14 November 2026

Iwan “Terpal” Setiawan

MoneyTalk.id,Jakarta – Penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi titik balik dalam peta kekuatan politik nasional. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut persoalan hukum di tubuh Polri, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang nasib kelompok yang selama ini dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’.

Nama Listyo Sigit selama ini kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Joko Widodo (Jokowi). Hubungan keduanya sudah terjalin sejak Listyo menjabat Kapolresta Solo, ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah Listyo dipercaya menduduki jabatan Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

Listyo bahkan menjadi salah satu Kapolri dengan masa jabatan terpanjang dalam era pemerintahan Jokowi. Kepercayaan politik yang diberikan kepadanya memperlihatkan betapa penting posisi kepolisian dalam menopang stabilitas pemerintahan.

Kini, ketika Listyo terseret dalam dugaan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pertanyaan tentang kekuatan Geng Solo kembali mengemuka.

Saya melihat, Geng Solo mulai mengambil posisi tiarap. Mereka tentu sedang menghitung ulang langkah politik setelah salah satu figur penting yang selama ini dikaitkan dengan kelompok tersebut menghadapi persoalan hukum.

Penangkapan Listyo, apabila keterlibatannya terbukti melalui proses hukum, dapat mengubah keseimbangan kekuatan di lingkungan kepolisian. Sebab, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga jaringan, loyalitas, hubungan personal, dan pengaruh yang dibangun selama bertahun-tahun.

Persoalan ini semakin serius apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo melibatkan lebih banyak pihak. Ada pula informasi mengenai seorang menteri yang disebut terlibat dalam rapat yang diduga membahas operasi penyadapan tersebut. Keterlibatan siapa pun harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan tidak boleh berhenti pada dugaan atau isu politik.

Namun, jika benar terdapat pejabat negara yang menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk melakukan operasi ilegal terhadap Presiden, persoalannya sudah melampaui persaingan politik biasa.

Penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar hukum merupakan persoalan serius. Presiden harus mengetahui siapa saja yang terlibat, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, dan apa tujuan operasi tersebut.

Saya menduga Presiden Prabowo sedang mempersiapkan langkah pembenahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan membersihkan pengaruh Geng Solo dari lingkungan kabinet. Dugaan ini perlu dilihat sebagai pembacaan politik atas perkembangan yang terjadi, bukan kesimpulan bahwa seluruh pejabat yang dikaitkan dengan kelompok tersebut terlibat dalam perkara penyadapan.

Prabowo tentu tidak bisa membiarkan pemerintahan berjalan dengan dua matahari. Para menteri, pejabat tinggi, dan aparat negara harus bekerja berdasarkan mandat presiden serta kepentingan rakyat, bukan loyalitas kepada kekuasaan masa lalu.

Jika ada pejabat yang masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghambat kebijakan presiden, tentu harus dievaluasi. Apalagi jika ditemukan bukti adanya tindakan melawan hukum.

Selama pemerintahan Jokowi, jaringan kekuasaan yang dikaitkan dengan Solo memiliki pengaruh di berbagai lembaga negara. Pengaruh itu dibangun melalui hubungan politik, kedekatan personal, penempatan orang-orang kepercayaan, dan akses terhadap jabatan strategis.

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam peta kekuasaan tersebut. Karena itu, jika Listyo benar-benar terbukti terlibat dalam perkara penyadapan, Geng Solo berpotensi kehilangan salah satu sandaran penting di institusi Polri.

Artinya, mereka tidak lagi memiliki posisi dan pengaruh yang sama seperti sebelumnya. Pergeseran ini bisa berdampak pada jaringan yang selama ini merasa aman karena mempunyai hubungan dengan lingkaran kekuasaan.

Tetapi perlu diingat, kekuatan sebuah kelompok politik tidak hanya bergantung pada satu orang. Jaringan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak otomatis bubar hanya karena satu figur tersandung persoalan hukum.

Masih mungkin ada orang-orang yang bertahan di berbagai lembaga. Mereka bisa saja memilih diam, menjaga jarak, atau menunggu perkembangan politik berikutnya. Dalam politik, perubahan kekuasaan sering kali diikuti perubahan sikap orang-orang yang sebelumnya berada dalam satu barisan.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat di kepolisian. Jika memang ditemukan keterlibatan pejabat kementerian atau lembaga lain, semuanya harus diperiksa tanpa pandang bulu.

Peristiwa ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Presiden tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui pernyataan politik. Ketegasan harus diwujudkan melalui tindakan hukum dan pembenahan kelembagaan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan.

Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, penyandang dana, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat politik dari operasi tersebut.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap pejabat di kepolisian dan kabinet yang memiliki hubungan dengan perkara ini. Evaluasi harus berdasarkan bukti, bukan sentimen pribadi atau kepentingan kelompok.

Ketiga, memastikan tidak ada institusi negara yang menjadi alat politik kelompok tertentu. Kepolisian, intelijen, kementerian, dan lembaga negara harus bekerja untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk mempertahankan jaringan kekuasaan seseorang.

Publik juga perlu mengawasi agar proses hukum tidak berubah menjadi ajang balas dendam politik. Siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penangkapan Listyo Sigit Cs bisa menjadi awal melemahnya pengaruh Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Namun, terlalu dini menyatakan kelompok tersebut sudah selesai. Perlu dilihat bagaimana perkembangan penyidikan, perubahan posisi pejabat, serta langkah politik yang akan diambil Presiden.

Bagi saya, persoalan utamanya bukan apakah Geng Solo masih kuat atau sudah melemah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah pemerintahan Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu.

Prabowo memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih berkuasa daripada presiden, apalagi menggunakan institusi negara untuk kepentingan politik di luar hukum.

Jika dugaan penyadapan itu terbukti melibatkan jaringan kekuasaan tertentu, maka pembongkarannya harus dilakukan sampai ke akar. Jangan berhenti pada satu atau dua jenderal.

Rakyat ingin mengetahui siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Inilah momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh disandera oleh jaringan kekuasaan. Geng Solo boleh saja masih memiliki orang-orang dan pengaruh di berbagai tempat. Namun, tidak boleh ada lagi kelompok yang merasa memiliki negara.

Pada akhirnya, yang harus menang bukan Geng Solo, bukan kelompok Prabowo, dan bukan jaringan politik mana pun. Yang harus menang adalah hukum dan kepentingan rakyat Indonesia.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam politik, tidak semua langkah harus dilakukan secara terbuka. Ada kalanya sebuah partai justru memperoleh keuntungan politik dengan cara tidak terlihat berada di depan panggung. Sikap diam, pernyataan yang terukur, bahkan membiarkan partai lain mengambil inisiatif, bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan keadaan.

Situasi politik terkait polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dibaca dari sudut pandang tersebut. Di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan hak angket, Gerindra tampaknya memilih memainkan strategi yang lebih hati-hati.

PKS, PDIP dan Demokrat telah memperlihatkan dorongan politik agar persoalan ini dibawa ke parlemen melalui penggunaan hak angket. Langkah tersebut membuka ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai persoalan Suket Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Agung yang menjadi perdebatan publik.

Namun, Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin tampil sebagai pihak yang secara langsung mendorong hak angket. Di sinilah menariknya membaca sikap Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco tidak harus menjadi orang yang paling keras menyuarakan hak angket. Cukup dengan memberikan sinyal bahwa DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan instrumen tersebut, Gerindra dapat memperlihatkan sikap yang berbeda. Mereka tidak menutup pintu, tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai penggerak utama.

Strategi seperti ini memiliki keuntungan politik. Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra bisa mengatakan bahwa proses tersebut merupakan inisiatif dan kewenangan parlemen, bukan agenda partai penguasa. Sebaliknya, jika hak angket tidak berjalan, Gerindra juga tidak harus menanggung beban politik karena dianggap menghalangi secara terbuka.

Dengan kata lain, Gerindra dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: mempertahankan stabilitas pemerintahan Prabowo dan tidak terlihat menghalangi proses politik yang berkembang di DPR.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah sikap Prabowo Subianto. Sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo belum memperlihatkan sikap politik terbuka yang secara langsung mengarahkan partainya untuk membela Gibran ataupun mendorong proses pemakzulan.

Dalam politik, diam bukan berarti tidak memiliki sikap. Diam bisa menjadi pilihan untuk memberikan ruang kepada aktor lain bergerak sesuai kepentingan dan perhitungan masing-masing.

Prabowo tentu memahami bahwa persoalan Gibran bukan persoalan sederhana. Di satu sisi, Gibran merupakan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari pemerintahan hasil Pilpres 2024. Di sisi lain, persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung telah berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.

Apabila Prabowo secara terbuka membela Gibran, ia berisiko dianggap mencampuri persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Sebaliknya, apabila ia ikut mendorong pemakzulan, hal itu dapat menimbulkan persoalan politik dalam pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.

Karena itu, sikap tidak banyak bicara bisa menjadi pilihan yang paling aman secara politik.

