20 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Independensi peradilan menjadi salah satu fondasi penting dalam negara hukum. Namun, kemerdekaan hakim dalam menjalankan kewenangan yudisial tidak berarti kebebasan tanpa batas. Independensi harus berjalan beriringan dengan integritas, etika dan akuntabilitas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dalam Kuliah Umum Ketua KY di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas), Makassar, Rabu (30/9/2026).

Kuliah umum yang digelar di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa tersebut mengangkat tema “Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Mewujudkan Judicial Independence dalam Rangka Good Governance”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. Hadir pula Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Prof. Dr. Iin Karita Sakharin, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni Prof. Dr. Birkah Latief, S.H., M.H., LL.M., serta Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

Ketua KY hadir didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat KY. Kuliah umum tersebut diikuti lebih dari 500 mahasiswa FH Unhas.

Dalam paparannya, Abdul Chair Ramadhan menjelaskan bahwa judicial independence merupakan konsep yang menempatkan lembaga peradilan agar independen dari cabang-cabang pemerintahan lainnya. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dari pemisahan kekuasaan.

Namun, menurutnya, independensi harus selalu disertai dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas. Kebebasan dan independensi selalu melekat dengan tanggung jawab. Karena itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan.

Independensi peradilan, lanjut Abdul Chair, juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut pada akhirnya menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam kerangka tersebut, ia menegaskan posisi Komisi Yudisial bukan sebagai lembaga yang berhadapan dengan peradilan. KY memiliki fungsi konstitusional dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim serta memastikan aspek etik dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Pengawasan KY ditujukan terhadap perilaku hakim, bukan untuk mengintervensi putusan hakim.

Prinsip tersebut menjadi penting agar independensi hakim tetap terlindungi, tetapi pada saat yang sama kewenangan yang dimiliki hakim tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Abdul Chair juga menekankan bahwa supremasi hukum yang dilandasi etika akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral.

Menurutnya, Komisi Yudisial memiliki peranan dalam memastikan berjalannya penegakan etik sehingga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara bertanggung jawab.

Ia menjelaskan bahwa judicial independence mencakup dua dimensi utama, yakni institutional independence dan personal independence.

Kemerdekaan kelembagaan diperlukan agar lembaga peradilan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan di luar kekuasaan kehakiman. Sementara kemerdekaan personal hakim diperlukan agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara bebas, imparsial dan tidak berpihak.

Dalam pandangan tersebut, independensi hakim bukan merupakan hak istimewa atau privilege bagi hakim. Kemerdekaan tersebut melekat pada hakim dalam rangka menjamin hak warga negara memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak atau fair trial.

Karena itu, judicial independence tidak cukup dipahami secara simbolik maupun formalistik. Prinsip tersebut harus diwujudkan dalam praktik kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugas setiap hakim.

Dalam kuliah umum tersebut, Abdul Chair juga menyoroti pentingnya memperjelas hubungan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, terutama berkaitan dengan pengawasan hakim.

Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan membutuhkan perangkat hukum dan mekanisme kelembagaan yang mampu mempertemukan prinsip independensi dengan prinsip akuntabilitas.

Karena itu, penguatan kelembagaan KY antara lain dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Komisi Yudisial serta penguatan mekanisme pemantauan persidangan.

Upaya tersebut diperlukan agar pengawasan etik dapat berjalan secara efektif tanpa memasuki wilayah independensi hakim dalam memutus perkara.

Sementara itu, Dekan FH Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim mengatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan basis penting dalam negara hukum. Namun, kemerdekaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.

“Independensi perlu berjalan berdampingan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kehormatan profesi hakim,” kata Hamzah.

Ia menegaskan bahwa judicial independence dan judicial accountability bukan dua prinsip yang harus dipertentangkan.

Independensi memberikan perlindungan kepada hakim dari intervensi, sedangkan akuntabilitas menjadi mekanisme pertanggungjawaban agar kewenangan kehakiman tidak disalahgunakan.

