20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memasuki babak yang dinilai memiliki konsekuensi politik lebih luas.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap proses persidangan tersebut. Menurut dia, informasi yang diterimanya menunjukkan adanya pembahasan khusus di lingkungan pemerintah mengenai perkara Gibran.

“Saya mendapat informasi yang sangat valid, ada pertemuan khusus secara tertutup ahli hukum dari berbagai universitas di Kemenko Polkam membahas kasus Gibran di MK,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Amir mengatakan, pertemuan itu menunjukkan bahwa perkara Gibran tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum pemilu, tetapi juga memiliki kemungkinan implikasi politik dan keamanan.

“Ini menunjukkan keseriusan Kemenko Polkam dan pemerintah dalam menyikapi sidang Gibran,” ujarnya.

Perkara yang dimaksud adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon, termasuk enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK mencatat perkara tersebut mulai diperiksa pada September 2026.

Dalam perkembangan terakhir, MK melanjutkan perkara tersebut ke tahap pembuktian. Denny juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan prosedural, melainkan masuk ke substansi mengenai syarat pencalonan Gibran.

Amir menilai perkembangan persidangan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena menyentuh posisi Wakil Presiden yang saat ini sedang menjalankan pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Keputusan MK memberikan pengaruh terhadap aspek politik dan keamanan,” katanya.

Amir juga mengaitkan dinamika perkara Gibran dengan kemungkinan perubahan politik pada Oktober 2026, termasuk isu reshuffle kabinet.

Namun, ia menekankan bahwa berbagai kemungkinan tersebut masih bergantung pada proses hukum dan keputusan lembaga negara yang berwenang.

“Berkaitan kemungkinan reshuffle kabinet Oktober 2026, ada hal yang sangat bombastis dari forum purnawirawan TNI yang menggugat keabsahan dokumen Gibran. Kemudian ada Denny dan kawan-kawan yang mendorong persoalan pemakzulan Gibran,” ujar Amir.

MK sendiri dalam penjelasan mengenai perkara tersebut menyatakan bahwa penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 untuk mengatur tahapan persidangan bukan berarti MK telah mengambil pendirian mengenai kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu, objek perkara, maupun pokok permohonan.

Dengan demikian, substansi perkara masih harus dilihat berdasarkan proses persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Amir kemudian mengemukakan skenario yang menurutnya perlu diperhatikan.

“Terlepas bagaimana keputusan MK, andai MK memutuskan dokumen tidak ada, DPR bisa melakukan pemakzulan,” katanya.

Amir juga menyoroti momentum HUT ke-81 TNI yang akan berlangsung pada 5 Oktober 2026. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam momentum tersebut menarik untuk dicermati, terutama mengenai arah pemerintahan memasuki tahun ketiga.

Agenda HUT ke-81 TNI sendiri mengalami perubahan. Mabes TNI sebelumnya menyampaikan bahwa upacara yang semula direncanakan di Monas dipindahkan ke Mabes TNI Cilangkap dan dilaksanakan secara lebih sederhana dengan alasan solidaritas.

Sementara itu, situs resmi TNI sebelumnya mencatat agenda HUT ke-81 TNI sebagai momentum penguatan kebersamaan TNI dan rakyat, termasuk rencana peresmian satuan baru serta berbagai kegiatan sosial.

Bagi Amir, pidato Prabowo pada momentum tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca arah kebijakan pemerintah memasuki fase berikutnya.

Ia menggunakan istilah “blitzkrieg”, istilah Jerman yang secara harfiah berkaitan dengan konsep perang kilat, untuk menggambarkan kemungkinan percepatan langkah politik dan kebijakan pemerintah.

“Pada tahun ketiga Prabowo, kebijakan bisa masuk pada pola blitzkrieg, gerakan kilat,” ujar Amir.

Dalam analisis politik, istilah tersebut tentu bukan berarti pemerintahan benar-benar menerapkan strategi militer. Istilah itu lebih tepat dipahami sebagai metafora untuk menggambarkan kemungkinan adanya serangkaian kebijakan yang dilakukan secara cepat dan simultan.

Adapun Sturm und Drang secara harfiah berarti “badai dan desakan/tekanan” dan lebih dikenal sebagai nama gerakan sastra Jerman abad ke-18.

Dalam pembacaan Amir, tahun ketiga pemerintahan Prabowo dapat menjadi fase yang ditandai dengan percepatan konsolidasi kebijakan, reorganisasi politik, serta pengambilan keputusan terhadap sejumlah persoalan strategis.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto menyusul polemik pernyataannya yang menyebut sejumlah pakar terlalu pintar hingga menjadi “goblok”.

Ferry menyayangkan sikap pihak-pihak yang justru menuding orang lain memelintir pernyataan tersebut. Menurutnya, rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan secara jelas ucapan Prabowo dan tidak mengalami penyuntingan sebagaimana yang dituduhkan.

Melalui akun media sosialnya, Ferry menyindir pihak yang merasa paling memahami persoalan, tetapi enggan mengakui perkataan yang telah disampaikan.

“Wedan.. Orang lain pula yg dituduh memplintir. Padahal videonya tersebar, tak diedit, ‘Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok’,” tulis Ferry, Selasa (29/9/2026).

Ia juga menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara sederhana, yakni mengakui kekeliruan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik, bukan justru menyalahkan orang lain.

“Wong tinggal minta maaf, ndak usah nuduh kuping orang jika lidah sendiri tak bisa kontrol pakkk. Malu saya,” lanjutnya.

Pernyataan Ferry tersebut menambah panjang respons publik terhadap ucapan Prabowo yang menjadi perbincangan setelah disampaikan dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sindiran kepada sejumlah pakar yang menurutnya melontarkan tuduhan atau fitnah terhadap dirinya.

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip sejumlah media nasional.

