21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mendesak Polda Metro Jaya mengusut secara menyeluruh peristiwa meninggalnya seorang warga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang terjadi di tengah situasi aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI.

Kami meminta kepolisian memastikan penyebab kematian korban berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan medis. Menurutnya, dugaan adanya kekerasan atau pengeroyokan harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan terhadap para saksi.

“Kami meminta Polda Metro Jaya mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab kematian harus dipastikan berdasarkan fakta, bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis,” kata Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Ahmad mengatakan, kepolisian perlu melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan, termasuk menelusuri rekaman CCTV, dokumentasi video di lokasi kejadian, serta keterangan masyarakat yang berada di sekitar Pejompongan, Jakarta Pusat saat peristiwa berlangsung.

Dia juga meminta aparat kepolisian mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga berada di lokasi kejadian dan mengetahui secara langsung rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia.

“Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana, Kami meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum. Namun, seluruh kesimpulan harus berdasarkan bukti dan hasil penyidikan,” tegas Ahmad Fauzi.

Menurut Ahmad, situasi demonstrasi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR RI tidak boleh menghilangkan hak setiap warga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

KPI juga mendorong Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dan proporsional kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya informasi yang tidak terverifikasi dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami berharap kepolisian bekerja secara objektif dan transparan. Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya mengenai peristiwa ini,” ucap Ahmad Fauzi.

KPI menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta proses penyelidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budianto Tarigan, melontarkan pernyataan keras terkait ucapan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya dikaitkan dengan isu masa depan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Budianto menilai Budi Arie masih merepresentasikan kepentingan politik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan, ia menduga Jokowi menikmati berbagai pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri Koperasi tersebut.

 

“Saya percaya Mas Jokowi menikmati apa yang dikatakan Budi Arie yang menyebut kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029. Jokowi dalang, benar ini. Pemain watak,” kata Budianto Tarigan di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Sabtu (29/8/2029).

Menurut Budianto, pernyataan Budi Arie tidak dapat dilepaskan begitu saja dari relasi politiknya dengan Jokowi dan keluarga Solo. Ia menyebut Budi Arie selama ini masih menjadi representasi Jokowi dalam organisasi relawan Projo.

“Budi Arie itu kalau bicara, tetap dia representasi Jokowi dalam organ. Seakan-akan dosa ini dosa Prabowo sendiri. Padahal kondisi hari ini enggak terlepas dari 10 tahun Bapak Jokowi,” ujarnya.

Budianto kemudian menyinggung situasi politik menjelang dan setelah Pilpres 2024. Menurut dia, keberhasilan mempertahankan keberlanjutan kekuasaan menjadi hal penting bagi kelompok politik Jokowi.

Ia mengutip pernyataan Budi Arie yang pernah menyebut adanya kekhawatiran apabila kelompok pendukung Jokowi kalah dalam Pilpres 2024.

“Kalau Pak Jokowi tidak berhasil menjaga anaknya untuk tetap berkuasa, maka kalau 2024 kemarin kita tidak menang, kata Budi Arie kan ke penjara semua. Mau apa lagi? Itu yang membuat Pak Jokowi hari ini gelisah,” katanya.

Budianto juga menilai wacana mengenai percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029 bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.

Menurutnya, kemungkinan adanya embrio atau benih gerakan politik ke arah perubahan kepemimpinan perlu menjadi perhatian serius.

“Percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029 itu sesuatu hal yang serius. Benih, embrio mungkin sudah ada,” ungkapnya.

Ia menduga terdapat pihak-pihak yang berharap munculnya kekacauan politik yang dapat mengubah konstelasi kekuasaan nasional.

“Mereka berharap ketika ada huru-hara politik, nomor satu turun, nomor dua naik,” kata Budianto.

Budianto juga menyinggung pertemuan politik pada 24 Agustus 2026 yang menurutnya perlu dibaca secara lebih luas oleh Presiden Prabowo.

Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata mengenai langkah politik Budi Arie, tetapi kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya.

“Setelah kejadian itu, pertemuan 24 Agustus yang dibaca Pak Prabowo bukan Budi Arie. Langkah Pak Jokowi,” ujarnya.

