MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah sejumlah kelompok yang melaporkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, ke Bareskrim Polri patut dicermati dari perspektif politik dan intelijen. Menurutnya, rangkaian pelaporan tersebut justru berpotensi menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Amir mengatakan, publik perlu melihat secara lebih jernih siapa saja pihak yang berada di balik pelaporan tersebut serta dampak politik yang mungkin ditimbulkan terhadap citra pemerintahan Prabowo.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan hukum antara pelapor dan terlapor. Ada dimensi politik yang perlu dibaca. Saya melihat ada indikasi operasi pembusukan terhadap Prabowo melalui pelaporan terhadap Tiyo Ardianto,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).
Menurut Amir, pelaporan yang dilakukan Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo) ke Bareskrim Polri menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih, organisasi tersebut didampingi oleh Ferdinand Hutahaean yang selama ini dikenal memiliki dinamika politik tersendiri dalam berbagai isu nasional.
“Publik tentu mengenal Ferdinand Hutahaean dan mengetahui bagaimana posisi politiknya selama ini. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan mengenai motif politik di balik pelaporan tersebut,” ujarnya.
Amir juga menyoroti fakta bahwa Partai Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo justru terlihat tidak menunjukkan respons yang sama terhadap berbagai kritik maupun tudingan yang dilontarkan Tiyo Ardianto.
“Selama ini Gerindra terlihat sangat santai. Tidak ada laporan resmi dari partai. Tidak ada reaksi berlebihan. Itu menunjukkan bahwa Gerindra memahami kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” katanya.
Selain Garda Prabowo, Tiyo juga dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo. Menurut Amir, publik mengetahui bahwa Firdaus selama ini dikenal sebagai Ketua Umum organisasi Termul yang sering dikaitkan dengan kelompok pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika muncul dua pelaporan dari kelompok yang berbeda, maka analis politik dan intelijen tentu akan melihat apakah ada pola tertentu yang sedang dibangun di ruang publik,” ujarnya.
Dalam perspektif operasi informasi, Amir menilai pelaporan terhadap aktivis mahasiswa berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah.
Menurutnya, salah satu tujuan utama operasi politik modern adalah membangun opini publik yang tidak selalu sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
“Jika seorang aktivis mahasiswa dilaporkan ke polisi, maka yang muncul di ruang publik adalah narasi bahwa pemerintah antikritik. Padahal pelapor bukan pemerintah, bukan Gerindra, bahkan bukan Prabowo sendiri,” katanya.
Amir menjelaskan bahwa dalam teori operasi persepsi atau perception management, pihak tertentu dapat menciptakan situasi yang memancing reaksi emosional masyarakat. Ketika emosi publik terbentuk, fakta-fakta substantif sering kali menjadi kurang diperhatikan.
“Narasi yang dibangun bisa sederhana: mahasiswa dikriminalisasi. Setelah itu muncul simpati, muncul gerakan massa, muncul solidaritas. Pada titik itu yang diserang bukan pelapor, tetapi citra Presiden Prabowo,” jelasnya.
Menurut Amir, pola semacam itu pernah terjadi di berbagai negara ketika elite politik tertentu berusaha menggerakkan opini publik melalui isu kebebasan berekspresi.
Amir menegaskan bahwa rekam jejak politik Prabowo selama dua kali kontestasi Pilpres menunjukkan sikap yang relatif terbuka terhadap kritik.
Ia mengingatkan bahwa pada Pilpres 2014 maupun 2019, Prabowo menjadi salah satu tokoh politik yang paling banyak menerima serangan politik, hujatan, bahkan fitnah di media sosial.
“Prabowo dihina, diejek, difitnah selama bertahun-tahun. Namun publik bisa melihat sendiri, tidak ada pola pelaporan besar-besaran terhadap para pengkritiknya. Itu fakta politik yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.
Karena itu, Amir merasa tidak logis apabila saat ini muncul kesan bahwa Prabowo menjadi sosok yang antikritik hanya karena adanya pelaporan dari pihak-pihak tertentu yang tidak secara langsung mewakili pemerintah.
“Karakter Prabowo justru dikenal cukup terbuka terhadap kritik. Dia sudah mengalami banyak tekanan politik selama puluhan tahun. Jadi sulit diterima jika tiba-tiba ada narasi bahwa Prabowo alergi terhadap kritik mahasiswa,” katanya.
Dalam analisis intelijen, Amir menilai pertanyaan paling penting adalah siapa pihak yang memperoleh keuntungan politik dari situasi tersebut.
Menurutnya, setiap peristiwa politik selalu perlu dianalisis menggunakan pendekatan “cui bono” atau siapa yang diuntungkan.
“Jika pelaporan ini memicu kemarahan mahasiswa, memunculkan demonstrasi, dan menimbulkan persepsi bahwa Prabowo antikritik, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari rusaknya citra Presiden?” ujarnya.
Amir menilai kemungkinan adanya aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan jarak antara pemerintah dengan kelompok mahasiswa tidak boleh diabaikan.
“Mahasiswa adalah kelompok strategis dalam politik Indonesia. Jika hubungan mahasiswa dan pemerintah sengaja dibenturkan, maka yang terjadi adalah polarisasi baru. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa era digital membuat operasi pengaruh (influence operation) jauh lebih mudah dilakukan melalui media sosial, jaringan aktivis, maupun pembentukan opini secara sistematis.
“Operasi politik hari ini tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Yang dimainkan adalah persepsi publik. Karena itu masyarakat harus lebih kritis membaca setiap peristiwa politik yang berkembang,” tutup Amir.