Di sinilah Dasco memiliki peran penting. Sebagai Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, ia berada pada posisi strategis untuk membaca dinamika parlemen. Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik tanpa harus membawa nama Presiden secara langsung.

Saya melihat, Gerindra berpotensi memainkan permainan cantik. Partai ini tidak perlu berdiri di barisan paling depan untuk membela Gibran. Gerindra juga tidak perlu menjadi motor pemakzulan. Biarkan dinamika politik di parlemen berjalan, sementara Prabowo tetap berada pada posisi sebagai kepala negara yang tidak terlihat terlibat dalam pertarungan tersebut.

Permainan politik ini juga dapat berlangsung di luar parlemen, khususnya melalui kelompok relawan pendukung Prabowo.

Bukan tidak mungkin muncul perbedaan sikap antara relawan Prabowo dan kekuatan politik di DPR. Relawan dapat mengambil posisi menolak pemakzulan Gibran dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan, menghormati hasil Pilpres 2024, dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.

Sementara itu, di parlemen, partai-partai politik memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri. PKS, Demokrat dan PDIP dapat terus mendorong penggunaan hak angket. Partai lain bisa mengambil posisi menunggu, mendukung, atau menolak berdasarkan perkembangan politik dan hukum.

Jika skenario ini terjadi, akan muncul dua arena politik yang berbeda.

Di luar parlemen, pendukung Prabowo bisa memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak menginginkan Gibran dimakzulkan. Namun, di dalam parlemen, proses politik tetap dapat berjalan melalui mekanisme konstitusional.

Perbedaan posisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau skenario yang dirancang bersama. Akan tetapi, secara politik, situasi demikian dapat memberikan ruang bagi Gerindra untuk menjaga jarak dari konflik sekaligus mempertahankan kepentingan pemerintahannya.

Gerindra tidak harus menjadi pihak yang paling keras membela Gibran. Cukup menjaga agar Prabowo tidak terseret langsung dalam polemik, sementara partai-partai di DPR menjalankan peran masing-masing.

Saya teringat ketika masih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satu pemikiran yang menarik dalam studi hubungan internasional adalah gagasan Hans J. Morgenthau melalui bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menulis: “When we speak of power, we mean man’s control over the minds and actions of other men.”

Artinya, ketika berbicara tentang kekuasaan, yang dimaksud adalah kemampuan seseorang mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.

Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika politik hari ini. Kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui perintah langsung, tekanan terbuka, atau keputusan yang diumumkan kepada publik. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui kemampuan mengatur arah permainan, membentuk pilihan, dan memengaruhi tindakan aktor politik lainnya.

Dalam kasus Suket Gibran, Gerindra melalui Dasco berada pada posisi yang memungkinkan untuk memainkan peran tersebut. Bukan berarti Dasco pasti sedang menjalankan skenario pemakzulan ataupun mengendalikan seluruh keputusan partai lain. Namun, posisi politiknya memungkinkan Gerindra ikut menentukan irama pembicaraan di parlemen.

Partai yang kuat tidak selalu harus mengambil semua panggung. Terkadang, membiarkan pihak lain berbicara dan bergerak justru memberikan keuntungan lebih besar.

Jika PKS, Demokrat dan PDIP menjadi pihak yang paling keras mendorong hak angket, Gerindra dapat mengamati bagaimana respons publik dan sikap partai-partai lain. Dari sana, mereka bisa menentukan langkah berikutnya tanpa harus menjadi sasaran utama kritik.

Inilah yang saya sebut sebagai permainan cantik Gerindra.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Persoalan Suket Gibran bukan semata-mata pertarungan kepentingan Gerindra, PKS, Demokrat PDIP, ataupun partai-partai koalisi. Di dalamnya terdapat persoalan hukum, administrasi negara, dan legitimasi jabatan publik.

Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Sementara pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden juga memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Artinya, hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Ada tahapan, persyaratan, serta proses kelembagaan yang harus dilalui. DPR harus membuktikan dasar konstitusionalnya, kemudian proses tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan hukum. Jika terdapat persoalan administrasi atau dugaan pelanggaran hukum, lembaga yang berwenang harus memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan Suket tersebut, apa dasar hukumnya, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Pada akhirnya, Prabowo mungkin memilih diam, Dasco memainkan komunikasi politik, sementara partai-partai lain bergerak dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi, semua manuver itu tidak boleh mengalahkan kepentingan konstitusi.

Gerindra boleh memainkan strategi politik. Prabowo boleh menjaga jarak dari polemik. Dasco boleh mengambil posisi yang terukur. Namun, jangan sampai permainan politik justru membuat persoalan hukum kehilangan kejelasan.

Dalam politik, siapa yang paling keras berbicara belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan. Sebaliknya, siapa yang terlihat diam belum tentu tidak sedang memainkan peran.

Dan dalam membaca kasus Suket Gibran, pertanyaan menariknya bukan hanya siapa yang mendorong hak angket, melainkan siapa yang paling diuntungkan ketika seluruh kekuatan politik mulai bergerak.

Di sinilah permainan cantik Gerindra patut dicermati.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada saat ketika persoalan hukum berubah menjadi persoalan politik yang tidak mungkin lagi dihindari. Tampaknya, itulah situasi yang sedang dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan yang selama ini diperdebatkan publik kini memasuki babak baru. Bukan lagi hanya tentang dokumen pendidikan, tetapi menyangkut legitimasi, tanggung jawab penyelenggara negara, dan keberanian partai politik dalam menjaga konstitusi.

Gibran memang masih menduduki kursi Wakil Presiden. Namun, secara politik, posisinya sedang menghadapi tekanan yang semakin serius. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi titik balik yang membuat persoalan ini sulit diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa semua proses pencalonan telah berlalu.

Dalam situasi seperti ini, bola panas berada di tangan DPR. Lembaga perwakilan rakyat itu akan diuji. apakah berani menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengurai persoalan, atau memilih menjaga kenyamanan politik koalisi pemerintahan?

Dua putusan lembaga peradilan tersebut secara jernih.

Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

MK juga mengungkapkan bahwa dokumen berupa certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya bukan merupakan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan pertimbangan bahwa sengketa hasil pemilu telah melewati tahapan pelantikan.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Amar putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Dua putusan ini memiliki objek dan kewenangan yang berbeda. MK memeriksa persoalan dalam ranah perselisihan hasil pemilu, sedangkan MA menguji keabsahan tindakan administrasi pemerintahan berupa penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Tetapi, keduanya bertemu pada satu persoalan mendasar yaitu dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan pendidikan Gibran menghadapi masalah hukum yang serius.

Inilah yang membuat persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai perdebatan politik biasa.

Menurut saya, sekarang DPR harus mengambil peran lebih serius.

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa setiap partai menghormati putusan pengadilan. Menghormati putusan adalah kewajiban. Namun, menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi juga merupakan kewajiban DPR.

Apalagi, yang dipersoalkan bukan jabatan politik biasa. Ini adalah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, jabatan yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum dan memiliki persyaratan konstitusional.

Jika ada persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang.

DPR dapat memulai dengan meminta keterangan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana proses penerbitan surat penyetaraan tersebut? Dokumen apa yang dijadikan dasar? Siapa yang memeriksa dan menyatakan dokumen itu memenuhi persyaratan? Bagaimana dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses pencalonan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka.

Hak angket dapat menjadi instrumen penting untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas dan strategis. Namun, harus dipahami bahwa hak angket bukan tombol otomatis untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Jika hasil penyelidikan menemukan persoalan yang memenuhi alasan konstitusional pemakzulan, DPR masih harus menempuh mekanisme hak menyatakan pendapat, pengujian oleh MK, dan keputusan MPR sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Dengan demikian, DPR tidak boleh hanya menjadikan hak angket sebagai panggung pernyataan politik. Harus ada keberanian mengumpulkan fakta, memeriksa tanggung jawab pejabat, dan menguji apakah persoalan tersebut memiliki konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden.

Peta politik di Senayan mulai memperlihatkan perkembangan menarik.

PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto telah menyuarakan bahwa putusan MA memperkuat persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional Gibran. Hasto juga mengakui bahwa partainya mulai membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk membicarakan kemungkinan penggunaan hak angket.

Sikap PDIP menarik karena partai ini memiliki 110 kursi di DPR. Jumlah tersebut merupakan modal politik yang besar, tetapi belum cukup untuk bergerak sendirian. Dibutuhkan komunikasi dan dukungan lintas fraksi.

Dari Partai Demokrat, Wasekjen Jansen Sitindaon bahkan menyampaikan pandangan lebih tegas. Menurutnya, Gibran menghadapi dua pilihan, mundur secara terhormat atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Sementara itu, dari PKS, sejumlah kader dan anggota DPR telah menyuarakan perlunya tindak lanjut atas persoalan pendidikan Gibran. Mardani Ali Sera sebelumnya juga menilai temuan MK sebagai fakta hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.

