20 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Rois Faisal Ridho, melontarkan kritik keras terhadap apa yang disebutnya sebagai “Islam ala Prabowo”. Kritik tersebut disampaikan Rois melalui pernyataannya yang juga menyinggung sejumlah tokoh agama yang dinilai memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rois Faisal Ridho, Islam yang dikaitkannya dengan pemerintahan Prabowo bukanlah corak Islam yang diyakininya. Ia bahkan menuding praktik kekuasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan menyampaikan kritik.

“Islam ala Prabowo sebagaimana yang didukung oleh Anwar Iskandar, Ketua MUI sekaligus anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), dan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, adalah Islam yang menculik orang-orang kritis,” ujar Rois Faisal Ridho di akun X (Twitter), Sabtu (5/9/2026).

Tak berhenti di situ, Rois juga melontarkan sejumlah tudingan lain terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menyebut adanya praktik yang, menurut pandangannya, menghalalkan berbagai cara demi kepentingan dan ambisi kekuasaan.

“Islam yang melegalkan segala cara demi meraih ambisi kekuasaan,” katanya.

Dalam kritiknya, Rois turut menyinggung hubungan politik dan diplomatik yang dikaitkannya dengan kelompok Zionis. Ia juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya telah menimbulkan persoalan serius.

“Islam yang menjalin kemesraan dengan Zionis, Islam yang meracuni puluhan ribu anak dengan MBG, dan Islam-Islam lainnya,” lanjutnya.

Rois menegaskan, seluruh hal yang disebutkannya tersebut tidak mencerminkan Islam yang dianut dan diyakininya.

“Tentu bukan Islam yang kami anut,” tegasnya.

Pernyataan Rois Faisal Ridho tersebut menambah panjang kritik terhadap relasi antara agama dan kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, agama tidak seharusnya digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap tindakan kekuasaan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Tuduhan tersebut memerlukan klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan, termasuk pemerintah, Anwar Iskandar, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Kritik keras ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai posisi tokoh-tokoh agama dalam pusaran kekuasaan. Bagi Rois, kedekatan agama dengan kekuasaan tidak boleh membuat kritik dibungkam atau nilai-nilai Islam dikorbankan demi kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa Islam, dalam pandangannya, harus tetap berdiri bersama keadilan, keberanian menyuarakan kebenaran, serta perlindungan terhadap mereka yang kritis terhadap kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis 98, Rustam Effendi, melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia bahkan menuding Jokowi sebagai sosok yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Rustam mengatakan dirinya bersama sejumlah aktivis telah melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, laporan tersebut telah mendapat respons dari Bareskrim Polri.

“Kami melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio. Surat kami ini ditanggapi serius oleh Bareskrim Mabes Polri. Buktinya banyak, tinggal polisi mau atau tidak,” kata Rustam dalam wawancara di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Rustam, situasi politik dan kehidupan bernegara saat ini berada dalam kondisi gaduh. Ia berpandangan salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kegaduhan tersebut adalah Jokowi.

“Negara ini kan gaduh. Jangankan orang lain, kami saja melihat negara ini gaduh. Dan yang bikin gaduh itu Jokowi, kalau menurut saya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rustam juga mengaitkan sejumlah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, mulai dari kasus KM 50, insiden di Kanjuruhan, persoalan petugas KPPS hingga penangkapan sejumlah aktivis.

Ia menilai berbagai peristiwa tersebut harus diusut secara serius dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan lepas dari proses hukum.

Rustam kemudian melontarkan tudingan keras dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang, menurut pandangannya, telah melakukan berbagai kebohongan kepada rakyat.

“Dia bicara seolah-olah orang yang paling bersih, seolah-olah seorang negarawan. Padahal menurut saya, pembohong, penipu, perampas hak-hak rakyat,” kata Rustam.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, proyek kereta cepat, serta sejumlah program pendidikan dan pembangunan lainnya.

Menurut Rustam, berbagai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara terbuka agar publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Tak berhenti di situ, Rustam mengatakan kalangan aktivis, baik di tingkat nasional maupun daerah, tengah membangun kesepahaman untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai politik dinasti Jokowi.

