21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun bahwa Indonesia dan China akan bersama-sama menggagalkan setiap kekuatan asing yang berniat jahat menjadi sinyal penting dalam membaca arah hubungan pertahanan Jakarta-Beijing.

Pernyataan tersebut disampaikan Dong Jun saat bertemu Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Pertemuan itu berlangsung dalam rangkaian Pertemuan 2+2 ke-2 dan Bilateral Meeting RI-RRT 2026.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Dong Jun tidak tepat jika dibaca hanya sebagai retorika diplomatik biasa. Menurutnya, pilihan kata mengenai “kekuatan asing” dan “niat jahat” memiliki dimensi strategis yang perlu dicermati.

“Ini bukan hanya soal latihan bersama atau pertukaran personel militer. Ada pesan politik dan geopolitik yang sedang disampaikan China kepada Indonesia dan sekaligus kepada kawasan,” kata Amir kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Amir, hubungan pertahanan Indonesia-China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menuju kerja sama yang semakin terstruktur. Hal tersebut terlihat dari peningkatan komunikasi antarkedua kementerian pertahanan, latihan bersama, pendidikan militer, pertukaran personel, hingga agenda bilateral yang semakin intensif.

Karena itu, ketika Menteri Pertahanan China berbicara mengenai upaya bersama menghadapi kekuatan asing, menurut Amir, kalimat tersebut harus ditempatkan dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik.

Sjafrie sebelumnya mengatakan Indonesia akan meningkatkan latihan bersama dengan China. Tidak hanya itu, personel TNI dari berbagai jenjang, mulai perwira hingga bintara dan tamtama, berpeluang mengikuti pendidikan dan pertukaran militer di China.

Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk terlibat dalam latihan bersama Heping Garuda.

Amir menilai pola kerja sama seperti itu mempunyai konsekuensi strategis.

“Kalau pertukaran hanya pada level perwira, pengaruhnya terbatas pada elite militer. Tetapi ketika mulai masuk ke bintara dan tamtama, kemudian pendidikan, latihan dan pertukaran personel dilakukan secara berkelanjutan, maka yang dibangun bukan hanya interoperabilitas teknis, tetapi juga hubungan antarinstitusi dan antarpersonal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Dalam perspektif intelijen, kata Amir, pendidikan dan latihan militer merupakan salah satu instrumen untuk membangun pemahaman mengenai doktrin, prosedur, kemampuan, karakter organisasi, hingga cara berpikir masing-masing angkatan bersenjata.

“Militer tidak hanya membangun hubungan melalui senjata. Hubungan personel, pendidikan, latihan, komunikasi dan pertukaran pengalaman juga merupakan bagian dari strategic trust,” katanya.

Namun demikian, Amir mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada persepsi bahwa peningkatan kerja sama dengan China otomatis berarti Indonesia masuk ke dalam blok geopolitik Beijing.

“Ini yang harus dibedakan. Kerja sama pertahanan tidak otomatis berarti alignment atau keberpihakan blok. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan otonomi strategis,” jelasnya.

Amir melihat pernyataan Dong Jun juga memiliki dimensi eksternal. China tidak hanya sedang berbicara kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain di kawasan.

Menurutnya, China ingin menunjukkan bahwa Beijing mempunyai mitra strategis di kawasan Global Selatan yang bersedia memperkuat kerja sama pertahanan berdasarkan kepentingan bersama.

“Ketika Dong Jun menyebut Indonesia dan China sebagai komunitas senasib sepenanggungan, itu bahasa diplomasi strategis. China ingin membangun narasi bahwa hubungan Beijing dengan negara-negara Global Selatan bukan hubungan dominasi, tetapi kemitraan,” katanya.

Narasi tersebut penting bagi China di tengah meningkatnya kompetisi dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik.

Kawasan Asia-Pasifik saat ini menjadi arena persaingan kekuatan besar. Laut China Selatan, Selat Taiwan, jalur perdagangan internasional, teknologi militer, keamanan maritim dan rantai pasok strategis menjadi sejumlah titik yang berpotensi memunculkan gesekan.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat penting.

“Indonesia tidak bisa dianggap sebagai negara biasa dalam peta Indo-Pasifik. Posisi geografisnya sangat strategis, berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki jalur pelayaran internasional dan merupakan negara terbesar di ASEAN,” tutur Amir.

Karena itu, menurut dia, semakin dekatnya hubungan pertahanan Indonesia dengan China tentu akan mendapatkan perhatian negara-negara besar lainnya.

Yang menarik, kata Amir, adalah penggunaan istilah “kekuatan asing”.

Dalam konteks intelijen, istilah tersebut dapat memiliki makna yang luas. Ia tidak harus menunjuk satu negara tertentu.

“Jangan langsung menerjemahkan kekuatan asing sebagai Amerika atau negara tertentu. Dalam bahasa strategis, kekuatan asing bisa berarti aktor mana pun dari luar kawasan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas atau kepentingan nasional,” ujarnya.

Dong Jun mengatakan China dan Indonesia akan bersama-sama menggagalkan niat jahat kekuatan asing serta menjaga stabilitas kawasan.

Amir menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya titik temu kepentingan antara Beijing dan Jakarta, terutama mengenai pentingnya stabilitas kawasan dan penolakan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu tatanan regional.

Namun, ia menegaskan Indonesia harus tetap berhati-hati.

“Indonesia harus menjaga agar kerja sama ini tidak berkembang menjadi ketergantungan strategis. Jangan sampai kerja sama pertahanan justru membuat ruang gerak diplomasi Indonesia menyempit,” katanya.