Namun, penting dibedakan antara pernyataan kader atau anggota DPR dengan keputusan resmi partai. Sejauh ini, komunikasi politik dan pembahasan langkah lanjutan masih menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut.

Pertanyaannya, apakah ketiga kekuatan politik ini benar-benar akan melangkah lebih jauh?

Sebab, dalam politik, menyampaikan kritik dan mengambil risiko politik merupakan dua perkara yang berbeda. Berbicara tentang konstitusi di depan publik jauh lebih mudah dibandingkan membawa persoalan tersebut ke dalam proses politik yang dapat mengguncang pemerintahan.

Jika PDIP, Demokrat, dan PKS benar-benar menganggap persoalan ini serius, mereka harus menunjukkan konsistensi. Jangan sampai isu pemakzulan hanya menjadi tekanan politik sesaat yang menghilang ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Sikap PKB juga menarik untuk dicermati.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan putusan MA memberikan dasar sekaligus urgensi tambahan bagi DPR untuk menentukan langkah politik. Ia juga menyebut putusan MK dan MA sebagai dua landasan hukum yang perlu diperhatikan.

PKB menyatakan akan menjadikan kedua putusan tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Komunikasi dengan partai-partai di parlemen juga terus dibangun.

Menurut pembacaan politik saya, PKB berada dalam posisi yang cukup strategis. Partai ini tidak harus menjadi pihak pertama yang membuka serangan, tetapi sikapnya dapat menentukan apakah gerakan politik di DPR memperoleh tambahan kekuatan.

PKB tentu memahami bahwa politik parlemen tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum. Ada kalkulasi koalisi, hubungan dengan pemerintah, kepentingan partai, serta kemungkinan perubahan peta kekuasaan.

Saya melihat PKB berpotensi mengambil posisi mengikuti perkembangan kekuatan politik di DPR. Jika tuntutan untuk mengusut persoalan ini semakin besar dan dukungan lintas fraksi semakin nyata, PKB akan menghadapi tekanan untuk menentukan sikap.

Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan: persoalan konstitusi tidak semestinya ditentukan oleh arah angin politik. PKB maupun partai lain harus memiliki sikap berdasarkan penilaian hukum dan kepentingan publik.

Sikap Gerindra justru menjadi salah satu bagian paling menarik dari perkembangan ini.

Sebagai partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto, Gerindra tentu memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas pemerintahan. Gibran adalah Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo. Karena itu, persoalan yang menimpa Gibran secara otomatis memiliki implikasi terhadap konfigurasi politik pemerintahan.

Namun, Gerindra tidak terlihat mengambil posisi konfrontatif terhadap putusan MA.

Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan partainya menghormati putusan pengadilan dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk kaitannya dengan administrasi pencalonan pada masa lalu.

Pernyataan ini memperlihatkan sikap berhati-hati.

Gerindra tidak secara terbuka membela seluruh tindakan administratif yang dipersoalkan. Di sisi lain, partai tersebut juga belum menunjukkan dukungan terhadap gagasan pemakzulan Gibran.

Saya membaca posisi Gerindra sebagai upaya menjaga dua kepentingan sekaligus.

Pertama, menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo agar tidak terganggu oleh konflik politik yang terlalu terbuka.

Kedua, menghindari kesan bahwa Gerindra mengintervensi atau menghalangi proses hukum yang telah diputuskan MA.

Dalam kalkulasi politik, sikap seperti ini dapat dipahami. Gerindra bisa tetap berada dalam posisi menghormati putusan pengadilan, sembari membiarkan partai-partai lain membicarakan penggunaan hak angket dan kemungkinan langkah konstitusional berikutnya.

Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra tidak harus menjadi motor penggeraknya. Partai lain dapat mengambil inisiatif, sementara Gerindra menjaga jarak dari konflik terbuka.

Tetapi strategi ini memiliki risiko. Jika persoalan semakin besar dan masyarakat menilai Gerindra hanya berusaha menyelamatkan pemerintahan, kepercayaan publik terhadap komitmen partai dalam menegakkan konstitusi bisa ikut dipertanyakan.

Penting dipahami bahwa pemakzulan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya karena ada tuntutan masyarakat atau perbedaan pandangan politik.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam persoalan Gibran, perhatian publik terutama tertuju pada kemungkinan alasan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Pasal 7B UUD 1945 kemudian mengatur prosedurnya. DPR harus terlebih dahulu menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang berlaku. Pendapat tersebut harus diperiksa dan diputus oleh MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Artinya, ada tahapan panjang yang harus dilalui.

Namun, justru di sinilah pentingnya DPR. Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat menghindari pemeriksaan persoalan hanya karena konsekuensi politiknya dianggap terlalu besar.

Kalau memang tidak ada persoalan konstitusional, buktikan melalui proses yang transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 7A, jangan pula menutup mata hanya karena yang bersangkutan merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Negara hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan koalisi.

Persoalan Gibran sesungguhnya bukan hanya ujian bagi Wakil Presiden, tetapi juga bagi Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menghadapi pilihan politik yang tidak sederhana. Di satu sisi, ia membutuhkan stabilitas pemerintahan dan hubungan politik yang solid. Di sisi lain, ia harus menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak memberikan perlindungan politik terhadap persoalan yang telah diputuskan lembaga peradilan.

Prabowo tidak bisa terus-menerus membiarkan persoalan ini menggantung.

Pemerintah harus memastikan kementerian terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut. KPU juga perlu menjelaskan bagaimana dokumen itu diperiksa ketika proses pencalonan berlangsung.

Jika persoalan ini dibiarkan tanpa jawaban, spekulasi politik akan semakin berkembang. Bahkan, bukan tidak mungkin persoalan Gibran menjadi sumber ketegangan baru di dalam koalisi pemerintahan.

Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji. Apakah ia akan menempatkan kepentingan negara dan konstitusi di atas kepentingan mempertahankan konfigurasi politik yang ada?

Saya melihat posisi politik Gibran saat ini memang semakin sulit.

Putusan MK telah membuka persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Putusan MA kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan yang digunakan tidak sah dan batal demi hukum.

Keduanya bukan putusan yang boleh diperlakukan sebagai angin lalu.

Tetapi, kita juga harus membedakan antara konsekuensi hukum atas surat administrasi dengan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Tidak ada pemberhentian otomatis hanya karena putusan MA tersebut. Pemakzulan tetap harus mengikuti prosedur konstitusi.

Justru karena itu, DPR harus mengambil tanggung jawab.

Apabila partai-partai di Senayan serius mengawal persoalan ini, mereka harus berani melangkah dari pernyataan politik menuju mekanisme kelembagaan. Publik tidak membutuhkan pertunjukan saling sindir antarelite. Publik membutuhkan kejelasan tentang bagaimana seseorang dapat memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di republik ini.

Bagi saya, persoalan Gibran juga menjadi pelajaran penting tentang demokrasi Indonesia. Jabatan publik bukan warisan keluarga, bukan hadiah politik, dan bukan hak istimewa yang kebal dari pemeriksaan.

Siapa pun orangnya, termasuk anak seorang presiden, harus tunduk pada persyaratan yang sama sebagaimana warga negara lainnya.

Kini, ujian sesungguhnya berada di DPR. PDIP, Demokrat, PKS, PKB, Gerindra, dan seluruh partai yang memiliki wakil di Senayan harus menunjukkan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika hak angket bergulir, biarkan fakta dan dokumen berbicara. Jika ditemukan dasar konstitusional untuk melanjutkan proses pemakzulan, tempuh mekanisme yang telah diatur UUD 1945.

Jangan sampai DPR hanya berani bersuara ketika berada di luar pemerintahan, tetapi kehilangan keberanian ketika harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Gibran mungkin masih duduk di kursi Wakil Presiden. Namun, secara politik, ia sedang berada di persimpangan yang menentukan. Apakah persoalan ini akan berakhir dengan penjelasan yang mampu memulihkan kepercayaan publik, atau justru menjadi awal dari proses politik yang mengantarkannya keluar dari Istana?

Jawabannya tidak hanya berada di tangan Gibran. Bola sekarang berada di Senayan. Sejarah akan mencatat siapa yang berani berdiri bersama konstitusi dan siapa yang memilih berlindung di balik kepentingan kekuasaan.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan.Pemerhati Politik dan Anggota Penasihat DPP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada pemandangan yang sulit dilupakan ketika seekor orangutan keluar dari kawasan hutan yang terbakar. Satwa yang semestinya hidup bebas di antara pepohonan itu terpaksa meninggalkan habitatnya. Api melahap tempat tinggalnya, asap menyelimuti pepohonan, sementara ruang untuk mencari makan dan berlindung semakin menyempit. Di tengah kepungan api, orangutan itu bukan sedang mencari petualangan baru. Ia sedang berusaha menyelamatkan diri.

Bayangkan, selama bertahun-tahun hutan menjadi rumah bagi satwa liar. Pepohonan menyediakan makanan, ranting menjadi tempat bergelantungan, dan rimbunnya vegetasi melindungi mereka dari ancaman. Namun, dalam hitungan jam, kobaran api dapat mengubah semuanya menjadi hamparan arang dan abu.