Budianto menilai posisi politik Jokowi dan keluarganya kini menjadi faktor penting dalam membaca dinamika hubungan antara kekuasaan lama dan pemerintahan Prabowo.

Ia kemudian mempertanyakan bagaimana masa depan keluarga politik Solo apabila terjadi situasi yang tidak menguntungkan secara politik.

“Kalau misalnya nanti terjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi keluarga Solo, Gibran tidak bisa diharapkan, apa yang menjadi penjaga terakhir dari Dinasti Solo ini?” katanya.

Menurut Budianto, salah satu kemungkinan yang dibayangkannya adalah adanya harapan agar Prabowo tetap memberikan jaminan keamanan politik kepada keluarga Jokowi.

“Dia minta balas budi dari Prabowo. Mohon keluarga dijamin, dijaga, dijaga. Pertahanan dia bisa di situ,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.

“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.

Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.

“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.

Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.

“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.

Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.

“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.

Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.

“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.

Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.

“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.

“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo, melontarkan peringatan keras terkait situasi politik dan aksi demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026.

Poernomo menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam dinamika demonstrasi tersebut. Ia menyoroti munculnya teriakan bernada permusuhan terhadap Presiden Prabowo Subianto di tengah massa, namun situasi di lapangan disebutnya tidak berkembang menjadi bentrokan terbuka antara kelompok yang pro dan kontra terhadap Prabowo.

“Suasana di publiknya kok lain. Di 27 Agustus ini satu orang saja teriak, ‘Gantung Prabowo’. Padahal di situ ada orang Prabowo, ada yang anti. Kenapa tidak berantem di lapangan?” kata Poernomo di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, situasi tersebut patut menjadi perhatian serius. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya pihak tertentu yang telah mempersiapkan atau memanfaatkan momentum demonstrasi untuk membenturkan kelompok-kelompok di tengah masyarakat.

Poernomo menyebut informasi mengenai potensi adanya upaya mengadu kelompok demonstran pada momentum 27 Agustus sebenarnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Namun, menurutnya, laporan tersebut tidak mendapatkan respons yang cukup serius.

“Ada pihak yang memang merencanakan untuk mengadu demonstran pada momen 27 Agustus. Ini laporan sudah disampaikan. Tetapi si penerima laporan tidak menanggapi secara serius,” ujarnya.

Sebagai mantan pejabat intelijen, Poernomo menekankan pentingnya kemampuan deteksi dini dalam membaca potensi ancaman terhadap stabilitas nasional.

“Mestinya aparat keamanan itu, khususnya intelijen, jarum jatuh harus tahu,” katanya.

Poernomo juga menyinggung kemungkinan adanya pihak atau kelompok tertentu yang berupaya mengumpulkan berbagai persoalan lama di tengah masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai bahan untuk menekan pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, persoalan-persoalan yang diwariskan dari periode sebelumnya dapat menjadi beban politik serius apabila tidak segera ditangani oleh pemerintahan saat ini.

“Problem-problem masa lalu ini dikumpulkan oleh sesosok dalang, kemudian digunakan untuk 27 Agustus. Kemarahan rakyat ini ditampung oleh orang itu atau kelompok itu untuk menghajar yang sekarang,” ujarnya.

Ia menggambarkan kemungkinan narasi yang dibangun terhadap pemerintahan saat ini adalah ketidakmampuan menyelesaikan persoalan rakyat, meskipun sebagian masalah tersebut berasal dari masa pemerintahan sebelumnya.

“Kamu tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat. Padahal itu masalah zaman lalu. Tapi kamu sekarang sebagai penguasa di negeri ini tidak mampu menyelesaikan, jadi kamu turun,” katanya.

Poernomo kemudian mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan pemantauan terhadap berbagai aktivitas politik serta kemungkinan munculnya gerakan yang dapat berkembang menjadi tekanan terhadap pemerintahan.

Menurut dia, sebuah mobilisasi massa dalam skala besar tidak mungkin terjadi secara spontan tanpa adanya persiapan sebelumnya.

“Kalau itu tidak disiapkan, cuma malam ini kumpulin orang, ya enggak bisa,” ujarnya.