Presiden kemudian menekankan pentingnya kejujuran intelektual atau intellectual honesty bagi kalangan cendekiawan. Menurutnya, kepakaran harus disertai tanggung jawab moral dan tidak digunakan untuk menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar.

Namun, pernyataan tersebut menuai beragam tanggapan. Sejumlah pihak menyoroti pilihan kata Presiden, sementara pihak lain menempatkannya sebagai kritik terhadap pakar yang dinilai tidak menyampaikan analisis secara jujur.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, misalnya, menyoroti pernyataan tersebut dari sisi hubungan pemerintah dengan kalangan akademisi dan pakar. Ia menilai kajian ilmiah dan masukan para ahli tetap diperlukan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Di tengah perdebatan itu, kritik Ferry Koto menyoroti persoalan lain, yakni tanggung jawab seorang pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan serta merespons reaksi masyarakat.

Bagi Ferry, ketika sebuah pernyataan telah terekam dan tersebar luas, polemik semestinya tidak dialihkan menjadi tuduhan bahwa orang lain salah mendengar atau memelintir ucapan.

Persoalan tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan terbuka mengenai etika komunikasi publik, tanggung jawab atas perkataan, serta bagaimana seorang pemimpin merespons kritik dan reaksi masyarakat.

Polemik ini sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap setiap pernyataan Presiden, terutama ketika disampaikan dalam forum resmi dan kemudian menyebar luas melalui media sosial.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengacara dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Aziz Yanuar, menilai konstruksi hukum dalam perkara polemik ijazah Joko Widodo atau Jokowi perlu diuji secara lebih mendalam. Menurut dia, persoalan mendasar dalam perkara tersebut adalah apakah pernyataan mengenai keaslian sebuah dokumen dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai tuduhan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Aziz bahkan menilai terdapat dugaan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan persoalan ijazah Jokowi. Ia mengatakan, konstruksi perkara yang digunakan aparat penegak hukum harus dilihat secara hati-hati dengan memperhatikan unsur setiap pasal yang diterapkan.

“Saudara Jokowi itu bukan lagi presiden, tapi dia masih pejabat, dia masih pembina di Danantara. Artinya segala hal terkait dia itu menjadi kapasitas umum yang memang ranahnya umum,” kata Aziz Yanuar dalam podcast Sinkos Indonesia, Ahad (27/9/2026).

Menurut Aziz, ijazah yang menjadi objek perdebatan telah berkaitan dengan perjalanan politik dan jabatan publik Jokowi. Karena itu, menurut dia, pembahasan mengenai dokumen tersebut tidak dapat begitu saja diposisikan sebagai persoalan yang sepenuhnya bersifat privat.

“Ijazah itu kan umum. Itu yang kita concern dan enggak bisa sebenarnya teman-teman lain dipidana untuk hal tersebut,” ujarnya.

Aziz mengatakan, dirinya lebih menyoroti penerapan norma pidana dalam perkara tersebut daripada penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pasal-pasal yang dituduhkan, saya concern ke pidana ya, bukan Undang-Undang ITE,” katanya.

Aziz kemudian membedah norma mengenai pencemaran, fitnah, dan penghinaan. Menurut dia, ada perbedaan mendasar antara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menyatakan bahwa suatu benda atau dokumen memiliki sifat tertentu.

Ia mencontohkan, seseorang dapat dikenai persoalan penghinaan apabila secara terang menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu, misalnya menuduh seseorang memalsukan ijazah.

“Saya menuduh abang memalsukan ijazah. Tindakan itu menurut pasal penghinaan dan fitnah itu. Kalau terbukti penghinaan, kalau tidak terbukti fitnah,” ujar Aziz.

Namun, menurut Aziz, konstruksinya menjadi berbeda apabila yang dinyatakan adalah bahwa sebuah benda atau dokumen tertentu palsu.

“Tapi yang dia tuduhkan, yang masyarakat banyak tuduh itu adalah bentuknya. Saya menuduh misalnya ini handphone palsu. Ini handphone palsu itu enggak masuk,” katanya.

Aziz menilai perbedaan tersebut penting karena norma pidana mengenai pencemaran dan fitnah memiliki unsur yang harus dipenuhi. Dalam KUHP lama, pencemaran diatur dalam Pasal 310, sedangkan KUHP baru mengatur pencemaran dalam Pasal 433. Mahkamah Konstitusi juga telah menjelaskan bahwa Pasal 433 KUHP baru mengakomodasi ketentuan mengenai pencemaran sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP lama.

Sementara itu, KUHP baru membedakan sejumlah bentuk tindak pidana penghinaan, antara lain pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan pencemaran orang mati.

Dalam perkara ijazah Jokowi, Aziz berpendapat bahwa pernyataan yang dipersoalkan perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, apabila seseorang mengatakan “ijazah Jokowi palsu”, pernyataan tersebut secara gramatikal diarahkan kepada objek berupa ijazah, bukan secara langsung menuduh Jokowi melakukan suatu tindakan pemalsuan.

“Enggak ada, Bang, perbuatan kita menuduh sesuatu itu kecuali perbuatannya,” ujarnya.

Dari sudut pandang Aziz, konstruksi tersebut berbeda dengan pernyataan “Jokowi memalsukan ijazah”. Kalimat kedua, menurut dia, secara langsung menuduhkan suatu perbuatan kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan pernyataan mengenai ijazah palsu diarahkan kepada benda atau dokumen yang dipersoalkan.

Atas dasar itu, Aziz menilai penerapan ketentuan mengenai pencemaran atau fitnah harus diuji berdasarkan unsur perbuatannya, bukan hanya berdasarkan adanya pernyataan yang dianggap merugikan nama baik seseorang.

“Poinnya adalah case building ini dibentuk oleh polisi untuk mengkriminal seseorang,” tegas Aziz.

Aziz juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai penghinaan ringan. Dalam KUHP baru, penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436. Ketentuan tersebut merupakan salah satu kategori tindak pidana penghinaan yang dibedakan dari pencemaran dan fitnah.