Ketika melihat petugas memasuki kawasan hutan untuk menolong satwa yang terdampak kebakaran, hati saya tergerak. Ada rasa haru sekaligus kemarahan. Haru karena masih ada manusia yang berjuang menyelamatkan kehidupan. Marah karena kita harus bertanya: mengapa makhluk yang tidak pernah merusak kehidupan manusia justru harus menanggung akibat dari kerusakan yang dilakukan manusia sendiri?

Sebagai pecinta lingkungan dan aktivis pencinta alam, saya memandang kebakaran hutan bukan hanya sebagai persoalan api yang membakar pepohonan. Di baliknya ada persoalan yang jauh lebih besar, mulai dari tata kelola hutan, pembukaan lahan, kepentingan ekonomi, hingga keberanian negara menegakkan hukum terhadap siapa pun yang merusak lingkungan.

Orangutan merupakan salah satu satwa yang sangat bergantung pada keberadaan hutan. Kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari pepohonan yang menyediakan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak.

Ketika habitatnya terbakar atau dibuka untuk kepentingan lain, orangutan menghadapi ancaman berlapis. Mereka bisa kehilangan sumber makanan, mengalami luka akibat kebakaran, terpisah dari kelompoknya, bahkan memasuki kawasan permukiman untuk mencari makan.

Di mata sebagian orang, kemunculan orangutan di dekat perkebunan atau permukiman mungkin dianggap sebagai gangguan. Padahal, kita perlu bertanya lebih jauh: siapa yang lebih dahulu memasuki wilayah siapa?

Jika hutan yang selama ini menjadi habitatnya telah rusak, lalu ke mana orangutan harus pergi? Apakah kita mengharapkan satwa itu menghilang begitu saja ketika tempat tinggalnya dirampas oleh perubahan bentang alam?

Orangutan tidak memahami batas konsesi perusahaan, peta perizinan, atau perhitungan keuntungan perkebunan. Ia hanya mengikuti naluri untuk bertahan hidup. Ketika pohon-pohon yang menyediakan makanan menghilang, ia akan mencari sumber makanan lain. Ketika hutan terbakar, ia berusaha menyelamatkan diri.

Karena itu, menyelamatkan orangutan tidak cukup dengan mengevakuasi seekor satwa dari lokasi kebakaran. Habitatnya juga harus dilindungi. Jika kawasan yang rusak terus dibiarkan, pertolongan terhadap satwa hanya akan menjadi pekerjaan berulang tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Kebakaran bukan satu-satunya ancaman. Jauh sebelum api muncul, sebagian kawasan hutan telah mengalami kerusakan akibat pembalakan, pembukaan lahan, dan perubahan fungsi kawasan.

Hutan yang gundul kehilangan banyak fungsi ekologisnya. Pepohonan membantu menyerap air, sementara akar dan vegetasi mendukung struktur tanah serta mengurangi laju aliran permukaan. Ketika tutupan hutan berkurang, air hujan dapat lebih cepat mengalir menuju sungai. Di wilayah tertentu, kondisi tersebut dapat memperbesar risiko banjir dan erosi, terutama ketika kerusakan hutan beriringan dengan pendangkalan sungai, buruknya tata ruang, serta perubahan pola hujan.

Banjir memang tidak selalu disebabkan oleh penggundulan hutan semata. Ada banyak faktor yang saling berkaitan. Namun, mengabaikan kerusakan hutan dalam pembicaraan tentang banjir sama artinya dengan menutup mata terhadap salah satu persoalan penting dalam pengelolaan lingkungan.

Kita sering menyaksikan masyarakat menjadi korban ketika banjir datang. Rumah terendam, jalan terputus, kebun rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Warga yang hidupnya bergantung pada alam harus menanggung kerugian, sementara keputusan yang memengaruhi kondisi lingkungan terkadang dibuat jauh dari tempat mereka tinggal.

Di sinilah keadilan ekologis menjadi penting. Mereka yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam harus ikut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Jangan sampai keuntungan terkumpul pada segelintir pihak, sedangkan kerugian lingkungan dibebankan kepada masyarakat luas.

Hutan yang rusak hari ini dapat menjadi persoalan bagi generasi mendatang. Anak-anak yang tidak pernah terlibat dalam keputusan pembukaan lahan bisa tumbuh dengan risiko bencana yang lebih besar, berkurangnya sumber air, dan hilangnya kekayaan hayati yang seharusnya menjadi warisan bangsa.

Kelapa sawit memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani, serta menghasilkan komoditas yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Karena itu, persoalannya bukan dengan menyamaratakan seluruh perkebunan sawit sebagai perusak lingkungan.

Yang perlu dikritisi adalah praktik pembukaan lahan yang merusak hutan, penggunaan api secara melawan hukum, pelanggaran perizinan, dan ekspansi perkebunan yang mengabaikan perlindungan ekosistem.

Apabila kebakaran terjadi di kawasan yang kemudian digunakan untuk kepentingan perkebunan, penyebab dan rangkaian peristiwanya harus diperiksa secara serius. Apakah api muncul karena kelalaian? Apakah ada unsur kesengajaan? Siapa yang menguasai atau mengelola lahan tersebut? Apakah pembukaan lahan dilakukan sesuai ketentuan? Semua pertanyaan itu perlu dijawab melalui penyelidikan dan bukti, bukan semata-mata dugaan.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan struktural. Ketika hutan dipandang terutama sebagai aset ekonomi, nilai pohon sering kali dihitung dari kayunya, tanah dinilai dari hasil produksinya, dan kawasan yang belum menghasilkan uang dianggap sebagai ruang yang menunggu untuk dibuka.

Cara pandang seperti itu berbahaya apabila mengesampingkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Hutan bukan tanah kosong yang tidak memiliki nilai hanya karena tidak ditanami komoditas komersial. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, sumber air, penyimpan karbon, serta hubungan ekologis yang terbentuk selama waktu yang panjang.

Satu kawasan hutan yang utuh dapat menopang kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Sebaliknya, perkebunan monokultur yang menggantikan hutan alam tidak dapat menyediakan seluruh fungsi ekologis yang sama.

Karena itu, pembangunan perkebunan harus mempertimbangkan batas-batas ekologis. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kawasan hutan yang dilindungi, merusak habitat satwa, atau membebankan risiko bencana kepada masyarakat.

Jangan sampai kita memiliki neraca perdagangan yang membanggakan, tetapi kehilangan hutan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat. Jangan pula kita mengukur kemajuan hanya dari luas perkebunan dan jumlah produksi, tanpa menghitung biaya ekologis yang harus dibayar masyarakat.

Pertanyaan tentang tanggung jawab tidak boleh berhenti pada orang yang terlihat di lapangan. Penanganan kebakaran hutan harus menelusuri seluruh rantai penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk aktivitas perusahaan apabila ditemukan bukti yang menghubungkannya dengan kebakaran.

Pemerintah perlu memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan. Aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti, memeriksa kemungkinan unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan menindak pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila bukti menunjukkan adanya tanggung jawab pihak lain dalam struktur pengelolaan usaha.

Sebaliknya, tuduhan terhadap perusahaan tertentu juga harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji. Kritik terhadap kepentingan korporasi justru akan lebih kuat apabila disertai data, hasil pemeriksaan, peta kawasan, dokumen perizinan, dan temuan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Negara juga harus memastikan pengawasan terhadap pembukaan lahan berjalan efektif. Pencegahan kebakaran tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan, penerbitan izin, pembukaan kawasan, hingga kegiatan operasional perkebunan.

Di samping itu, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu dilibatkan dalam perlindungan hutan. Mereka yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan sering memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan setempat. Suara mereka perlu didengar, terutama ketika menyangkut perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Jika pengawasan lemah, pelanggaran dapat berlangsung berulang. Jika sanksi tidak memberikan efek jera, kerusakan berisiko menjadi pola. Dan jika pemulihan lingkungan diabaikan, kawasan yang telah rusak akan terus menyisakan persoalan bagi manusia maupun satwa liar.

Ada sesuatu yang menyedihkan ketika manusia merasa dirinya penguasa mutlak atas bumi. Hutan ditebang, lahan dibuka, sungai dicemari, lalu kita terkejut ketika bencana datang. Kita seolah-olah lupa bahwa kehidupan manusia bergantung pada keseimbangan alam yang menopangnya.

Dalam pandangan moral saya, membiarkan hutan dirusak demi keuntungan tanpa memedulikan akibatnya merupakan bentuk kezaliman terhadap alam dan makhluk hidup. Kezaliman itu tidak hanya menimpa orangutan yang kehilangan rumah, tetapi juga masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan dan anak-anak yang akan mewarisi lingkungan yang semakin rapuh.