Amir menilai tantangan terbesar Indonesia bukan memilih China atau Amerika Serikat, melainkan memastikan Indonesia tetap menjadi pemain yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri.

“Indonesia jangan menjadi objek perebutan pengaruh. Indonesia harus menjadi subjek yang memanfaatkan kompetisi kekuatan besar untuk kepentingan nasional,” tegasnya.

Menurut dia, kerja sama pertahanan dengan China dapat memberikan keuntungan jika dikelola dengan prinsip kepentingan nasional.

Pendidikan militer dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TNI. Latihan bersama dapat memperluas pengalaman operasional. Pertukaran personel dapat membuka pengetahuan mengenai teknologi dan doktrin pertahanan. Namun semua itu harus disertai kalkulasi strategis.

“Setiap kerja sama militer pasti memiliki konsekuensi. Karena itu harus ada batas yang jelas mengenai teknologi, data, interoperabilitas, transfer pengetahuan dan ketergantungan terhadap sistem tertentu,” ungkap Amir.

Dalam perspektif intelijen, kata dia, kerja sama pertahanan juga harus disertai mekanisme pengamanan informasi.

“Trust itu penting, tetapi counter-intelligence juga penting. Negara tidak boleh mengabaikan prinsip keamanan informasi hanya karena sedang membangun hubungan baik dengan mitra,” katanya.

Rencana peningkatan latihan bersama melalui Heping Garuda, menurut Amir, juga dapat menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia.

Jika dirancang dengan tepat, latihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemampuan prajurit, tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia mampu membangun kerja sama dengan China tanpa meninggalkan hubungan pertahanan dengan negara lain.

“Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita tidak anti-China, tetapi juga tidak menjadi satelit China. Kita bekerja sama berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Amir.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru akan memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi geopolitik.

Indonesia dapat tetap melakukan latihan dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, negara-negara ASEAN maupun mitra lainnya, sambil memperkuat hubungan dengan China.

“Semakin banyak jejaring kerja sama yang dimiliki Indonesia, semakin besar pula strategic autonomy kita, selama tidak ada satu negara yang menjadi terlalu dominan,” katanya.

Amir melihat hubungan Indonesia-China memiliki sifat dua arah. China membutuhkan stabilitas hubungan dengan Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ASEAN. Sementara Indonesia juga membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan China karena Beijing merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia.

Karena itu, hubungan kedua negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek pertahanan.

“Pertahanan adalah salah satu pintu masuk. Di belakangnya ada ekonomi, perdagangan, teknologi, energi, maritim, keamanan regional dan pengaruh politik,” ujarnya.

Menurut Amir, ketika hubungan pertahanan semakin dekat, maka komunikasi strategis kedua negara juga semakin intensif.

Hal tersebut dapat menjadi modal untuk mengelola potensi konflik, terutama di kawasan yang memiliki kepentingan China dan Indonesia.

Meski menyambut positif peningkatan kerja sama pertahanan, Amir memberikan catatan penting kepada pemerintah.

Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga “jarak strategis” dengan semua kekuatan besar.

“Indonesia boleh dekat dengan semua, tetapi tidak boleh terlalu bergantung kepada satu pihak,” katanya.

Ia menilai politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret pada era persaingan kekuatan besar.

“Bebas aktif hari ini bukan berarti pasif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan mengambil keputusan. Aktif berarti Indonesia ikut membentuk tatanan kawasan,” jelas Amir.

Dalam konteks itu, pernyataan Dong Jun mengenai Indonesia dan China yang akan bersama-sama menggagalkan kekuatan asing dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan posisi strategisnya.

Indonesia, kata Amir, tidak perlu takut membangun hubungan pertahanan dengan China. Tetapi Indonesia juga tidak boleh membiarkan kerja sama tersebut dibaca sebagai komitmen untuk masuk ke dalam orbit geopolitik Beijing.

“Pesan terpentingnya adalah Indonesia harus tetap berdiri dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan China, Amerika, Australia, Jepang dan negara lainnya. Tetapi keputusan akhir harus selalu berada di Jakarta,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai aturan penggunaan hijab bagi mahasiswi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) kembali menjadi sorotan publik setelah seorang calon kadet mahasiswa Fakultas Kedokteran Militer, Asma Wafa Andina, dikabarkan memilih mengundurkan diri meski telah dinyatakan lolos seleksi.

Keputusan Andina tersebut memunculkan perdebatan mengenai kebijakan pendidikan dan pembinaan kadet di lingkungan perguruan tinggi pertahanan, khususnya menyangkut ketentuan penampilan selama menjalani pendidikan.

Ketua Umum Koordinator Bela Islam (Korlabi), Damai Hari Lubis, menilai keputusan Andina justru harus dilihat sebagai momentum evaluasi bagi Unhan RI.

Menurut Damai, negara membutuhkan lebih banyak generasi perempuan yang memiliki integritas, disiplin, kecintaan terhadap bangsa sekaligus memiliki komitmen keislaman yang kuat.

 

“Negara justru membutuhkan 1.000 Andina,” kata Damai Hari Lubis, Jumat (21/8/2026).

Ia berpandangan, sosok perempuan seperti Andina tidak semestinya diposisikan sebagai persoalan dalam sistem pendidikan pertahanan. Sebaliknya, menurut dia, perempuan yang memiliki prinsip keagamaan dan keberanian mempertahankan keyakinannya merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dapat memperkuat karakter bangsa.

Damai menilai pembentukan sumber daya manusia di lingkungan pertahanan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, fisik, kedisiplinan dan kemiliteran. Menurutnya, aspek moral, karakter serta ketahanan mental juga penting dalam membentuk calon-calon pemimpin pertahanan negara.