“Kami, aktivis nasional maupun daerah, berupaya sepakat untuk menghilangkan dinasti Jokowi,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menyoroti perlunya penelusuran secara serius terhadap berbagai dugaan persoalan yang melibatkan elite dan tokoh politik, termasuk keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penegakan hukum dan penelusuran asal-usul kekayaan tidak boleh hanya menyasar masyarakat biasa, sementara kelompok elite luput dari perhatian.

Suzie mempertanyakan pola penelusuran yang selama ini, menurut dia, lebih banyak menyasar masyarakat di lapisan bawah. Ia menilai harus ada keberanian untuk membangun sebuah konsepsi besar dalam membedah persoalan kekuasaan, termasuk menelusuri aliran uang dan kepentingan yang berada di baliknya.

“Kenapa yang ditelisik orang biasa? Uangnya di mana? Harus ada orang yang berani mengkonseptualisasikan,” ujarnya di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Sabtu (5/9/2026).

Tak berhenti di situ, Suzie juga melontarkan kritik terhadap aktivitas politik Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurutnya, seorang mantan presiden semestinya dapat menjalani masa pasca-kekuasaan tanpa menimbulkan pertanyaan publik mengenai kepentingan politik yang sedang diperjuangkan.

Ia menilai sejumlah aktivitas politik Jokowi, termasuk safari politik dan sikapnya dalam merespons dinamika yang berkaitan dengan keluarganya, patut menjadi perhatian publik.

“Kalau dia bertindak baik sebagai mantan presiden, tidak macam-macam, semua rakyat juga bisa terima. Tapi ngapain safari politik? Ngapain membela-bela anaknya?” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah masih kuatnya pengaruh politik keluarga Joko Widodo dalam percaturan nasional.

Bagi Suzie, publik perlu terus mengawasi setiap aktivitas politik elite agar kekuasaan, jejaring politik, dan kepentingan ekonomi tidak berjalan tanpa kontrol.

Ia juga menilai situasi politik Indonesia membutuhkan keberanian dari kalangan akademisi, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga berbagai elemen rakyat untuk menyusun sebuah konsepsi besar dalam membaca persoalan bangsa.

Menurutnya, tanpa pemetaan yang jelas mengenai akar persoalan dan struktur yang dianggap menciptakan ketidakadilan, kritik serta perlawanan masyarakat akan terus bergerak sendiri-sendiri dan sulit membentuk kekuatan yang terorganisasi.

Bagi Suzie, kekuatan rakyat tetap menjadi faktor penting dalam setiap perubahan politik. Namun, kekuatan itu tidak cukup hanya diwujudkan melalui kemarahan atau aksi spontan.

Kesadaran politik, keberanian berdiskusi, kemampuan membaca persoalan, serta pemahaman terhadap struktur kekuasaan menjadi bagian penting dalam membangun gerakan perubahan.

“Harus ada yang berani menggambarkan struktur yang menindas itu. Kalau itu sudah jelas, maka orang-orang akan memahami apa yang sebenarnya sedang mereka lawan,” ujarnya.

Suzie menekankan bahwa keberanian membongkar persoalan bangsa harus diarahkan kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Penelusuran terhadap dugaan persoalan, termasuk yang melibatkan orang-orang berpengaruh dan elite politik, menurutnya harus dilakukan dengan prinsip yang sama sebagaimana hukum menyasar masyarakat biasa.

Sorotan terhadap elite, kata Suzie, menjadi penting agar publik tidak hanya disuguhi penegakan hukum yang tajam ke bawah, tetapi juga berani menembus lingkaran kekuasaan. Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, ia mendorong lahirnya diskursus yang lebih besar tentang siapa yang memegang pengaruh, bagaimana struktur kekuasaan bekerja, serta kepentingan apa yang sesungguhnya sedang dipertarungkan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan republik. Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid melontarkan pandangan keras mengenai kondisi bangsa dan memperingatkan bahwa berbagai persyaratan yang menopang kekuatan sebuah negara dinilainya telah mengalami pelemahan.

Menurut Ryaas Rasyid, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala atau tanda awal semata. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah kepastian yang dapat membawa Indonesia menuju situasi paling buruk, yakni bubarnya negara.