Poernomo bahkan menyebut dinamika yang muncul saat ini berpotensi menjadi embrio gerakan yang lebih luas apabila pemerintah gagal mengambil langkah politik dan kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini jadi embrio sebuah gerakan nasional,” katanya.

Ia memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo agar tidak membiarkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik terus menumpuk tanpa adanya keputusan yang dinilai mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Poernomo memprediksi posisi pemerintahan Prabowo dapat berada dalam tekanan serius apabila hingga Oktober tidak ada langkah konkret yang dianggap pro-rakyat.

“Kalau sampai Oktober Presiden Prabowo tidak melakukan satu keputusan yang pro-rakyat, Prabowo yang jatuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Poernomo mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak memikul beban persoalan yang terlalu berat tanpa melakukan langkah korektif.

“Presiden Prabowo jangan memikul beban yang tidak kuat dia pikul. Dia akan jatuh,” pungkas Poernomo.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar BRIN, Prof. Dr. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kritik tersebut disampaikan Erma melalui akun X pribadinya setelah mencermati wawancara Jokowi bersama tim Bocor Alus Politik dari Tempo.

Dalam unggahannya, Erma menilai Jokowi cenderung membantah berbagai kritik dan pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Menurut dia, salah satu hal yang paling mengecewakan adalah tidak adanya pengakuan mengenai kritik publik terhadap kapasitas dan kompetensi putranya dalam kepemimpinan nasional.

“Semua dibantah Jokowi dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Ada satu hal yang paling mengecewakan yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” tulis Erma dalam unggahan di akun X-nya, Jumat (28/8/2026).

Erma kemudian mempertanyakan kualitas rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, ia menilai demokrasi seharusnya mampu melahirkan lebih banyak figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan strategis negara.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia masak iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut Erma.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap wawancara eksklusif Jokowi dengan tim Bocor Alus Politik Tempo. Dalam wawancara itu, Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan mengenai dinamika politik nasional, tudingan terhadap keluarganya, hingga berbagai isu yang berkembang setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik dilakukan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Materi wawancara tersebut kemudian menjadi perhatian luas dan memicu beragam reaksi di ruang publik, terutama karena membahas posisi Jokowi dalam konfigurasi politik pasca-Pilpres serta isu mengenai masa depan politik keluarganya.

Bagi Erma, persoalan yang disorot bukan sekadar soal hak politik seseorang dalam sistem demokrasi. Ia mempertanyakan apakah proses demokrasi dan mekanisme partai politik benar-benar telah menghasilkan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi memadai untuk memimpin negara.

Kritik tersebut sekaligus menyinggung peran partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi. Partai politik, dalam pandangan Erma, semestinya tidak hanya menjadi kendaraan elektoral atau sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan.

Namun, perlu dicatat bahwa penilaian Erma mengenai kelayakan dan kompetensi putra Jokowi merupakan pandangan dan kritik pribadi yang disampaikan dalam ruang publik. Pernyataan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang mengenai dinasti politik, kualitas demokrasi, serta mekanisme rekrutmen pemimpin di Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi dalam wawancara dengan Tempo memberikan tanggapan atas berbagai isu dan tudingan yang dialamatkan kepada dirinya maupun keluarganya. Wawancara tersebut kini menjadi salah satu bahan diskusi baru dalam percakapan politik nasional.

Kontroversi ini pun kembali membuka perdebatan lama: apakah demokrasi Indonesia telah benar-benar menghasilkan pemimpin berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi, ataukah faktor popularitas, kekuatan elite, jaringan kekuasaan, dan dukungan partai masih menjadi penentu utama dalam proses politik nasional?

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti pola kekuasaan dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang dinilainya terus berulang dari masa ke masa. Salah satu pola yang dikritiknya adalah strategi membenturkan kelompok demonstran dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai pendukung penguasa.

Menurut Gigin, pola tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah politik dan kekuasaan di Indonesia. Bahkan, ia menilai strategi serupa telah dikenal sejak masa kolonial.

“Tak ada yang baru dari strategi membenturkan pendemo dengan pendukung penguasa. Pola ini sudah terjadi sejak zaman kolonial. Artinya, kolonialisme tidak pergi dari negeri ini,” kata Gigin Praginanto, Jumat (28/8/2026).