Tentu, tidak setiap pemanfaatan hutan merupakan tindakan zalim. Manusia membutuhkan lahan, pangan, pekerjaan, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebutuhan tersebut harus dikelola dengan tanggung jawab. Kepentingan ekonomi tidak memberikan hak tanpa batas untuk menghancurkan tempat hidup makhluk lain.

Kita perlu membedakan antara usaha yang berjalan dengan mematuhi aturan dan praktik yang merusak lingkungan. Petani kecil yang menggantungkan hidup pada kebunnya tidak bisa begitu saja disamakan dengan pelaku pembukaan lahan ilegal atau perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.

Kritik yang adil harus diarahkan kepada tindakan, kebijakan, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan menghentikan kerusakan dan memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan oleh satu generasi. Ia adalah titipan yang harus dijaga agar tetap layak dihuni oleh generasi berikutnya.

Kita tidak boleh membiarkan kepedulian terhadap orangutan berhenti pada rasa iba ketika melihat foto atau video satwa yang keluar dari hutan terbakar. Rasa iba itu seharusnya menjadi pintu masuk menuju tindakan nyata.

Pertama, perlindungan hutan alam dan habitat satwa harus menjadi prioritas. Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi perlu dijaga dari pembukaan lahan yang merusak. Koridor satwa juga perlu dipertahankan agar populasi orangutan tidak terisolasi akibat perubahan bentang alam.

Kedua, penegakan hukum terhadap pembakaran dan perusakan hutan harus dilakukan secara konsisten. Penyelidikan harus menyasar penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena pelaku memiliki modal besar atau kedudukan yang kuat.

Ketiga, kawasan yang rusak perlu dipulihkan. Penanaman kembali harus menggunakan pendekatan ekologis yang sesuai dengan karakter hutan setempat. Menanam pohon memang penting, tetapi memulihkan hutan alam membutuhkan lebih dari sekadar menanam bibit. Keberhasilan pemulihan harus diukur dari pulihnya fungsi ekosistem, bukan hanya jumlah pohon yang ditanam.

Keempat, masyarakat perlu memperoleh informasi yang terbuka mengenai kebakaran, perubahan tutupan hutan, izin pemanfaatan lahan, serta hasil penegakan hukum. Transparansi memungkinkan publik ikut mengawasi dan menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar melindungi lingkungan.

Kelima, pembangunan ekonomi harus memberi tempat bagi keberlanjutan. Industri sawit dapat tetap berperan dalam perekonomian jika pengelolaannya mematuhi hukum, tidak mendorong perusakan hutan alam, melindungi hak masyarakat, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan.

Kita tidak sedang dihadapkan pada pilihan sederhana antara ekonomi dan lingkungan. Yang harus diperjuangkan adalah kegiatan ekonomi yang tidak menghancurkan dasar kehidupan itu sendiri.

Saya membayangkan orangutan yang keluar dari hutan terbakar itu berhenti di tepi kawasan yang telah rusak. Di belakangnya, pepohonan yang dahulu menjadi rumah mungkin telah berubah menjadi arang. Di depannya, terbentang wilayah yang asing, tempat ia harus mencari makanan dan perlindungan.

Kita tidak tahu apa yang dirasakan satwa itu. Namun, kita dapat memahami bahwa ia kehilangan sesuatu yang sangat mendasar: tempat untuk hidup.

Pemandangan seperti itu seharusnya menggugah hati nurani kita. Jangan sampai manusia begitu sibuk menghitung keuntungan dari tanah dan pepohonan, sampai lupa bahwa hutan juga merupakan rumah bagi kehidupan lain.

Saya percaya, kecintaan terhadap alam bukan hanya urusan mereka yang mendaki gunung, menjelajahi rimba, atau bergabung dengan organisasi pencinta alam. Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum memiliki peran masing-masing.

Sebagai alumni Hubungan Internasional UMY dan aktivis Mapala, saya memandang persoalan hutan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai keadilan: siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menanggung kerugian, dan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan sumber daya alam kita?

Jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung banjir dan satwa kehilangan habitat, maka tata kelola lingkungan harus dievaluasi secara serius.

Jangan menunggu sampai hutan habis untuk menyadari betapa berharganya pepohonan. Jangan menunggu sampai orangutan tidak lagi memiliki habitat untuk memahami arti kehilangan. Dan jangan menunggu sampai bencana datang berulang kali untuk menyadari bahwa kerusakan lingkungan memiliki harga yang harus dibayar.

Hutan bukan hanya kumpulan pohon yang dapat ditebang dan diganti dengan tanaman komersial. Hutan adalah rumah, sumber kehidupan, penyangga lingkungan, dan warisan bagi generasi mendatang.

Jika demi keuntungan manusia tega membakar rumah makhluk lain, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan orangutan, melainkan juga hati nurani dan masa depan kita sendiri.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, Alumni HI UMY dan Aktivis Mapala

MoneyTalk.id,Jakarta – Di sebuah warung kopi, obrolan politik kembali memanas. Di antara suara sendok beradu dengan gelas dan asap kopi yang mengepul, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan pembicaraan. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang mengangkat alis, ada pula yang bertanya dengan nada heran, mengapa persoalan ijazah seorang wakil presiden bisa menjadi perdebatan panjang di negeri ini?

“Kalau rakyat biasa melamar pekerjaan, ijazah bisa menjadi syarat utama. Lalu bagaimana kalau yang dipersoalkan adalah persyaratan pendidikan seorang wakil presiden?” celetuk seorang pengunjung warung kopi.

Pertanyaan sederhana itu menggambarkan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Bukan semata-mata soal selembar ijazah, melainkan tentang kepastian hukum, kesetaraan di hadapan aturan, dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Artinya, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, temuan MK mengenai bukti pendidikan yang dipersoalkan. Kedua, keputusan MK untuk tidak mendiskualifikasi Gibran dalam perkara tersebut. Putusan itu tidak bisa begitu saja disederhanakan menjadi vonis bahwa Gibran terbukti tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Namun, temuan yang disampaikan hakim jelas menimbulkan pertanyaan serius yang layak dijawab secara terbuka.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah anggota DPR mulai menyampaikan pandangan. Anggota Fraksi NasDem Tonny Tesar, sebagaimana disampaikan dalam polemik ini, meminta agar Gibran dimakzulkan. Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pembentukan panitia khusus (pansus) atau penggunaan hak angket.

Deddy menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada 7 Oktober 2026. Menurutnya, DPR memiliki mekanisme politik dan pengawasan yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Dari PKS, Mardani Ali Sera juga disebut memandang putusan MK tersebut sebagai sebuah terobosan. Perbedaan tanggapan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya bergerak di wilayah hukum, tetapi juga memasuki ruang perdebatan politik di parlemen.

Namun, suara beberapa anggota DPR tidak otomatis menjadi sikap resmi lembaga. Ada perbedaan antara pernyataan pribadi anggota, sikap fraksi, keputusan alat kelengkapan dewan, dan keputusan DPR secara kelembagaan. Karena itu, publik perlu melihat apakah pernyataan tersebut akan berlanjut menjadi agenda resmi atau berhenti sebagai komentar politik.

Hal yang menarik justru sikap sebagian besar anggota DPR yang belum memperlihatkan langkah kelembagaan yang tegas. Dalam politik, diam tidak selalu berarti setuju, menolak, atau tidak peduli. Diam bisa berarti menunggu perkembangan, menghitung dukungan, mempertimbangkan risiko, atau mencari waktu yang tepat untuk menentukan sikap.

Persoalan Gibran memiliki dimensi politik yang besar karena menyangkut jabatan wakil presiden. Setiap langkah terhadap dirinya berpotensi memengaruhi hubungan antarkekuatan politik, keseimbangan pemerintahan, dan masa depan koalisi.

DPR tentu tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan kegaduhan di media sosial. Akan tetapi, DPR juga tidak semestinya berlindung di balik alasan bahwa perkara tersebut sudah dibawa ke MK. Ketika muncul persoalan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan publik, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan apakah ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti dan melalui mekanisme apa.

Publik berhak memperoleh jawaban. Apakah DPR akan meminta penjelasan dari lembaga terkait? Apakah persoalan dokumen pendidikan dan proses penyetaraannya perlu didalami? Apakah terdapat dasar hukum yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya dijawab melalui proses yang terbuka, bukan dibiarkan menjadi bahan spekulasi.

Di balik perdebatan mengenai ijazah, ada persoalan politik yang tidak bisa diabaikan: posisi wakil presiden merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan. Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran juga akan bersinggungan dengan kalkulasi kekuasaan.

Dalam politik, perubahan pada satu posisi penting dapat membuka perdebatan tentang siapa yang akan mengisi ruang tersebut, bagaimana hubungan presiden dan wakil presiden akan berlangsung, serta bagaimana partai-partai menempatkan diri. Situasi semacam ini memungkinkan berbagai kepentingan bergerak bersamaan, mulai dari kepentingan penegakan aturan hingga kepentingan mempertahankan atau memperoleh pengaruh.