“Ujung dari negara ini adalah bubar. Indonesia tidak punya masa depan. Sesuatu yang kita lihat secara nyata itu bukan tanda-tanda. Itu adalah kepastian,” kata Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai fondasi yang menjadi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara kuat telah mengalami pelemahan. Namun, menurutnya, masih terdapat satu faktor yang hingga kini menjadi penghambat terjadinya perpecahan yang lebih jauh.

Faktor tersebut adalah soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

“Cuma satu saja yang membuat ini agak terhambat, pembubaran Republik Indonesia ini, karena tentara dan polisi belum berontak. Andalan kita pada tahap terakhir adalah tentara ini. Jangan sampai pecah,” ujarnya.

Ryaas kemudian memberikan peringatan yang lebih tajam. Menurut dia, perpecahan di tubuh tentara dapat membawa konsekuensi besar bagi keberlangsungan Republik Indonesia.

“Kalau tentara pecah, selamat tinggal Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam pandangannya, perubahan ekstrem dalam arah pemerintahan Indonesia di masa depan juga dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar terhadap institusi negara, termasuk kepolisian.

Ryaas menyebut, apabila suatu saat terjadi pergantian pemerintahan secara ekstrem dan muncul pemimpin yang berani mengambil langkah drastis demi menyelamatkan Indonesia, pembubaran institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil.

“Suatu saat jika memang terjadi pergantian pemerintahan yang ekstrem di Indonesia dan pemimpin baru itu benar-benar nekat mau mengambil jalan pintas penyelamatan Indonesia, kepolisian bisa dibubarkan,” katanya.

Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa masa depan institusi tersebut pada akhirnya juga akan ditentukan oleh kondisi di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Ada masanya nanti. Nanti polisi itu sendiri yang menentukan kapan dirinya bubar,” ujarnya.

Selain membicarakan masa depan negara dan institusi keamanan, Ryaas Rasyid juga menyinggung dinamika kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ryaas, hingga saat ini ia belum melihat adanya tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah politik untuk mengganggu posisi Gibran ataupun menghancurkan jaringan politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

“Emang bisa Gibran diganggu oleh Prabowo? Tidak ada tanda-tanda Prabowo akan mengganggu Gibran atau merusak infrastruktur dengan Jokowi,” ujarnya.

Dalam pandangan Ryaas, terdapat perbedaan bentuk kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo disebut memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

“Prabowo yang memiliki kekuasaan formal. Sementara Jokowi masih menguasai kekuasaan-kekuasaan jaringan,” kata Ryaas.

Ia juga menilai hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih terjaga dengan baik. Karena itu, Ryaas mengaku belum melihat adanya gerakan nyata dari Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh politik Jokowi.

“Jokowi itu masih punya hubungan baik dengan Prabowo. Dan Prabowo tidak ada gerakan yang sama sekali untuk menyingkirkan Jokowi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid kemudian menyoroti kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap Jokowi, Gibran, serta kelompok politik yang mereka identifikasi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan lama.

Menurut dia, penolakan tersebut tidak berasal dari Prabowo.

“Yang menolak Jokowi dan menolak Gibran dan menolak seluruh yang mereka sebut termul itu bukan Prabowo,” katanya.

Bagi Ryaas, persoalan Indonesia bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan formal. Pertarungan pengaruh, kekuatan jaringan, soliditas institusi, hingga masa depan aparat keamanan menjadi bagian dari persoalan besar yang menurutnya akan menentukan apakah Republik Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan politik dan sosial yang terus berkembang.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti fenomena oligarki yang dinilainya semakin kuat memengaruhi kehidupan bernegara. Ia mengibaratkan oligarki seperti “hantu” yang dapat muncul ketika dipanggil dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam sebuah video yang beredar pada Jumat (4/9/2026). Ia mengutip pandangan Wijayanto Samirin yang menurutnya memberikan perumpamaan menarik mengenai oligarki.

“Saya mengutip ucapan Pak Wijayanto Samirin. Beliau memberikan istilah yang bagus. Menurut saya, oligarki itu bagaikan hantu. Apabila diberi kemenyan, hantu-hantu itu datang untuk menakut-nakuti,” kata Said Didu.

Menurut Said Didu, keberadaan oligarki di sejumlah negara dapat dikendalikan oleh penguasa sehingga tidak selalu berujung pada melemahnya negara. Ia menyebut Korea Selatan, Singapura, China, dan Rusia sebagai contoh negara yang menurutnya memiliki mekanisme kuat dalam mengendalikan kekuatan oligarki.

