20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti SMRC Muchlis A Rofiq menyoroti munculnya buku Islam ala Prabowo yang mengulas sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto. Muchlis mempertanyakan keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang Muhammadiyah dalam penulisan buku tersebut, Senin (7/9/2026).

Melalui akun media sosialnya, Muchlis menulis, “Islam ala Prabowo. Yang nulis ada Muhajir. Ada Mu’ti. Ada Dahnil. Semua tokoh-tokoh Muhammadiyah.” Ia kemudian melontarkan kritik tajam dengan kalimat, “Nafsu kuasa menutup akal sehat.”

Buku Islam ala Prabowo sendiri diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Agustus 2025. Buku tersebut mengangkat kiprah dan praktik keislaman Prabowo dari berbagai sisi. Peluncurannya antara lain diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.

Sorotan Muchlis terutama menarik perhatian karena sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut memang memiliki hubungan kuat dengan Muhammadiyah.

Muhajir Effendy, misalnya, merupakan tokoh Muhammadiyah yang pernah dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada pemerintahan sebelumnya. Ia juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pejabat Kabinet Prabowo pada periode 2024–2029.

Sementara Abdul Mu’ti merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Mu’ti dipercaya menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak juga memiliki rekam jejak panjang di Muhammadiyah. Dahnil pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018. Dalam pemerintahan Prabowo, ia kemudian dipercaya menduduki posisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Kedekatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dengan pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan fenomena baru. Pada 2018, ketika Dahnil menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, ia bergabung sebagai koordinator juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Saat itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah mempunyai kemandirian dalam menentukan sikap politik.

Di sisi lain, keberadaan buku tersebut tidak serta-merta berarti seluruh Muhammadiyah memiliki satu sikap politik yang sama terhadap Prabowo. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki struktur dan kader dengan pilihan politik yang beragam.

Pemerintah sendiri dalam sejumlah kesempatan memang aktif membangun komunikasi dengan tokoh dan organisasi Islam. Pada Maret 2026, misalnya, Prabowo menggelar silaturahmi dengan ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk diplomasi Indonesia terkait perdamaian di Timur Tengah.

Karena itu, pernyataan Muchlis lebih tepat dibaca sebagai kritik politik terhadap keterlibatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dalam narasi keislaman Prabowo, bukan sebagai bukti bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan telah menjadi bagian dari politik kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Roy Murtadho menyampaikan kritik keras terhadap ketimpangan penegakan hukum di Indonesia melalui akun media sosial X miliknya (@MurtadhoRoy). Ia menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara mahasiswa yang menyerukan aksi demonstrasi dengan oknum pelaku kejahatan berat.

Dalam unggahannya, Roy menyentil tindakan aparat yang dinilai tebang pilih. Ia membandingkan nasib mahasiswa yang kerap ditangkap hanya karena membuat ajakan aksi di media sosial dengan oknum pelaku kejahatan yang dinilainya tidak mendapat hukuman setimpal.

“Mahasiswa yg cuman bikin ajakan demo di medsos, ditangkap, dipukuli & dipenjara berbulan2 sampai kuliahnya berantakan,” tulis Roy dalam unggahannya, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut dilontarkan Roy saat merespons pemberitaan mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Ia menyayangkan hasil putusan banding yang membuat dua oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras tersebut tidak jadi dipecat dari kesatuannya.

“Sementara yg melakukan percobaan pembunuhan dgn melakukan penyiraman air keras ke wajah Andire, tidak mendapat hukuman yg memadai. Negara ini sudah rusak kawan2,” tegasnya.

Kritik tersebut menyoroti keresahan publik atas vonis hukum yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya ketika berhadapan dengan penegakan hukum bagi oknum aparat dibandingkan dengan masyarakat sipil atau aktivis.

MoneyTalk.id,Jakarta – Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mendesak pemerintah tidak bersikap reaktif dan menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil langkah mitigasi.

Menurut Ahmad Fauzi, potensi sebaran abu vulkanik ke wilayah masyarakat harus direspons dengan kesiapsiagaan yang terukur, berbasis data dan rekomendasi lembaga yang berwenang.