Keduanya, menurut Hamzah, diperlukan untuk membangun peradilan yang bersih, berwibawa dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Di hadapan mahasiswa, Hamzah juga mengingatkan bahwa pendidikan hukum tidak berhenti pada kemampuan memahami peraturan perundang-undangan ataupun menyusun argumentasi hukum.

Fakultas hukum, katanya, juga memiliki tanggung jawab membentuk insan hukum yang memiliki keteguhan moral, integritas dan kepekaan terhadap persoalan keadilan.

Kuliah umum tersebut kemudian menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk memahami hubungan antara independensi peradilan, pengawasan etik, akuntabilitas dan good governance.

Sebab, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi juga berkaitan dengan hadirnya sistem peradilan yang mandiri, imparsial, transparan dan dipercaya masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menjadi ancaman lingkungan serta kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kebakaran hutan ini sudah menjadi bencana tahunan yang terjadi di Indonesia.

Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas 2026-2028 yang dipimpin oleh Christian A. D. Rettob menilai bahwa penanganan karhutlah tidak cukup dengan orientasi pada pemadaman setelah terjadi kebakaran hutan, tetapi harus dengan berbagai upaya seperti pengawasan, pencegahan, pemulihan serta penegakan Hukum. Perpaduan faktor fenomena El Nino serta Indian Ocean Dipole menjadikan Indonesia sangat rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan, namun, sebagian besar 99% penyebab utamanya berasal aktivitas manusia, sementara sisanya dipicu oleh faktor alam.

Berdasarkan data resmi Kementerian Kehutanan melalui SiPongi. luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Dikutip Menurut beberapa lembaga Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 dikategorikan sebagai musim kebakaran paling intens dan sangat parah dalam 11 tahun terakhir. Lonjakan titik hotspot yang signifikan serta sebaran kabut asap yang meluas telah memicu krisis lingkungan dan kesehatan di berbagai wilayah.

Fenomena El Nino yang terjadi 2 tahun 7 bulan sekali serta Indian Ocean Dipole membuat 90% wilayah Indonesia hampir tidak menerima curah hujan. BMKG memprediksi El Nino masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Akibat kondisi ini, lapisan lahan gambut yang pada kondisi normal selalu basah menjadi kehilangan kadar airnya dan mongering. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas lahan gambut 13,4 Juta Hektar

dengan Sumatra memiliki kawasan gambut terluas, yakni sekitar 5,8 juta hektare. Selanjutnya, Kalimantan memiliki sekitar 4,5 juta hektare, sedangkan Papua sekitar 3 juta hektare, sehingga menyebabkan Indonesia rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2026 – 2028 Christian A.D. Rettob menegaskan keadaan dan kondisi apa yang terjadi di bumi kita merupakan tanggung jawab bersama hal tersebut termuat dalam nota pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

“Laudato Si’ mengingatkan kita bahwa bumi adalah rumah bersama yang sedang rusak, dan Nota Pastoral KWI 2026 menegaskan bahwa Gereja, dimulai dari dirinya sendiri, harus mendorong pertobatan ekologis dan menolak eksploitasi alam. Bagi kami, pertobatan itu berarti perubahan cara pandang dan kebiasaan hidup, dari kita sendiri, dunia usaha, hingga negara.”

Menurut Odorikus Irwan Ketua lembaga Energi dan Lingkungan Hidup Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026-2028 “Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya cuma urusan iklim, pencegahan dan penanggulanagan, namun soal tanggung jawab moril menjaga bumi kita. Kemarau panjang akibat fenomena alam El Nino dan Indian Ocean Dipole hanya memperbesar resikonya saja, api sesungguhnya adalah tindakan manusia, dari membakar hutan serta lahan demi kepentingan perorangan”

Organisasi mahasiswa Katolik itu mendasarkan sikapnya pada ensiklik Laudato Si’, yang menyebut bumi sebagai rumah bersama tengah rusak parah dan mengajak semua pihak menyelamatkannya bersama-sama. Mereka juga merujuk Nota Pastoral KWI 2026, yang menyatakan Gereja, dengan berangkat dari dirinya sendiri, mendorong pertobatan ekologis, menolak eksploitasi alam, dan menggalang solidaritas penanggulangan bencana.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyangkut kerusakan kawasan hutan dan lahan, namun terdampak dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem. PP PMKRI mendorong keterlibatan bersama antara pemangku kebijakan, kepentingan, serta seluruh masyarakat terhadap penanganan karhutlah sebagai agenda kolektif.