“Kita tahu oligarki di berbagai negara yang berhasil dikendalikan oleh penguasa menyebabkan negaranya semakin maju dan kesejahteraan rakyatnya semakin baik,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung contoh China, di mana pengusaha besar seperti Alibaba disebut berada dalam kendali kuat pemerintahan Xi Jinping. Sementara di Rusia, Said Didu menyebut para oligarki dipanggil oleh Presiden Vladimir Putin dan kemudian tunduk kepada kepentingan negara.

Namun, Said Didu mempertanyakan kondisi di Indonesia. Ia menyebut terdapat perbedaan antara pola pengendalian oligarki di Indonesia dengan sejumlah negara yang dicontohkannya.

“Pertanyaannya sekarang, oligarki yang dikendalikan dari Solo berbeda dengan negara-negara lain. Yang jelas, semakin hari semakin kencang menguasai negara,” katanya.

Said Didu kemudian mengembangkan analogi “hantu” tersebut dengan menggambarkan adanya pihak-pihak yang menyediakan “kemenyan” bagi oligarki.

Menurut dia, para politisi, penegak hukum, DPR, hingga sejumlah pejabat memiliki peran dalam menciptakan ruang bagi kekuatan oligarki untuk berkembang.

“Kenapa oligarki dicontohkan bagaikan hantu? Karena yang menyiapkan kemenyan bagi hantu-hantu oligarki ini, saya katakan, adalah para politisi. Kemudian para penegak hukum menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” ujar Said Didu.

Ia juga menyinggung lembaga legislatif dalam analogi tersebut.

“DPR juga sama, menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka. Hampir seluruh pejabat menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” katanya.

Said Didu bahkan menggambarkan Indonesia sebagai “negara hantu” untuk menjelaskan kritiknya terhadap pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan.

“Tidak salah kalau negara Indonesia bisa dibayangkan sekarang adalah negara hantu. Artinya, hantu yang berkeliaran di mana-mana mengatur kebijakan karena kemenyan dibakar di mana-mana, dibakar oleh para penguasa dan para penegak hukum,” ucapnya.

Lebih jauh, Said Didu mempertanyakan siapa yang sebenarnya memelihara oligarki. Menurut dia, “hantu” hanya berani mendekati pihak yang memanggil dan memberinya sesajen.

“Hantu itu hanya berani kepada orang yang suka membakar kemenyan untuk memuja atau memanggil hantu. Yang suka memanggil hantu untuk diajak bekerja sama adalah yang suka mendapatkan sesajen,” tuturnya.

Ia kemudian menyebut sejumlah kelompok yang menurutnya selama ini menikmati “sesajen” tersebut.

“Faktanya, yang suka menikmati ‘sesajen’ selama ini adalah oknum pejabat, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” kata Said Didu.

Atas dasar itu, ia menyimpulkan bahwa persoalan oligarki tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan kelompok pemilik modal, tetapi juga dengan pihak-pihak yang membuka ruang bagi kepentingan oligarki.

“Artinya, yang suka memelihara hantu oligarki adalah oknum penguasa, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” ujar Said Didu.

Pernyataan Said Didu tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadinya yang disampaikan dalam video yang beredar. Tuduhan mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang “memelihara” atau menikmati “sesajen” oligarki memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun lembaga terkait.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus salah transfer yang menyeret Bank Central Asia (BCA) kembali menjadi sorotan. Perkara perdata sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2026/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung mencatat gugatan Yuliana Febriani terhadap Bank BCA KCP Ujung Berung terkait kesalahan pengiriman dana senilai sekitar Rp7,96 juta.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim memenangkan Yuliana Febriani selaku nasabah. Bank BCA selaku pihak tergugat diperintahkan untuk segera mentransfer atau memindahbukukan uang milik penggugat dari rekening 2870229383 atas nama Taufik, yang disebut sebagai rekening tujuan salah kirim, ke rekening milik Yuliana Febriani, yakni rekening 2832790045 sesuai Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Yuliana Febriani.

Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia mempertanyakan respons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap persoalan salah transfer yang melibatkan nasabah perbankan.