“Kami meminta pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat mengalami dampak yang lebih besar. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Kalau aktifitas Gunung Anak Krakatau meningkat, Maka kesiapsiagaan pemerintah juga harus meningkat,” ujar Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi kepada media, Minggu, (6/9/2026).

KPI secara khusus memberikan peringatan kepada anggota DPR RI dan DPRD dari Daerah pemilihan (Dapil) Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Jabar yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau agar tidak hanya hadir di tengah masyarakat ketika membutuhkan dukungan politik.

Ahmad Fauzi menegaskan, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak boleh hanya dibangun menjelang pemilu. Ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perlindungan, Para wakil rakyat dari dapil tersebut juga harus menunjukkan kehadirannya.

“Kami mengingatkan Anggota Dewan, jangan hanya pada saat butuh suara baru terjun ke masyarakat. Ketika Pemilu Legislatif datang, masyarakat dicari dan didatangi. Tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perhatian, wakil rakyat justru tidak terlihat. Ini tidak boleh terjadi,” Tegas Ahmad Fauzi.

Ia meminta Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) terdampak erupsi membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi wakil masyarakat, Bukan sekadar wakil kepentingan politik lima tahunan.

“Sekarang bukan waktunya berbicara soal suara. Sekarang waktunya berbicara soal keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Turunlah ke lapangan, dengarkan keluhan warga, lihat kondisi mereka dan perjuangkan apa yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut KPI, Anggota Legislatif memiliki fungsi Representasi, Pengawasan, dan Penganggaran yang dapat digunakan untuk mendorong pemerintah melakukan langkah konkret dalam melindungi masyarakat terdampak.

“Kami meminta Anggota Dewan tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi membangun koordinasi nyata dengan warga dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kunjungan lapangan, menurutnya, harus menghasilkan data mengenai kebutuhan masyarakat yang kemudian dikawal melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah.

“Jika turun ke lapangan hanya untuk foto dan kemudian selesai, itu bukan solusi. Yang kami harapkan adalah keberpihakan nyata. Apa kebutuhan warga, dicatat. Apa persoalannya, dikawal. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah, didorong agar segera ditangani,” Tegas Ahmad Fauzi.

KPI mendorong Pemerintah bersama Anggota legislatif dari Dapil terdampak erupsi gunung Anak Krakatau untuk segera memperkuat:

1. Pemantauan dan penyebaran informasi aktifitas Gunung Anak Krakatau secara cepat dan akurat.

2. Pendataan masyarakat terdampak dan kebutuhan mereka di lapangan.

3. Kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik sesuai asesmen otoritas kesehatan.

4. Koordinasi anggota dewan dapil dengan pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan dan masyarakat.

5. Pengawasan terhadap penanganan dampak erupsi, termasuk memastikan kebijakan dan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

KPI kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji politik, melainkan kehadiran dan tindakan nyata.

“Jangan sampai masyarakat hanya dianggap penting ketika membutuhkan suara mereka. Masyarakat harus dihargai bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dan ancaman bencana,” tegas Ahmad Fauzi.

KPI akan mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah maupun Wakil rakyat dalam penanganan dampak aktifitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Kami akan melihat siapa yang benar-benar hadir bersama masyarakat dan siapa yang hanya hadir ketika kepentingan politik membutuhkan mereka. Ini momentum bagi wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat,” pungkas Ahmad Fauzi.

KPI menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi komoditas politik. Ketika rakyat membutuhkan perlindungan, pemerintah dan wakil rakyat harus hadir—bukan menunggu datangnya musim pemilu.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sosiolog Musni Umar melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Indonesia sulit diselesaikan apabila pemerintah lebih banyak mendengarkan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang hanya menyampaikan informasi sesuai kepentingan mereka.

Menurut Musni, Presiden Prabowo perlu lebih banyak berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kondisi warga di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

“Presiden nampaknya lebih banyak mendengar penjilat-penjilat itu yang melingkari beliau, tidak berpijak pada realitas,” kata Musni di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (6/9/2026).

