20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang mempertemukan para imam besar dari berbagai negara.

Konferensi internasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25–28 September 2026 di Jakarta.

Rencana penyelenggaraan IGIC 2026 disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (23/9/2026) sore.

Mengusung tema “Masjid Harmony, Religious Diplomacy, and Global Peace”, konferensi tersebut akan membahas peran tokoh agama dan masjid dalam membangun perdamaian serta menjembatani berbagai persoalan kemanusiaan di tingkat global.

Nasaruddin mengatakan forum tersebut diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan diplomasi berbasis nilai spiritual sebagai pelengkap diplomasi formal antarnegara.

“Kita tahu bahwa diplomasi yang kita kembangkan selama ini sangat formal, terlalu legal formalistik, akhirnya juga mentok kanan-kiri. Nah, kita mencoba untuk menggunakan pendekatan spiritual diplomacy, karena kita sangat yakin humanity is only one, there is no other,” ujar Nasaruddin.

Menurut Nasaruddin, agama memiliki kekuatan besar untuk mempertemukan masyarakat yang berbeda latar belakang. Karena itu, pesan-pesan agama dinilai dapat dikembangkan sebagai jembatan untuk meredam konflik dan membangun kehidupan bersama.

“Kalau kita mau jujur, sebetulnya lebih gampang kita mempertemukan titik-titik agama itu daripada mencari perbedaannya. Nah kalau pesan agama ini kita kembangkan, maka kita berharap agama ini justru akan berfungsi sebagai melting pot, tempat untuk meleburkan semua perbedaan yang ada,” tegasnya.

IGIC 2026 rencananya diikuti para imam besar dan delegasi dari berbagai kawasan dunia. Forum tersebut akan berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta, di antaranya Masjid Istiqlal, Hotel Bidakara, dan Hotel Grand Sahid.

Selain dialog mengenai diplomasi agama dan perdamaian dunia, rangkaian kegiatan juga akan mencakup kunjungan ke Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Agenda lainnya yakni simposium mengenai pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid melalui Istiqlal Global Fund.

Forum tersebut juga akan membahas rencana pembentukan International Grand Imam Forum atau Dewan Imam Besar Dunia sebagai wadah komunikasi dan kerja sama para imam besar dari berbagai negara.

Tidak hanya persoalan konflik dan perdamaian, IGIC 2026 juga akan membawa isu perkembangan teknologi kecerdasan buatan serta tantangan lingkungan.

Nasaruddin menyoroti perkembangan Artificial Super Intelligence (ASI) yang dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai moral dan spiritual.

Menurutnya, kemajuan teknologi perlu diarahkan agar tetap berada dalam kerangka kemanusiaan dan tidak berkembang tanpa kendali nilai.

Melalui pertemuan para imam besar tersebut, Kementerian Agama berharap nilai-nilai agama dapat mengambil peran dalam merespons berbagai persoalan global, mulai dari konflik sosial, hubungan antarkelompok, lingkungan, hingga perkembangan teknologi.

IGIC 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 September 2026 di Jakarta.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah proses persidangan tersebut, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, melontarkan gagasan kontroversial bahwa Indonesia tidak perlu memiliki wakil presiden apabila gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan MK.

Gugatan yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan meminta MK menyatakan pencalonannya tidak memenuhi persyaratan. MK mencatat, salah satu petitum pemohon adalah membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.

Persidangan perkara tersebut masih berlangsung. Pada persidangan 23 September 2026, Denny Indrayana meminta MK menghadirkan kementerian terkait untuk memberikan keterangan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran. Sementara itu, KPU meminta MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan dokumen persyaratan yang diserahkan Gibran telah diverifikasi serta memenuhi syarat calon wakil presiden.

Dalam pandangan Muslim Arbi, apabila pada akhirnya MK mengabulkan gugatan dan posisi Gibran sebagai wakil presiden dinyatakan batal, tidak perlu secara otomatis muncul kekhawatiran mengenai keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Meski nantinya MK mengabulkan gugatan Denny dan kawan-kawan yang kini sedang disidangkan, lalu dimenangkan sekalipun, tidak perlu ada wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto,” kata Muslim Arbi dalam catatan paginya, Kamis (24/9/2026).

Muslim menggunakan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar argumentasinya.

Ia menyoroti periode ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Setelah itu, menurut Muslim, Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden.

Ia juga menyinggung periode pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang dalam periode tertentu menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden.

“Indonesia pernah menjalani kepemimpinan presiden tanpa didampingi wakil presiden,” ujarnya.

Namun, secara ketatanegaraan, kondisi kekosongan wakil presiden pada masa-masa tersebut berlangsung dalam kerangka konstitusi dan aturan yang berbeda dengan mekanisme ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945. Karena itu, menurutnya, pengalaman sejarah tersebut dapat menjadi bahan untuk melihat kemungkinan pemerintahan tetap berjalan ketika jabatan wakil presiden kosong.

Muslim berpendapat keberadaan wakil presiden bukan satu-satunya faktor yang menentukan berjalannya pemerintahan.

“Tanpa wakil presiden pun, perjalanan pemerintahan tetap dapat berlangsung,” katanya.

Muslim kemudian mengaitkan gagasannya dengan posisi Gibran saat ini.

Menurut dia, apabila MK nantinya memutuskan Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan, konsekuensi hukumnya harus dijalankan sesuai putusan lembaga peradilan tersebut.