“Justru negara membutuhkan sosok-sosok perempuan yang Islami sejak pra-perkuliahan,” ujarnya.

Ia mengatakan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketahanan moral generasi muda di tengah perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat.

Dalam pandangannya, pendidikan pertahanan perlu memiliki keseimbangan antara profesionalisme militer, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan pembentukan karakter.

Damai bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan tantangan globalisasi yang menurutnya dapat membawa perubahan terhadap mentalitas dan moralitas generasi muda.

Ia menyebut pentingnya mempertahankan karakter kebangsaan agar generasi muda tidak kehilangan pijakan terhadap nilai-nilai yang dianggap menjadi identitas bangsa Indonesia.

“Dalam rangka mempertahankan TNI yang kuat, harus ada faktor penyeimbang terhadap kerusakan mentalitas dan moralitas akibat agitasi globalisasi peradaban modern yang jauh dari budaya Pancasilaisme,” kata Damai.

Damai juga menilai keputusan Asma Wafa Andina untuk mundur dapat dipandang sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip yang diyakininya.

Bagi Korlabi, pilihan tersebut bukan semata-mata persoalan pakaian, melainkan menyangkut ruang bagi seseorang untuk mempertahankan keyakinan keagamaannya ketika memasuki institusi pendidikan negara.

“Menolak anti-Pancasilaisme sudah diperlihatkan oleh Andina,” ujarnya.

Menurut Damai, keberanian mempertahankan prinsip tidak otomatis bertentangan dengan nasionalisme. Sebaliknya, ia menilai kecintaan terhadap bangsa dan agama dapat berjalan beriringan selama tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

Karena itu, ia berharap polemik yang muncul tidak berhenti pada perdebatan antara pihak yang pro dan kontra terhadap keputusan Andina.

Damai meminta Unhan RI menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan internal, terutama jika aturan yang diterapkan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan mundurnya Asma Wafa Andinao menjadi evaluasi dan korektif bagi Unhan,” katanya.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai calon kadet mahasiswi yang mengundurkan diri usai dinyatakan lolos di Fakultas Kedokteran Militer Unhan RI.

Polemik kemudian berkembang karena adanya klaim bahwa mahasiswi diwajibkan melepas hijab selama menjalani masa pendidikan.

Informasi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai dasar kebijakan, ruang kebebasan beragama, serta bagaimana penerapan aturan kedisiplinan dan keseragaman di lingkungan pendidikan pertahanan.

Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan yang komprehensif dari pihak terkait, berbagai pandangan pun bermunculan.

Bagi Korlabi, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana institusi pendidikan pertahanan membentuk generasi yang profesional sekaligus memiliki karakter kebangsaan dan moral yang kuat.

Damai menegaskan bahwa negara membutuhkan generasi muda yang berani, disiplin dan memiliki prinsip.

Dalam konteks itu, ia melihat keputusan Andina sebagai sebuah pesan yang patut diperhatikan oleh pengelola pendidikan pertahanan.

Polemik hijab di Unhan pun pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai selembar kain yang dikenakan seorang mahasiswi. Perdebatan tersebut berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana negara mendefinisikan disiplin, keberagaman, kebebasan menjalankan keyakinan dan pembentukan karakter calon pemimpin pertahanan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Berkacamata, berbicara tenang, dan terbiasa menempatkan kedisiplinan sebagai bagian penting dalam bekerja. Begitulah sosok Ahmad Syahir, SHI, MH, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Pekanbaru, Riau.

Di balik gaya komunikasinya yang tenang, tersimpan perhatian kuat terhadap pengembangan masyarakat transmigrasi. Ia tidak hanya melihat kawasan transmigrasi sebagai hamparan permukiman dan lahan usaha, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat untuk membangun ekonomi yang lebih kuat melalui produk-produk unggulan mereka.

Latar belakang pendidikan agama yang dimilikinya turut membentuk cara pandangnya. Ahmad Syahir pernah menempuh pendidikan di LIPIA, lembaga pendidikan yang dikenal kuat dalam pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) dan melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Kemampuan berbahasa Arab yang baik berpadu dengan pemahaman keislaman yang kuat. Namun, perhatian Ahmad Syahir dalam pekerjaannya kini bergerak jauh ke ranah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu perhatian yang terus ia dorong adalah percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk unggulan masyarakat transmigrasi.

Bagi Ahmad Syahir, sertifikasi halal bukan hanya persoalan label yang ditempel pada kemasan. Di dalamnya terdapat persoalan kepercayaan konsumen, kualitas produk, kepastian hukum, hingga peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menembus pasar yang lebih luas.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi gerakan tersebut. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan 2026 sebagai tahun halal. Mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal memasuki tahapan penting bagi berbagai produk yang masuk dalam cakupan ketentuan jaminan produk halal.

Kebijakan tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut semakin siap memastikan produknya memenuhi ketentuan halal.

Bagi pelaku usaha di kawasan transmigrasi, tuntutan tersebut sekaligus dapat menjadi pintu menuju pasar yang lebih besar.

Ahmad Syahir melihat perkembangan kawasan transmigrasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan menghasilkan komoditas.

Padi, jagung, kelapa, sawit, karet, ikan, pisang, singkong, cabai dan berbagai hasil pertanian lainnya memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar ketika dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.