Musni mencontohkan kondisi kawasan pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku melihat kapal-kapal yang berjejer untuk mengangkut hasil tambang.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

“Artinya apa? Kekayaan alam kita itu dikuras, dibawa keluar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pengalamannya ketika berkunjung ke Papua Barat. Musni mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat setempat mengenai aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.

Ia menilai masyarakat di sekitar wilayah yang memiliki sumber daya alam justru belum merasakan manfaat yang sebanding dengan kekayaan alam yang dieksploitasi.

“Rakyat enggak dapat apa-apa, inilah Indonesia,” katanya.

Karena itu, Musni mendesak Presiden Prabowo membuat keputusan besar untuk mengubah arah pengelolaan sumber daya alam nasional. Menurut dia, diperlukan langkah yang disebutnya sebagai “big bang” untuk memastikan kekayaan alam lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.

“Big bang-nya Presiden Prabowo itu dia menetapkan kekayaan alam untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia dan itu harus diambil,” tegasnya.

Musni bahkan menyebut opsi nasionalisasi sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.

“Kalau perlu nasionalisasi. Negara ini kaya raya luar biasa,” ujarnya.

Ia menyinggung berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mulai dari nikel, batu bara, emas hingga komoditas pertambangan lainnya. Namun, menurut Musni, persoalannya adalah masih terdapat kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.

“Di daerah-daerah tempat tambang itu miskin. Inikah pembangunan yang kita harapkan?” katanya.

Selain persoalan sumber daya alam, Musni juga mengkritik kebijakan utang pemerintah. Ia menilai beban utang yang terus bertambah berpotensi menjadi persoalan bagi generasi mendatang.

Musni mengaitkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya dan menilai pemerintahan Prabowo juga perlu berhati-hati agar tidak mengulangi pola yang sama.

“Di masa Jokowi kita punya utang yang luar biasa. Prabowo juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Musni juga menyinggung adanya rencana pembiayaan dari Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya akan menambah beban Indonesia di masa depan.

“Presiden Prabowo kan baru-baru ini menyetujui kita berutang Rp5.005 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Itu kan beban yang akan datang,” kata Musni.

Musni menegaskan, Presiden Prabowo perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar berdasarkan laporan dari orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Presiden Gerakan Oposisi, Syukur Mandar, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Ia menilai kritik terhadap kekuasaan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap Presiden.

Menurut Syukur, mengoreksi jalannya pemerintahan justru merupakan bagian dari upaya mendorong Presiden melakukan pembaruan dan perubahan yang lebih besar.

“Kalau saya mengoreksi kekuasaan, bukan berarti saya tidak dukung Presiden. Kalau saya tidak dukung Presiden, lalu saya dukung siapa?” kata Syukur di channel YouTube Sinkos, Minggu (6/9/2026).

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah harus dipandang sebagai dorongan agar pemegang kekuasaan menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.

“Presiden memegang kekuasaan. Oleh karena itu, Presidenlah yang harus melakukan pembaharuan dan perubahan besar terhadap ini,” ujarnya.

Syukur juga mengkritik anggapan bahwa masyarakat hanya bisa mengubah keadaan melalui pemilu. Menurutnya, nasib bangsa tidak seharusnya digantungkan sepenuhnya pada keputusan elite politik maupun menunggu momentum pemilu berikutnya.

“Itu nasib kita enggak boleh digantungkan atas kehendak elite bahwa kalau Anda enggak setuju, tunggu saja pemilu. Enggak bisa,” tegasnya.

Lebih jauh, Syukur melontarkan tudingan keras terhadap sistem pemilu yang menurutnya tidak memberikan perubahan mendasar. Ia bahkan menyebut pemilu hanya menjadi sarana untuk mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang sudah ada.

“Pemilu kita itu hanya registrasi ulang kekuasaan. Pemilunya manipulatif. Pemainnya itu-itu saja. Mereka sudah atur pemenangnya,” katanya.

Atas pandangan tersebut, Syukur mengaku tidak menaruh harapan besar terhadap perubahan mendasar yang hanya mengandalkan mekanisme elektoral.

Bagi Syukur, persoalan utama yang menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bernegara justru terletak pada elite politik. Karena itu, ia mendorong Presiden untuk tidak berhenti pada pernyataan dan wacana, tetapi segera mengambil tindakan nyata.