Ia bahkan menilai persoalan Gibran selama ini telah menjadi salah satu sumber kontroversi politik yang menurutnya membebani pemerintahan Prabowo.

“Kalau MK mengabulkan gugatan ijazah Gibran dan akhirnya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak perlu harus ada wakil presiden yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Muslim juga menyampaikan kritik keras terhadap proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ia mengaitkannya dengan tudingan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta politik dinasti.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Muslim Arbi. Sampai saat ini, perkara mengenai syarat pendidikan Gibran masih berada dalam proses pemeriksaan MK dan belum ada putusan yang menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum.

Di sisi lain, KPU sebagai pihak termohon menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Gibran telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan. KPU juga meminta MK menolak permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya.

Dalam persidangan, hakim MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan risalah pembahasan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Artinya, persoalan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian dan pemeriksaan hakim konstitusi.

Muslim Arbi meminta MK segera mengambil keputusan terhadap perkara tersebut. Ia mengatakan putusan MK nantinya bukan hanya akan menentukan nasib gugatan terhadap pencalonan Gibran, tetapi juga akan menjadi bagian penting dari perkembangan hukum tata negara Indonesia.

“Ayo MK segera saja putuskan gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan untuk mengabulkan gugatan ini demi memperbaiki marwah MK maupun marwah bangsa dan negara ini,” kata Muslim.

Ia menilai apabila gugatan dikabulkan, Indonesia tidak perlu panik mengenai keberadaan wakil presiden karena pemerintahan tetap dapat berjalan dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Namun, secara hukum, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden setelah perubahan UUD 1945 memang telah diatur. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Hal inilah yang juga menjadi dasar petitum para pemohon dalam perkara yang sedang diperiksa MK.

Dengan demikian, apabila nantinya terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintahan dapat berjalan tanpa wakil presiden, tetapi juga bagaimana mekanisme konstitusional pengisian jabatan tersebut harus dijalankan.

Untuk saat ini, putusan akhir MK masih menjadi penentu arah perkara tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menilai sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan SMA atau sederajat kemungkinan besar tetap berlanjut.

Pandangan tersebut disampaikan Sutoyo Abadi pada 24 September 2026, merespons sanggahan pihak termohon yang menyatakan MK tidak memiliki kewenangan mengadili pemberhentian Wakil Presiden sehingga persidangan semestinya dihentikan.

Menurut Sutoyo, MK tidak serta-merta menghentikan persidangan hanya karena terdapat argumen bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

“Mekanisme sesuai Pasal 7A dan 7B pemberhentian Wapres apabila tidak memenuhi syarat minimal SMA/sederajat adalah DPR mengajukan ke MK. Selanjutnya MK memeriksa dan memutus, lalu MPR mengambil keputusan akhir,” kata Sutoyo.

Ia menjelaskan, Pasal 7B UUD 1945 memang mengatur bahwa DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah itu, apabila MK menyatakan terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Dalam konteks perkara yang sedang berjalan, Sutoyo memperkirakan MK dapat membatasi pemeriksaan pada aspek yang menjadi kewenangannya, khususnya pembuktian mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Wakil Presiden.

“Sidang MK kemungkinan tetap akan melanjutkan sidangnya dengan membatasi diri kewenangannya pada tahap pembuktian, memeriksa dan mengadili bahwa Wapres memiliki syarat pendidikan SMA atau yang sederajat atau tidak,” ujarnya.

“Jika tidak memenuhi syarat maka keputusan MK akan diteruskan ke DPR sesuai mekanisme yang telah diatur khusus dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” lanjut Sutoyo.

Soal Tenggat Tiga Hari

Sutoyo juga menyoroti keberatan pihak termohon yang menyatakan gugatan pemohon batal demi hukum karena telah melewati tenggat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu.

Menurut dia, tidak terlihat dasar konstitusional umum yang secara otomatis menyatakan MK harus menghentikan persidangan hanya karena persoalan tenggat tersebut.

“Yang akan menentukan sidang adalah jenis perkara, tenggat permohonan, dan kewenangan absolut MK dalam kasus itu,” kata Sutoyo.

“Jadi, dari informasi yang ada, argumen tiga hari lebih mungkin dipakai sebagai keberatan prosedural, bukan alasan pasti sidang MK harus berhenti,” tambahnya.

Perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya tersebut telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada 21 September 2026. Dalam keterangan resmi MK, para pemohon mengakui permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut diajukan jauh melewati ketentuan tenggat tiga hari setelah penetapan hasil oleh KPU.

Sutoyo menegaskan, apabila persidangan berlanjut, MK tetap harus membatasi diri pada kewenangan yang diberikan konstitusi dan tidak membuat mekanisme baru.

“Sidang tetap berjalan tetapi MK membatasi diri hanya memeriksa hal yang memang boleh dinilai menurut Pasal 7B, bukan membuat mekanisme baru,” ujarnya.

Karena itu, menurut Sutoyo, kemungkinan yang terjadi adalah MK terlebih dahulu menguji persoalan kewenangan dan syarat formil perkara sebelum menentukan kelanjutan pemeriksaan terhadap substansi dugaan ketidakmemenuhan syarat sebagai Wakil Presiden.