Dalam penjelasan mengenai KUHP lama, R. Soesilo membedakan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduhkan suatu perbuatan dengan penghinaan yang dilakukan melalui kata-kata atau tindakan yang bersifat menghina. Perbedaan unsur tersebut menjadi penting ketika menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan.

Aziz berpandangan, persoalan yang muncul dalam polemik ijazah Jokowi tidak tepat jika langsung dikonstruksikan sebagai tuduhan.

“Yang dilakukan Roy dan kawan-kawan kan bukan menuduh Jokowi melakukan pemalsuan, tapi ijazahnya palsu. Tuduhannya begitu,” kata Aziz.

Menurut dia, apabila konstruksi pernyataannya adalah mengenai sebuah benda atau dokumen, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menjelaskan hubungan antara pernyataan tersebut dengan unsur perbuatan yang disyaratkan dalam pasal yang digunakan.

Aziz juga menilai konstruksi fitnah perlu dilihat secara lebih hati-hati. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai fitnah dibedakan dari pencemaran dan penghinaan ringan. Pemerintah dalam dokumen yang diajukan dalam perkara pengujian undang-undang juga menjelaskan bahwa KUHP baru membedakan kategori pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu.

Menurut Aziz, persoalan utamanya kembali pada pertanyaan apakah pihak yang dituduh memang dinyatakan melakukan suatu perbuatan tertentu.

Ia menilai pernyataan mengenai keaslian sebuah dokumen tidak otomatis sama dengan tuduhan bahwa pemilik atau orang yang menggunakan dokumen tersebut telah melakukan tindak pidana pemalsuan.

Karena itu, Aziz berpendapat bahwa konstruksi perkara terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa harus diuji dengan melihat secara cermat kata-kata yang disampaikan, objek yang menjadi sasaran pernyataan, serta unsur pasal pidana yang digunakan.

Dokter Tifa sendiri dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meneliti ijazah fisik Jokowi. Ia mengatakan objek yang dikaji adalah benda digital berupa gambar dokumen yang diunggah pihak lain di media sosial.

Aziz tetap pada pandangannya bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut tidak boleh mengabaikan perbedaan antara tuduhan mengenai perbuatan seseorang dan pernyataan mengenai suatu benda atau dokumen.

Menurut dia, perbedaan tersebut bukan persoalan istilah semata, melainkan berkaitan langsung dengan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

MoneyTalk,id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah menyoroti hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam analisisnya, Rizal bahkan mengaitkan pemerintahan Jokowi dengan sejumlah karakter yang menurutnya menyerupai pola kerja dan budaya politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Analisis tersebut disampaikan Rizal Fadhillah pada 28 September 2026 melalui tulisan berjudul “Rezim PKI Jokowi Tunggangi PSI?”

Rizal menjelaskan, istilah tersebut menurutnya memiliki dua makna, yakni penilaiannya terhadap karakter pemerintahan Jokowi dan pandangannya mengenai posisi PSI setelah Jokowi secara terbuka menyatakan diri sebagai bagian dari partai tersebut.

“Penilaian bahwa rezim Jokowi bernuansa PKI adalah penilaian subyektif berbasis analisis. Analisisnya bersandar pada pola kerja (work pattern) dan budaya politik (political culture) PKI,” tulis Rizal.

Ia kemudian menyebut lima karakter yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pola politik yang ia atribusikan kepada PKI, antara lain persoalan moral politik, kekerasan dalam penanganan sejumlah peristiwa, propaganda politik, politik sandera, serta sikap terhadap kehidupan keagamaan.

Namun, berbagai tuduhan dan kesimpulan tersebut merupakan penilaian politik Rizal Fadhillah dan tidak disajikan sebagai kesimpulan faktual oleh media ini.

Dalam tulisannya, Rizal juga menyinggung sejumlah peristiwa pada masa pemerintahan Jokowi, termasuk kematian petugas pemilu, penanganan demonstrasi, tragedi KM 50, dan tragedi Kanjuruhan.

Rizal menilai berbagai peristiwa tersebut perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab politik pemerintahan ketika itu. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai praktik kriminalisasi terhadap pencari keadilan dan pengkritik pemerintah.

Selanjutnya, Rizal mengaitkan persoalan tersebut dengan dinasti politik.

“Jokowi selesai sebagai Presiden, tetapi menginginkan kekuasaan abadi melalui dinasti. Gibran, Kaesang, dan mungkin Jan Ethes disiapkan menjadi pelanjut,” tulisnya.

Soroti Posisi Jokowi di PSI

Rizal kemudian mengalihkan sorotannya kepada PSI. Ia menilai posisi Jokowi di dalam partai tersebut semakin terbuka setelah Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada 26 September 2026.

Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.

Rizal menggunakan fakta tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan kritik politiknya terhadap arah PSI.

“Jokowi terang-terangan menjadi tokoh besar PSI. Baru saja pamer kartu anggota dan menempatkan diri sebagai begawan pemberi semangat kader,” tulis Rizal.

Ia juga menyoroti perubahan identitas PSI. Partai tersebut memang telah mengganti logo dari bunga mawar menjadi gambar gajah pada Kongres PSI 2025. PSI menjelaskan gajah sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.

Dari perubahan tersebut, Rizal mempertanyakan kemungkinan perubahan nama PSI di masa mendatang.

“PSI telah mengubah lambang partai, akankah ia mengubah nama dari Partai Solidaritas Indonesia menjadi Partai Sosialis Indonesia?” tulisnya.

Menurut Rizal, perubahan tersebut, apabila terjadi, akan semakin memperjelas arah politik PSI. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut masih berada pada ranah prediksi.

“Apapun prediksi akan tendensi, namun fakta kini adalah bahwa PSI telah menjadi gajah tunggangan Jokowi,” katanya.