“Bagi saya kerusakan republik ini pintu masuk adalah elite politik,” ujarnya.

Syukur juga menyampaikan pesan langsung kepada Presiden agar lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara mengenai berbagai agenda perubahan.

“Saya ingin mengatakan, Pak Presiden, jangan terbanyak ngomong. Kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini,” kata Syukur.

Menurutnya, perubahan tidak dapat terus ditunda dengan alasan menunggu momentum politik berikutnya. Presiden, kata dia, memiliki kewenangan untuk mengambil langkah konkret selama masa pemerintahannya.

“Kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Itu yang saya maksud,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, melontarkan peringatan keras mengenai penggunaan kekuasaan yang berlebihan di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Djohermansyah menyinggung berbagai persoalan yang, menurutnya, dapat memicu meluasnya protes dan perlawanan apabila tidak segera direspons secara bijaksana oleh pemerintah.

Ia bahkan mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi. Jabatan, kata dia, hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu dapat berakhir.

“Jadi hati-hati pemerintah pusat. Empat ratus sembilan puluh daerah tidak sanggup lagi mereka membayar gajinya. Apakah di pusat tidak ada korupsi? Ya kan berantakan juga kan,” kata Djohermansyah, Minggu (6/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perbincangan mengenai kondisi pemerintahan dan kemungkinan dinamika politik, termasuk isu percepatan pemilu yang turut dikaitkan dengan nama mantan Presiden Joko Widodo.

Menurut Djohermansyah, persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketika ketidakpuasan terus menumpuk, ia mengkhawatirkan munculnya protes yang semakin luas terhadap pemerintah pusat.

“Kita khawatirkan adalah adanya protes dan perlawanan yang meluas, ketidakpuasan kepada pemerintah pusat. Sudah muncul itu mengibarkan simbol-simbol disintegrasi,” ujarnya.

Ia kemudian memberikan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan, dari tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah.

Menurutnya, sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki seseorang, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan, menindas, atau memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang.

“Meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan atau membunuh. Enggak boleh mentang-mentang kita punya kekuasaan yang besar kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Mboten. Itu hal yang tidak baik,” tegasnya.

Pesan itu, menurut Djohermansyah, tidak hanya ditujukan kepada elite politik dan pejabat di tingkat nasional. Para kepala daerah hingga aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah pun, kata dia, harus memahami bahwa jabatan bukanlah alasan untuk berlaku kasar kepada masyarakat.

Ia bahkan mencontohkan perilaku seorang lurah yang merasa memiliki kuasa sehingga bertindak semena-mena terhadap warga.

“Termasuk Bapak, Ibu semuanya juga jangan seperti itu. Mentang-mentang jadi lurah kemudian ke rakyatnya bakbuk, bakbuk, bakbuk. Sering ngendiko banter, sering ngendiko kasar ke rakyat, enggak boleh,” katanya.

Bagi Djohermansyah, seorang pejabat seharusnya memahami hakikat kekuasaan. Kekuasaan bukan milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang melekat pada jabatan dan dibatasi oleh waktu.

“Karena kekuasaan itu hanya sementara. Kekuasaan itu hanya sampiran. Jabatan itu hanya sampiran. Itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer Selamat Ginting memprediksi gelombang aksi demonstrasi berpotensi kembali membesar pada Oktober 2026. Menurutnya, sejumlah dinamika politik dan kemunculan kelompok-kelompok dalam rangkaian aksi belakangan ini perlu mendapat perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai peristiwa yang muncul begitu saja.

Selamat Ginting menilai perkembangan aksi massa memiliki pola yang harus dicermati secara lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa politik bukanlah ruang hampa, sehingga setiap kemunculan aktor maupun kelompok baru dalam sebuah rangkaian peristiwa patut ditelusuri.

“Politik itu bukan ruang hampa. Tidak ada yang kebetulan, semuanya by design,” ujar Selamat Ginting yang beredar di media sosial, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, isu perampasan aset pada dasarnya merupakan isu yang cukup kompleks dan selama ini lebih banyak berada dalam perdebatan elite politik dan hukum. Namun, munculnya isu tersebut dalam rangkaian dinamika aksi di berbagai daerah dinilai menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji.