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga kajian publik Jakarta Barometer kembali membongkar carut-marut tata kelola di tubuh PT PAM JAYA (Perseroda). Setelah sebelumnya sukses mengungkap skandal pelayanan publik berupa distribusi air bersih yang justru mencemari rumah warga dengan limbah comberan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum DKI Jakarta ini kembali disorot tajam menyusul akumulasi krisis manajerial yang berujung pada jatuhnya korban jiwa pekerja.

Direktur Eksekutif Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing, menilai bahwa berbagai persoalan akut di PAM JAYA—mulai dari bobroknya mutu pelayanan hingga tewasnya tiga pekerja proyek di dalam gorong-gorong Cipayung—merupakan manifestasi dari kegagalan tata kelola korporasi yang berakar dari praktik bisnis tidak sehat dan persekongkolan rente.

“Persoalan di PAM JAYA sudah keluar dari koridor teknis biasa. Ada indikasi kuat praktik penguasaan proyek infrastruktur secara eksklusif dan terkonsentrasi melalui pembentukan struktur korporasi atau badan usaha khusus seperti PT Air Bersih Jakarta (ABJ)—yang beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari jaringan bisnis PT Moya Indonesia—beserta rantai subkontraktornya seperti PT China Railway Construction Corporation (CRCC). Model penguasaan vendor tunggal dan cengkeraman korporasi di balik PT ABJ ini tidak hanya melahirkan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lumpuh hingga merenggut nyawa pekerja, tetapi juga diduga kuat telah menciderai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,” tegas Jim Lomen Sihombing di Jakarta, Selasa (29/09/26).

Lebih lanjut, Jim menyoroti bahwa pemusatan pengerjaan proyek strategis daerah melalui skema kemitraan eksklusif yang dikendalikan oleh PT Air Bersih Jakarta (PT ABJ) berpotensi besar melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan entitas khusus semacam PT ABJ dinilai menciptakan iklim monopoli terselubung yang menutup ruang bagi kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel, serta berisiko melanggengkan praktik persekongkolan jahat dalam pengadaan barang dan jasa publik di ibu kota.

Tragedi maut yang terjadi pada 9 Juli 2026 di gorong-gorong sedalam 7 meter di Cipayung—di mana tiga pekerja masing-masing berinisial S (WNI), A (WNI), dan LAW (WNA asal China) tewas tanpa perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) standar—dinilai menjadi bukti nyata dari buruknya dampak monopoli proyek di bawah kendali rantai bisnis PT ABJ dan mitranya. Ketika proyek dikuasai secara monopolis dan dilempar secara berlapis kepada subkontraktor tanpa pengawasan ketat, aspek keselamatan manusia dikorbankan demi mengejar margin keuntungan sepihak.

Sehubungan dengan pelanggaran berlapis yang mencakup aspek kemanusiaan, hukum pidana, hingga dugaan pelanggaran persaingan usaha, Jakarta Barometer secara tegas menyampaikan empat tuntutan mendesak:

Pertama, Pelaporan dan Investigasi KPPU: Mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan audit komprehensif terhadap proses pengadaan, monopoli pengerjaan, serta legalitas operasional kemitraan strategis melalui entitas seperti PT Air Bersih Jakarta (ABJ) di lingkungan PAM JAYA yang diduga kuat melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua, Penegakan Hukum Pidana Murni: Mendesak jajaran Polres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas unsur kelalaian fatal (Pasal 359 KUHP) yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, serta menyeret manajemen PT ABJ, vendor utama, maupun subkontraktor tanpa pandang bulu.