Pernyataan itu menjadi sorotan karena mengaitkan fenomena politik dan penanganan demonstrasi saat ini dengan warisan pola kekuasaan masa lalu. Dalam pandangan Gigin, perubahan zaman dan pergantian rezim tidak serta-merta menghapus cara-cara lama dalam merespons kritik dan gerakan masyarakat.

Ia juga menyinggung pengalaman pada masa Orde Baru. Menurutnya, setiap kali muncul demonstrasi atau gerakan protes dari masyarakat, pihak yang berkuasa kerap membangun narasi bahwa terdapat pihak tertentu yang “menunggangi” aksi tersebut.

“Zaman Orba, setiap ada demo pihak yang berkuasa selalu menuding ada yang menunggangi. Pola ini terus berulang sampai sekarang,” ujarnya.

Bagi Gigin, persoalan mendasar yang seharusnya mendapat perhatian justru bukan sekadar mencari siapa aktor di balik demonstrasi. Pemerintah dan pemegang kekuasaan, kata dia, perlu melihat akar persoalan yang mendorong masyarakat turun ke jalan.

Ia menyebut sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang menurutnya belum terselesaikan, mulai dari pengangguran, kemiskinan hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

“Karena masalah pokok tidak teratasi, yaitu pengangguran, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Menurut Gigin, selama persoalan-persoalan mendasar tersebut tidak ditangani secara serius, potensi munculnya aksi protes akan tetap terbuka. Demonstrasi, dalam konteks ini, dapat dipandang sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Karena itu, ia mengingatkan agar setiap kritik dan demonstrasi tidak serta-merta dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan atau selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu. Yang lebih penting, menurutnya, adalah mendengarkan substansi tuntutan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang menjadi sumber kegelisahan masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Juru Bicara Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang dikaitkan dengan wacana mempresidenkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adhie bahkan menyebut adanya indikasi perencanaan makar, meskipun menurutnya skenario tersebut akhirnya tidak berjalan karena mendapat penolakan dan kemudian memicu polemik.

“Ini 100 persen makar. Beda dengan ketika kita dianggap makar. Kita kan tidak punya instrumen. Seberapa pun kita demonstrasi, ya hanya demonstrasi. Tapi mereka punya partai, punya uang, punya jaringan kekuasaan wakil presiden, punya jaringan di ketentaraan, di kepolisian,” kata Adhie Massardi di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Jumat (28/8/2026).

Menurut Adhie, persoalan politik menjadi berbeda ketika sebuah kekuatan tidak hanya menyuarakan kritik atau melakukan demonstrasi, tetapi diduga memiliki instrumen politik dan jaringan kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan kepemimpinan.

Ia menilai, apabila terdapat keinginan untuk mempresidenkan Gibran dengan cara menghentikan Presiden Prabowo Subianto di tengah jalan, maka persoalannya tidak lagi sekadar manuver politik biasa.

“Kalau ada keinginan dari mereka untuk mempresidenkan Gibran, kalau gagal itu makar. Kalau sukses, enggak ada masalah. Di politik kan begitu,” ujarnya.

Adhie mengatakan demonstrasi atau kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, menurut dia, situasinya akan berbeda jika di balik gerakan tersebut terdapat ambisi untuk menghentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

“Kalau tidak ada ambisi wakil presiden jadi presiden, tidak ada ambisi wakil presiden menghentikan presiden di tengah jalan, itu demo aman-aman saja,” katanya.

Karena itu, Adhie mengaku terkejut ketika muncul pernyataan yang kemudian dikaitkan dengan wacana pergantian kepemimpinan nasional.

Menurutnya, polemik tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya skenario politik yang sebelumnya tidak terlihat oleh publik.

“Ketika muncul pernyataan itu saya jadi kaget juga. Ada toh? Ada niat itu?” ujar Adhie.

Adhie menyinggung adanya perubahan sikap setelah pernyataan Budi Arie menjadi sorotan. Ia menyebut polemik itu kemudian berkembang menjadi saling menyalahkan, termasuk narasi bahwa Budi Arie disebut berbicara karena sakit hati setelah mengalami persoalan politik.