Ia menyinggung kemunculan dinamika dari daerah, termasuk Pati, yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian perhatian publik.

“Perampasan aset itu kan isu elitis. Tapi kok kemudian dimunculkan dari Pati. Jadi ada pesan, satu rangkaian, satu rangkaian begitu,” katanya.

Selamat Ginting juga mempertanyakan kemunculan kelompok-kelompok baru setelah rangkaian aksi unjuk rasa sebelumnya dinyatakan selesai. Menurutnya, aparat dan pihak berwenang perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana kelompok-kelompok tersebut dapat masuk ke dalam dinamika aksi.

“Ketika demo atau unjuk rasa sudah selesai, kemudian muncul kelompok-kelompok baru masuk. Siapa yang bertanggung jawab kalau begitu?” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti keberadaan organisasi kemasyarakatan atau kelompok tertentu dalam situasi aksi massa. Menurut Ginting, seluruh aktivitas dan pergerakan massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak mungkin juga dia bisa masuk tanpa izin. Kok ada ormas? Berarti ada yang mengizinkan,” katanya.

Karena itu, Selamat Ginting meminta agar seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dalam aksi-aksi tersebut tidak dilihat secara parsial. Menurutnya, perlu dilakukan pengusutan untuk mengetahui konteks, aktor, serta kemungkinan keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

“Makanya, seperti saya bilang, ini harus diusut semuanya seperti apa,” tegasnya.

Selamat Ginting menilai dinamika yang berkembang saat ini belum tentu berhenti begitu saja. Jika persoalan-persoalan yang menjadi pemicu ketidakpuasan publik tidak ditangani secara serius, ia memperkirakan akan ada kembali konsolidasi dan mobilisasi massa dalam skala lebih besar.

Menurut prediksi Ginting, Oktober 2026 berpotensi menjadi momentum munculnya kembali gelombang aksi.

“Karena ini tidak berhasil menurut saya, puncaknya nanti akan dilakukan lagi Oktober,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik kerap tampil seperti sebuah drama besar. Apa yang dipertontonkan di hadapan publik belum tentu sepenuhnya menggambarkan kenyataan yang terjadi di balik panggung kekuasaan.

Pandangan itulah yang disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto. Menurutnya, dalam dunia politik, kebohongan, pencitraan dan rekayasa narasi kerap menjadi bagian dari permainan untuk memengaruhi persepsi masyarakat.

“Politik itu drama. Yang tampak di depan rakyat adalah kepalsuan. Pelaku-pelakunya memang berniat bohong pada rakyat. Jarang kebenaran itu terungkap, kecuali ada media yang berkomitmen dan berani membongkar realitas di balik panggung,” demikian pandangan Henri Subiakto, Minggu (6/9/2026).

Dalam konteks inilah, media yang berupaya membongkar sisi lain kekuasaan, termasuk Tempo, menurut Henri dapat mengambil peran penting untuk menghadirkan informasi yang tidak selalu muncul dalam narasi resmi pemerintah.

Namun, ketika kritik dan pemberitaan tajam muncul ke permukaan, media justru dapat menjadi sasaran serangan balik. Kritik tidak lagi diperdebatkan substansinya, melainkan pihak yang menyampaikan kritik tersebut justru dipersoalkan loyalitas dan motifnya.

Henri menilai fenomena semacam itu dapat dibaca sebagai bentuk strategi diskreditasi atau discredit strategy.

Dalam narasi politik yang berkembang, wartawan atau media yang kritis dapat dilekatkan dengan berbagai label negatif. Istilah seperti “Londo Ireng” maupun “antek asing” kemudian menjadi bagian dari pertarungan narasi.

Menurut Henri, persoalannya bukan sekadar perbedaan pendapat antara pemerintah dan media. Yang lebih penting adalah bagaimana label tersebut dapat membentuk persepsi publik bahwa pihak yang mengkritik kekuasaan merupakan kelompok yang berseberangan dengan kepentingan negara.