Menurut Uchok, kasus seperti ini semestinya menjadi perhatian serius regulator. Ia menilai persoalan yang menyangkut perlindungan nasabah seharusnya dapat ditangani lebih cepat melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, sehingga tidak selalu berujung pada proses pengadilan.

“Kesalahan transfer Bank BCA ini seharusnya menjadi perhatian OJK. Tetapi seperti OJK masa bodoh meskipun sudah sangat merugikan nasabah,” ujar Uchok, Jumat (4/9/2026).

Uchok juga menyoroti besarnya anggaran remunerasi pegawai OJK. Berdasarkan angka yang disampaikannya, terdapat sekitar 4.441 pegawai OJK dengan total remunerasi sekitar Rp3,6 triliun pada 2024. Sementara pada 2025, jumlah pegawai disebut mencapai sekitar 4.716 orang, dengan remunerasi sekitar Rp3,8 triliun.

Ia mempertanyakan apakah besarnya anggaran remunerasi tersebut telah sejalan dengan kinerja pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

“Kasus perbankan seperti ini banyak terjadi, tetapi OJK tidak gerak cepat atau lambat lantaran terlalu dimanja dengan duit triliunan rupiah untuk remunerasi yang tinggi yang diberikan kepada pegawai OJK,” kata Uchok.

Menurut dia, tingginya remunerasi tersebut semestinya justru dibarengi dengan pengawasan yang semakin kuat dan respons yang cepat terhadap keluhan masyarakat.

Uchok bahkan menyebut kondisi tersebut berpotensi membuat bank merasa terlalu nyaman terhadap regulator. Namun, pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian dari CBA, bukan kesimpulan hukum yang telah diputuskan pengadilan.

Lebih lanjut, Uchok mengatakan penyelesaian persoalan salah transfer seharusnya tidak selalu membebani nasabah dengan proses hukum yang panjang.

Menurutnya, OJK dapat mengambil langkah pengawasan dengan meminta penjelasan langsung dari manajemen bank apabila terdapat persoalan yang berpotensi merugikan konsumen.

“Seharusnya kesalahan transfer Bank BCA tidak perlu sampai di pengadilan. Tetap harus ditangani oleh OJK dengan melakukan pemanggilan jajaran petinggi Bank BCA seperti komisaris dan jajaran direksi,” tegas Uchok.

Kasus Yuliana Febriani tersebut kini menjadi contoh bagaimana persoalan transaksi perbankan yang nilainya relatif kecil bagi institusi keuangan dapat berkembang menjadi sengketa hukum ketika penyelesaiannya tidak menemukan titik temu.

Sorotan CBA juga kembali memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengawasan OJK dalam memastikan hak-hak nasabah terlindungi ketika terjadi kesalahan transaksi perbankan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Warga Malaysia disebut akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pada Jumat (4/9/2026) malam. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk protes terhadap kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran lahan di Indonesia.

Informasi mengenai rencana aksi itu diunggah akun X Independen Sumatera pada Kamis (3/9/2026) malam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut warga Malaysia akan melakukan demonstrasi di depan Kedubes Indonesia.

“Besok Warga Malaysia Akan Demo Didepan Kedubes Indonesia,” tulis akun Independen Sumatera.

Dalam unggahan yang sama disebutkan, salah satu tuntutan warga Malaysia adalah meminta pemerintah Indonesia menangani kebakaran lahan dengan baik.

“Minta pihak Indonesia tangani kebakaran lahan dengan baik,” tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebut Malaysia dan Brunei berencana membawa persoalan asap akibat kebakaran lahan di Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Namun, hingga berita ini ditulis, informasi tersebut masih bersumber dari unggahan media sosial dan belum disertai konfirmasi resmi dari pihak Kedutaan Besar Indonesia maupun pemerintah Malaysia terkait rencana aksi tersebut.

Seruan Aksi Beredar di Media Sosial

Dalam unggahan yang sama, Independen Sumatera turut membagikan tangkapan layar dari akun Harammalsyia yang memuat seruan aksi dalam bahasa Malaysia.

Seruan tersebut menyatakan kabut asap telah melintasi perbatasan dan berdampak terhadap masyarakat di Malaysia.

“Jerebu merentas sempadan, tetapi kesannya kami yang tanggung. Mata pedih, tekak perit, udara tercemar sedangkan kita terus dipaksa menerimanya seolah-olah perkara ini biasa.”

