MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyoroti sejumlah kejanggalan terkait peningkatan utang negara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kenaikan utang yang sangat besar tersebut belum terlihat sebanding dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Defiyan Cori dalam Forum Keadilan pada 15 Juni 2026. Ia menyebut utang negara meningkat dari sekitar Rp2,6 triliun menjadi Rp9,3 triliun pada era Jokowi.
“Utang naik dari Rp2,6 triliun jadi Rp9,3 triliun era Jokowi, naik 256 persen,” kata Defiyan.
Ia menilai kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Namun, menurut Defiyan, manfaat dari peningkatan utang itu bagi masyarakat tidak terlihat secara jelas.
Defiyan juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Menurut dia, sebagian besar jalan tol yang dibangun pada era Jokowi dikerjakan dan dioperasikan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak seluruhnya dibangun langsung menggunakan utang negara.
“Jalan tol yang dibangun sebagian besar dikerjakan dan dioperasikan swasta lewat skema KPBU, bukan langsung dari utang negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Defiyan mempermasalahkan besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menurutnya telah terserap untuk belanja pegawai.
“Porsi APBN 80 persen sudah kepakai buat belanja pegawai. Jadi sisa buat infrastruktur cuma sekitar Rp240 triliun,” katanya.
Padahal, dia membandingkan kondisi tersebut dengan pembangunan infrastruktur pada periode awal pemerintahan Jokowi yang disebutnya mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Di sisi lain, Defiyan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Jokowi rata-rata hanya berada di kisaran 5 persen. Menurutnya, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya tambahan utang negara.
“Pertumbuhan ekonomi cuma rata-rata 5 persen, padahal utangnya paling gede,” ujar Defiyan.
Ia kemudian membandingkannya dengan era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut Defiyan, meski utang pada masa tersebut lebih kecil, pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 10,92 persen.
Dalam forum tersebut, Defiyan juga mengklaim menemukan dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing dengan nilai mencapai Rp11.000 triliun. Ia menyebut angka tersebut berasal dari sektor pertambangan dan deforestasi selama sekitar 10 tahun terakhir.
Menariknya, Defiyan mengaitkan angka Rp11.000 triliun tersebut dengan pernyataan Presiden Jokowi pada 2016 yang pernah menyebut adanya potensi dana sekitar Rp11.000 triliun.
“Angka Rp11.000 triliun ini sama persis kayak ucapan Jokowi tahun 2016, ‘di kantong saya ada 11.000 triliun’,” kata Defiyan.
Atas hal tersebut, Defiyan mempertanyakan mengapa utang negara justru terus meningkat apabila potensi dana sebesar itu memang tersedia.
“Pertanyaannya, kalau memang ada di kantong presiden, kenapa utang malah nambah?” ujarnya.
Pernyataan Defiyan tersebut merupakan pandangan dan klaim yang disampaikannya dalam forum.
Redaksi membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab. Klarifikasi yang diterima akan dimuat dan dipublikasikan sesuai ketentuan jurnalistik.