Rizal juga menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurut penilaiannya memiliki pengaruh kuat terhadap arah PSI. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan kekhawatiran terhadap masa depan konstitusi dan ideologi negara.

Di bagian akhir tulisannya, Rizal menyampaikan peringatan agar isu komunisme tidak kembali digunakan dalam kehidupan politik Indonesia.

“Pak Jokowi, PSI itu sama sekali tidak ditakuti, tapi diwaspadai agar tidak menjadi perusak konstitusi dan ideologi. PKI jangan dibawa untuk datang lagi. Sudah cukup menyakiti ibu pertiwi,” tulis Rizal.

Pernyataan mengenai karakter pemerintahan Jokowi, tudingan mengenai PKI, serta penilaian terhadap posisi Jokowi dan PSI dalam tulisan tersebut merupakan pandangan dan analisis politik Rizal Fadhillah. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan dari Joko Widodo, PSI, dan pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menyampaikan gagasan mengenai “Dekrit Rakyat Indonesia Kembali ke UUD 1945 (asli)” melalui Maklumat Yogyakarta. Menurut Sutoyo, gagasan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan negara di tengah kondisi ketatanegaraan yang dinilainya telah berubah secara mendasar pasca-amandemen UUD 1945.

Sutoyo menyebut empat kali amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 telah mengubah sebagian besar ketentuan dalam konstitusi.

“4 (empat) kali amandemen UUD 45 tahun 1999-2002 dengan mengubah 95% pasal UUD 45 otomatis telah mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Sebutan UUD 45 NRI hanyalah rekayasa dan manipulasi politik dari sebutan nama UUD 45 yang telah diubah,” kata Sutoyo, Senin (28/9/2026).

Ia menilai perubahan konstitusi tersebut membuat Indonesia mengalami perubahan arah dalam kehidupan bernegara.

“Pasca amandemen UUD 1945 Indonesia berubah menjadi negara kapitalis, liberal, dan individualis,” ujarnya.

Menurut Sutoyo, kondisi tersebut juga berdampak terhadap fungsi MPR yang dinilainya tidak lagi berjalan sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Sutoyo bahkan menyatakan bahwa perubahan konstitusi tersebut telah menghilangkan karakter negara sebagaimana dimaksud dalam Proklamasi 1945.

“UUD 2002 telah membubarkan Negara Proklamasi 1945, hakekatnya Konstitusi Negara RI sudah tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dan sudah tidak memiliki Roh Proklamasi 1945,” katanya.

Merujuk Dekrit 1959

Atas kondisi yang dinilainya genting tersebut, Sutoyo mengatakan diperlukan langkah penyelamatan negara melalui gagasan “Dekrit Rakyat Indonesia Kembali ke UUD 45 (asli)”.

Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep Staatsnoodrecht atau hukum darurat negara dalam perspektif hukum tata negara.

“Dasar hukum dekrit dalam perspektif hukum tata negara, seperti Dekrit 1959 mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 adalah sebagai Staatsnoodrecht (hukum darurat negara), bahwa dalam keadaan genting yang mengancam kelangsungan negara,” tutur Sutoyo.

Menurut dia, dalam keadaan darurat ketatanegaraan, kepala negara dapat mengambil langkah luar biasa untuk menyelamatkan negara.

“Kepala negara dapat mengambil langkah luar biasa (dekrit) demi menyelamatkan negara. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak mengeluarkan dekrit dalam kondisi darurat negara, meskipun langkah itu tidak sepenuhnya sesuai prosedur konstitusional biasa,” ujarnya.

Sutoyo juga mengakui adanya perdebatan mengenai keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut dia, sejumlah ahli menyebut dekrit tersebut tidak konstitusional secara formal, tetapi dapat dibenarkan secara materiil karena keadaan darurat ketatanegaraan.

Bukan Sekadar Gerakan

Sutoyo menjelaskan Maklumat Yogyakarta memahami bahwa istilah “dekrit” dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merujuk pada keputusan politik-konstitusional yang dikeluarkan oleh kepala negara, bukan sekadar keputusan masyarakat.

Ia mengatakan istilah tersebut digunakan karena permintaan agar Presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 asli disebut tidak mendapatkan respons.

“Dekrit Rakyat Indonesia kembali ke UUD 45 (asli) oleh Maklumat Yogyakarta karena permintaan kepada Presiden mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 45 (asli) sama sekali tidak direspon,” kata Sutoyo.

Menurut dia, Maklumat Yogyakarta juga tidak memilih istilah “Gerakan Nasionalis Kembali ke UUD 45 (asli)”.

“Gerakan telah dilakukan secara bergelombang terus menerus statusnya tetap gerakan, sampai kapan gerakan hanyalah gerakan tanpa kepastian sikap,” ujarnya.

Karena itu, Sutoyo menyatakan rakyat Indonesia perlu mengambil sikap melalui apa yang disebutnya sebagai “Dekrit Rakyat Indonesia Kembali ke UUD 45 (asli)”.

Ia menambahkan, keputusan tersebut dapat dimaknai terlebih dahulu sebagai sikap politik simbolis. Namun, agar memiliki konsekuensi ketatanegaraan formal, Sutoyo mengatakan keputusan itu akan diteruskan kepada Presiden dan MPR.

“Keputusan Dekrit Rakyat Indonesia kembali ke UUD 45 (asli), bisa bermakna politik simbolis berupa keputusan sikap. Untuk memenuhi ketentuan konstitusi Dekrit Rakyat Indonesia dalam arti hukum formal akan diteruskan kepada Presiden dan MPR dengan harapan menjadi keputusan resmi negara dalam kondisi darurat persis sama seperti Dekrit Presiden 1959 atau dengan Keputusan MPR,” kata Sutoyo.

