MoneyTalk.id, Jakarta – Sejumlah warganet mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman penyebaran data pribadi (doxing) setelah mengkritik Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melalui media sosial. Mereka mengaku diminta menghapus unggahan yang menyinggung berbagai isu, mulai dari polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU, dugaan nepotisme, hingga kedekatan Dody dengan pengusaha Haji Isam.
Pengakuan tersebut memicu perhatian publik karena menyangkut kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pejabat publik, Sabtu (18/7/2026).
Salah satu yang mengungkapkan pengalaman tersebut adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Melalui akun media sosial X, Nabiyla menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan yang meminta agar unggahannya mengenai polemik mutasi ASN di Kementerian PU segera dihapus.
Tak hanya itu, pengirim pesan juga menyertakan sejumlah data pribadi miliknya yang dinilai sebagai bentuk intimidasi atau ancaman doxing.
Merespons hal tersebut, Nabiyla menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan mengirimkan somasi kepada pihak yang menghubunginya.
Pengakuan serupa disampaikan pegiat media sosial Ferry Kotto dan Faizal Akbar. Keduanya mengaku menerima pesan yang berisi permintaan agar menghapus unggahan yang mengomentari Menteri PU Dody Hanggodo.
Unggahan yang dipersoalkan berkaitan dengan isu mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Dody, hingga isu kedekatan Menteri PU tersebut dengan pengusaha Haji Isam.
Hingga kini belum ada informasi yang memastikan identitas maupun keterkaitan pihak yang mengirimkan pesan intimidasi tersebut dengan institusi tertentu.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya telah membantah berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
Terkait mutasi ASN di Kementerian PU, Dody menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan isu bocornya surat dinas ke Amerika Serikat sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.
Ia juga membantah tudingan adanya praktik nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN. Dody bahkan menantang pihak yang menuduh agar dapat membuktikan bahwa Aisyah Zakiyah yang diangkat sebagai komisaris merupakan keponakannya.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah kalangan menilai respons yang disampaikan Menteri PU belum mampu meredam kontroversi.
Seorang peneliti kebijakan publik menilai pola komunikasi Dody Hanggodo sebagai pejabat publik cenderung defensif dan terkesan arogan dalam menghadapi kritik yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, pejabat publik semestinya merespons kritik dengan mengedepankan transparansi, memberikan penjelasan yang utuh, serta membuka ruang dialog kepada masyarakat.
“Pejabat publik memiliki kewajiban menjelaskan setiap kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. Respons yang transparan dan akuntabel jauh lebih efektif dibanding sekadar membantah tanpa disertai penjelasan yang komprehensif,” ujarnya.
Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Sejumlah pihak menilai kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dalam sistem demokrasi dan tidak seharusnya dibalas dengan intimidasi ataupun ancaman penyebaran data pribadi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang diduga mengirimkan pesan intimidasi kepada para warganet tersebut. Sementara itu, polemik mengenai mutasi ASN dan berbagai isu yang menyeret nama Menteri PU Dody Hanggodo masih menjadi perhatian publik di media sosial.