Bukan lagi mengenai apakah kritik tersebut benar atau salah. Bukan pula mengenai fakta yang diungkap media. Tetapi perhatian publik diarahkan kepada pertanyaan lain: siapa yang berada di belakang pengkritik dan untuk kepentingan siapa kritik itu disampaikan?

“Ini merupakan pola discredit strategy, yaitu memberikan sebutan buruk kepada pengkritik sehingga mereka dipersepsikan sebagai pihak yang tidak loyal, bahkan seolah-olah menjadi pengkhianat terhadap kepentingan negara,” kata Henri.

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi tersebut dapat menjadi efektif ketika kekuasaan berhasil menempatkan dirinya sebagai representasi tunggal dari kepentingan nasional.

Pemerintah tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pihak yang sedang menjalankan kekuasaan dan terbuka untuk dikritik, melainkan dibingkai sebagai simbol negara itu sendiri. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap negara.

Henri melihat adanya kemiripan pola tersebut dengan strategi komunikasi politik yang selama ini dikenal dalam politik Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama perjalanan politiknya kerap menggunakan istilah “fake news” untuk menyerang media yang dinilai tidak berpihak atau memberitakan hal-hal yang merugikan dirinya.

Trump juga pernah menggunakan istilah “enemy of the people” terhadap media tertentu. Istilah tersebut menciptakan garis tegas antara kelompok yang dianggap berada di pihak rakyat dan pihak yang diposisikan sebagai musuh.

Dalam pandangan Henri, pola serupa dapat ditemukan dalam praktik politik di Indonesia, meski dengan istilah dan konteks yang berbeda.

Jika Trump menggunakan narasi “fake news” dan “enemy of the people”, maka dalam konteks Indonesia muncul pelabelan seperti “antek asing” atau “Londo Ireng”.

Tujuannya dinilai memiliki kesamaan, yakni mendeligitimasi pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan.

Bukan hanya isi kritik yang dipertanyakan, tetapi kredibilitas, motif hingga loyalitas pengkritik juga menjadi sasaran.

Henri juga melihat adanya upaya membangun narasi nasionalisme melalui gagasan tentang kebesaran negara.

Jika Trump menggunakan slogan Make America Great Again (MAGA) sebagai simbol politik untuk membangkitkan nasionalisme dan kebesaran Amerika, maka pemerintahan Prabowo dinilai juga berusaha membangun narasi tentang Indonesia yang kuat, berdaulat dan besar.

Narasi kebesaran negara tersebut, menurut Henri, pada dasarnya dapat menjadi strategi politik yang kuat untuk mengonsolidasikan dukungan publik.

Namun, persoalan muncul ketika kritik terhadap kekuasaan kemudian ditempatkan seolah-olah sebagai ancaman terhadap agenda kebesaran bangsa.

Dalam situasi seperti itu, pengkritik berpotensi dicap tidak nasionalis, berpihak kepada kepentingan asing atau bahkan dianggap menghambat agenda negara.

“Di sinilah strategi diskreditasi bekerja. Lawan politik, aktivis maupun media tidak perlu selalu dilawan dengan bantahan atas substansi kritiknya. Cukup dibangun persepsi bahwa mereka bukan bagian dari kepentingan nasional,” ujar Henri.

Di tengah pertarungan narasi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang pada akhirnya dipercaya oleh rakyat?

Apakah publik lebih percaya kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan sumber narasi resmi?

Ataukah masyarakat justru memberikan kepercayaan lebih besar kepada media dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini berusaha membongkar fakta di balik panggung politik?

Pertanyaan ini menjadi penting karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kredibilitas paling kuat di mata publik.

Pemerintah memiliki instrumen kekuasaan dan kemampuan membangun narasi resmi. Namun media, termasuk Tempo, serta kelompok aktivis memiliki ruang untuk melakukan kritik, investigasi dan membangun narasi tandingan.

Pertarungan sesungguhnya, menurut Henri, bukan hanya terjadi di ruang kekuasaan.

Pertarungan terbesar justru berlangsung di ruang publik.

Di sanalah masyarakat menjadi penentu.

Ketika media mengungkap sebuah fakta, pemerintah dapat membantahnya. Ketika aktivis menyampaikan kritik, kekuasaan dapat menyerangnya. Ketika pengkritik diberi label “antek asing”, mereka dapat membantah tuduhan tersebut.