Seruan itu kemudian menekankan persoalan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih.

“Ini bukan udara percuma. Ini hak kita untuk bernafas.”

Aksi disebut akan berlangsung pada Jumat, 4 September 2026, pukul 21.00 waktu setempat di depan Kedutaan Indonesia.

Para peserta juga diajak menggunakan masker, membawa poster, serta menyampaikan aspirasi terkait persoalan kabut asap.

“Datang. Pakai pelitup muka. Berdiri bersama. Bawa plakad, suara dan kemarahan kita.”

Seruan tersebut menggunakan slogan, “Asap Merentas Sempadan, Marah Merentas Negara,” serta sejumlah tanda pagar, antara lain #ganyangjerebu, #prayforkalimantan, dan #alleyesonindonesia.

Persoalan kabut asap lintas batas sebelumnya memang kerap menjadi isu antara Indonesia dan negara-negara tetangga ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, jika aksi tersebut benar berlangsung, isu tersebut berpotensi kembali menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia-Malaysia.

Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai rencana aksi tersebut, termasuk mengenai klaim bahwa persoalan kabut asap akan dibawa ke Mahkamah Internasional.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan analisis keras terkait situasi politik nasional setelah demonstrasi 27 Agustus 2026 yang diwarnai kerusuhan di sejumlah titik.

Sri Radjasa bahkan menyebut adanya apa yang ia istilahkan sebagai “operasi garis dalam” yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, operasi tersebut telah memasuki fase yang jauh lebih serius.

“Operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra di channel yang Abraham Samad, Jumat (4/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat menyoroti dinamika demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Sri Radjasa mempertanyakan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam aksi tersebut, termasuk munculnya kerusuhan dan pembakaran sejumlah fasilitas.

Ia menilai situasi demonstrasi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai benturan biasa antara massa aksi dan aparat keamanan.

“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.

Sri Radjasa kemudian mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi dapat dengan mudah menjadi sasaran pembakaran di tengah konsentrasi aparat yang saat itu disebutnya cukup besar dalam menghadapi massa demonstran.

“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” katanya.

Dalam analisisnya, terdapat dinamika dan pergeseran situasi di lapangan ketika perhatian aparat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Ia juga menyinggung adanya serangan dari kelompok yang disebutnya sebagai GRIB Jaya serta rangkaian peristiwa yang, menurut pandangannya, berujung pada meninggalnya seseorang bernama Bambang.

Sri Radjasa menilai kerusuhan yang muncul dalam demonstrasi tidak dapat dilepaskan dari pertarungan kepentingan elite.

Menurutnya, gerakan massa atau people power dapat menjadi instrumen politik ketika terdapat kelompok elite yang memiliki ambisi besar untuk melakukan perubahan kekuasaan.

“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.

Ia menyebut situasi tersebut sebagai pertarungan serius yang tengah berlangsung di belakang panggung politik nasional.

“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo terkait pernyataan Sri Radjasa Chandra yang mengaitkan istilah “operasi garis dalam” tersebut dengan mantan Presiden RI itu.

MoneyTalk.id,Jakarta – Persoalan ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan berbagai daerah di luar Jawa kembali menjadi sorotan. Diaspora Indonesia di Belanda, Umar Santi, menilai persoalan keadilan merupakan akar masalah besar yang hingga kini belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh para pemimpin nasional.

Menurut Umar, ketimpangan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam telah menimbulkan akumulasi kekecewaan di berbagai daerah. Ia menyoroti munculnya berbagai ekspresi politik dan sosial, mulai dari pengibaran bendera daerah hingga munculnya wacana referendum.

Bagi Umar Santi, berbagai gejala tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang muncul tanpa sebab.

“Semua itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan negara yang dinilai tidak bersandar pada nilai-nilai keadilan,” ungkap Umar Santi, tokoh Maluku yang bermukim di Belanda, Jumat (4/9/2026).

Ia menyatakan dukungannya terhadap berbagai gerakan yang, menurut pandangannya, memperjuangkan keadilan bagi daerah-daerah yang selama ini merasa mengalami ketimpangan dalam pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam.

Daerah-daerah seperti Maluku, Maluku Utara, Aceh, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kalimantan disebutnya memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut, menurut Umar, belum selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ia mempertanyakan kenyataan bahwa sejumlah wilayah kaya sumber daya masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan.