Ketiga, Evaluasi Total oleh Gubernur DKI Jakarta: Menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mencopot jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PAM JAYA yang terbukti gagal total menjaga akuntabilitas publik, membiarkan monopoli korporasi melalui PT ABJ, serta mengabaikan protokol K3.

Keempat, Audit Independen Pengadaan: Menuntut audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh alokasi anggaran dan rantai kerja sama mitra swasta di bawah kendali PT Air Bersih Jakarta agar bersih dari praktik rente ekonomi.

“Negara tidak boleh kalah oleh cengkeraman kartel atau monopoli korporasi yang berlindung di balik entitas kemitraan seperti PT ABJ, yang pada akhirnya hanya mengorbankan hak-hak dasar warga dan keselamatan pekerja. Jakarta Barometer akan terus membawa persoalan ini ke ranah hukum dan lembaga pengawas negara demi terciptanya keadilan di Jakarta,” tutup Jim Lomen Sihombing.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Syahganda menilai, keinginan tokoh politik untuk mendorong anaknya maju dalam kontestasi kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui pemaksaan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn, Rabu (30/9/2026).

Ia kemudian membandingkan hal tersebut dengan proses politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memunculkan persoalan serius mengenai penggunaan kekuasaan dalam demokrasi.

“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” katanya.

Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.

Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.

Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.

Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut Syahganda, apabila terjadi perubahan dalam posisi wakil presiden, pembahasan mengenai penggantinya tentu akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pemerintahan.

“Misalkan didiskualifikasi, saya pikir pengganti Gibran itu tentu akan dibicarakan Presiden dengan koalisi partai yang sekarang,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan munculnya alternatif politik lain apabila Megawati turut masuk dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.

“Bisa juga Ibu Mega menawarkan Puan jadi wapres, misalnya,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik nasional tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut komunikasi dan kompromi di antara para elite politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penetapan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur menuai sorotan. Di tengah proses hukum yang berjalan, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) justru mengungkap sejumlah persoalan sistem keselamatan perkeretaapian yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh.

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai, penyidikan kecelakaan tersebut tidak boleh berhenti pada masinis sebagai pihak yang berada di garis depan operasional. Aparat penegak hukum perlu mengusut kemungkinan adanya kelalaian pada level sistem, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam desain, pengujian, pengawasan, dan tata kelola keselamatan perkeretaapian.

Menurut Adib, temuan KNKT mengenai sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melihat persoalan secara menyeluruh, bukan hanya menggunakan pendekatan kesalahan manusia atau human error.

“Kalau hasil investigasi KNKT menemukan persoalan pada sistem persinyalan, desain, prosedur, komunikasi dan tata kelola keselamatan, maka penyidikan jangan berhenti pada orang yang berada di kabin masinis. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab memastikan sistem tersebut aman sebelum digunakan,” kata Adib dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Dosen FISIP Unis tersebut menegaskan, masinis tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara hukum melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak boleh menutup kemungkinan adanya kelalaian pihak lain yang memiliki kewenangan lebih besar dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi.

“Ini bukan soal membela masinis atau menyalahkan institusi tertentu. Ini soal fairness dalam penegakan hukum. Kalau ada kesalahan manusia, proses hukum berjalan. Tetapi kalau ada kegagalan sistem, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan sistem tersebut,” ujarnya.

Adib menyoroti hasil investigasi KNKT yang mengidentifikasi enam faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Faktor tersebut meliputi tidak teridentifikasinya kondisi hazard pada hubungan persinyalan Bekasi–Bekasi Timur, persoalan komunikasi dalam kondisi darurat, koordinasi antar-pengendali perjalanan kereta, visibilitas sinyal, prosedur pengereman darurat, serta pelatihan masinis.

Menurutnya, temuan tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan tidak dapat dipahami hanya dari tindakan individu pada saat kejadian. Ada rangkaian sistem dan prosedur yang harus diperiksa untuk mengetahui apakah seluruh mekanisme keselamatan telah dirancang, diuji, dan diterapkan sesuai standar.