“Jadi, lebih mungkin sidang MK diteruskan untuk diuji kewenangannya memeriksa dugaan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wapres, bukan sidang MK langsung dihentikan hanya karena ada dalil bahwa mekanisme pemakzulan sudah diatur khusus oleh konstitusi,” kata Sutoyo.

“Yang bisa membuat sidang berhenti adalah putusan MK sendiri soal kewenangan atau syarat formil, bukan semata keberadaan Pasal 7A/7B,” pungkasnya.

Pernyataan mengenai kemungkinan berlanjutnya sidang MK dan tafsir terhadap mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tersebut merupakan pandangan Sutoyo Abadi. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait, termasuk pihak termohon dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mendorong penguatan perlindungan pekerja di sektor perbankan dan jasa keuangan di tengah percepatan transformasi digital, otomatisasi, konsolidasi industri, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dorongan tersebut disampaikan ASPIRASI dalam audiensi strategis dengan Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Audiensi dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan dihadiri jajaran pengurus pusat ASPIRASI yang dipimpin Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat. Turut hadir Sekjen ASPIRASI Eri Wibowo, Bendahara Rusmanto, serta Direktur Diklat dan Pengembangan Organisasi I Putu Raka A Pendit.

Dalam pertemuan tersebut, ASPIRASI menyoroti paradoks perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan. Di satu sisi, industri terus berkembang melalui peningkatan aset, pemanfaatan teknologi, efisiensi, dan profitabilitas. Namun di sisi lain, pekerja menghadapi perubahan pola kerja, pengurangan tenaga kerja, penutupan kantor cabang, otomatisasi pekerjaan operasional, serta peningkatan beban kerja.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan, transformasi digital tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen untuk menekan biaya tenaga kerja.

“Sektor keuangan yang sehat tidak boleh hanya diukur dari nilai aset, profitabilitas, dan efisiensi lembaga. Kesehatan industri juga harus diukur dari kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian kerja para pekerjanya,” tegas Mirah.

Menurut ASPIRASI, perkembangan artificial intelligence (AI), financial technology (fintech), digital banking, dan restrukturisasi jaringan kantor harus disertai kebijakan transisi ketenagakerjaan yang jelas.

Mirah mengingatkan agar efisiensi berbasis teknologi tidak berujung pada PHK massal. Jika teknologi mengubah jenis pekerjaan, menurutnya, pekerja harus mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan dan beralih ke fungsi baru.

“Jangan sampai efisiensi teknologi justru dibayar dengan PHK massal. Kalau teknologi mengubah jenis pekerjaan, maka negara dan regulator harus memastikan pekerja memperoleh kesempatan untuk beralih keterampilan dan tetap memiliki masa depan di industri tersebut,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, ASPIRASI menyampaikan empat agenda utama yang dinilai perlu menjadi perhatian DPR RI, pemerintah, dan regulator sektor keuangan.

Pertama, ASPIRASI mendorong adanya Employment Impact Assessment dalam proses akuisisi, merger, konsolidasi, maupun restrukturisasi perbankan yang berpotensi berdampak besar terhadap tenaga kerja.

Setiap kebijakan konsolidasi, kata ASPIRASI, perlu memperhitungkan jumlah posisi yang terdampak, skema redeployment, reskilling, serta perlindungan hak pekerja.

Kedua, ASPIRASI mendorong OJK dan Bank Indonesia memperkuat konsep Just Transition dalam transformasi digital sektor keuangan. Lembaga keuangan dinilai perlu menyediakan dana transisi digital dan pengembangan kompetensi agar pekerja yang terdampak otomatisasi mempunyai kesempatan meningkatkan keterampilan.

ASPIRASI menilai reskilling seharusnya menjadi pilihan sebelum PHK dijadikan solusi efisiensi.

Ketiga, ASPIRASI meminta perlindungan hak normatif pekerja, termasuk upah, pesangon, dan hak ketenagakerjaan lainnya, diperkuat dalam implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terutama ketika terjadi penutupan atau likuidasi lembaga keuangan.

Keempat, ASPIRASI meminta aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), beban kerja, tata kelola sumber daya manusia, serta keberlanjutan tenaga kerja masuk dalam indikator tata kelola perusahaan dan penilaian kesehatan bank.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah target kerja yang tidak realistis, beban kerja berlebihan, hingga risiko kelelahan kerja atau burnout.

Selain menyampaikan empat rekomendasi, ASPIRASI juga mengusulkan agar Komisi XI DPR RI menginisiasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan bersama Komisi IX DPR RI.

Menurut ASPIRASI, transformasi sektor keuangan tidak cukup dilihat dari perspektif stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan industri. Dampaknya terhadap tenaga kerja juga perlu menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan.

“Kita membutuhkan regulasi yang mampu menjembatani kepentingan stabilitas sektor keuangan dengan perlindungan pekerja. Jangan ada kebijakan sektor keuangan yang bagus di atas kertas, tetapi meninggalkan persoalan besar bagi pekerja dan keluarganya,” kata Mirah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik catatan dan rekomendasi yang disampaikan ASPIRASI.

Misbakhun mengapresiasi perspektif pekerja yang dibawa ASPIRASI dalam pembahasan perkembangan dan regulasi sektor jasa keuangan.

Ia menyatakan materi rekomendasi tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi XI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan dan mitra kerja terkait.