Di sinilah gagasan hilirisasi menjadi penting. Transformasi transmigrasi yang tengah didorong pemerintah menempatkan hilirisasi komoditas unggulan sebagai salah satu agenda penting di kawasan transmigrasi. Tujuannya jelas: menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan usaha dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tagline “Kesejahteraan untuk Semua” menemukan maknanya ketika masyarakat di kawasan transmigrasi mampu mengolah potensi yang ada di sekitar mereka menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam pandangan Ahmad Syahir, pengembangan kawasan harus berjalan bersama dengan penguatan kapasitas masyarakat. Karena itu, tugas pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan teknis. Ada pembinaan, fasilitasi, mediasi, advokasi, pengembangan produk, pemasaran hingga pemetaan potensi pasar.

Produk unggulan harus memiliki kualitas. Produk yang berkualitas membutuhkan proses produksi yang baik. Setelah itu, produk harus mampu masuk ke pasar. Dan ketika produk tersebut menyasar konsumen Muslim yang semakin peduli terhadap jaminan kehalalan, sertifikasi halal menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

BPPMT Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang luas. Balai ini melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan-kawasan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Dari berbagai kawasan tersebut, muncul praktik baik pendampingan sertifikasi halal di sejumlah lokasi, antara lain Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat di Bengkalis, Riau; Kawasan Transmigrasi Barelang di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Transmigrasi Telang di Banyuasin, Sumatera Selatan; Kawasan Transmigrasi Lagita di Bengkulu Utara, Bengkulu; serta Kawasan Transmigrasi Jantho di Aceh Besar, Aceh.

Masing-masing kawasan memiliki karakter dan komoditas yang berbeda. Namun, ada satu benang merah: potensi lokal sedang diarahkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Di Pulau Rupat, misalnya, pengembangan produk berjalan beriringan dengan pelatihan hilirisasi dan digitalisasi pemasaran. Kawasan yang memiliki komoditas seperti padi, karet, kelapa sawit, pisang dan singkong itu telah melahirkan kelompok-kelompok usaha yang produknya mengantongi sertifikat halal.

Di Telang, Banyuasin, geliat usaha masyarakat bertumpu pada beragam komoditas, mulai dari padi dan jagung hingga sawit, kelapa, sapi, ayam dan perikanan.

Dalam waktu sekitar enam bulan, terbentuk kelompok usaha dengan beragam produk berbasis komoditas unggulan kawasan yang kemudian memperoleh sertifikat halal.

Cerita lain datang dari Kawasan Transmigrasi Lagita. Kawasan yang memiliki komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Pada semester pertama 2026, terdapat enam kelompok usaha dan pelaku usaha yang seluruh produknya telah memperoleh sertifikat halal.

Sementara itu, Barelang memiliki cerita yang berbeda. Kawasan ini termasuk yang termuda karena ditetapkan pada 2025. Potensinya begitu beragam, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.

Masyarakat transmigran lokal yang mendapatkan pelatihan mulai membangun kelompok usaha. Sejumlah produk bahkan telah memperoleh sertifikat halal, sementara produk lainnya masih menjalani proses pendampingan. Olahan ikan bilis menjadi salah satu produk yang mendapat perhatian karena memiliki potensi untuk berkembang menjadi produk unggulan kawasan.

Di ujung Pulau Sumatera, Kawasan Transmigrasi Jantho juga tengah bergerak. Kawasan yang ditetapkan pada 2018 itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Berbagai potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan menjadi modal bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

BPPMT Pekanbaru bersama Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan terhadap produk yang dikembangkan para transmigran. Proses tersebut masih berjalan, tetapi arahnya sudah jelas: produk masyarakat diharapkan segera memiliki jaminan halal dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

Menjembatani Pelaku Usaha dengan Dunia Halal

Di lapangan, perjalanan menuju sertifikasi halal tidak selalu mudah. Bagi usaha mikro dan kecil, skema pernyataan mandiri atau self-declare dapat membantu mempercepat proses bagi produk yang memenuhi persyaratan. Namun, pelaku usaha tetap membutuhkan pendampingan agar mampu memahami persyaratan, menelusuri bahan baku dan menjalankan proses produksi sesuai ketentuan. Di sinilah P3H memiliki peran penting.

P3H berada dekat dengan pelaku usaha, menjelaskan proses yang harus dilakukan, membantu menyiapkan dokumen dan mendampingi pengajuan sertifikasi.

Tantangannya beragam. Literasi digital sebagian pelaku UMK masih terbatas. Penelusuran bahan baku juga tidak selalu mudah. Belum lagi perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi serta sistem yang harus dipahami oleh pelaku usaha.

Kawasan transmigrasi menghadirkan tantangan tambahan berupa jarak geografis. Ada kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan layanan. Kondisi tersebut membuat pendampingan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar.

Ahmad Syahir melihat persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama. Kolaborasi lintas sektor dengan BPJPH menjadi penting. Di daerah, sinergi dapat diperkuat dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang memiliki fungsi pendampingan pengembangan UMKM.

Ketika berbagai kekuatan tersebut dipertemukan, proses sertifikasi halal tidak lagi menjadi pekerjaan satu lembaga. Ia menjadi gerakan bersama untuk membawa produk masyarakat dari kawasan transmigrasi menuju pasar yang lebih luas.

Disiplin untuk Sebuah Perubahan

Kedisiplinan yang diterapkan Ahmad Syahir di lingkungan BPPMT Pekanbaru memiliki kaitan erat dengan cara ia memandang pemberdayaan.Perubahan tidak lahir dari program yang hanya berjalan sesaat.

Masyarakat membutuhkan pendampingan yang konsisten. Produk membutuhkan peningkatan kualitas. Kelompok usaha membutuhkan penguatan organisasi. Pasar membutuhkan strategi. Sertifikasi membutuhkan ketelitian. Semua itu menuntut proses.