Namun pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.

Apakah kekuasaan masih dipercaya karena narasi yang dibangunnya? Ataukah justru media dan masyarakat sipil yang mendapatkan kepercayaan karena keberaniannya membongkar realitas di balik panggung politik?

Sebab dalam politik yang disebut Henri sebagai sebuah drama, panggung memang dapat dikuasai oleh penguasa.

Tetapi kepercayaan publik tidak selalu dapat dikendalikan oleh mereka yang berdiri di atas panggung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.

Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026.

Dalam putusan tersebut, hukuman terhadap Serda Edi Sudarko dikurangi dari tiga tahun menjadi dua tahun enam bulan penjara. Sementara hukuman terhadap Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun penjara.

Selain pengurangan hukuman, putusan banding tersebut juga membatalkan pemecatan keduanya dari dinas militer.

Menurut Hendardi, putusan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam proses penegakan hukum kasus Andrie Yunus.

“Proses hukum kasus Andrie Yunus didesain untuk melanggengkan impunitas,” ujar Hendardi.

Ia menilai, sejak awal pilihan membawa perkara tersebut ke Peradilan Militer sudah problematis. Menurutnya, perkara yang korbannya merupakan warga sipil, terlebih seorang pembela HAM, semestinya mendapatkan mekanisme peradilan yang independen, transparan, dan dapat dipercaya publik.

Hendardi mengatakan, membawa perkara tersebut ke ruang Peradilan Militer justru memberikan kesan bahwa negara lebih berkepentingan melakukan damage control terhadap institusi daripada memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

“Kita perlu mengingat bahwa proses penegakan hukum melalui mekanisme Peradilan Umum sebenarnya telah dimulai oleh kepolisian. Namun, proses tersebut kemudian diambil alih melalui intervensi Puspom TNI sehingga perkara diserahkan kepada Peradilan Militer,” jelasnya.

Menurut Hendardi, perubahan jalur penegakan hukum tersebut sejak awal menimbulkan persoalan serius mengenai independensi dan akuntabilitas.

“Ketika aparat diduga melakukan kejahatan terhadap warga sipil kemudian diperiksa, dituntut, dan diadili oleh sistem internalnya sendiri, konflik kepentingan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan,” tegas Hendardi.

Ia menilai pengurangan hukuman terhadap kedua terdakwa dan pembatalan pemecatan dari dinas militer semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat sipil terhadap kredibilitas proses hukum dalam kasus tersebut.

Bagi Hendardi, proses hukum seharusnya diarahkan untuk menemukan kebenaran, memberikan keadilan kepada korban, sekaligus memastikan pelaku mendapatkan pertanggungjawaban hukum yang proporsional.

“Sebaliknya, proses hukum hanyalah untuk menebarkan ketakutan kepada masyarakat sipil dan siapa pun yang berani mengawasi, mengkritik, serta meminta pertanggungjawaban perilaku kekuasaan,” katanya.

Hendardi juga menyoroti persoalan independensi Peradilan Militer. Menurutnya, secara struktural terdapat persoalan ketika anggota institusi militer diadili melalui sistem peradilan yang juga berada dalam lingkungan militer.

“Dalam situasi demikian, masyarakat sulit meyakini bahwa proses tersebut sepenuhnya diarahkan untuk menemukan kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketika aparat diadili oleh sistemnya sendiri, terdapat risiko terjadinya kompromi, penyempitan tanggung jawab, hingga proteksi terhadap institusi.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjunjung tinggi supremasi sipil dalam tata demokrasi, Hendardi menegaskan pihaknya mempertanyakan proses maupun putusan yang dihasilkan melalui mekanisme peradilan dalam kasus Andrie Yunus.

Menurutnya, ketidakpercayaan masyarakat sipil tersebut bukan sekadar sikap, tetapi merupakan konsekuensi dari pilihan negara yang dinilai tidak memberikan mekanisme penegakan hukum yang independen dan transparan bagi korban.