Pernyataan mengenai “Dekrit Rakyat Indonesia Kembali ke UUD 45 (asli)” tersebut merupakan pandangan dan argumentasi politik-konstitusional Sutoyo Abadi serta Maklumat Yogyakarta. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda dari Presiden, MPR, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Henri menilai, secara hukum, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden masih kuat karena telah melalui tahapan penyelenggaraan pemilu dan dilegitimasi oleh lembaga-lembaga negara. Namun, menurut dia, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan MK justru menimbulkan persoalan serius dari sisi etika dan moral.

“Wapres Gibran itu secara hukum sudah dan masih sangat kuat, terlegitimasi oleh KPU, MK, bahkan MPR. Tapi belakangan ini dengan digelarnya sidang MK terkait syarat pendidikan Wapres, terbongkar fakta-fakta yang melandasi etika dan moral terpilihnya Gibran sebagai Wapres 2024 itu runtuh,” kata Henri, Senin (28/9/2026).

Perkara yang dimaksud Henri adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak dan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden. MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026.

Menurut Henri, persoalan etika tersebut muncul setelah persidangan di MK membuka perdebatan mengenai proses penyusunan dan penerapan Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi dasar pencalonan Gibran.

Ia menilai, terdapat fakta yang menurutnya menunjukkan PKPU yang memberikan jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan dibuat secara spesifik untuk Pilpres 2024.

“Runtuhnya etika moral itu muncul karena terpublikasinya dialog antara hakim MK dengan KPU dan Bawaslu yang membuka fakta bahwa PKPU yang memberi jalan Gibran bisa memenuhi syarat, ternyata dibuat KPU secara spesifik hanya khusus untuk Pilpres 2024. Sebelumnya tidak ada aturan itu,” ujar Henri.

Henri juga menyoroti proses verifikasi persyaratan pencalonan. Menurut dia, persidangan telah membuka kepada publik fakta mengenai keengganan KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, KPU sendiri menyatakan telah menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan Gibran. KPU merujuk pada Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 dan menyatakan dokumen yang diserahkan Gibran memenuhi persyaratan. KPU juga menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA berdasarkan aturan yang dirujuknya.

Sementara itu, para pemohon berpendapat syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat wajib dan harus dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran hingga penetapan calon. Mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum serta membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden.

Henri menegaskan, hingga saat ini MK belum menjatuhkan putusan mengenai status hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, menurutnya, persoalan hukum dan persoalan etika harus dibedakan.

“MK dalam hal ini memang belum memutuskan status hukum Wapres ke depan, tapi pertunjukkan dialog di MK itu secara tidak langsung telah meruntuhkan legitimasi moral dan etika atas jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden yang ditopang dengan pasal ‘selundupan’ dalam PKPU dimaksud,” katanya.

Istilah “pasal selundupan” tersebut merupakan penilaian Henri terhadap ketentuan PKPU yang dipersoalkan dalam perkara. Secara hukum, istilah itu belum menjadi kesimpulan MK karena perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Di sisi lain, KPU membantah bahwa syarat pendidikan Gibran cacat hukum. KPU menyatakan dokumen persyaratan yang diserahkan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan. KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut karena menilai persoalan syarat pencalonan merupakan ranah sengketa proses pemilu.

Bagi Henri, persoalan tersebut menjadi lebih serius ketika fakta-fakta persidangan mengenai proses pencalonan seorang wakil presiden justru tidak memunculkan reaksi besar dari publik maupun kalangan elite.

“Memprihatinkannya setelah ketahuan ada pasal selundupan di PKPU yang digunakan untuk memuluskan calon yang ‘tidak punya ijazah’ boleh jadi Presiden atau Wakil Presiden, ternyata rakyat Indonesia, politisi, para hakim dan para akademisi tetap anteng,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia masih memiliki perhatian kuat terhadap persoalan etika, kejujuran, dan demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan.

“Terus terang saya kok jadi makin ragu, pesimis. Mudah-mudahan masih ada tokoh-tokoh yang bisa membangkitkan optimisme membangun bangsa yang makin beradab,” kata Henri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengukuhkan kepengurusan sejumlah komunitas di bawah naungan DPP PERIKHSA, yakni PERIKHSA Hunting, PERIKHSA Golf, PERIKHSA Sport Car, PERIKHSA Law Firm, serta PERIKHSA LBH. Pengukuhan tersebut dilakukan bersamaan dengan perayaan HUT ke-1 PERIKHSA Riders. Sebelumnya, DPP PERIKHSA juga telah memiliki PERIKHSA Riders, PERIKHSA Cigar Brotherhood dan PERIKHSA 4×4.

“Pengembangan PERIKHSA ke dalam berbagai komunitas harus kita lihat sebagai upaya membangun ekosistem yang sehat, tertib, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Setiap komunitas memiliki karakter dan kegiatannya masing-masing, tetapi seluruhnya bertemu pada satu prinsip, yaitu pemilik izin khusus senjata api harus memahami bahwa hak kepemilikan selalu berjalan bersama tanggung jawab yang besar,” ujar Bamsoet dalam sambutan Perayaan HUT ke-1 PERIKHSA Riders dan Pengukuhan Pengurus PERIKHSA Hunting, Golf, Sport Car, Law Firm dan LBH di Resto Parle Senayan Jakarta, Minggu (27/9/26).

Hadir antara lain Para Dewan Pembina antara lain Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, Mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn.) Istiono, Presiden PERIKHSA Riders dan Presiden PERIKHSA LBH Aldwin Rahadian, Presiden PERIKHSA Cigar Brotherhood Charles Wicaksana, Presiden PERIKHSA 4×4 dan Presiden PERIKHSA Law Firm Malik Bawazier, Senior Presiden PERIKHSA Hunting Eko Santoso Budiyanto, Presiden PERIKHSA Hunting Irfan, Presiden PERIKHSA Golf Nicolas Kesuma serta Presiden PERIKHSA Sport Car Bram.