Namun, Adhie mempertanyakan penjelasan tersebut. Menurut dia, publik tetap dapat menilai sendiri konteks dan situasi ketika pernyataan tersebut disampaikan.

“Kemudian saling menyalahkan, diputarbalikkan. Ini Budi yang sakit hati dan segala macam. Tapi kan orang tahu bahwa ini bagian dari skenario memang,” kata Adhie.

Ia juga menyoroti fakta bahwa, menurutnya, Budi Arie beberapa kali menyampaikan bahwa dirinya telah membicarakan atau membisikkan gagasan tertentu kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Adhie menilai persoalan tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai pernyataan pribadi tanpa konteks politik yang lebih luas.

“Di sebelahnya waktu dia ngomong itu ada mantan Presiden Joko Widodo. Dan kalau dilihat dari pernyataannya, dia sudah beberapa kali mengomongkan bahwa dia sudah membisikan ini kepada Joko Widodo,” ujarnya.

Adhie kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman sejumlah aktivis atau kelompok masyarakat yang, menurutnya, pernah dituduh melakukan makar hanya karena melakukan aksi demonstrasi atau menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurut dia, penegakan hukum seharusnya tidak menggunakan standar ganda.

“Menurut saya ini sudah 100 persen perencanaan makar. Jangan kemudian kita yang gelandangan bisa dituduh makar, kemudian ditangkap. Betul, ini kan irasional kalau begitu,” katanya.

Adhie menilai, jika dugaan adanya upaya untuk mempercepat pergantian kekuasaan benar-benar muncul dari lingkungan yang memiliki jaringan politik dan kekuasaan, maka persoalan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius.

Ia bahkan menyebut skenario tersebut bisa disebut gagal karena masih berada pada tahap awal atau belum menemukan momentum politik yang cukup kuat.

“Ini makar, sebetulnya. Dan karena prematur maka gagal,” ujarnya.

Lebih jauh, Adhie menduga terdapat kesalahan dalam membaca dinamika politik dan sentimen masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, ketidakpuasan atau kritik terhadap Prabowo tidak otomatis berarti masyarakat mendukung Gibran untuk menggantikannya sebagai presiden.

“Naluri dia memang, situasinya banyak orang melihat bahwa ini saatnya Prabowo ditumbangkan. Dia pikir orang benci kepada Prabowo itu berarti suka sama Gibran. Itu kesalahan dia, kesalahan penarikan kesimpulan,” kata Adhie.

Menurut Adhie, politik Indonesia tidak sesederhana membelah masyarakat ke dalam dua pilihan: mendukung Prabowo atau mendukung Gibran.

Ia menilai, bisa saja masyarakat memiliki kritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi pada saat yang sama juga tidak menginginkan Gibran menjadi presiden melalui proses pergantian kekuasaan di tengah masa jabatan.

“Orang banyak tidak suka kepada Pak Prabowo, tetapi itu bukan berarti mereka otomatis mendukung Gibran,” demikian penegasan Adhie.

MoneyTalk.d,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya menyusul kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Muslim secara khusus menyoroti keberadaan figur-figur yang disebutnya sebagai bagian dari “Geng Solo” di lingkungan pemerintahan Prabowo. Menurut dia, Presiden perlu mengambil langkah tegas dengan mengganti para menteri yang dinilai memiliki kedekatan dengan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Muslim, kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menduga terdapat skenario politik di balik situasi yang berkembang.

Muslim menilai, apabila situasi politik dan keamanan terus dibiarkan memburuk, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami, apakah ada skenario untuk menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian terjadi perubahan kekuasaan dan Gibran yang naik,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Muslim juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang belakangan menjadi polemik di tengah situasi politik nasional.

Menurutnya, aparat kepolisian perlu memeriksa Budi Arie untuk mendalami apakah terdapat unsur atau indikasi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie. Pernyataannya perlu didalami karena ada indikasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan Prabowo,” tegas Muslim.

Ia menilai Presiden Prabowo tidak boleh mengabaikan berbagai dinamika politik yang berkembang, terutama jika terdapat kelompok-kelompok di sekitar kekuasaan yang memiliki agenda berbeda dengan kepentingan pemerintahan saat ini.