Tidak berlebihan jika publik bertanya apakah semua anggota parlemen akan melihat persoalan ini semata-mata sebagai urusan kepatuhan terhadap hukum, atau ada pula yang menghitung keuntungan dan kerugian politiknya. Namun, dugaan mengenai adanya pihak yang mengincar kursi wakil presiden tetap harus ditempatkan sebagai pertanyaan politik, bukan dianggap sebagai fakta tanpa bukti.

Jabatan publik bukan hadiah yang bisa diperebutkan melalui transaksi politik. Jika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pejabat, penyelesaiannya harus mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Siapa pun yang kelak memperoleh keuntungan politik dari suatu perubahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum.

Di warung kopi, perdebatan biasanya tidak menggunakan istilah hukum yang rumit. Orang berbicara dengan bahasa sehari-hari. Mereka membandingkan persoalan pejabat dengan pengalaman ketika mengurus pekerjaan, sekolah, atau pelayanan administrasi.

Dari situlah persoalan ini memperoleh makna yang lebih luas. Sebagian masyarakat mungkin memandang polemik tersebut sebagai bukti bahwa standar bagi pejabat tinggi negara perlu diperiksa dengan lebih ketat. Sebagian lainnya mungkin menilai persoalan itu telah dibesar-besarkan dan harus diselesaikan berdasarkan putusan serta prosedur hukum yang berlaku.

Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, satu hal yang perlu dijaga adalah kepercayaan terhadap keadilan aturan. Masyarakat bisa menerima keputusan yang tidak sesuai dengan harapannya apabila prosesnya transparan, argumentasinya jelas, dan lembaga yang berwenang memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, ketika pertanyaan publik tidak memperoleh jawaban yang memadai, kecurigaan mudah tumbuh. Polemik yang awalnya menyangkut dokumen pendidikan dapat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar tentang integritas proses politik, tanggung jawab penyelenggara pemilu, dan konsistensi penegakan hukum.

Karena itu, pemerintah, lembaga terkait, dan DPR perlu memahami bahwa persoalan ini bukan hanya tentang nasib seorang pejabat. Ada kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan. Menjawab pertanyaan publik secara terbuka jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan ruang informasi dipenuhi kabar simpang siur.

Dalam sistem demokrasi, suara rakyat dapat memengaruhi agenda politik. Ketika suatu persoalan mendapat perhatian luas, anggota DPR akan menghadapi dorongan untuk memberikan penjelasan dan menentukan sikap. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui petisi, demonstrasi damai, pernyataan organisasi masyarakat, diskusi publik, maupun saluran resmi pengaduan kepada parlemen.

Namun, tekanan publik tidak otomatis menjatuhkan seorang wakil presiden. Pemakzulan memiliki prosedur konstitusional tersendiri dan tidak dapat dilakukan hanya karena desakan di media sosial atau banyaknya kritik masyarakat.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur dasar dan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, desakan politik harus dibedakan dari dasar hukum yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut.

Meski demikian, DPR tidak bisa menganggap aspirasi masyarakat sebagai suara yang tidak berarti. Jika pertanyaan publik terus berkembang, anggota parlemen perlu menunjukkan apakah mereka akan menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan kewenangan yang tersedia secara bertanggung jawab.

Yang dibutuhkan bukan keputusan yang lahir karena tekanan sesaat, melainkan pemeriksaan yang serius, penjelasan yang terbuka, dan proses yang sesuai dengan konstitusi.

Kasus Gibran pada akhirnya menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Apakah parlemen akan menjelaskan duduk persoalan secara terbuka? Apakah anggota DPR yang menyuarakan pansus, hak angket, atau pemakzulan akan menguraikan dasar hukum dan tujuan langkah mereka? Ataukah perdebatan ini akan berhenti setelah perhatian publik beralih ke persoalan lain?

Pertanyaan itu penting karena sikap DPR tidak hanya akan dinilai dari keras atau lunaknya pernyataan para anggotanya. Publik juga akan menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan. Pernyataan keras tanpa tindak lanjut bisa menimbulkan kekecewaan, sementara keputusan yang tergesa-gesa tanpa landasan memadai juga berisiko merusak kepercayaan terhadap lembaga negara.

DPR perlu menempatkan kepentingan konstitusi dan kepastian hukum di atas kalkulasi jangka pendek. Jika memang ada dasar untuk mendalami persoalan ini, gunakan mekanisme yang sah. Jika suatu langkah tidak memiliki dasar hukum yang cukup, jelaskan kepada masyarakat mengapa langkah tersebut tidak dapat ditempuh.

Pada akhirnya, masa depan jabatan Gibran tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling lihai berhitung politik. Penentuannya harus mengikuti konstitusi, hukum, dan proses yang dapat diuji secara terbuka.

Di warung kopi, orang mungkin masih akan memperdebatkan nama Gibran hingga berhari-hari. Ada yang meminta DPR bergerak, ada yang menunggu penjelasan, dan ada pula yang memilih mengamati perkembangan.

Akan tetapi, pertanyaan yang paling penting tetap sama: ketika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pejabat publik, apakah wakil rakyat berani memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat?

Dari situlah sikap DPR akan memperoleh makna yang sesungguhnya. Bukan dari seberapa keras mereka berbicara, melainkan dari seberapa konsisten mereka menjalankan tanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada sebuah ironi yang terus menghantui institusi kepolisian. Di satu sisi, polisi dituntut menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, ketika terdapat anggota kepolisian yang justru melanggar hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini ikut dipertaruhkan.

Di tengah situasi tersebut, kepemimpinan baru Polri akan menghadapi ujian yang tidak ringan. Nama Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik sebagai figur calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Saat menjadi Kapolri, Suyudi tidak hanya akan mewarisi sebuah organisasi besar dengan jaringan komando hingga ke pelosok negeri. Ia juga akan menerima pekerjaan rumah yang menuntut keberanian, ketegasan, dan konsistensi, terutama dalam penegakan hukum, pembenahan internal, serta pemberantasan korupsi.

Persoalannya bukan semata-mata bagaimana polisi menangkap penjahat di luar institusi. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap anggota kepolisian tunduk pada hukum yang sama, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Bayangkan seorang warga yang datang ke kantor polisi dengan membawa laporan. Ia berharap memperoleh perlindungan, mendapatkan keadilan, dan menemukan kepastian hukum. Namun, di benaknya mungkin tersimpan pertanyaan yang tidak pernah terucapkan: bagaimana jika justru aparat yang dilaporkan menjadi bagian dari persoalan?

Pertanyaan semacam ini menggambarkan tantangan besar yang harus dijawab oleh setiap pemimpin Polri.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, konferensi pers, atau seremonial pergantian pejabat. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat menyaksikan hukum benar-benar bekerja, termasuk saat berhadapan dengan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran.

Suyudi, apabila kelak memimpin Polri, harus mampu memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan integritas anggota. Namun, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau jumlah personel yang dijatuhi sanksi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mekanisme tersebut mampu mencegah pelanggaran berulang dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Ketegasan seorang Kapolri justru terlihat ketika ia berani mengambil tindakan terhadap anggota yang memiliki jabatan strategis, bukan hanya terhadap personel berpangkat rendah.

Sebab, seragam kepolisian bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pangkat bukan pula tiket untuk memperoleh perlakuan istimewa.

Tantangan berikutnya adalah pemberantasan korupsi.

Kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) di lingkungan Polri memberikan instrumen kelembagaan untuk memperkuat penanganan perkara korupsi. Keberadaan satuan ini menempatkan kepolisian sebagai salah satu aktor penting dalam upaya pemberantasan kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Namun, kewenangan tersebut membawa konsekuensi besar. Polri harus mampu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara menyentuh kepentingan orang-orang yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Kortas Tipidkor tidak boleh hanya menjadi nama baru dalam struktur organisasi. Kehadirannya harus tercermin dalam kualitas penyelidikan, ketepatan penetapan tersangka, kekuatan pembuktian, dan keberhasilan membawa perkara ke pengadilan.

Di sinilah kepemimpinan Kapolri akan diuji.

Suyudi harus mampu membangun koordinasi yang sehat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Ketiga institusi penegak hukum tersebut memiliki kewenangan dan mekanisme kerja masing-masing. Perbedaan kewenangan tidak semestinya berkembang menjadi persaingan kelembagaan yang justru menghambat penanganan perkara.

Koordinasi harus dibangun melalui pertukaran informasi, pembagian peran yang jelas, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga.

Pemberantasan korupsi bukan perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling banyak menangkap tersangka. Tujuan utamanya adalah memastikan kerugian negara ditangani, pelaku dimintai pertanggungjawaban, dan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi diperbaiki.

Jika Kortas Tipidkor mampu menjalankan tugas secara profesional, Polri memiliki kesempatan memperkuat kontribusinya dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.

Sebaliknya, jika kewenangan penegakan hukum tidak disertai integritas, kepercayaan publik justru akan semakin sulit dipulihkan.

Institusi sebesar Polri tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan organisasi. Jumlah personel yang besar, luasnya wilayah kerja, serta beragamnya karakteristik masyarakat membuat pengawasan menjadi pekerjaan yang kompleks.