Hadir pula komunitas otomotif lain Motor Besar Indonesia (MBI), Ducati Official Club Indonesia, Gsrek, Gesers, HOGers, HOG Anak Elang, HOGINDO, HDCI DKI, Road Gliders, She Riders Indonesia, Law Riders Indonesia, Riders Association of Triumph, Anak Liar, 234SC, Blind Eagle, Brotherhood Club Indonesia, Porsche Club Indonesia, FOCI, Morgan Club, Lambo Indonesia, BAIC Club, MBCLUBINA, MBW212CI, MBW205CI serta MBSLCI.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, pembentukan PERIKHSA Hunting, Golf, Sport Car, Law Firm dan LBH menunjukkan bahwa komunitas pemegang izin khusus senjata api bela diri memiliki ruang aktivitas yang beragam. Karena itu, organisasi perlu memiliki wadah yang dapat mengakomodasi minat sekaligus membangun budaya disiplin. Kehadiran PERIKHSA Law Firm dan PERIKHSA LBH penting untuk memperkuat pemahaman anggota mengenai aspek hukum, perizinan, penyimpanan, penggunaan, hingga tanggung jawab pidana dan perdata yang melekat pada kepemilikan senjata api.

“Senjata api bukan barang biasa. Ada hak, izin, kewajiban, standar keselamatan, serta konsekuensi hukum yang harus dipahami secara utuh oleh setiap pemiliknya. Karena itu, PERIKHSA harus menjadi rumah besar bagi para pemilik izin khusus yang mengedepankan disiplin. Jangan sampai ada anggota yang memahami senjata hanya dari sisi teknis, tetapi kurang memahami sisi hukum dan tanggung jawab sosialnya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, keberadaan organisasi berbasis olahraga dan hobi seperti PERIKHSA Hunting, PERIKHSA Golf, PERIKHSA Sport Car, PERIKHSA Riders, PERIKHSA Cigar Brotherhood dan PERIKHSA 4×4 dapat diarahkan menjadi sarana membangun jejaring, kedisiplinan, keselamatan, serta kegiatan sosial. Sementara PERIKHSA Law Firm dan PERIKHSA LBH dapat menjadi wadah edukasi hukum agar anggota memahami batas-batas yang diperbolehkan dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran senjata api ilegal, PERIKHSA justru harus tampil sebagai bagian dari solusi. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri menunjukkan, sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat empat kasus yang berkaitan dengan senjata api, turun dari 28 kasus pada periode yang sama tahun 2025. Namun, penurunan kasus tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Pada Juni dan Juli 2026, misalnya, Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan puluhan senjata api rakitan ilegal beserta ratusan butir amunisi,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, PERIKHSA perlu membangun kerja sama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Hal itu penting agar edukasi kepada anggota tidak berhenti pada kegiatan internal organisasi, tetapi berkembang menjadi kampanye keselamatan dan kesadaran hukum yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Polri sendiri secara rutin melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata api dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur.

“Dengan semakin lengkapnya struktur PERIKHSA, saya berharap setiap komunitas memiliki karakter dan program yang jelas. Hunting harus mengedepankan etika dan keselamatan berburu, Sport Car dan Riders membangun budaya berkendara yang aman, Golf memperkuat silaturahmi, sementara Law Firm dan LBH memperkuat literasi hukum. PERIKHSA Cigar Brotherhood dan PERIKHSA 4×4 yang sudah lebih dahulu terbentuk juga harus terus berkembang menjadi wadah kegiatan positif. Semua bergerak dalam satu semangat, yakni komunitas yang tertib, profesional, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan terkait syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik prediksi tersebut, Gatot menyoroti pengaruh kekuasaan serta kemungkinan dinamika politik yang dapat berkembang setelah putusan MK.

Hal itu disampaikan Gatot dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada 17 September 2026. Dalam diskusi bertajuk “Situasi Darurat” tersebut, Gatot juga menyinggung perlunya TNI memiliki contingency plan atau rencana kontinjensi untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi.

“Seharusnya TNI membuat rencana kontinjensi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dari situ kemudian TNI melatih semua kemungkinan-kemungkinannya,” ujar Gatot.

Menurut dia, skenario tersebut perlu disusun berdasarkan berbagai kemungkinan, termasuk apabila terjadi resistensi di tengah masyarakat. Namun, Gatot menekankan bahwa TNI merupakan alat negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang justru merusak negara ataupun menyakiti rakyat.

“Saya mulai dari teori adalah alat negara. Pemerintah, Presiden, DPR, eksekutif itu adalah pemerintah. Bagian daripada negara,” katanya.

“Jadi tidak boleh siapapun memerintah TNI untuk merusak negara ini atau untuk menyakiti rakyat,” lanjut Gatot.

TNI Diminta Menjaga Aspirasi Rakyat

Gatot mengatakan, dalam situasi terjadi demonstrasi atau gejolak, TNI harus menjalankan fungsi menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Kalau ada rakyat demonstrasi, tugas TNI menjaga agar aspirasi yang disampaikan oleh rakyat itu bisa tersampaikan. Karena memang di negara hukum kita dilindungi hak untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya konsolidasi di internal TNI agar seluruh jajaran tetap solid menghadapi berbagai kemungkinan.

“Nah itu dalam kondisi seperti ini maka otomatis ke dalam tubuh TNI harus konsolidasi ya. Menyatukan semuanya,” kata Gatot.

Ia menambahkan bahwa sabotase memiliki karakter berbeda karena dapat dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan.

“Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sabotase itu dilakukan dengan tidak terlihat untuk menyabotasenya. Kemudian dilakukan oleh jaringan, bukan perorangan,” ujarnya.