“Kalau persoalan sudah muncul sejak tahapan review design, pengujian, hingga pengoperasian, maka harus ada evaluasi terhadap seluruh mata rantai keselamatan. Tidak cukup hanya melihat apa yang dilakukan masinis beberapa detik sebelum kecelakaan,” katanya.

Ia menilai, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, mengingat posisi lembaga tersebut dalam fungsi regulasi dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.

Adib menekankan, pemeriksaan terhadap pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan di lingkungan regulator harus dilakukan berdasarkan bukti dan hasil penyidikan, bukan atas dasar prasangka atau tekanan opini publik.

“Jangan sampai negara hanya mencari pihak yang paling mudah dijangkau secara hukum, sementara persoalan pada level sistem dan tata kelola keselamatan justru tidak dibedah. Kalau memang ada indikasi kelalaian pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan, ya harus diperiksa berdasarkan bukti. Kalau tidak terbukti, tentu jangan dipaksakan menjadi tersangka,” tegasnya

Lebih jauh, Adib mengatakan kecelakaan Bekasi Timur harus menjadi momentum untuk menguji akuntabilitas berlapis dalam sistem keselamatan transportasi nasional.

Menurutnya, terdapat sejumlah pihak yang perlu dilihat peran dan tanggung jawabnya, mulai dari operator kereta api, masinis, pengendali perjalanan, pengelola prasarana, hingga regulator.

Setiap pihak memiliki fungsi berbeda dalam memastikan perjalanan kereta berlangsung aman. Karena itu, penyidikan perlu mengidentifikasi hubungan antara tindakan operasional, kesiapan infrastruktur, prosedur kedaruratan, dan efektivitas pengawasan.

“Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang salah ketika kereta sudah bertabrakan. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memastikan kecelakaan seperti ini seharusnya tidak terjadi sejak awal,” ungkapnya.

Adib juga mengingatkan pentingnya memahami hasil investigasi KNKT sesuai mandat kelembagaannya. Investigasi keselamatan yang dilakukan KNKT bertujuan menemukan faktor penyebab kecelakaan dan merumuskan rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, penentuan kesalahan pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, hasil investigasi keselamatan harus menjadi salah satu bahan penting dalam proses penegakan hukum, tanpa mencampuradukkan rekomendasi teknis dengan penetapan kesalahan pidana.

“Karena itu, hasil KNKT jangan dibaca sepotong. Kalau hanya mengambil bagian tentang pengereman masinis, tetapi mengabaikan persoalan persinyalan, komunikasi, desain dan prosedur keselamatan, maka publik berhak mempertanyakan apakah penyidikan sudah melihat keseluruhan rantai tanggung jawab,” pungkasnya.

Adib berharap, proses hukum kecelakaan kereta di Bekasi Timur dapat berjalan secara transparan, objektif, dan menyeluruh. Selain memberikan kepastian hukum, pengusutan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan setiap kelemahan sistem keselamatan diperbaiki sehingga tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.

MoneyTalk.id,Jakarta — Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menegaskan bahwa sosialisme dan ideologi kiri tidak selalu identik. Menurutnya, penilaian terhadap ideologi seseorang tidak cukup hanya berdasarkan label, tetapi harus melihat gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang diperjuangkan.

Dalam ulasannya pada Rabu (30/9/2026), Hendrajit mengangkat kembali perdebatan mengenai posisi ideologis Presiden Prabowo Subianto, menyusul pandangan Rocky Gerung yang menyatakan Prabowo tidak bisa dinilai sebagai sosialis serta tanggapan Sobari terhadap argumen tersebut.

Hendrajit mengapresiasi pandangan Sobari yang dinilainya membuka ruang pemikiran baru. Namun, ia juga menilai Sobari terlalu cepat menyimpulkan Prabowo sebagai borjuis praetorian.