“Seluruh materi rekomendasi dari ASPIRASI akan kami koordinasikan dan tindak lanjuti kepada mitra-mitra kerja kami dari unsur pemerintah dan regulator, termasuk OJK, Bank Indonesia, LPS, serta Kementerian Keuangan,” ujar Misbakhun.

ASPIRASI menegaskan transformasi digital merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari perkembangan industri keuangan. Namun, proses tersebut dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka transisi yang adil agar pekerja tidak kehilangan hak, pekerjaan, maupun kesempatan berkembang akibat perubahan teknologi.

Mirah berharap Komisi XI DPR RI dapat mengawal penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan sehingga pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

“Kami ingin industri keuangan Indonesia tumbuh kuat, modern dan kompetitif, tetapi pada saat yang sama pekerjanya juga terlindungi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar alasan untuk mengurangi tenaga kerja,” pungkas Mirah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Perubahan sikap politik aktivis Benny Parapat menjadi sorotan. Benny yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan kini disebut aktif di organisasi Gibran Juara atau Gi-Joe sebagai Ketua Umum.

Sorotan tersebut disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang. Ia mempertanyakan perubahan posisi politik Benny dan menduga pergeseran tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan politik, tetapi juga kepentingan mendapatkan panggung dan keuntungan finansial.

“Jangan percaya kelakuan Benny Parapat,” kata Rahman dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Rahman bahkan melontarkan tudingan lebih serius. Ia mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan persoalan penggunaan dana kegiatan yang disebut pernah diterima Benny.

“Dia itu sudah dapat duit untuk kegiatan tetapi tidak dibagikan sebagaimana mestinya. Kalau ditagih ngeles,” ujar Rahman.

Namun, tudingan tersebut sejauh ini masih merupakan pernyataan Rahman. Tidak terdapat bukti independen yang dapat memverifikasi tuduhan bahwa Benny menerima atau menyalahgunakan uang sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

Riwayat aktivitas politik Benny sebagai pendukung Anies memang pernah muncul dalam pemberitaan. Pada Februari 2024, Benny diberitakan hadir bersama relawan BRANI 1 dan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam kegiatan kampanye akbar AMIN di Jakarta International Stadium.

Dalam perkembangan berikutnya, Benny juga aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan politik nasional. Sejumlah tulisan yang terbit pada 2026 mencantumkan dirinya sebagai aktivis dan pemerhati politik, termasuk tulisan yang membahas Anies Baswedan, pemerintah, hingga dinamika politik nasional.

Perubahan posisi politik tersebut kemudian menjadi bahan kritik Rahman. Menurut dia, publik perlu melihat konsistensi seseorang dalam menjalankan aktivitas politik, terutama ketika terjadi perubahan dukungan dari satu kelompok politik ke kelompok lainnya.

Meski demikian, perubahan afiliasi atau dukungan politik seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya transaksi finansial. Dugaan mengenai penerimaan uang maupun penggunaan dana kegiatan membutuhkan penjelasan, dokumen, atau bukti lain yang dapat diverifikasi.

Hingga berita ini ditulis, Benny Parapat belum memberikan tanggapan atas pernyataan Rahman Simatupang, termasuk mengenai tudingan bahwa dirinya memperoleh uang untuk kegiatan tetapi tidak membagikannya sebagaimana mestinya.

Benny juga belum menjelaskan secara terbuka mengenai tudingan perubahan sikap politiknya dari lingkungan pendukung Anies menuju aktivitas bersama Gibran Juara.

Dengan demikian, pernyataan Rahman dan posisi Benny perlu ditempatkan secara berimbang. Tuduhan mengenai penerimaan atau penggunaan uang merupakan klaim yang masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak yang dituduh.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah Benny memberikan penjelasan maupun bukti yang dapat menjawab tudingan tersebut, sementara Rahman juga perlu menunjukkan dasar informasi yang menjadi landasan pernyataannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus terus dikawal hingga terdapat kejelasan mengenai status konstitusionalnya.

Dalam tulisannya, Rizal menyoroti persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan permohonan diskualifikasi Gibran karena persoalan persyaratan pendidikan. Menurut dia, perkara tersebut bukan hanya menyangkut sosok wakil presiden, tetapi juga menyentuh persoalan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan integritas proses pencalonan.

“Gibran memang layak dipersoalkan,” tulis Rizal dalam artikelnya, Rabu (23/9/2026).

Rizal berharap MK dapat mengadili perkara tersebut secara objektif dan menggali substansi persoalan yang diajukan pemohon. Ia menyatakan, apa pun putusan MK nantinya, proses politik dan ketatanegaraan setelah putusan tetap perlu mendapat perhatian publik.

Menurut Rizal, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi dalam putusan MK.

Pertama, dismissal, yakni permohonan tidak diterima atau tidak dikabulkan karena alasan persyaratan formil maupun materil. Ia juga menyinggung kemungkinan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara.

Kedua, radical break, yaitu apabila MK mengabulkan tuntutan yang berkaitan dengan diskualifikasi Gibran atau bahkan meminta MPR menjalankan proses pergantian wakil presiden. Rizal menilai skenario tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan konstitusional karena menyangkut batas kewenangan MK dan lembaga negara lainnya.

Ketiga, gradual break, yakni putusan yang menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, khususnya terkait kesetaraan pendidikan SLTA atau sederajat. Rizal berpandangan skenario tersebut dapat menjadi terobosan dalam hukum tata negara tanpa secara langsung mengubah konstitusi.