Ahmad Syahir berada di antara berbagai kebutuhan tersebut. Ia menggerakkan institusi yang memiliki tugas melatih sekaligus memberdayakan masyarakat transmigrasi agar mampu berdiri lebih kuat dengan potensi yang mereka miliki sendiri.

Latar belakang keagamaannya memberi warna dalam perjalanan tersebut. Pemahaman tentang halal bertemu dengan tugas negara dalam membangun masyarakat. Pendidikan bertemu dengan praktik pemberdayaan. Dan kedisiplinan bertemu dengan kebutuhan untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kawasan transmigrasi tidak hanya dapat dilihat dari luas lahan atau jumlah komoditas yang dihasilkan.

Ukuran keberhasilan juga terlihat dari kemampuan masyarakat mengubah hasil bumi menjadi produk, mengemasnya dengan baik, mendapatkan pengakuan melalui sertifikasi, memasarkannya dan memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Di titik itulah kerja Ahmad Syahir dan BPPMT Pekanbaru menemukan makna yang lebih luas.

Sertifikat halal mungkin hanya sebuah tanda pada kemasan. Tetapi di balik tanda itu ada perjalanan panjang: ada petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok usaha, pendamping, pelatih dan lembaga pemerintah yang bekerja bersama.

Ada pula harapan agar produk yang lahir dari kawasan transmigrasi tidak berhenti di pasar lokal.

Dari Pulau Rupat hingga Jantho, dari Telang hingga Barelang dan Lagita, gerakan itu perlahan tumbuh.

Ahmad Syahir berdiri di salah satu titik penggeraknya—mendorong agar potensi masyarakat transmigrasi tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga melahirkan produk yang memiliki nilai tambah, memiliki kepastian halal, dipercaya konsumen dan mampu bersaing lebih jauh.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Prabowo lebih terbuka mendengarkan kritik dan masukan dari orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.

Menurut Connie, Prabowo sebenarnya dikelilingi sejumlah orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Ia menyebut sejumlah nama seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai figur yang dinilainya memiliki kemampuan.

“Pak Prabowo, orang dekat Bapak tuh banyak banget yang pintar. Pak Dasco tuh pintar banget, Pak Sjafrie pintar,” ujar Connie di channel YouTube Hendri Satrio, Jumat (21/8/2026).

Connie kemudian meminta Prabowo tidak menutup akses terhadap berbagai masukan yang datang dari luar lingkaran terdekatnya.

“Panggil mereka, Pak. Jangan di depan pintu ditahan sama Teddy,” katanya.

Ia menekankan, seorang presiden harus bersedia mendengarkan orang-orang yang menyampaikan kritik, termasuk ketika kritik tersebut tidak sesuai dengan pandangan pemerintah.

Connie mencontohkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengaku sempat mengapresiasi Purbaya, tetapi kemudian mengkritik ketika menemukan hal yang menurutnya tidak tepat.

“10 tambah 6 itu bukan 17. Itu benar, gue cocok. Jadi maksud gue, Pak Presiden itu mesti dengar orang yang ngomong 10 sama 6 itu 16, jangan ngotot 17,” ujar Connie.

Menurut dia, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar atau tidak. Karena itu, ia meminta Prabowo tidak hanya mendengarkan orang-orang yang selalu memberikan pembenaran.

Dalam pernyataannya, Connie kemudian melontarkan analogi tajam mengenai kondisi pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan, jika kritik terus diabaikan, publik pada akhirnya dapat melihat Prabowo seperti seorang “raja telanjang”.

“Lama-lama orang akan melihat dia itu kayak raja jalan telanjang,” kata Connie.

Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seorang pemimpin berada dalam posisi yang seolah-olah sangat kuat, tetapi orang-orang di sekelilingnya justru tidak berani menyampaikan kenyataan yang sebenarnya.

Connie juga menyinggung sejumlah kritik dari lingkungan kampus dan organisasi mahasiswa. Menurutnya, ketika suara kritis dari kampus maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) muncul, pemerintah seharusnya tidak serta-merta menganggapnya sebagai gerakan yang tidak genuine.

Ia menilai respons terhadap kritik publik justru berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat.

Selain persoalan komunikasi politik, Connie turut menyoroti besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, besarnya anggaran yang dikelola badan pelaksana program tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.

“MBG itu adalah program yang badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan besaran anggaran badan yang menangani program tersebut dengan sejumlah kementerian lainnya.

“Badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Agama, badan lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan,” lanjut Connie.

Connie menyampaikan pernyataan tersebut untuk menggambarkan betapa besarnya sumber daya yang berada di balik pelaksanaan program MBG.

Ia menyindir bahwa besarnya anggaran juga dapat menimbulkan persoalan mengenai daya tarik kekuasaan dan pengelolaan sumber daya di pemerintahan.

“Gue mau jadi menteri yang duitnya banyak juga dong, masa gue kalah sama badan,” katanya.

Lebih jauh, Connie mengingatkan Prabowo agar tidak terjebak dalam pola pemerintahan yang hanya sibuk merespons berbagai persoalan dan kritik yang muncul setelah kebijakan dijalankan.

Ia meminta Presiden lebih fokus memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus membuka ruang evaluasi.

“Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk meng-counter kejadian yang ada di era dia,” ujar Connie.