Gatot Prediksi Gugatan Gibran Ditolak MK

Terkait perkara syarat pendidikan Gibran, Gatot meyakini gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah tokoh lainnya pada akhirnya akan ditolak MK.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menyebut permohonan itu diajukan antara lain oleh Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta sejumlah warga. Pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya pada Pilpres 2024. Mereka meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian dan menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Namun, Gatot menilai para hakim MK masih dapat melihat sinyal atau isyarat dari lingkaran kekuasaan sebelum mengambil keputusan penting. Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai “kaki-kaki kekuasaan”, yakni orang-orang yang dinilainya memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya dan masih mempunyai pengaruh dalam pemerintahan saat ini.

Pandangan tersebut merupakan analisis Gatot dalam diskusi dan bukan merupakan kesimpulan hukum mengenai proses pengambilan keputusan para hakim MK.

Jika Gugatan Ditolak, Posisi Prabowo Disorot

Gatot juga mengingatkan bahwa apa pun putusan MK nantinya dapat memiliki konsekuensi terhadap dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila gugatan tersebut ditolak, persoalan tidak otomatis berhenti pada putusan hukum. Perkembangan politik jangka panjang tetap perlu diantisipasi, terutama menyangkut hubungan kekuasaan dan posisi politik pemerintahan Prabowo.

Perkara tersebut sendiri masih dalam proses persidangan. Berdasarkan informasi MK, para pemohon meminta agar persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran diuji secara terbuka, sementara proses persidangan juga melibatkan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, prediksi Gatot mengenai putusan MK masih merupakan pandangan narasumber, sedangkan hasil akhir perkara sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan mengenai pengaruh kekuasaan, prediksi putusan MK, serta konsekuensi politik terhadap posisi Presiden Prabowo merupakan analisis dan pandangan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang disampaikan dalam diskusi. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan pihak lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo disebut perlu melakukan penyegaran kabinet, termasuk membersihkan sejumlah wajah lama yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, sejak awal pemerintahannya, Prabowo telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, ia menilai Prabowo memiliki modal politik dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Menurut Amir, Prabowo merupakan putra ekonom Prof Sumitro Djodjohadikusumo dan pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. Sebelum menjadi presiden, Prabowo juga telah menuangkan sejumlah gagasan politik dan ekonomi dalam bukunya, Paradoks Indonesia.

“Setelah Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo punya modal besar sebagai anak dari ekonom besar yang dikenal dunia, menantu Soeharto. Selain itu, sikap politiknya dan keberaniannya,” kata Amir dalam sebuah podcast di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Amir mengatakan, dalam berbagai kesempatan Prabowo selalu mengingat pesan ayahnya bahwa ketika menghadapi konflik atau situasi dilematis, keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia juga menyinggung salah satu bagian dalam Paradoks Indonesia yang menurutnya menggambarkan pandangan Prabowo terhadap dunia politik.

“Dalam Paradoks Indonesia, Prabowo mengatakan dari 15 politisi yang dia ajak bicara, 14 orang di antaranya adalah pembohong. Itu diucapkan sendiri oleh Prabowo,” ujarnya.

Menurut Amir, tantangan bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah mengelola berbagai kepentingan politik yang berada di sekeliling kekuasaan.

“Dalam mengelola negara ini, bisa kita katakan tergantung dari kemampuannya untuk mengelola kebohongan yang ada di sekelilingnya,” katanya.

Prabowo Disebut Hadapi Sejumlah Tantangan

Amir menilai sejak dilantik, Prabowo langsung menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah munculnya berbagai prediksi dan pernyataan bahwa pemerintahan Prabowo hanya akan berlangsung selama dua tahun.

Padahal, kata dia, Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan dilantik untuk menjalankan amanat konstitusi.

“Kalau saya mendukung Prabowo itu karena ketika dia bicara, rujukannya adalah kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan alinea keempat UUD 1945,” katanya.

Selain itu, Amir menyoroti adanya tindakan sejumlah pembantu presiden yang menurutnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

“Ada hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi mengganggu presiden. Kekuasaan betapapun besarnya tidak mungkin punya kekuatan, sementara di luar dia ada orang, seperti ada tukang ngusir dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya ancaman yang disebutnya sebagai kudeta internal serta berbagai tantangan geopolitik. Bahkan, Amir menyebut adanya skenario global yang menurutnya bertujuan memecah Indonesia menjadi lima negara bagian.

Karena itu, menurut dia, salah satu tantangan strategis Prabowo adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamat: Reshuffle Kemungkinan Sebelum 20 Oktober

Terkait reshuffle, Amir mengaku telah mendengar informasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

“Saya sudah dua bulan lalu mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pergantian kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Ada informasi dari orang dalam bahwa menjelang dua tahun pemerintahan ada reshuffle,” ungkapnya.

Menurut Amir, persoalannya bukan lagi apakah reshuffle akan dilakukan, tetapi siapa saja yang akan diganti.

“Pertanyaan siapa yang harus di-reshuffle? Itu yang dipikirkan. Bahwa akan ada reshuffle sebelum 20 Oktober 2026. Cuma dalam reshuffle itu ada yang mengharapkan agar pemerintahan Prabowo bebas dari rezim lama,” katanya.

Amir kemudian menggunakan filosofi lokal dari Maluku untuk menggambarkan cara Prabowo menghadapi persoalan politik.

Ia mengibaratkan strategi tersebut seperti mencari biji kenari di rumpun sagu. Seseorang yang tidak memiliki pohon kenari tetap dapat memperoleh buah kenari dengan memanfaatkan keadaan di sekitarnya.

“Dia butuh kenari, karena itu dia harus mencari rumpun sagu. Rumpun sagu itu bisa jadi milik rezim lama,” ujarnya.

Amir juga mengibaratkan strategi Prabowo dengan cara menangkap ikan terbang pada malam hari. Jaring ditebarkan di tengah kegelapan, sementara permukaan laut dipukul-pukul untuk membuat ikan terbang masuk ke dalam jaring.