“Baik dismissal, radikal, maupun gradual bukan final,” tulisnya.

Rizal kemudian mengaitkan kemungkinan putusan tersebut dengan mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Ia berpandangan bahwa apabila permohonan mengalami dismissal, perjuangan politik selanjutnya dapat diarahkan pada proses konstitusional melalui DPR.

Karena itu, ia menyerukan tekanan publik kepada DPR.

“Kegagalan perjuangan dengan putusan dismissal, memaksa harus melompat kepada proses Pasal 7 B UUD 1945 yang tentu diawali dengan mendesak DPR atau kepung DPR,” katanya.

Rizal juga memperkirakan putusan yang bersifat radical break dapat menghadapi persoalan implementasi karena harus berhadapan dengan institusi politik formal, termasuk DPR dan partai politik.

Sementara itu, menurut dia, skenario gradual break akan membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

“Gradual break justru ideal karena akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan proses pemakzulan DPR,” ujarnya.

Dalam artikelnya, Rizal bahkan menggunakan istilah keras berupa “tekan, geruduk, dan kepung DPR” untuk menggambarkan bentuk tekanan politik yang menurutnya diperlukan agar aspirasi mengenai pemakzulan Gibran memperoleh perhatian.

Ia berpendapat bahwa pengalaman berbagai gerakan politik menunjukkan aspirasi publik tidak selalu menghasilkan perubahan tanpa adanya tekanan massa.

“Tidak ada jalan lain selain tekan, geruduk, dan kepung DPR,” tulisnya.

Rizal juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo perlu memberikan ruang bagi proses konstitusional apabila terdapat persoalan serius terkait posisi Gibran.

Ia bahkan memperingatkan bahwa apabila Prabowo dianggap terus melindungi Gibran, tekanan politik dapat diarahkan kepada keduanya.

“Prabowo harus membantu memberi jalan pemakzulan, jika tidak, maka gerakan rakyat semesta akan menjadikan Prabowo-Gibran sebagai sasaran satu paket pelengseran. Bukan hanya Gibran, tetapi Prabowo juga,” tulis Rizal.

Di bagian akhir artikelnya, Rizal menyampaikan penilaian politiknya terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Ia menyebut terdapat penilaian di tengah masyarakat bahwa keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara.

Rizal menegaskan bahwa persoalan Gibran, menurut pandangannya, harus diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

“Gibran wajib dimakzulkan melalui proses DPR, MK, dan MPR,” tulisnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai perkara tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai sengketa administratif mengenai dokumen pendidikan. Menurutnya, perkara itu menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni legitimasi konstitusional seorang Wakil Presiden dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“MK harus mendengar suara rakyat yang ingin mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalannya bukan hanya Gibran, tetapi bagaimana konstitusi ditegakkan ketika kemudian muncul persoalan terhadap syarat pencalonan,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), serta sejumlah warga. Para pemohon meminta MK memeriksa dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan Pilpres 2024. MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU 2024 dan telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026.

Dalam dokumen permohonan yang dipaparkan para pemohon, persoalan yang diajukan bukan hanya mengenai ada atau tidaknya dokumen pendidikan, tetapi juga dugaan adanya cacat administratif dan dugaan manipulasi dalam proses pemenuhan persyaratan. Para pemohon meminta agar perkara tersebut tidak langsung dihentikan karena persoalan tenggang waktu, melainkan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Amir mengatakan, dari perspektif intelijen politik, persoalan legitimasi merupakan salah satu unsur penting dalam stabilitas pemerintahan. Ketika sebuah jabatan politik tinggi dipersoalkan keabsahan proses pencalonannya, maka persoalannya dapat berkembang dari sengketa hukum menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kalau sebuah proses pencalonan dipersoalkan, maka yang harus dicari bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah secara politik. Yang harus dicari adalah kebenaran hukumnya. Apakah seluruh persyaratan memang sudah dipenuhi sejak awal,” ujarnya.

Menurut Amir, titik krusial perkara tersebut berada pada hubungan antara kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Dalam dokumen permohonan, para pemohon mendasarkan argumennya pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa suara terbanyak menentukan pemenang di antara calon yang memenuhi syarat.

“Jangan sampai suara rakyat kemudian ditempatkan berhadapan dengan konstitusi. Keduanya harus berjalan bersama. Rakyat memilih melalui mekanisme yang diatur konstitusi, sedangkan calon yang dipilih juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang,” kata Amir.

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam permohonan adalah perubahan pengaturan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang pernah bersekolah di luar negeri.

Para pemohon menyoroti Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Dalam dokumen permohonan, perubahan tersebut dibandingkan dengan aturan pada pemilu sebelumnya yang tidak mencantumkan pengecualian serupa.

Amir melihat persoalan tersebut sebagai bagian penting yang perlu diuji secara terbuka, bukan langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran.

“Di sinilah MK harus bekerja dengan pembuktian. Apakah perubahan norma itu memang memiliki dasar hukum yang sah, apakah prosesnya transparan, dan apakah penerapannya konsisten kepada seluruh calon. Itu yang harus dijawab,” katanya.