Karena itu, Muslim meminta Prabowo segera melakukan bersih-bersih kabinet dan memastikan seluruh pembantunya memiliki loyalitas penuh terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal kepada pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik lain. Jangan sampai Prabowo dikelilingi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Muslim menegaskan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, momentum pasca kerusuhan 27 Agustus 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

Di tengah meningkatnya tensi politik, Muslim berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mengusut secara transparan penyebab kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya aktor atau kepentingan politik di balik aksi tersebut.

“Semua harus dibuka secara terang-benderang. Kalau ada pihak yang bermain dan memanfaatkan demonstrasi untuk agenda perebutan kekuasaan, maka harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Politik Kenegaraan M. Hatta Taliwang mencermati pola konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik nasional. Menurutnya, pendekatan Prabowo terhadap kekuatan politik warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dekat pada kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, bukan model konfrontasi frontal.

Hatta mengatakan, teori konsolidasi kekuasaan dapat dilihat melalui sejumlah model. Dalam pandangannya, terdapat tiga pola utama yang berkembang dalam kajian politik, yakni model frontal, kooptasi, dan erosi bertahap.

“Model frontal itu pecat, tangkap, bersihkan secara cepat. Perlawanan keras, bahkan bisa memunculkan kudeta dan instabilitas,” kata Hatta dalam catatannya, Kamis (27/8/2026).

Sementara model kooptasi dilakukan dengan merangkul lawan, memberikan ruang dalam kekuasaan, dan menjaga stabilitas agar program pemerintahan dapat berjalan. Adapun erosi bertahap dilakukan dengan mengurangi pengaruh kelompok lawan secara perlahan, antara lain melalui perubahan posisi dan masuknya kelompok pendukung ke dalam pusat kekuasaan.

Hatta menilai, dalam praktik politik modern, seorang pemimpin tidak selalu menggunakan satu model secara murni. Kombinasi beberapa pendekatan justru lebih memungkinkan digunakan untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memperkuat kendali kekuasaan.

Menurut Hatta, dari gejala yang terlihat di ruang publik, Prabowo tidak menunjukkan kecenderungan memilih pola frontal terhadap kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi.

Ia menunjuk sejumlah indikator, antara lain belum terlihat adanya pembersihan politik secara besar-besaran, penangkapan terhadap tokoh-tokoh utama era Jokowi secara menyeluruh, maupun pembongkaran kabinet lama secara ekstrem.

Selain itu, menurut Hatta, tidak terlihat adanya kampanye resmi pemerintah yang secara terbuka menjadikan Jokowi sebagai sasaran kesalahan politik.

“Ini menunjukkan Prabowo tidak memilih jalur model Soeharto 1966 atau Erdogan 2016,” ujarnya.

Sebaliknya, Prabowo sejak awal pemerintahannya menggunakan narasi melanjutkan hal-hal yang dinilai baik dari pemerintahan sebelumnya sembari memperbaiki kekurangannya.

Bagi Hatta, bahasa politik semacam itu merupakan salah satu bentuk pendekatan kooptasi.

Strategi tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menenangkan pendukung Jokowi, menjaga stabilitas birokrasi, mempertahankan dukungan politik di parlemen, sekaligus mencegah terbentuknya polarisasi baru.

Di sisi lain, Hatta melihat adanya indikasi pendekatan erosi bertahap dalam konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Ia menilai sejumlah posisi strategis mulai diisi oleh figur-figur yang dipersepsikan lebih dekat dengan Prabowo, termasuk dari lingkungan militer. Menurutnya, perubahan komposisi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari proses memperkuat kendali politik secara perlahan.

Hatta juga menyoroti restrukturisasi pusat-pusat kekuasaan ekonomi melalui pembentukan dan penguatan instrumen negara seperti Danantara.

Menurutnya, perkembangan tersebut dapat memperbesar kapasitas negara dalam mengendalikan aset dan sumber daya strategis.

“Bukan perang terbuka, tetapi pengurangan pengaruh secara perlahan,” katanya.