Menurut Connie, keberanian seorang pemimpin bukan hanya ditunjukkan melalui kemampuan menghadapi lawan politik atau kritik dari masyarakat, tetapi juga keberanian untuk menerima kenyataan ketika sebuah kebijakan atau keputusan memang perlu dikoreksi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Projo, Budianto Tarigan, mengungkap dugaan adanya upaya politik dari kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo” untuk menggantikan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budianto menyampaikan pandangan tersebut saat membahas dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, wacana menjadikan Gibran sebagai calon presiden pada 2029 bukan sekadar isu yang muncul di permukaan, tetapi disebutnya berkaitan dengan konsolidasi kekuatan politik yang masih berlangsung.

“Di etalasi depan menggunakan Prabowo-Gibran dua periode. Tapi secara paralel apa pun yang dilakukan Jokowi, yang sekarang bukan lagi menjadi rakyat biasa pulang ke Solo, tetap pulang ke Solo tapi tidak menjadi rakyat biasa,” kata Budianto di Channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai Jokowi, meski telah tidak lagi menjabat sebagai presiden, masih memiliki pengaruh politik dan jaringan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan agenda politik menuju 2029.

Menurut Budianto, agenda tersebut salah satunya berkaitan dengan upaya mendorong putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melanjutkan karier politik hingga kursi kepresidenan.

“Tetap menggalang kekuatan semata-mata untuk tahun 2029 untuk putra tercinta Gibran Rakabuming,” ujarnya.

Budianto bahkan mengklaim dugaan upaya menggoyang posisi Prabowo bukan lagi sebatas kemungkinan.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran sejumlah tokoh terkait adanya upaya “Geng Solo” mendongkel Prabowo agar Gibran dapat menggantikannya, Budianto menjawab tegas bahwa hal tersebut menurutnya sudah terjadi.

“Itu sudah terjadi dan sedang berlangsung,” kata Budianto.

Ia kemudian menyebut kelompok yang ia istilahkan sebagai “Geng Solo” sebagai pihak yang dinilainya paling siap melakukan perubahan situasi politik karena memiliki jaringan, sumber daya, dan kekuatan politik.

“Yang paling siap mengubah situasi dan memprovokasi situasi itu Geng Solo,” katanya.

Budianto juga mengaitkan dugaan tersebut dengan peristiwa politik pada Agustus tahun sebelumnya.

Lebih jauh, Budianto menilai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi saat ini tidak sepenuhnya baik-baik saja.

Ia menyebut kedua tokoh tersebut berada dalam situasi saling mengunci dan saling menyandera secara politik.

“Secara politik Prabowo-Jokowi hari ini lagi tidak baik-baik saja. Mereka saling kunci, mereka saling sandera,” ujarnya.

Menurut Budianto, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan serius apabila konflik kepentingan antara dua kekuatan politik besar semakin terbuka.

Ia bahkan menggambarkan situasi tersebut seperti pertarungan dua kekuatan besar yang apabila tidak dikelola dengan hati-hati dapat berdampak terhadap stabilitas politik nasional.

“Taruhannya itu nasib bangsa. Itu yang kita enggak mau,” katanya.

Budianto kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar berhati-hati menghadapi dinamika politik di sekitarnya.

Menurutnya, apabila terjadi benturan kepentingan politik yang semakin tajam, posisi Prabowo dapat menjadi rentan.

“Tapi ketika gajah-gajah ini bertengkar, saya percaya kalau Prabowo enggak hati-hati, dia terjatuh,” ujar Budianto.

Ia kemudian menyebut Gibran sebagai pihak yang secara konstitusional berada tepat di bawah Prabowo sehingga menjadi figur yang paling siap mengambil alih apabila terjadi pergantian kekuasaan di tengah jalan.

“Yang paling siap menggantikan ya di bawah dia,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat Desri Mulya menilai sejumlah anggapan yang berkembang terkait dugaan larangan berhijab bagi calon kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) perlu diluruskan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai kebijakan resmi institusi apabila tidak ditemukan aturan tertulis yang secara tegas melarang penggunaan hijab.

Polemik ini mencuat setelah seorang calon mahasiswa mengaku mendapat pertanyaan mengenai kesediaannya melepas jilbab dalam proses wawancara akademik. Dalam unggahannya, calon peserta tersebut menyebut pertanyaan itu disampaikan saat tahapan seleksi di Unhan pada Juni 2026.

Desri menegaskan, dalam negara hukum, pembatasan terhadap hak warga negara semestinya memiliki dasar aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Soal larangan hijab di Unhan tidak ada aturan tertulis. Ini negara hukum. Segala aturan pembatasan hak warga negara harus tertulis,” kata Desri, Jumat (21/8/2026).

Ia juga membantah anggapan bahwa seluruh lulusan Unhan secara otomatis akan menjadi perwira TNI.

Menurut Desri, mahasiswa Unhan memang menjalani pendidikan yang memiliki karakter pertahanan dan pada program tertentu mengikuti pendidikan dasar militer. Namun, hal tersebut tidak berarti setiap lulusan secara otomatis memperoleh status sebagai perwira TNI.

Informasi penerimaan Unhan 2026 sendiri menyebut calon kadet mengikuti pendidikan dasar militer selama satu bulan di Magelang sebelum pembukaan pendidikan.

“Lulusan Unhan tidak otomatis jadi perwira TNI. Mereka harus ikut Dikma Perwira Karier dan tidak ada jaminan lolos,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, menyamakan seluruh mahasiswa atau lulusan Unhan dengan taruna akademi militer juga tidak tepat.

“Enak benar lulusan Unhan jadi perwira. Bisa ngamuk lulusan Akmil dan Secapa,” katanya.