Dalam perspektif geopolitik domestik, Amir menilai legitimasi institusi hukum mempunyai pengaruh terhadap persepsi stabilitas politik sebuah negara. Pemerintahan yang memperoleh mandat elektoral membutuhkan pula kepastian bahwa seluruh proses konstitusional yang melahirkan mandat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

“Di mata masyarakat dan komunitas internasional, kekuatan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh seberapa kuat institusi hukumnya bekerja. Kalau ada sengketa serius, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum yang transparan,” ujar Amir.

Salah satu persoalan besar dalam perkara tersebut adalah tenggang waktu. PHPU Pilpres 2024 diajukan jauh setelah penetapan hasil pemilu. Para pemohon berargumentasi bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran baru diketahui kemudian dan meminta MK mengutamakan keadilan substantif. MK sendiri dalam perkara yang sedang berjalan belum memutus pokok permohonan tersebut.

Dokumen permohonan juga mengutip sejumlah putusan MK sebelumnya, antara lain perkara Sabu Raijua dan Sekadau, untuk membangun argumentasi bahwa dalam keadaan tertentu persoalan yang baru diketahui setelah tahapan pemilu dapat memperoleh pemeriksaan khusus.

Bagi Amir, persoalan tersebut justru memperlihatkan pentingnya MK memberikan ruang pembuktian sebelum publik mengambil kesimpulan.

“Kalau ada perbedaan tafsir mengenai kewenangan, tenggang waktu, maupun dokumen pendidikan, biarkan semuanya diuji di persidangan. Jangan sampai publik hanya memperoleh kesimpulan tanpa pernah melihat seluruh alat bukti,” katanya.

Ia menambahkan, MK juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusannya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

“Ini bukan semata-mata soal mempertahankan atau mengganti seseorang. Ini soal apakah negara mempunyai mekanisme untuk mengoreksi proses politik apabila kemudian ditemukan persoalan hukum yang serius,” ujar Amir.

Dalam permohonan, para pemohon memang meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon Wakil Presiden apabila dalil mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan terbukti, sekaligus meminta pembatalan pelantikannya. Namun, hal tersebut masih merupakan permohonan dan dalil para pemohon, bukan putusan MK.

Amir menilai, dari sudut pandang intelijen politik, keputusan MK nantinya akan memiliki arti lebih luas daripada sekadar menyelesaikan satu perkara PHPU.

“Yang sedang diuji sebenarnya adalah daya tahan konstitusi terhadap perubahan kepentingan politik. Kalau aturan dapat berubah atau ditafsirkan sedemikian rupa untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, maka publik tentu akan bertanya di mana batas antara hukum dan kekuasaan,” katanya.

Ia menyebut perubahan norma pencalonan sebagai salah satu aspek yang harus ditelusuri secara hati-hati. Namun, Amir menegaskan bahwa dugaan adanya manipulasi tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

“Jangan mendahului hakim. Tetapi jangan pula menutup pintu pembuktian. Kalau memang tidak ada masalah, buktikan tidak ada masalah. Kalau ternyata ada pelanggaran, hukum harus bekerja,” ujarnya.

Sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan pada 23 September 2026 dengan agenda mendengar jawaban KPU sebagai Termohon serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Bagi Amir, ruang pembuktian tersebut menjadi penting agar persoalan yang telah berkembang menjadi perdebatan politik nasional dapat dikembalikan ke jalur hukum.

“MK harus menjadi tempat terakhir untuk mencari kebenaran konstitusional. Suara rakyat harus didengar, tetapi suara rakyat juga harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Karena itu, yang paling penting sekarang adalah membuka ruang pembuktian secara transparan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Jhon Sitorus mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara serius kinerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyusul rentetan kecelakaan transportasi, terutama kecelakaan kapal dan kereta api.

Jhon bahkan secara terbuka menyerukan agar Dudy Purwagandhi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.

“PECAT Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi,” kata Jhon Sitorus dalam pernyataannya di media sosial, Selasa (22/9/2026).

Sorotan Jhon muncul setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin tersebut terbalik dan tenggelam di sekitar perairan Masalembo.

KMP Virgo Transport 8 diketahui membawa 243 orang, terdiri dari penumpang dan awak kapal. Dalam perkembangan pencarian yang dilaporkan Reuters pada 18 September, sebanyak 108 orang telah diselamatkan dan sembilan jenazah ditemukan, sementara sembilan orang lainnya masih belum ditemukan.

Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut nasional.

Jhon mempertanyakan mengapa tanggung jawab politik atas berbagai kecelakaan transportasi belum menjadi pembahasan yang lebih besar di tingkat pemerintahan.

“Kenapa Menteri Perhubungan tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya atau dipecat oleh Presiden?” ujar Jhon.

Menurutnya, posisi Menteri Perhubungan memiliki tanggung jawab strategis karena kementerian tersebut mengatur kebijakan, regulasi, pengawasan, serta pembinaan sektor transportasi yang menyangkut keselamatan masyarakat.

“Kenapa seolah-olah menteri ini tidak pernah dibahas oleh publik?” katanya.

Ia juga mempertanyakan kinerja Kementerian Perhubungan dalam memastikan standar keselamatan benar-benar dijalankan di lapangan.

“Ada apa dengan @kemenhub151?” ujar Jhon.

Kecelakaan Kereta Api Juga Disorot

Sorotan terhadap Menhub tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan Virgo Transport 8. Sebelumnya, kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 juga menimbulkan korban jiwa.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Dudy Purwagandhi menjelaskan kecelakaan yang melibatkan KRL Jakarta-Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek tersebut. Pemerintah menyebut 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu.