“Pandangan Kang Sobari sangat bagus dan mencerahkan. Meski saya nilai Kang Sobari terlalu cepat dan terburu-buru menghakimi Prabowo sebagai borjuis praetorian,” kata Hendrajit.

Menurut Hendrajit, perdebatan tersebut penting karena istilah sosialis dan kiri memiliki pengertian berbeda dalam wacana politik. Seseorang dapat disebut sosialis tanpa otomatis berada di spektrum kiri. Sebaliknya, pemikiran kiri juga tidak selalu harus menggunakan label sosialisme.

Nasionalisme Indonesia dan Perdebatan Kiri

Hendrajit menjelaskan, persoalan ideologi menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia. Menurut dia, sejarah antikolonialisme memberikan konteks tersendiri bagi pemahaman nasionalisme di Tanah Air.

Ia berpandangan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme memiliki kaitan erat dengan kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menopang kepentingan kolonial.

“Dalam konteks di Indonesia, ini pertanyaan yang serius dan ideologis. Sebab nasionalisme kita adalah anti-kolonialisme,” ujarnya.

Hendrajit menilai, dalam perdebatan politik Indonesia, istilah kiri kerap digunakan sebagai tolok ukur untuk membaca karakter ideologis seseorang atau kelompok, termasuk mereka yang mengidentifikasi diri sebagai nasionalis, agamis, maupun sosialis.

Karena itu, menurutnya, memahami ideologi tidak cukup dengan melihat identitas atau pengakuan seseorang. Perlu ditelusuri pula bagaimana pandangan tersebut diterjemahkan ke dalam sikap politik dan keberpihakan ekonomi.

Kiri Bukan Sekadar Label Sosialis

Hendrajit memandang kiri sebagai spektrum pemikiran politik yang luas, bukan kelompok tunggal yang seluruh anggotanya harus berhimpun dalam organisasi yang sama.

“Kiri lebih sebagai kondisi pikiran atau state of mind. Namun tesis utamanya jelas. Negara adalah subyek ekonomi politik, bukan obyek kepentingan-kepentingan ekonomi politik,” tuturnya.

Sementara itu, sosialisme merupakan tradisi pemikiran dan sistem ekonomi-politik yang memiliki beragam aliran. Meski sama-sama mengandung kritik terhadap kapitalisme, masing-masing aliran dapat memiliki pendekatan dan orientasi politik yang berbeda.

Hendrajit mencontohkan, aktivis Muslim dari organisasi seperti HMI dan PMII terkadang disebut sebagai bagian dari Islam kiri ketika pemikiran atau gerakannya dipandang berseberangan dengan kepentingan kapitalis dan kelompok borjuis.

Sebaliknya, seseorang atau kelompok yang secara formal mengusung ideologi tertentu belum tentu menjalankan praktik politik yang konsisten dengan prinsip ideologinya.

Ia menyinggung Liu Shaoqi di China pada dekade 1950-an. Meski merupakan tokoh Partai Komunis China, Shaoqi pernah menjadi sasaran kritik Mao Zedong karena perbedaan pandangan mengenai arah politik dan ekonomi revolusi China.

Contoh tersebut, menurut Hendrajit, memperlihatkan bahwa perbedaan ideologi tidak cukup dipahami dari nama organisasi atau identitas formal, tetapi juga dari praktik dan kebijakan yang dijalankan.

Hitler dan Mussolini, Contoh Perubahan Arah Ideologi

Hendrajit juga mengangkat Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa penggunaan istilah sosialis dalam nama atau identitas politik tidak otomatis mencerminkan sosialisme dalam praktik.

Keduanya kemudian dikenal sebagai pemimpin rezim fasis. Fasisme memiliki karakter politik otoriter dan ultranasionalis yang berbeda dari berbagai tradisi sosialisme.

Bagi Hendrajit, contoh sejarah tersebut mempertegas pentingnya membedakan label politik dari substansi pemikiran dan praktik kekuasaan.