Desri juga menyoroti anggapan bahwa karena Unhan berada dalam lingkungan pertahanan, maka seluruh ketentuan yang berlaku bagi prajurit TNI otomatis berlaku kepada mahasiswa.

Menurut dia, institusi pendidikan yang berada dalam lingkungan pertahanan tetap harus dilihat berdasarkan aturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikannya.

Ia mencontohkan SMA Taruna Nusantara yang berada dalam ekosistem pendidikan bercorak kedisiplinan dan kebangsaan, tetapi menurut Desri tidak menerapkan larangan berhijab bagi siswi.

“Institusi pendidikan TNI tidak otomatis ikut aturan TNI. SMA TN saja tidak melarang siswi berhijab,” katanya.

Secara kelembagaan, Unhan memang memiliki karakter khusus sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang pertahanan. Namun, Unhan tetap memiliki kerangka regulasi pendidikan tersendiri. Statuta Unhan saat ini diatur melalui Permendikbudristek Nomor 42 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pertahanan.

Desri kemudian membedakan antara larangan berhijab dengan belum adanya pembaruan aturan mengenai pakaian taruni TNI.

Menurutnya, tidak berhijabnya sejumlah taruni TNI tidak otomatis membuktikan adanya aturan yang secara eksplisit melarang penggunaan hijab. Bisa saja persoalannya berkaitan dengan ketentuan seragam yang belum diperbarui.

“Tidak berhijabnya taruni TNI juga bukan karena ada larangan, tetapi memang belum ada aturan terkait pakaian taruni yang diperbarui,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan hijab dalam lingkungan pendidikan dan kegiatan resmi militer tidak dapat langsung diposisikan sebagai sesuatu yang mutlak dilarang.

“Apakah mutlak tidak boleh? Tidak juga. Banyak taruni tetap berhijab di acara resmi,” kata Desri.

Di sisi lain, dokumen resmi Unhan yang mengatur penerimaan mahasiswa 2026 mencantumkan persyaratan bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, serta kewajiban mematuhi peraturan Unhan. Namun, dalam persyaratan yang dipublikasikan tersebut tidak tercantum ketentuan eksplisit yang menyatakan calon mahasiswa perempuan dilarang mengenakan hijab.

Karena itu, Desri meminta polemik dugaan larangan berhijab di Unhan dibedakan antara aturan tertulis, praktik di lapangan, dan kebijakan atau instruksi yang mungkin disampaikan secara lisan.

Menurutnya, jika memang terdapat pembatasan terhadap penggunaan hijab dalam proses seleksi, pihak Unhan perlu menjelaskan dasar hukumnya secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Nusa Tenggara Timur – Sentuhan kasih Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko menjadi obat pelipur lara bagi korban gempa bumi Flores, di Lapangan Gelora Samador Da Cunha, Maumere, Rabu (19/8/2026).

Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT.

Kunjungan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA tersebut turut diikuti Wakapolda NTT, Karo SDM Polda NTT, Dirpolairud Polda NTT dan Kapolres Sikka.

Kehadiran Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana. Tidak hanya meninjau kondisi pengungsian, rombongan juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anak-anak, bayi dan balita.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko, menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab Polri.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan masyarakat merasa aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Polri akan terus hadir bersama seluruh unsur terkait untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat ini,” ujar Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT kemudian meninjau Posko Kesehatan Polda NTT–Polres Sikka yang berada di kawasan pengungsian. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para korban gempa.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak pengungsi. Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT turut memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa.

Suasana pengungsian yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan berubah menjadi lebih ceria ketika anak-anak diajak berinteraksi dan bermain.

Kapolda NTT juga menyerahkan alat-alat permainan bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut sekaligus memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami bencana.

“Anak-anak adalah kelompok yang sangat membutuhkan perhatian setelah mengalami bencana. Kita ingin mereka kembali ceria, merasa aman dan tidak terus berada dalam suasana ketakutan,” kata Kapolda NTT.

Selanjutnya, Irjen Pol. Rudi Darmoko bersama Ny. Vily Rudi Darmoko mengunjungi tenda khusus bayi dan balita.

Di lokasi tersebut, Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Daerah NTT melihat langsung kondisi bayi serta balita yang berada di pengungsian. Rombongan juga memberikan bantuan susu formula untuk mendukung kebutuhan bayi dan balita selama berada di lokasi penampungan.

“Perhatian kita juga harus diberikan kepada bayi dan balita karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Bantuan susu formula ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka selama berada di pengungsian,” ujar Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Usai mengunjungi tenda bayi dan balita, Kapolda NTT bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke dapur lapangan untuk melihat secara langsung pelayanan konsumsi bagi para pengungsi.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko bersama Ketua Bhayangkari Cabang Sikka turut menunjukkan kepedulian dengan menyerahkan bantuan kasur lantai kepada para pengungsi di Gelora Samador Maumere.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga selama harus tinggal di tenda pengungsian.

Kapolda NTT menegaskan bahwa penanganan masyarakat terdampak bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Polri bersama Bhayangkari dan seluruh unsur terkait akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita ingin memastikan warga yang terdampak tidak merasa sendiri menghadapi situasi ini,” tegasnya.

Seluruh rangkaian kunjungan Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko di Lapangan Gelora Samador Maumere berakhir sekitar pukul 12.10 WITA. Kegiatan berlangsung aman dan terkendali.

Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri dan Bhayangkari di tengah masyarakat, menghadirkan pelayanan, kepedulian dan harapan bagi para korban gempa Flores.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi kembali menyoroti polemik terkait dokumen pendidikan Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai penjelasan pihak Humas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai waktu wisuda justru memunculkan pertanyaan baru.