Rangkaian kecelakaan tersebut membuat isu keselamatan transportasi kembali menjadi perhatian publik.

Namun, penentuan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kecelakaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jumlah kecelakaan. Investigasi teknis dan proses hukum tetap diperlukan untuk menentukan faktor penyebab serta bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Di tengah desakan publik tersebut, Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran.

Setelah kecelakaan Virgo Transport 8, Dudy menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan terhadap kapal dan memastikan persyaratan keselamatan dipenuhi sebelum kapal berlayar.

Dudy juga menyatakan bahwa kapal tidak boleh diberangkatkan apabila persyaratan keselamatannya belum terpenuhi.

“Kalau persyaratan belum terpenuhi, jangan berangkatkan kapal,” demikian arahan Dudy yang dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan.

Terkait Virgo Transport 8, Dudy juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendahului hasil investigasi dan menyerahkan penyelidikan penyebab kecelakaan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Bahkan, setelah rentetan kecelakaan kapal, Dudy mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dan menunjuk Lollan Panjaitan sebagai pelaksana tugas Dirjen Hubla.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi internal di lingkungan Kementerian Perhubungan memang dilakukan. Namun, bagi Jhon Sitorus, persoalan yang lebih besar adalah apakah evaluasi tersebut cukup untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban politik di tingkat menteri.

Desakan agar Presiden mengevaluasi bahkan mencopot Menhub pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai keselamatan transportasi nasional.

Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap kecelakaan, tetapi juga sejauh mana sistem pengawasan transportasi mampu mencegah kecelakaan serupa kembali terjadi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pakar yang “saking pintarnya jadi goblok” terus menuai sorotan. Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai pernyataan tersebut menunjukkan kerasnya respons Presiden terhadap kelompok intelektual yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung sejumlah pihak yang menurutnya menggunakan kepakaran untuk menyampaikan tudingan yang ia kategorikan sebagai fitnah.

Menurut Rizal, setelah sebelumnya Presiden banyak berbicara mengenai dirinya dan rakyat, kali ini giliran para pakar yang menjadi sasaran kritik.

“Setelah berapi-api pidato menyatakan saya-saya dan rakyat-rakyat, akhirnya sampai juga pada pakar-pakar. Ujungnya kata Prabowo, saking pintarnya pakar-pakar itu jadi goblok,” kata Rizal dalam tulisannya, Selasa (22/9/2026).

Rizal menilai pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai respons terhadap kalangan yang selama ini memberikan kritik terhadap berbagai program pemerintah.

“Hal itu tentu mengarah pada pengeritik program-programnya. Begitulah jika Prabowo pidato tanpa teks mesti ada saja slip yang bukan keseleo, tapi konsekuensi dari emosi yang membakar lidahnya sendiri,” ujarnya.

Dalam pemberitaan mengenai pidato tersebut, Prabowo memang mengatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok.” Setelah itu, Presiden mengaitkannya dengan sejumlah pakar yang menurutnya telah melontarkan fitnah.

Rizal mempertanyakan secara spesifik pihak yang dimaksud Presiden ketika berbicara mengenai fitnah tersebut.

“Pidato dalam acara Harlah PAN ke-28 di JICC Jakarta, 18 September 2026 itu memang menyinggung sikap kritis kaum intelektual yang menurutnya masuk ke ruang fitnah. Namun tidak jelas fitnah mana dan bagaimana yang dikaitkan kritik programnya itu,” katanya.

Ia kemudian menyindir gaya komunikasi politik Presiden yang menurutnya kerap mendapatkan respons meriah dari massa.

“Menjadi semakin banyak bukti jika pidato tanpa teks Prabowo sering terpancing oleh tepuk tangan audiens dan celetukan responsif khas kumpulan massa,” ujar Rizal.

Rizal bahkan membayangkan apabila para pakar yang menjadi sasaran pernyataan Prabowo hadir langsung dalam acara tersebut.

“Andai saja ada pakar-pakar atau kaum intelektual yang dimaksud Prabowo hadir dalam acara tersebut mungkin juga sambil ikut tertawa mereka menyatakan ini Presiden saking gobloknya kok jadi tolol,” katanya.

Menurut Rizal, apabila istilah kasar dipertukarkan dalam ruang politik, maka perdebatan akhirnya justru bergeser dari substansi kebijakan ke persoalan gaya bahasa.

“Diksi kasar berbalas kasar, maklum pakar-pakar dan presiden goblok,” tulisnya.

Rizal juga membawa sejumlah pernyataan dan kontroversi sebelumnya yang menurutnya menjadi bahan sindiran publik terhadap Presiden. Ia menyebut adanya pembicaraan netizen mengenai kemampuan berhitung Prabowo serta berbagai angka yang pernah muncul dalam pernyataan pemerintah.

“Netizen mengingatkan kepakaran Prabowo yang jago hitung 10+6=17 dan upah mengupas bawang 700 ribu per kilo. Ada juga laporan kerugian bangsa 100 triliun per tahun, jadi lima tahun itu 1.000 triliun,” ujarnya.

Lebih jauh, Rizal mengaitkan kebiasaan Presiden menggunakan kata “saya” dengan istilah Narcissistic Personality Disorder (NPD).

