisi lain, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga masih menjalankan tugasnya sebagai Kapolri.

Pengamat menilai isu pergantian pejabat di sektor keamanan memang kerap muncul di tengah dinamika politik nasional. Namun, selama belum ada keputusan resmi dari Presiden, seluruh informasi mengenai pergantian tersebut masih berada pada ranah spekulasi dan analisis politik, bukan keputusan pemerintah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Aktivis Pemerhati Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyoroti kinerja jajaran pejabat struktural di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (6/8/2026), koalisi tersebut mendesak Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri dan pejabat KP2MI yang dinilai menghambat penempatan PMI secara prosedural.

Konferensi pers dihadiri oleh Departemen Hukum dan HAM GARDA PRABOWO, Satgas P2MI PROJO, LP-KPK, AMBI, BUMINU-SARBAMUSI, BMI-SA, APPMI, serta AP2MI & HAM.

Koalisi menilai kinerja KP2MI belum menunjukkan terobosan yang signifikan. Alih-alih mempercepat penempatan dan memperkuat perlindungan pekerja migran, birokrasi di KP2MI dinilai masih lamban serta lebih banyak disibukkan dengan kegiatan yang bersifat seremonial.

“Kami mendesak dilakukan evaluasi total terhadap menteri dan pejabat-pejabat struktural KP2MI yang terbukti lamban dan menjadi penghambat pelaksanaan Program Asta Cita Presiden. Perlindungan nyata bagi PMI justru terabaikan karena lebih mengutamakan kegiatan seremonial,” tegas Ketua Departemen Hukum dan HAM Dewan Koordinasi Nasional Garda Prabowo (GP), Amri Piliang, SH, CIRM, CIRP.

Koalisi juga menyoroti kemunduran tata kelola penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang remitansi terbesar bagi Indonesia. Menurut mereka, uji coba Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) bagi pemberi kerja berbadan hukum yang sebelumnya diterapkan di era Kementerian Ketenagakerjaan dan dinilai efektif dalam memberikan perlindungan kepada PMI, justru dihentikan setelah kewenangannya dialihkan kepada KP2MI.

Di sisi lain, meskipun KP2MI telah memiliki Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) serta menerbitkan Peraturan Menteri P2MI Nomor 2 Tahun 2026 tentang tata cara penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum swasta, implementasinya dinilai belum berjalan optimal.

Koalisi menilai masih terdapat praktik diskriminasi terhadap jenis pekerjaan, gender, dan tujuan penempatan, khususnya ke Arab Saudi, yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Tindakan yang kami nilai sewenang-wenang ini justru memperburuk iklim investasi dan mendorong WNI memilih jalur penempatan secara unprosedural. Akibatnya, mereka berangkat tanpa perlindungan, tanpa kompensasi, tidak tercatat dalam SISKOP2MI, serta tanpa adanya P3MI yang bertanggung jawab sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja,” ujar Amri.

Koalisi menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:

– Mendesak Presiden mengevaluasi kementerian terkait dan mengevaluasi, serta merombak pejabat-pejabat struktural KP2MI yang dinilai tidak kompeten dan menghambat pelaksanaan kebijakan penempatan PMI secara prosedural.

– Menghentikan kebijakan yang dinilai kontraproduktif, termasuk praktik diskriminasi berdasarkan gender maupun jenis pekerjaan dalam penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum swasta di kawasan Timur Tengah.

– Memangkas proses birokrasi penempatan yang dinilai lamban dan berbelit agar perlindungan, keselamatan, dan hak-hak PMI dapat terjamin secara cepat dan efektif.

– Membatalkan rencana penutupan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang belum melakukan penempatan dalam satu tahun, serta menggantinya dengan pola pembinaan agar iklim usaha tetap kondusif.

Koalisi menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi kinerja KP2MI agar penempatan pekerja migran Indonesia berjalan secara transparan, adil, akuntabel, serta berlandaskan kepastian hukum.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi memastikan tata kelola pelindungan dan penempatan PMI menjadi lebih baik serta sejalan dengan visi Presiden,” tutup Amri.

MoneyTalk.id, Jakarta – Media asal Inggris yang berfokus pada isu Timur Tengah, Middle East Monitor (MEMO), menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait program nuklir Iran. Dalam sebuah artikel opini berjudul “Prabowo’s false claim about Iran’s nuclear weapons will cost him in the Middle East”, penulis Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat mengkritik keras ucapan Prabowo yang menyebut Iran telah memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum bisnis di Jakarta pada 1 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa Iran disebut telah memiliki senjata nuklir, sehingga berpotensi memicu negara-negara lain di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Mesir untuk mengikuti langkah serupa.

Namun, menurut artikel opini tersebut, klaim itu tidak didukung bukti dan bertentangan dengan penilaian resmi International Atomic Energy Agency (IAEA) yang hingga kini menyatakan belum menemukan bukti bahwa Iran membangun senjata nuklir. Penulis juga menegaskan bahwa Iran masih menjadi anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang hanya mengizinkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai pernyataan Prabowo berpotensi menimbulkan dampak diplomatik bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar saat ini tengah membangun kembali hubungan diplomatik dengan Iran, sehingga narasi mengenai perlombaan senjata nuklir dinilai tidak sejalan dengan dinamika kawasan.

Artikel itu juga menyebut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang vokal membela Palestina dan berupaya menjadi jembatan diplomasi di dunia Islam. Karena itu, menurut penulis, pernyataan yang dianggap keliru mengenai Iran dapat memengaruhi persepsi negara-negara Timur Tengah terhadap kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Lebih lanjut, artikel tersebut mengungkap bahwa Kedutaan Besar Iran di Jakarta merespons secara terbuka pidato Prabowo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tetap berkomitmen pada penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.