Hendardi juga menyoroti perlakuan terhadap Andrie Yunus selama proses hukum berlangsung. Ia menilai pemaksaan korban untuk hadir memberikan kesaksian ketika masih menjalani pengobatan dalam kondisi kritis, terlebih dengan ancaman pidana, merupakan tindakan yang tidak empatik dan berpotensi mereviktimisasi korban.

“Memaksa Andrie Yunus, yang merupakan korban dan saat masih menjalani pengobatan di masa-masa kritis, untuk hadir memberikan kesaksian, terlebih dengan ancaman pidana, merupakan tindakan yang tidak empatik dan menegaskan reviktimisasi Andrie,” ungkapnya.

Pada akhirnya, Hendardi menilai kasus Andrie Yunus merupakan ujian bagi komitmen politik negara dalam melawan dan menghapus praktik impunitas.

Ia menilai putusan pengadilan terhadap para pelaku justru berpotensi memperkuat persepsi bahwa impunitas masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Dalam konteks supremasi hukum dan supremasi sipil, proses hukum bagi pelaku dalam kasus Andrie Yunus telah kehilangan kredibilitas. Yang runtuh bukan hanya keadilan dalam satu perkara, namun juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum itu sendiri,” pungkas Hendardi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politisi PDIP Beathor Suryadi mengapresiasi hasil investigasi Rismon Sianipar yang menurutnya menemukan adanya dua sosok Joko Widodo dalam penelusuran mengenai latar belakang pendidikan mantan Presiden Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal itu disampaikan Beathor Suryadi pada Sabtu, 5 September 2026.

“Terima kasih Rismon Sianipar… Hasil kerja investigasinya menemukan 2 sosok Joko Widodo,” kata Beathor.

Menurut Beathor, sosok pertama diperoleh dari pertemuan dan percakapan Rismon Sianipar dengan Prof Dr Sofyan Effendy, mantan Rektor UGM.

“Pertemuan dan Obrolannya dengan Prof Dr Sofyan Effendy mantan Rektor UGM itu menghasilkan Joko Widodo asli, yang masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980,” ujarnya.

Beathor kemudian menyebut sosok Joko Widodo tersebut hanya menempuh pendidikan hingga jenjang Sarjana Muda.

“Joko Widodo asli ini hanya berkuliah sampai Sarjana Muda, lalu hilang,” kata Beathor.

Sementara itu, sosok kedua, menurut Beathor, berkaitan dengan keterangan Kasmojo yang juga disebut pernah diwawancarai Rismon Sianipar.

“Rismon Sianipar juga berhasil ngobrol dengan Pak Kasmojo, yang dalam kondisi ketakutan. Dia menjelaskan bahwa umur dan jabatannya belum sampai pada posisi Assisten Dosen apa lagi Dosen pembimbing,” tutur Beathor.

“Dengan begitu Pak Kasmojo tidak kenal dengan Joko Widodo palsu atau yang disebut JokoWi tersebut,” lanjutnya.

Beathor kemudian mengaitkan hal tersebut dengan sosok Prof Dr Pratikno yang juga pernah menjabat Rektor UGM. Ia menyebut pandangan Prof Dr Yudi Haryono mengenai dugaan adanya pihak yang memanfaatkan kondisi Joko Widodo asli yang disebutnya hilang.

“Lalu muncul Prof Dr Pratikno yang juga Rektor UGM yang kata Prof Dr Yudi Haryono adalah pelaku tunggal yang memanfaatkan kondisi Joko Widodo asli yang hilang, lalu memasukan berkas data Joko Widodo palsu atau JokoWi yang ijazah nya diwisuda pada bulan November 1985,” ujar Beathor.

Beathor juga menyebut pernyataan humas UGM mengenai waktu wisuda tersebut sebagai sebuah anomali.

“Dan itu kata humas UGM adalah anomali,” katanya.

Pernyataan Beathor tersebut merupakan pandangannya berdasarkan hasil investigasi dan keterangan sejumlah pihak yang ia sebutkan. Tuduhan mengenai adanya “Joko Widodo palsu” maupun dugaan manipulasi data sebagaimana disampaikan Beathor merupakan klaim yang memerlukan pembuktian dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.

“Salam Juang,” tutup Beathor.