“Jadi yang penting bukan labelnya, tetapi gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar perdebatan ideologi tidak berhenti pada kegiatan memberi cap kepada seseorang atau kelompok. Tanpa pembahasan substansi, perdebatan mengenai siapa yang kiri dan siapa yang sosialis justru berisiko kehilangan makna.

Hendrajit menutup ulasannya dengan sindiran terhadap kecenderungan mencampuradukkan istilah ideologi hingga kehilangan batas pengertiannya.

Ia menyebut fenomena tersebut dengan istilah “KKO: Kanan Kiri Oke”, sebagai kritik terhadap cara pandang yang mengaburkan perbedaan ideologis demi kepentingan atau label politik.

Tulisan ini memuat pandangan dan analisis Hendrajit mengenai sosialisme, ideologi kiri, serta perdebatan politik Indonesia. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E BAIS Brigjen (Purn) Poernomo melontarkan analisis tajam mengenai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tengah berupaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, penguatan PSI berpotensi menjadi strategi Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarga, termasuk putra-putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Poernomo mengaitkan langkah tersebut dengan polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Ia menilai, apabila tudingan mengenai dugaan ketidakbenaran informasi pendidikan Gibran terbukti, hal itu dapat berdampak serius terhadap citra politik Wakil Presiden tersebut.

“Kalau memang ijazah Gibran ini tidak ada dan kejadiannya terjadi pembohongan publik, ya begitu, maka mungkin nama Gibran jatuh,” kata Poernomo di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (29/9/2026).

Menurut Poernomo, kemungkinan merosotnya kepercayaan publik terhadap Gibran menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan Jokowi dalam menyusun strategi politik ke depan.

Ia menduga, Jokowi tidak ingin terus menggantungkan kekuatan politik keluarganya kepada partai-partai lain. Karena itu, PSI dinilai menjadi instrumen penting yang perlu dibesarkan agar keluarga Jokowi memiliki basis dukungan politik sendiri.

“Jokowi mungkin tidak ingin menggantungkan diri kepada partai lain, tapi membesarkan PSI-nya,” ujarnya.

Poernomo bahkan mengibaratkan strategi politik tersebut seperti membangun sebuah kerajaan, ketika kekuasaan seorang pemimpin dipersiapkan untuk diwariskan kepada keturunannya.

“Jokowi berpikir lagi ingin dibuat seperti kerajaan. Kalau kerajaan itu kan seorang raja turun, maka diganti putranya, walaupun baru umur delapan tahun, diemong-emong, kata orang Jawa, diajarin agar nanti bisa menggantikannya,” tuturnya.

Analogi tersebut menggambarkan pandangan Poernomo mengenai dugaan upaya membangun dinasti politik yang tidak hanya bertumpu pada popularitas individu, tetapi juga pada kekuatan organisasi politik yang dapat menopang keberlanjutan pengaruh keluarga.

Dalam pandangannya, persoalan yang menyangkut Gibran menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Ia menduga, Jokowi telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi posisi politik putranya tersebut.

“Ini yang menjadi tantangan Jokowi. Gibran tidak jelas sekolahnya. Jadi kemungkinan bagaimana, mungkin sudah dihitung Mas Jokowi,” kata Poernomo.

Ia kemudian menegaskan bahwa penguatan PSI dapat menjadi salah satu jalan yang diperkirakan ditempuh Jokowi untuk menjaga keberlanjutan pengaruh politiknya sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarganya.

“Nah, jalan satu-satunya untuk mengamankan dirinya, keluarga dan sebagainya, ya Jokowi harus membesarkan PSI. Tanpa partai ini besar, maka Kaesang enggak ada apa-apa. Siapa yang mendukung?” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Di balik perilaku seorang pemimpin, terdapat mekanisme psikologis yang bekerja layaknya sistem operasi pada telepon pintar. Perilaku yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan proses berpikir dan dorongan psikologis yang sesungguhnya. Perspektif inilah yang diangkat ahli neurosains Prof. Taufiq Fredrik Pasiak saat membahas karakter kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan dinamika politik kekuasaan dalam program Obor Rakyat Reborn.