Beathor menyebut keterangan mengenai wisuda pada November sebagai sebuah “anomali”. Menurut dia, penjelasan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang selama ini memberikan pembelaan terhadap Jokowi.

“Dari penjelasan bagian Humas UGM tersebut saya menghimbau agar pihak-pihak yang selama ini membela Jokowi menjadi sadar bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah SMA, apalagi ijazah UGM,” kata Beathor dalam pernyataannya, Kamis (20/8/2026).

Beathor juga menyinggung sikap mantan presiden setelah tidak lagi menjabat. Ia menilai mantan presiden semestinya tidak turut campur dalam pemerintahan presiden yang sedang menjalankan tugas.

“Semua mantan Presiden setelah purna tugas tidak ikut cawe-cawe pada Presiden yang sedang bertugas membangun negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Beathor meminta pihak-pihak yang menjadi saksi dalam perkara yang berkaitan dengan polemik tersebut, termasuk para relawan, mempertimbangkan kembali posisi mereka.

“Untuk itu para saksi yang akan tampil di persidangan maupun para relawan segeralah mengundurkan diri meninggalkan Joko Widodo agar negeri ini aman sentosa,” katanya.

Pernyataan Beathor tersebut menambah panjang polemik mengenai isu dokumen pendidikan Jokowi yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menyoroti kondisi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, termasuk era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Suzie saat membahas aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan itu, ia menyebut mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Menurut Suzie, aksi mahasiswa merupakan bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dinilai tidak ideal, khususnya terkait kebebasan menyampaikan pendapat.

“Sekarang hampir semua dibungkam. TV-TV nasional sudah didanai oleh Gerindra,” kata Suzie dalam perbincangan yang dikutip dari tayangan kanal Madilog, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai kampus dan mahasiswa masih memiliki ruang untuk menyampaikan kritik serta memberikan gagasan kepada masyarakat luas.

“Hanya universitaslah dengan kekuatan-kekuatan mudanya yang bisa memberikan ilham. Mudah-mudahan itu menginspirasi seluruh negeri,” ujarnya.

Suzie juga menyoroti tuntutan mahasiswa UI yang menurutnya berkaitan dengan apa yang ia sebut sebagai “penjajahan negara terhadap rakyat”.

Ia menilai persoalan oligarki telah berkembang dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia.

“Oligarki itu sendiri hidup sempurna di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi penjajahan negara terhadap rakyat itu sudah terjadi di era Jokowi,” katanya.

Suzie kemudian membandingkan kondisi kekerasan politik pada sejumlah periode pemerintahan. Menurut dia, kekerasan pada era Jokowi tidak selalu terlihat dalam bentuk ekstrem, tetapi tetap terdapat sejumlah kasus yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.

Dalam kesempatan yang sama, Suzie juga mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama dalam menjalin hubungan dengan kekuatan global.

Ia menyebut Prabowo perlu berhati-hati dalam menentukan mitra strategis Indonesia, termasuk dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan China.

“Kalau Pak Prabowo khilaf dalam menentukan sahabat, yaitu sahabat Amerika,” ujar Suzie.

Suzie kemudian menyampaikan pandangannya mengenai Zionisme dan hubungan internasional dengan menggunakan sejumlah istilah serta tudingan yang kontroversial.

Ia juga mengaitkan persoalan investasi dan industri smelter di Batam dengan kelompok yang disebutnya berkaitan dengan keluarga Rothschild.

Lebih jauh, Suzie menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sekaligus kesinambungan persoalan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

“Kalau kita lihat cara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah berpikir jahat. Pak Prabowo yang pada dasarnya juga ada kejahatan paralel secara berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat tidak normal,” katanya.

Suzie juga menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi sosial perguruan tinggi.

Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya hanya menjadi kelompok yang menerima kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan suara masyarakat ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer Selamat Ginting menilai keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di parlemen pada Pemilu 2029 menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan kekuatan politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Selamat, Jokowi dinilai akan melakukan berbagai upaya agar PSI mampu memenuhi ambang batas politik dan mendapatkan kursi di parlemen.

“Jokowi, apa pun dia akan melakukan agar PSI segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai Pemilu 2029 akan menjadi momentum penentuan bagi keberlangsungan pengaruh politik keluarga Jokowi. Menurutnya, kekuatan politik yang selama ini dibangun dinasti Jokowi akan diuji dalam kontestasi tersebut.

“Jadi 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini,” ujarnya.

Selamat juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah partai politik terhadap kemungkinan PSI berhasil masuk parlemen. Pasalnya, PSI dinilai berpotensi mengambil sebagian basis pemilih partai lain.

Partai-partai menengah, kata dia, termasuk PDIP, NasDem hingga Golkar, berpotensi menghadapi persaingan dengan PSI apabila partai tersebut berhasil mendapatkan kursi di DPR.

“Partai-partai di bawah atau menengah tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti, terutama seperti PDIP. Basis konstituennya hampir sama, juga NasDem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya,” katanya.

Ia menilai karakteristik sebagian pemilih yang pragmatis membuat persaingan antarpartai semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, partai yang mampu menawarkan daya tarik politik dan dukungan yang lebih kuat berpotensi mengambil suara dari partai lainnya.

“Artinya siapa yang memberi itu yang akan diambil,” ujar Selamat.

Dengan demikian, Selamat melihat pertarungan menuju Pemilu 2029 bukan hanya berkaitan dengan perebutan kursi parlemen, tetapi juga menentukan apakah pengaruh politik keluarga Jokowi masih akan bertahan setelah pergantian kekuasaan.