Namun, Hatta menegaskan bahwa pembacaan tersebut merupakan analisis terhadap gejala politik yang terlihat di ruang publik, bukan kesimpulan bahwa pemerintah secara resmi menjalankan strategi tertentu.

Hatta menilai terdapat sejumlah alasan mengapa pendekatan frontal berisiko diterapkan di Indonesia.

Pertama, struktur kekuasaan Indonesia pascareformasi sangat terfragmentasi. Berbeda dengan negara yang memiliki struktur kekuasaan lebih terpusat, Indonesia memiliki banyak partai politik, kelompok bisnis, organisasi masyarakat, serta mekanisme pemilihan presiden secara langsung.

Karena itu, pembersihan politik secara frontal berpotensi memunculkan resistensi dari berbagai pusat kekuatan sekaligus.

Kedua, pemerintah membutuhkan stabilitas ekonomi.

Menurut Hatta, investor dan pasar cenderung sensitif terhadap konflik elite, perang politik terbuka, serta perubahan kebijakan secara mendadak.

Pendekatan bertahap, kata dia, relatif lebih aman karena perubahan kekuasaan dapat dilakukan tanpa memicu gejolak politik dan ekonomi yang terlalu besar.

Ketiga, terdapat budaya politik elite Indonesia yang sejak era Orde Baru cenderung mengutamakan kompromi, musyawarah elite, serta pembagian ruang kekuasaan.

“Karena itu politik Indonesia sering tampak lambat menggerakkan perubahan,” ujarnya.

Mengapa Ada Kelompok yang Tidak Puas?

Hatta juga menjelaskan munculnya kelompok-kelompok yang menilai pemerintahan Prabowo belum melakukan perubahan secara signifikan terhadap warisan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga kelompok yang memiliki ekspektasi berbeda.

Kelompok pertama adalah mereka yang mengharapkan pembongkaran total terhadap warisan pemerintahan sebelumnya serta penindakan cepat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bermasalah.

Ketika langkah tersebut tidak terjadi, Prabowo kemudian dinilai tidak berani.

Padahal, menurut Hatta, bisa saja Presiden memang memilih strategi yang berbeda, yakni perubahan secara bertahap untuk menghindari benturan langsung.

Kelompok kedua menilai keberhasilan perubahan politik dari simbol-simbol kekuasaan.

Misalnya, apakah ada elite yang ditangkap, dipermalukan, atau berkonfrontasi secara terbuka dengan pemerintah.

Ketika simbol-simbol tersebut tidak muncul, mereka kemudian menganggap tidak ada perubahan.

Sementara kelompok ketiga adalah kelompok yang sejak awal berada di luar koalisi politik Prabowo sehingga cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Hatta, sikap kritis tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam sistem politik, terutama dari kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres.

Hatta menilai terlalu dini menyimpulkan apakah strategi konsolidasi kekuasaan Prabowo berhasil atau tidak.

Sebab, konsolidasi kekuasaan melalui erosi bertahap biasanya membutuhkan waktu.

Ia mengambil contoh Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Recep Tayyip Erdogan yang menurutnya juga membutuhkan waktu untuk memperkuat kendali politik masing-masing.

Karena itu, indikator keberhasilan Prabowo tidak semata-mata harus dilihat dari ada atau tidaknya konflik politik besar dalam waktu dekat.

Ada sejumlah indikator yang menurut Hatta lebih penting diperhatikan.

Pertama, apakah pusat kekuasaan negara semakin kuat.

Kedua, apakah birokrasi semakin loyal dan efektif menjalankan kebijakan pemerintah.

Ketiga, apakah program-program strategis pemerintah dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berarti.

Keempat, apakah pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan secara perlahan berkurang.

“Kalau Prabowo memang menggunakan kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, ukuran keberhasilannya bukan apakah ada konflik besar hari ini, melainkan bagaimana konfigurasi kekuasaan berubah dalam beberapa tahun,” jelasnya.

Pada akhirnya, Hatta menyimpulkan bahwa berdasarkan gejala yang terlihat di ruang publik, pendekatan Prabowo terhadap Jokowi lebih dekat pada kombinasi model kooptasi dan model erosi bertahap, dengan kooptasi yang lebih dominan pada fase awal pemerintahan.