Dalam perbincangan di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (29/9/2026). Taufiq mengibaratkan otak manusia sebagai perangkat yang memiliki sistem operasi. Seluruh bagian otak, mulai dari satu area ke area lainnya, bekerja melalui mekanisme yang saling terhubung. Analogi ini, menurutnya, dapat digunakan untuk memahami perilaku politik para pemimpin.

Seseorang bisa saja memperlihatkan perilaku politik yang serupa dengan orang lain, tetapi sistem psikologis yang mendasari perilaku tersebut bisa berbeda.

“Kalau kita bawa ke perilaku politik, orang boleh saja perilaku politiknya sama, tetapi operating system yang bekerja itu berbeda,” ujar Taufiq.

Ia kemudian menyinggung bagaimana rasa takut dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian masyarakat. Dalam perspektif neurosains, rasa takut berkaitan dengan mekanisme bertahan hidup dan kebutuhan manusia untuk memperoleh rasa aman.

“Ada negara di dunia ini yang menciptakan rasa takut sebagai alat kontrol,” ungkapnya.

Taufiq menyebut tiga aspek yang perlu dipahami dalam mekanisme tersebut, yakni survive, secure, dan sovereignty. Ketiganya berkaitan dengan naluri bertahan hidup, kebutuhan akan keamanan, serta martabat dan kedaulatan sebagai bangsa.

Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme psikologis tersebut penting untuk membaca perilaku politik, termasuk sikap agresif dan impulsif yang muncul dalam dinamika kepemimpinan.

Pembahasan kemudian mengarah kepada Jokowi. Taufiq menyoroti karakter manipulatif yang sebelumnya disinggung dalam diskusi, termasuk cara seorang pemimpin membangun citra di hadapan publik.

Salah satu contoh yang diangkat adalah aksi Jokowi masuk ke gorong-gorong saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa tersebut kembali menjadi perhatian seiring polemik ijazah yang melibatkan mantan Presiden itu.

Selain itu, Taufiq juga menyinggung kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dalam diskusi tersebut dikaitkan dengan pembentukan citra kepemimpinan di hadapan masyarakat.

Bagi Taufiq, respons emosional masyarakat terhadap sosok yang dianggap mengalami ketidakadilan merupakan aspek penting dalam memahami perilaku politik.

“Orang yang tampil terzalimi, orang cepat melakukan… rakyat kita cepat sekali bersimpati terhadap orang seperti itu,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana persepsi publik terhadap penderitaan atau perlakuan tidak adil dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap seorang tokoh politik.

Dalam situasi tertentu, tindakan seorang pemimpin yang terlihat menghadapi kesulitan secara langsung dapat membangun kedekatan emosional dengan rakyat. Gambaran pemimpin yang hadir di tengah kondisi sulit atau menghadapi perlakuan tidak menyenangkan berpotensi memunculkan simpati.

Taufiq mencontohkan bagaimana tindakan masuk ke gorong-gorong maupun kehadiran di berbagai daerah dapat dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat.

“Sehingga nanti kalau orang dizalimi, oh, dia hadir di tempat-tempat yang bagi rakyat banyak melihat ini sebagai suatu bentuk kepedulian, kita terpengaruh,” jelasnya.

Pandangan Taufiq membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara neurosains, psikologi massa, dan strategi komunikasi politik. Dalam politik modern, persepsi masyarakat terhadap pemimpin tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga oleh simbol, gestur, narasi, serta pengalaman emosional yang melekat pada sosok tersebut.

Perilaku yang terlihat sederhana dapat memiliki dampak besar terhadap cara masyarakat memandang seorang pemimpin. Sebaliknya, penilaian terhadap tindakan politik juga perlu mempertimbangkan motif, situasi, dan mekanisme psikologis yang melatarbelakanginya.

Dalam kasus Jokowi, perdebatan mengenai citra kepemimpinan, polemik ijazah, dan respons masyarakat terhadap berbagai penampilannya memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara persepsi publik dan dinamika kekuasaan.