“Jika melihat segala sumber kekayaan alam yang ada di daerah-daerah tersebut, sangat sulit diterima jika daerah pemilik kekayaan justru berada dalam urutan daerah miskin dan tertinggal,” katanya.

Umar menilai kondisi tersebut dapat memicu perlawanan politik dan sosial apabila aspirasi masyarakat daerah terus diabaikan.

Menurutnya, negara harus membuka ruang evaluasi secara serius terhadap pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakpuasan yang terus menumpuk, kata dia, dapat berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar apabila tidak dijawab dengan kebijakan yang menghadirkan keadilan.

Dalam pandangan Umar Santi, gagasan federalisme tidak seharusnya langsung dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

Ia mengingatkan bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia pernah terdapat bentuk Republik Indonesia Serikat sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Karena itu, Umar menilai diskusi mengenai sistem federal seharusnya dapat ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika muncul tuntutan agar daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya.

“Federal bukanlah barang haram yang harus dihindari. Indonesia pernah berada dalam bentuk federal sebelum kemudian berubah menjadi negara kesatuan,” ujarnya.

Ia menilai sejarah tersebut tidak dapat dihapus dari perjalanan bangsa Indonesia.

Lebih jauh, Umar menyoroti apa yang disebutnya sebagai berbagai bentuk diskriminasi dan ketimpangan yang dialami daerah-daerah di luar Jawa. Menurut dia, apabila persoalan tersebut terus dibiarkan, tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem hubungan pusat dan daerah akan semakin kuat.

Umar Santi juga menyampaikan sikap Aliansi Rakyat Maluku Selatan yang disebutnya sebagai lembaga strategis dalam perjuangan hak-hak masyarakat Maluku.

Aliansi tersebut, menurut Umar, memberikan dukungan terhadap daerah-daerah yang mulai menyuarakan kritik terhadap ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan negara.

Bagi Umar, tuntutan tersebut bukan semata-mata berbicara mengenai politik, melainkan juga menyangkut penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Ia menyebut banyak masyarakat di Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi merasa bahwa sistem yang berjalan saat ini belum memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola kekayaan yang berasal dari wilayah mereka sendiri.

Umar bahkan melontarkan kritik tajam terhadap pola pembagian hasil antara pusat dan daerah.

“Seratus diambil, lima dikembalikan kepada daerah pemilik. Kalau itu yang dirasakan masyarakat, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang keadilan,” katanya.

Menurut Umar, desentralisasi tidak boleh berhenti pada pemberian kewenangan administratif. Daerah, kata dia, harus memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan pengelolaan kekayaan alam serta menikmati hasil pembangunan.

Ia berpendapat, apabila ketimpangan terus berlangsung, semakin banyak masyarakat daerah yang dapat memilih gagasan berdiri dengan kewenangan sendiri atau mendorong perubahan menuju sistem federal.

“Jika kita mau jujur melihat realitas yang ada, banyak masyarakat di daerah lebih memilih memiliki kewenangan yang jauh lebih besar atas kekayaan alamnya daripada terus merasa tidak mendapatkan keadilan,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menilai kekuatan rakyat menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat melawan struktur kekuasaan yang dinilainya menindas. Menurut dia, setiap kebijakan pada dasarnya merupakan arena kontestasi yang harus terus dihadapi melalui gerakan, pemikiran, dan keberanian untuk menyuarakan kritik.

“Kekuatan apa yang bisa melawan itu? Kekuatan rakyat. Sebab setiap kebijakan itu kontestasi. Jadi kontestasi ini harus terus dilakukan agar semangatnya masih ada,” kata Suzie dalam sebuah wawancara di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (4/9/2026).

Ia menilai perlawanan terhadap ketidakadilan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu kelompok. Guru besar, akademisi, mahasiswa, kelompok masyarakat, hingga pengemudi ojek online memiliki peran masing-masing dalam membangun solidaritas.

Menurutnya, selama ini terdapat kesamaan perasaan di antara berbagai kelompok masyarakat yang merasakan adanya struktur yang menekan kehidupan mereka. Namun, persoalannya belum ada pihak yang mampu merumuskan secara utuh bentuk dan akar persoalan tersebut.

