MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran politik yang sangat besar dalam menjalankan fungsi koordinasi parlemen, meskipun secara formal posisi Ketua DPR RI tetap dijabat Puan Maharani.
Menurut Iwan, istilah Ketua DPR secara de facto lebih menggambarkan besarnya peran Dasco dalam berbagai agenda strategis yang mempertemukan DPR, pemerintah dan kelompok masyarakat.
“Secara formal memang Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR. Tetapi secara de facto, dalam sejumlah agenda politik strategis, peran Dasco sangat terlihat. Ia berada di belakang banyak proses komunikasi dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah,” ujar Iwan “Terpal” Setiawan dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Iwan menilai Dasco merupakan tipe politisi yang tidak terlalu menonjolkan dirinya di ruang publik. Namun, menurutnya, gaya politik tersebut justru membuat Dasco mempunyai ruang yang cukup luas untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Dasco tidak selalu berada di panggung depan. Ia lebih banyak bekerja melalui komunikasi politik, negosiasi dan membangun jembatan antarkepentingan. Dalam politik, kemampuan seperti ini sangat penting,” katanya.
Iwan mencontohkan sejumlah agenda yang memperlihatkan keterlibatan Dasco dalam proses koordinasi DPR dengan pemerintah. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.
Pada Agustus 2026, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dasco menjadi salah satu pimpinan DPR yang terlibat langsung dalam proses tersebut.
Menurut Iwan, keterlibatan Dasco dalam agenda legislasi strategis menunjukkan bahwa posisinya tidak hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai pimpinan DPR.
“RUU Perampasan Aset adalah salah satu agenda penting. Ketika Dasco ikut mendorong agar pembahasannya mempunyai target yang jelas, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasinya berjalan,” ujar Iwan.
Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa penyelesaian sebuah undang-undang bukan merupakan kewenangan seorang pimpinan DPR secara individual. Pembentukan undang-undang tetap melalui mekanisme kelembagaan DPR bersama pemerintah.
“Jadi jangan dipahami bahwa Dasco sendirian yang menentukan RUU. Tidak begitu. Tetapi kemampuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan itulah yang menurut saya menjadi kekuatan politik Dasco,” jelasnya.
Iwan juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam persoalan pengemudi ojek online atau ojol.
Menurutnya, persoalan ojol merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pengemudi yang menggantungkan pendapatan dari platform digital.
Dasco dalam berbagai kesempatan terlibat dalam komunikasi antara DPR, pemerintah, perusahaan aplikator dan organisasi pengemudi ojol.
“Persoalan ojol ini menarik. Ada kepentingan pemerintah, aplikator dan jutaan pengemudi. Dasco masuk dalam ruang komunikasi tersebut. Ini memperlihatkan fungsi jembatan yang saya maksud,” kata Iwan.
Ia menilai kemampuan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu karakter politik Dasco.
Menurut Iwan, pola tersebut tidak hanya terlihat dalam persoalan ojol, tetapi juga dalam sejumlah agenda ekonomi dan pemerintahan yang membutuhkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
“DPR dan pemerintah membutuhkan komunikasi yang intensif. Dasco mempunyai posisi strategis untuk melakukan komunikasi tersebut,” ujarnya.
Iwan menyebut gaya politik Dasco cenderung low profile dibandingkan sejumlah politisi lain yang lebih sering tampil di media.
Namun, ia menilai rendahnya eksposur personal tidak berarti rendah pula pengaruh politik.
“Dasco itu low profile. Dia tidak terlalu suka menonjolkan diri. Tetapi justru di situlah karakter politiknya. Ia bisa berbicara dengan banyak kelompok tanpa harus selalu berada di depan kamera,” tutur Iwan.
Menurutnya, kemampuan komunikasi lintas kelompok menjadi modal penting bagi seorang pimpinan parlemen.
Iwan juga melihat Dasco mempunyai hubungan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan maupun kelompok masyarakat lainnya.
“Indonesia ini negara yang sangat plural. Seorang politisi nasional harus bisa berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Dasco mempunyai kemampuan tersebut,” katanya.
Lebih jauh, Iwan membandingkan gaya politik Dasco dengan dua tokoh politik senior Indonesia, yakni Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung.
Menurut Iwan, perbandingan tersebut bukan berarti ketiganya memiliki jalan politik yang sama, melainkan pada kemampuan membangun komunikasi dan mencari titik temu di antara berbagai kekuatan politik.
“Kalau saya melihat, gaya Dasco ada sedikit kemiripan dengan Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung dalam hal kemampuan komunikasi politik. Tentu zaman, partai dan konfigurasi politiknya berbeda,” jelasnya.
Ia mengatakan, politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara di depan publik.
“Politik juga ditentukan oleh siapa yang mampu mempertemukan orang-orang yang berbeda kepentingan. Di situ saya melihat kekuatan Dasco,” katanya.
Iwan menegaskan kembali bahwa pernyataan mengenai Dasco sebagai Ketua DPR secara de facto bukan berarti dirinya menganggap Dasco secara formal menggantikan Puan Maharani.
“Ketua DPR secara formal tetap Puan Maharani. Itu fakta kelembagaan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pengaruh dan fungsi koordinasi dalam sejumlah agenda strategis, Dasco mempunyai peran yang sangat besar,” ujar Iwan.
Menurut dia, istilah de facto tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pengaruh politik, bukan kedudukan konstitusional.
“Jangan mencampuradukkan jabatan formal dengan pengaruh politik. Jabatan formal jelas, tetapi pengaruh politik bisa lebih kompleks,” imbuhnya.
Iwan berharap besarnya peran pimpinan DPR dalam berbagai agenda nasional tetap diikuti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
“Semakin besar peran seorang politisi dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi. DPR harus tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.