“Pidato Prabowo selalu bicara ‘saya’ adalah gambaran dari NPD,” katanya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian Rizal, bukan diagnosis medis. Ia kemudian menjelaskan pandangannya bahwa NPD, menurut pemahamannya, berkaitan dengan kecenderungan seseorang merasa dirinya hebat dan sulit mengakui kesalahan.

“Narcissistic Personality Disorder adalah penyakit berbahaya karena selalu melempar kesalahan pada orang lain, sementara diri tidak pernah salah, hebat, heroik, dan paling tahu segalanya,” ujarnya.

Atas dasar itu, Rizal bahkan mengusulkan agar Presiden menjalani pemeriksaan medis terkait stabilitas emosi dan aspek kejiwaan. Ia mengatakan masyarakat perlu mendapatkan keyakinan bahwa pemegang jabatan kepala negara berada dalam kondisi yang baik untuk menjalankan tugasnya.

“Rakyat harus yakin memiliki Kepala Negara yang sehat intelektual, mental, dan moral,” kata Rizal.

Rizal kemudian menyinggung suasana ketika dalam pidato tersebut muncul dukungan agar Prabowo kembali menjadi Presiden pada 2029.

Ia menghubungkannya dengan sebuah lagu dangdut yang dinyanyikan anak MBG berseragam sekolah.

Menurut Rizal, lagu tersebut dapat dibaca sebagai parodi atau sindiran terhadap wacana keberlanjutan kekuasaan hingga periode berikutnya.

“Sadarkah Pak Presiden ada sindiran atau parodi saat mendengar pidato Prabowo yang diminta untuk menjadi Presiden kembali tahun 2029,” ujarnya.

Rizal kemudian mengutip bagian lagu yang berbunyi, “Jangan, jangan, jangan lagi. Sudah, sudah, sudah tak mau lagi.”

Di bagian akhir tulisannya, Rizal kembali menggunakan gaya satire untuk menyindir perjalanan pemerintahan Prabowo.

“Sudahlah Pak Prabowo, moga salah hitung 1+1=5. Jabatan satu tahun tambah satu tahun jadi lima tahun. Maka selesailah pada Oktober besok,” tulisnya.

Ia juga menyindir wacana dua periode kepemimpinan.

“Weleh boro-boro dua periode, Pak. Satu periode saja memimpin bangsa dengan gaya dan kebijakan yang brat bret brot,” kata Rizal.

Rizal menutup tulisannya dengan mengulang kalimat yang menjadi sorotan dari pidato Prabowo.

“Jangan, jangan, jangan datang lagi. Sudah, sudah, sudah tak mau lagi.”

“Nanti saking gobloknya jadi tolol, hwa ha ha,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menggunakan sejumlah istilah keras ketika merespons pihak yang mengkritik atau berbeda pandangan dengan pemerintah.

Menurut Gigin, cara seseorang berbicara dapat menggambarkan lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan terbiasa berinteraksi. Ia menilai penggunaan kata-kata seperti “goblok” maupun “antek” menunjukkan adanya lingkungan komunikasi yang kasar dan tidak menjunjung etika kesantunan.

“Cara bicara Prabowo menunjukkan bahwa dia dibesarkan dalam lingkungan yang kasar dan tidak beretika,” kata Gigin di akun X (Twitter), Selasa (22/9/2026).

Gigin mengatakan, pola komunikasi semacam itu tidak selalu berkaitan dengan latar belakang ekonomi seseorang. Menurutnya, lingkungan yang membentuk kebiasaan berbicara kasar juga dapat ditemukan di kalangan masyarakat kaya yang memiliki sikap congkak terhadap orang lain.

“Lingkungan seperti ini juga bisa terjadi di kalangan orang kaya yang congkak sehingga menganggap kata goblok, antek dan lain-lain sebagai hal biasa sejauh digunakan pada orang lain,” ujarnya.

Gigin menilai persoalan tersebut menjadi lebih penting ketika gaya komunikasi seorang pejabat publik dibawa ke ruang politik dan pemerintahan. Sebab, menurut dia, ucapan seorang presiden tidak hanya dipahami sebagai ekspresi pribadi, tetapi juga dapat menjadi perhatian masyarakat luas.

Dalam ruang publik, setiap pernyataan pejabat negara berpotensi membentuk persepsi mengenai bagaimana kritik dan perbedaan pendapat seharusnya diperlakukan. Karena itu, menurut Gigin, bahasa yang digunakan oleh pemimpin nasional menjadi bagian dari komunikasi politik yang turut memengaruhi hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok yang berbeda pandangan.

Sorotan Gigin muncul ketika pernyataan Presiden Prabowo mengenai para pengkritik dan pakar menjadi perbincangan publik. Pernyataan tersebut memicu respons dari berbagai pihak, terutama terkait batas antara gaya komunikasi yang lugas dengan penggunaan istilah yang dianggap merendahkan.

Bagi Gigin, persoalannya bukan hanya mengenai pilihan satu atau dua kata. Ia melihat gaya bahasa tersebut sebagai bagian dari kebiasaan komunikasi yang perlu diperhatikan ketika digunakan oleh seorang kepala negara.

Menurutnya, seorang pemimpin memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara keras terhadap gagasan atau kebijakan tertentu. Namun, penggunaan istilah yang merendahkan orang lain dapat menimbulkan persoalan tersendiri dalam komunikasi publik.