Namun, kompleksitas organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran.

Pembenahan internal harus dimulai dari keberanian mengakui bahwa setiap institusi memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Kritik masyarakat semestinya ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman terhadap kehormatan organisasi.

Dalam hal ini, seorang Kapolri membutuhkan lebih dari kemampuan mengendalikan struktur komando. Ia harus memiliki keberanian membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap pengawasan.

Ketika terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, respons institusi harus mengutamakan pemeriksaan objektif. Jangan sampai energi organisasi justru habis untuk mempertahankan citra, sementara persoalan substantif tidak terselesaikan.

Polri akan dihormati bukan karena tidak pernah dikritik, melainkan karena mampu menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri.

Setiap pergantian Kapolri selalu membawa harapan baru. Masyarakat menunggu perubahan, sementara anggota kepolisian menantikan arah kepemimpinan yang lebih jelas.

Namun, sejarah organisasi mengajarkan bahwa pergantian figur tidak otomatis menghasilkan perubahan budaya.

Reformasi membutuhkan konsistensi kebijakan, sistem pengawasan yang efektif, dan keteladanan pimpinan. Tanpa ketiganya, program pembenahan berisiko berhenti sebagai dokumen perencanaan yang tidak menyentuh kehidupan masyarakat.

Suyudi harus mampu memastikan bahwa reformasi Polri tidak hanya berlangsung di tingkat Mabes, tetapi juga terasa hingga kantor polisi di tingkat kecamatan.

Di tempat-tempat itulah masyarakat berhadapan langsung dengan aparat. Di sanalah kualitas pelayanan, sikap profesional, dan integritas anggota kepolisian benar-benar diuji.

Seorang warga yang datang untuk mengurus laporan kehilangan, menyelesaikan persoalan hukum, atau meminta perlindungan tidak membutuhkan pidato panjang tentang reformasi. Ia membutuhkan pelayanan yang manusiawi, prosedur yang jelas, dan kepastian bahwa haknya dihormati.

Keberhasilan kepemimpinan Polri pada akhirnya akan dinilai dari pengalaman masyarakat tersebut.

Tantangan Suyudi, jika dipercaya menjadi Kapolri, pada hakikatnya bukan hanya persoalan manajemen organisasi. Ia akan menghadapi ujian moral tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk siapa kewenangan kepolisian digunakan.

Polri memiliki kekuatan besar dalam sistem penegakan hukum nasional. Kekuatan itu harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Semakin besar kewenangan sebuah institusi, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Kapolri mendatang harus mampu membangun institusi yang tidak hanya ditakuti oleh pelaku kejahatan, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Polisi harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketakutan. Polisi harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Kapolri tidak terletak pada seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan atau seberapa banyak program diluncurkan selama masa jabatan.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, apakah anggota yang melanggar ditindak, dan apakah korupsi dapat diperangi secara konsisten.

Sebab, membersihkan institusi kepolisian bukan pekerjaan yang selesai dengan mengganti seorang jenderal. Ia adalah perjuangan panjang untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengenakan seragam Bhayangkara memahami satu prinsip mendasar: hukum harus berdiri lebih tinggi daripada pangkat, jabatan, dan kekuasaan.

Dan di situlah tantangan terbesar Suyudi Ario Seto saat menerima amanah sebagai Kapolri.

Penulis ; Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang janggal ketika sebuah lembaga negara baru terlihat begitu bersemangat setelah sebuah skandal terbongkar ke hadapan publik. Para pejabat dipanggil, pertanyaan dilontarkan, suara meninggi, dan kamera media merekam setiap momen. Seolah-olah negara sedang menyaksikan sebuah pertunjukan penegakan keadilan. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: di mana pengawasan selama ini dilakukan?

Pertanyaan tersebut layak diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusul terbongkarnya dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketika Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan adanya kompleks hunian menyerupai apartemen di dalam lingkungan lapas, DPR mendadak tampil ke depan, mencecar jajaran pemasyarakatan dan meminta penjelasan atas berbagai kejanggalan yang ditemukan.

Tentu, memanggil pejabat dan meminta pertanggungjawaban merupakan bagian dari tugas DPR. Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada apa yang dilakukan DPR setelah kasus mencuat, melainkan pada apa yang telah dilakukan lembaga perwakilan rakyat itu sebelum skandal ini menjadi konsumsi publik.

Jangan sampai pengawasan DPR hanya bekerja setelah kamera menyala, pemberitaan membesar, dan masyarakat menuntut jawaban. Jika demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pencegahan justru berubah menjadi panggung reaksi. DPR tampak hadir ketika persoalan sudah terbuka, tetapi tidak terlihat ketika potensi penyimpangan seharusnya dideteksi sejak awal.

Dari Balik Pintu Lapas, Terbuka Persoalan yang Lebih Besar

Peristiwa di Lapas Cibinong bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak memasuki blok hunian warga binaan. Penolakan itu justru membawa mereka menemukan bangunan-bangunan yang diduga digunakan sebagai hunian istimewa di kawasan lapas.

Temuan Ombudsman bukan perkara kecil. Di sejumlah bangunan ditemukan fasilitas berupa sofa, televisi, kulkas, meja makan, pendingin ruangan, hingga kamar yang menyerupai hunian apartemen. Ombudsman juga melaporkan keberadaan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut, serta fasilitas lain yang diduga mencakup tempat kebugaran dan simulator golf.

Yang lebih mengundang tanda tanya adalah dugaan adanya praktik komersialisasi fasilitas. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa berdasarkan wawancara dengan salah satu penghuni, terdapat pembayaran untuk menempati hunian tersebut. Namun, besaran pembayaran dan pihak-pihak yang terlibat masih perlu didalami lebih lanjut.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran tata tertib atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan. Ada pertanyaan serius mengenai bagaimana fasilitas semacam itu bisa tersedia, siapa yang mengizinkan, bagaimana pengawasannya, dan apakah terdapat pembiaran yang berlangsung dalam waktu lama.

Lapas seharusnya menjadi tempat menjalankan pidana sekaligus pembinaan bagi warga binaan. Prinsip keadilan tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus tercermin pula dalam pelaksanaan hukuman. Ketika muncul dugaan bahwa sebagian warga binaan dapat menikmati fasilitas istimewa yang tidak tersedia bagi penghuni lainnya, keadilan di balik tembok penjara patut dipertanyakan.

Setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik, Komisi XIII DPR RI bergerak memanggil pihak-pihak terkait. Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyampaikan rencana pemanggilan Ombudsman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Lapas Cibinong untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan mengenai fasilitas yang ditemukan.

Pada Senin, 28 September 2026, Komisi XIII menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut berlangsung setelah munculnya temuan Ombudsman dan keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong.

Langkah itu patut dicatat sebagai bagian dari proses meminta pertanggungjawaban. Namun, publik juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apakah DPR selama ini benar-benar menjalankan pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, atau baru bergerak setelah ada pihak lain yang membuka persoalan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa DPR terlibat dalam penyimpangan di Lapas Cibinong. Ini adalah kritik terhadap efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi mandat konstitusional lembaga tersebut. Sebab, pengawasan yang baik tidak semestinya hanya diukur dari seberapa keras anggota DPR berbicara dalam rapat, tetapi juga dari kemampuan mereka memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, ketika DPR tampil begitu lantang setelah kasus mencuat, masyarakat wajar bertanya tentang hasil pengawasan sebelumnya. Apakah pernah ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lapas? Apakah penggunaan anggaran untuk pemasyarakatan telah diawasi secara memadai? Apakah persoalan fasilitas, keamanan, dan perlakuan berbeda terhadap warga binaan pernah menjadi perhatian serius?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari agenda DPR, bukan hanya menjadi bahan perdebatan di ruang rapat setelah sebuah skandal terbongkar.

Ada ironi dalam kasus ini. Lembaga yang secara khusus memiliki mandat mengawasi pelayanan publik justru menjadi pihak yang membuka persoalan, sementara DPR yang memiliki fungsi pengawasan politik baru tampil setelah temuan tersebut menyita perhatian masyarakat.

Ombudsman melakukan pemeriksaan, menemukan kejanggalan, mengumpulkan keterangan, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik. Temuan itu kemudian mendorong kementerian mengambil langkah penonaktifan sejumlah pejabat dan memicu DPR memanggil pihak terkait. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pengawasan eksternal dapat menjadi pemantik tindakan korektif dalam birokrasi.

Namun, apakah DPR akan berhenti pada pemanggilan dan pencecaran? Inilah ujian sesungguhnya. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kemarahan politik yang hanya berlangsung selama isu menjadi perhatian media. Masyarakat membutuhkan hasil pengawasan yang dapat diukur, ditindaklanjuti, dan memberikan perubahan nyata.