“Secara pemikiran hampir sama kita semua. Kita merasakan struktur yang menindas. Tapi struktur yang menindas belum ada yang berani mengkonseptualisasi,” ujarnya.

Suzie mengatakan, sebuah gerakan membutuhkan keberanian untuk menjelaskan secara terang apa yang sedang terjadi. Ia menilai konsep mengenai struktur kekuasaan yang menindas harus dirumuskan secara jelas agar masyarakat memahami persoalan yang mereka hadapi.

“Kalau punya masalah harus ada yang bisa menggambarkan, ‘Ini loh gambarnya, struktur yang menindas bentuknya begini.’ Sehingga universitas tidak bisa bergerak, rakyat tidak bisa bergerak, semua tertindas,” katanya.

Ia pun mendorong kalangan akademisi, terutama guru besar dan dosen, untuk lebih berani menyampaikan sikap terhadap persoalan bangsa. Menurut Susi, kritik dari lingkungan kampus sebenarnya telah muncul, namun belum cukup tajam untuk menjadi pemantik gerakan yang lebih luas.

Suzie melihat generasi muda dan mahasiswa memiliki energi besar dalam membangun diskursus mengenai masa depan bangsa. Semangat tersebut, menurutnya, harus tetap dijaga karena mahasiswa masih memiliki idealisme dan kekuatan untuk mendorong perubahan.

“Kalau anak-anak muda bergerak, mereka secara spontan melakukan pengayaan diskursus. Karena mereka masih bersemangat, masih cukup kuat, masih berpikir demi perbaikan bangsa,” ujarnya.

Dalam pandangannya, persoalan yang dihadapi bangsa saat ini juga berkaitan dengan semakin kuatnya orientasi terhadap kekuasaan, uang, dan materi. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “pemberhalaan uang” dan “pemberhalaan materi” yang perlu dikritisi secara serius.

“Yang elit itu mungkin sudah tidak cinta Indonesia, tapi cinta uang,” katanya.

Suzie juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan kelompok atau faksi politik yang dapat menunggangi gerakan rakyat. Karena itu, ia mengingatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat agar tetap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.

Menurut dia, apabila gerakan rakyat berlangsung tanpa ditunggangi oleh faksi tertentu, peluang untuk mendorong demokratisasi yang lebih substansial akan terbuka.

“Kalau faksi itu tidak menunggangi, mungkin akhirnya terjadi demokratisasi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada faksi menunggangi, pertanyaannya, apakah mahasiswa bisa menjauhkan diri dari kepentingan faksi yang akan menunggangi mereka?” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Susi juga menyinggung perlunya penelusuran terhadap berbagai dugaan persoalan yang melibatkan elite dan tokoh politik, termasuk keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Ia menilai penegakan hukum dan penelusuran kekayaan tidak boleh hanya menyasar masyarakat biasa.

“Kenapa yang ditelisik orang biasa? Uangnya di mana? Harus ada orang yang berani mengkonseptualisasikan,” ujarnya.

Suzie turut mengkritik aktivitas politik Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Menurut dia, sejumlah tindakan politik Jokowi perlu menjadi perhatian publik dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan politik yang sedang diperjuangkan.

“Kalau dia bertindak baik sebagai mantan presiden, tidak macam-macam, semua rakyat juga bisa terima. Tapi ngapain safari politik? Ngapain membela-bela anaknya?” katanya.

Ia menilai situasi politik Indonesia saat ini membutuhkan keberanian dari kelompok akademisi dan masyarakat sipil untuk menyusun sebuah konsepsi besar mengenai persoalan bangsa. Tanpa adanya pemetaan yang jelas terhadap akar persoalan, kritik dan perlawanan masyarakat, menurutnya, akan terus berjalan secara terpisah-pisah.

Bagi Suzie, kekuatan rakyat tetap menjadi faktor penting dalam setiap perubahan. Namun, kekuatan tersebut harus dibangun melalui kesadaran, keberanian, diskursus, dan kemampuan memahami struktur yang dianggap menciptakan ketidakadilan.

“Harus ada yang berani menggambarkan struktur yang menindas itu. Kalau itu sudah jelas, maka orang-orang akan memahami apa yang sebenarnya sedang mereka lawan,” ujarnya.