Ia menilai strategi tersebut memang dapat terlihat lambat atau bahkan dianggap lemah oleh kelompok yang menginginkan perubahan cepat.

Namun dari perspektif konsolidasi kekuasaan, strategi bertahap dapat menjadi pilihan bagi pemimpin yang ingin memperkuat pemerintahan sembari menekan risiko konflik elite, gejolak ekonomi, dan ketidakstabilan politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti pernyataan yang dikaitkan dengan Budi Arie Setiadi dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai agenda politik kelompok “SOP”, singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok.

Pandangan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun YouTube pribadinya dalam tayangan berjudul “TERIMA KASIH KE BUDI ARIE YANG TELAH MEMBUKA AGENDA BUSUK SOLO”. Dalam paparannya, Said Didu menilai dinamika politik pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan.

Said Didu mengungkit peristiwa pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Menurut dia, ketika itu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali ke Solo dengan pengawalan pesawat tempur.

“Saat pelantikan Presiden Prabowo 20 Oktober 2024, Jokowi dikawal pesawat tempur ke Solo. Saat itu saya menyatakan hari awal perebutan kekuasaan yang sebenarnya antara Presiden Prabowo dengan Geng SOP, karena pada dasarnya Jokowi tidak pernah rela lepaskan kekuasaan kepada siapapun. Akhirnya sekarang terbukti,” kata Said Didu.

Ia kemudian menyinggung rekaman pernyataan Budi Arie yang, menurut penilaiannya, merupakan seruan kepada kelompok tertentu untuk mulai bergerak.

“Rekaman pernyataan Budi Arie yang seakan sudah meminta Geng SOP sudah harus siap ambil alih kekuasaan, bagi saya adalah pengumuman sikap kepada geng mereka untuk segera bergerak,” ujarnya.

Said Didu mendasarkan analisisnya pada sejumlah hal. Pertama, ia menyebut memperoleh informasi bahwa pernyataan tersebut disampaikan setelah sebuah pertemuan yang disebutnya “dipimpin” Jokowi dan dihadiri sekitar 60 orang yang disebutnya sebagai tokoh “die hard SOP”.

“Pernyataan tersebut disampaikan setelah hasil pertemuan yang ‘dipimpin’ oleh Jokowi yang dihadiri sekitar 60 orang tokoh die hard SOP,” kata Said Didu.

Kedua, Said Didu menyoroti posisi Budi Arie saat menyampaikan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu disampaikan ketika berada di samping Jokowi.

“Pernyataan tersebut disampaikan di samping Jokowi dan Jokowi hanya diam. Bahkan Budi Arie menyatakan sudah membisikkan Jokowi sebelumnya,” ujarnya.

Ketiga, Said Didu menyinggung kemungkinan munculnya bantahan bahwa Jokowi tidak mengetahui pernyataan tersebut. “Seperti biasa, saat ini dimunculkan tukang bantah bahwa Jokowi tidak tahu. Ini permainan lama Geng SOP,” katanya.

Lebih lanjut, Said Didu memperkirakan masih akan ada dinamika politik yang melibatkan pihak-pihak yang disebutnya sebagai faksi SOP di lingkungan pemerintahan Prabowo.

“Tapi kita juga harus siap-siap bahwa akan ada acara faksi SOP dalam pemerintahan Prabowo yang akan siapkan acara dan berteriak, ‘Hidup Jokowi’,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan sampai kapan, menurut istilah yang digunakannya, “drama Hambalang-Solo” akan terus berlangsung dan berdampak pada masyarakat.

“Sampai kapan drama Hambalang-Solo ini menyiksa rakyat? Sangat tergantung pada ketegasan sikap Presiden Prabowo,” tegas Said Didu.

Hingga berita ini diturunkan, paparan tersebut merupakan analisis dan penilaian pribadi Muhammad Said Didu berdasarkan pernyataan yang dibahas dalam tayangan videonya.

Media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari Budi Arie Setiadi, Joko Widodo, maupun pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dalam paparan tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sumber: Tayangan YouTube Muhammad Said Didu, berjudul “TERIMA KASIH KE BUDI ARIE YANG TELAH MEMBUKA AGENDA BUSUK SOLO”.