MoneyTalk.id, Jakarta – Di balik perilaku seorang pemimpin, terdapat mekanisme psikologis yang bekerja layaknya sistem operasi pada telepon pintar. Perilaku yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan proses berpikir dan dorongan psikologis yang sesungguhnya. Perspektif inilah yang diangkat ahli neurosains Prof. Taufiq Fredrik Pasiak saat membahas karakter kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan dinamika politik kekuasaan dalam program Obor Rakyat Reborn.
Dalam perbincangan di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (29/9/2026). Taufiq mengibaratkan otak manusia sebagai perangkat yang memiliki sistem operasi. Seluruh bagian otak, mulai dari satu area ke area lainnya, bekerja melalui mekanisme yang saling terhubung. Analogi ini, menurutnya, dapat digunakan untuk memahami perilaku politik para pemimpin.
Seseorang bisa saja memperlihatkan perilaku politik yang serupa dengan orang lain, tetapi sistem psikologis yang mendasari perilaku tersebut bisa berbeda.
“Kalau kita bawa ke perilaku politik, orang boleh saja perilaku politiknya sama, tetapi operating system yang bekerja itu berbeda,” ujar Taufiq.
Ia kemudian menyinggung bagaimana rasa takut dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian masyarakat. Dalam perspektif neurosains, rasa takut berkaitan dengan mekanisme bertahan hidup dan kebutuhan manusia untuk memperoleh rasa aman.
“Ada negara di dunia ini yang menciptakan rasa takut sebagai alat kontrol,” ungkapnya.
Taufiq menyebut tiga aspek yang perlu dipahami dalam mekanisme tersebut, yakni survive, secure, dan sovereignty. Ketiganya berkaitan dengan naluri bertahan hidup, kebutuhan akan keamanan, serta martabat dan kedaulatan sebagai bangsa.
Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme psikologis tersebut penting untuk membaca perilaku politik, termasuk sikap agresif dan impulsif yang muncul dalam dinamika kepemimpinan.
Pembahasan kemudian mengarah kepada Jokowi. Taufiq menyoroti karakter manipulatif yang sebelumnya disinggung dalam diskusi, termasuk cara seorang pemimpin membangun citra di hadapan publik.
Salah satu contoh yang diangkat adalah aksi Jokowi masuk ke gorong-gorong saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa tersebut kembali menjadi perhatian seiring polemik ijazah yang melibatkan mantan Presiden itu.
Selain itu, Taufiq juga menyinggung kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dalam diskusi tersebut dikaitkan dengan pembentukan citra kepemimpinan di hadapan masyarakat.
Bagi Taufiq, respons emosional masyarakat terhadap sosok yang dianggap mengalami ketidakadilan merupakan aspek penting dalam memahami perilaku politik.
“Orang yang tampil terzalimi, orang cepat melakukan… rakyat kita cepat sekali bersimpati terhadap orang seperti itu,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana persepsi publik terhadap penderitaan atau perlakuan tidak adil dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap seorang tokoh politik.
Dalam situasi tertentu, tindakan seorang pemimpin yang terlihat menghadapi kesulitan secara langsung dapat membangun kedekatan emosional dengan rakyat. Gambaran pemimpin yang hadir di tengah kondisi sulit atau menghadapi perlakuan tidak menyenangkan berpotensi memunculkan simpati.
Taufiq mencontohkan bagaimana tindakan masuk ke gorong-gorong maupun kehadiran di berbagai daerah dapat dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat.
“Sehingga nanti kalau orang dizalimi, oh, dia hadir di tempat-tempat yang bagi rakyat banyak melihat ini sebagai suatu bentuk kepedulian, kita terpengaruh,” jelasnya.
Pandangan Taufiq membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara neurosains, psikologi massa, dan strategi komunikasi politik. Dalam politik modern, persepsi masyarakat terhadap pemimpin tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga oleh simbol, gestur, narasi, serta pengalaman emosional yang melekat pada sosok tersebut.
Perilaku yang terlihat sederhana dapat memiliki dampak besar terhadap cara masyarakat memandang seorang pemimpin. Sebaliknya, penilaian terhadap tindakan politik juga perlu mempertimbangkan motif, situasi, dan mekanisme psikologis yang melatarbelakanginya.
Dalam kasus Jokowi, perdebatan mengenai citra kepemimpinan, polemik ijazah, dan respons masyarakat terhadap berbagai penampilannya memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara persepsi publik dan dinamika kekuasaan.