“Presiden Prabowo memiliki banyak cara untuk memperbaiki masa lalu dengan cara-cara seperti itu. Prabowo memiliki banyak cara, dan itu semua dikerjakan Prabowo di kegelapan malam,” katanya.

Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung Disebut Belum Diganti

Dalam perkiraannya, Amir mengatakan reshuffle mendatang belum tentu menyentuh tiga posisi strategis, yakni Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.

“Besar kemungkinan dalam reshuffle ini Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung belum akan diganti,” katanya.

Menurut Amir, pergantian tiga pejabat tersebut kemungkinan baru dilakukan setelah Prabowo memperoleh mandat politik baru pada Pemilu 2029.

“Menurut analisa saya, dalam rangka menghadapi skenario global itu, ketiga pejabat ini baru bisa diganti Prabowo kalau dia memenangkan pilpres 2029,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis Amir dan bukan kepastian mengenai keputusan Presiden Prabowo.

Menyiapkan Pemerintahan hingga 2029

Amir mengatakan, Prabowo saat ini juga dinilainya tengah mempersiapkan keberlanjutan pemerintahannya.

Menurut dia, salah satu agenda yang perlu diperhatikan adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Partai Politik, khususnya terkait parliamentary threshold.

“Hampir semua partai politik menghendaki parliamentary threshold sebesar 5 persen,” katanya.

Amir menilai perubahan ambang batas parlemen dapat memengaruhi konfigurasi politik pada Pemilu 2029.

Ia memperkirakan Partai Gerindra akan berupaya meningkatkan perolehan suara nasional pada pemilu legislatif mendatang. Menurutnya, apabila sejumlah partai tidak memenuhi ambang batas parlemen, konfigurasi koalisi di parlemen dapat berubah.

“Saya kira kalau 5 persen yang menjadi tugas Prabowo dan partainya, paling tidak di dalam pemilihan legislatif nanti perolehan suara nasional Partai Gerindra diharapkan bisa mencapai 21 persen,” tuturnya.

Karena itu, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena masih ada sejumlah figur lama dalam pemerintahan Prabowo.

“Salah satu caranya adalah jangan kita keburu marah kalau Prabowo masih memakai orang lama. Perkiraan saya, kemungkinan besar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung belum akan diganti,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki ranah hukum setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Direktur Eksekutif Great Institute Syahganda Nainggolan menilai persoalan tersebut wajar diuji melalui mekanisme hukum, terutama apabila terdapat pertanyaan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan calon wakil presiden.

Menurut Syahganda, apabila dalam proses persidangan nantinya terbukti syarat pendidikan yang dipersoalkan memang tidak terpenuhi, persoalannya tidak berhenti pada aspek administratif.

“Kalau ijazahnya ternyata tidak ada, ya wajar dong kemudian Gibran, baik secara politik, secara moral, secara hukum, konstitusi, itu sudah cacat,” kata Syahganda di podcast inilah.com, Minggu (27/9/2026).

Ia menambahkan, apabila nantinya terdapat putusan hukum yang menyatakan adanya persoalan mendasar terhadap persyaratan pencalonan, maka pihak yang bersangkutan harus mengambil sikap.

“Kalau itu cacat, ya orang harus berani mundur,” ujarnya..

Dalam sidang pendahuluan pada 21 September 2026, hakim MK Saldi Isra juga meminta KPU menyerahkan bukti dan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya ketentuan yang mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri.

Denny Indrayana sendiri menyatakan perkara tersebut tidak semata-mata mengenai ijazah Gibran. Menurut Denny, gugatan juga menyentuh persoalan konstitusionalitas dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam pembicaraan yang sama, Syahganda juga menyinggung konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029, termasuk kemungkinan pasangan politik yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ia mempertanyakan apakah Prabowo membutuhkan figur dari lingkungan partai politik sebagai pasangan maupun orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.

“Jadi Prabowo butuh dari orang-orang partai, ya. Itu adalah orang-orang terbaiknya. Nah, orang-orang terbaiknya untuk membela Prabowo menurut saya, itu yang sampai sekarang nggak teruji,” kata Syahganda.

Ia juga menyinggung isu yang beredar mengenai kemungkinan Prabowo berpasangan dengan figur berlatar belakang militer pada 2029. Dalam pembicaraan tersebut, nama Puan Maharani turut disebut sebagai salah satu kemungkinan konfigurasi politik yang menjadi bahan pembicaraan.

Syahganda juga mengkritik dinamika kekuasaan yang menurutnya terlalu berpusat pada ambisi mempertahankan atau memperoleh jabatan politik.

“Ini kan rusaknya gara-gara Jokowi,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan alasan seseorang begitu kuat mengejar posisi kekuasaan.

“Mohon maaf ya, yang dia itu pengen sekali jadi orang berkuasa. Entah kenapa mentalnya itu apa, being president or being vice president, anything is everything,” kata Syahganda.

Syahganda juga menyoroti perdebatan mengenai ambang batas pencalonan dalam sistem politik Indonesia. Menurut dia, setiap perubahan aturan mengenai ambang batas pasti menimbulkan konsekuensi politik bagi pihak-pihak tertentu.

“Dalam perdebatan ambang batas ini pasti ada yang rugi, pasti ada yang untung. Siapa yang dirugikan, siapa yang untung?” ujarnya.

Pertanyaan tersebut, menurut Syahganda, berkaitan dengan bagaimana desain aturan pemilu memengaruhi kesempatan partai politik dan kandidat untuk membangun koalisi serta mengusung pasangan calon.

Sementara itu, perkara syarat pendidikan Gibran kini menjadi salah satu perkara politik-hukum yang tengah diuji di MK. Para pemohon meminta persoalan pemenuhan syarat pencalonan tersebut diperiksa secara terbuka, sedangkan KPU menyatakan akan mempertahankan dasar keputusan yang telah diambilnya dalam proses pencalonan Pilpres 2024.