Jika DPR memang serius, kasus Cibinong harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas. Bukan hanya mencari siapa yang bertanggung jawab di satu lapas, melainkan juga memeriksa apakah sistem pengawasan di seluruh lembaga pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

DPR juga perlu memastikan bahwa penonaktifan pejabat bukan menjadi akhir dari penyelesaian. Harus ada kejelasan mengenai status bangunan, sumber pembiayaan fasilitas, mekanisme pemberian izin, kemungkinan aliran uang, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Semua itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan melalui asumsi atau penghakiman di ruang publik.

Di balik setiap rapat DPR, ada uang rakyat yang digunakan untuk membiayai kerja lembaga perwakilan. Anggota DPR memperoleh fasilitas dan anggaran negara bukan untuk membangun citra sebagai pahlawan setiap kali terjadi kegaduhan, melainkan untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Rakyat tidak sedang mencari siapa yang paling keras berbicara di hadapan pejabat kementerian. Rakyat ingin tahu mengapa penyimpangan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara mencegah kejadian serupa terulang. Perbedaan antara pengawasan yang substantif dan pencitraan politik terletak pada hasil akhirnya.

Kasus Lapas Cibinong seharusnya menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh bergantung pada viralitas sebuah peristiwa. Jika sebuah masalah baru mendapat perhatian serius setelah ditemukan lembaga lain dan diberitakan media, efektivitas pengawasan patut dievaluasi.

DPR boleh mencecar pejabat lapas. DPR boleh meminta penjelasan dan menuntut tindakan tegas. Namun, DPR juga harus berani bercermin dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Sebab, pengawasan yang sesungguhnya bukan hanya tentang keberanian mempertanyakan kesalahan orang lain, melainkan juga kesediaan mempertanggungjawabkan apa yang belum dikerjakan.

Jangan sampai kasus Lapas Cibinong hanya menjadi panggung sesaat bagi para wakil rakyat untuk tampil sebagai pembela keadilan. Setelah sorotan kamera berpindah, persoalan dibiarkan mengendap, sementara praktik serupa terus berlangsung di tempat lain.

Rakyat tidak membutuhkan DPR yang hanya pandai mencecar setelah skandal terbongkar. Rakyat membutuhkan DPR yang bekerja sebelum skandal terjadi. Sebab, fungsi pengawasan bukanlah panggung untuk mencari tepuk tangan, melainkan amanat konstitusi yang harus dibayar dengan kerja nyata.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis lingkungan Yogyakarta yang juga alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, mengkritik keras sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menolak program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa atau Pantura, khususnya di Kabupaten Indramayu.

Iwan menilai penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, program pemerintah tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik tambak, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tambak, serta agenda ketahanan pangan nasional.

“Jangan setiap ada program pemerintah langsung ditolak dengan membawa-bawa isu lingkungan. Kita harus melihat apakah program tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru melakukan revitalisasi terhadap tambak yang selama ini tidak produktif,” ujar Iwan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Iwan, pemerintah justru sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan tambak yang telah ada. Data pemerintah menunjukkan program revitalisasi Pantura mencakup kawasan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Total lahan yang masuk dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan mencapai 20.413,25 hektare. Namun, hingga September 2026, pemerintah menyebut sekitar 6.000 hektare yang sudah siap direvitalisasi, sementara persoalan pertanahan di kawasan lainnya masih diselesaikan.

Di Indramayu sendiri, luas kawasan yang disiapkan mencapai 2.875,48 hektare. Pemerintah Kabupaten Indramayu sebelumnya menyatakan revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengubah tambak yang kurang produktif menjadi tambak modern sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir.

Iwan mempertanyakan jika setiap program revitalisasi tambak langsung ditempatkan sebagai ancaman lingkungan.

“Kalau tambak yang sudah ada dan tidak produktif kemudian direvitalisasi agar menghasilkan ikan, udang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, apa dasarnya langsung disebut merusak lingkungan?” katanya.

Iwan juga mengkritik keras pola kampanye WALHI yang menurutnya berpotensi membuat masyarakat melihat pembangunan pemerintah secara hitam-putih.

Ia menilai kritik lingkungan tetap diperlukan, tetapi harus dibangun berdasarkan kajian ilmiah, data lapangan dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah.

“WALHI jangan memprovokasi rakyat dengan bertameng lingkungan. Kalau ada kerusakan, tunjukkan titik kerusakannya. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan pelanggarannya. Jangan semua program ketahanan pangan dianggap sebagai ancaman,” tegas Iwan.

Sikap WALHI sendiri memang berseberangan dengan pemerintah dalam sejumlah proyek di kawasan Pantura. Dalam pernyataan publiknya, WALHI mengkritik berbagai proyek pembangunan di pesisir dengan alasan adanya risiko ekologis, sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pada September 2026, WALHI juga mendesak penghentian pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi karena menilai kajian mengenai dampaknya belum memadai.

WALHI juga dalam laporan lingkungannya menempatkan sejumlah PSN dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari persoalan yang menurut organisasi tersebut berpotensi memperbesar tekanan ekologis.

Namun, menurut Iwan, sikap kritis terhadap pembangunan tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap seluruh program pemerintah tanpa membedakan antara proyek yang benar-benar merusak lingkungan dan program yang bertujuan mengoptimalkan lahan yang sudah ada.

“Lingkungan penting, tetapi rakyat juga penting. Ketahanan pangan penting. Lapangan pekerjaan juga penting. Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat pesisir kehilangan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Iwan juga menyoroti keterlibatan lembaga filantropi internasional dalam ekosistem gerakan lingkungan di Indonesia.

Ia meminta publik terbuka melihat siapa saja yang memberikan dukungan pendanaan terhadap berbagai program lingkungan.

Dalam publikasi resminya, WALHI menyebut Ford Foundation mendukung program Ekonomi Nusantara yang dikembangkan WALHI. WALHI juga pernah mempublikasikan bahwa Nusantara Fund memperoleh dukungan awal sebesar 3 juta dolar AS dari sejumlah lembaga filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.

“Tidak ada yang salah dengan kerja sama atau pendanaan internasional sepanjang transparan dan tidak mengganggu kepentingan nasional. Tetapi masyarakat berhak mengetahui siapa yang mendanai gerakan, untuk program apa, dan bagaimana independensinya dijaga,” kata Iwan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran politik yang sangat besar dalam menjalankan fungsi koordinasi parlemen, meskipun secara formal posisi Ketua DPR RI tetap dijabat Puan Maharani.

Menurut Iwan, istilah Ketua DPR secara de facto lebih menggambarkan besarnya peran Dasco dalam berbagai agenda strategis yang mempertemukan DPR, pemerintah dan kelompok masyarakat.

“Secara formal memang Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR. Tetapi secara de facto, dalam sejumlah agenda politik strategis, peran Dasco sangat terlihat. Ia berada di belakang banyak proses komunikasi dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah,” ujar Iwan “Terpal” Setiawan dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Iwan menilai Dasco merupakan tipe politisi yang tidak terlalu menonjolkan dirinya di ruang publik. Namun, menurutnya, gaya politik tersebut justru membuat Dasco mempunyai ruang yang cukup luas untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

“Dasco tidak selalu berada di panggung depan. Ia lebih banyak bekerja melalui komunikasi politik, negosiasi dan membangun jembatan antarkepentingan. Dalam politik, kemampuan seperti ini sangat penting,” katanya.

Iwan mencontohkan sejumlah agenda yang memperlihatkan keterlibatan Dasco dalam proses koordinasi DPR dengan pemerintah. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

Pada Agustus 2026, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dasco menjadi salah satu pimpinan DPR yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Menurut Iwan, keterlibatan Dasco dalam agenda legislasi strategis menunjukkan bahwa posisinya tidak hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai pimpinan DPR.

“RUU Perampasan Aset adalah salah satu agenda penting. Ketika Dasco ikut mendorong agar pembahasannya mempunyai target yang jelas, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasinya berjalan,” ujar Iwan.

Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa penyelesaian sebuah undang-undang bukan merupakan kewenangan seorang pimpinan DPR secara individual. Pembentukan undang-undang tetap melalui mekanisme kelembagaan DPR bersama pemerintah.

“Jadi jangan dipahami bahwa Dasco sendirian yang menentukan RUU. Tidak begitu. Tetapi kemampuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan itulah yang menurut saya menjadi kekuatan politik Dasco,” jelasnya.

Iwan juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam persoalan pengemudi ojek online atau ojol.

Menurutnya, persoalan ojol merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pengemudi yang menggantungkan pendapatan dari platform digital.

Dasco dalam berbagai kesempatan terlibat dalam komunikasi antara DPR, pemerintah, perusahaan aplikator dan organisasi pengemudi ojol.

“Persoalan ojol ini menarik. Ada kepentingan pemerintah, aplikator dan jutaan pengemudi. Dasco masuk dalam ruang komunikasi tersebut. Ini memperlihatkan fungsi jembatan yang saya maksud,” kata Iwan.

Ia menilai kemampuan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu karakter politik Dasco.

Menurut Iwan, pola tersebut tidak hanya terlihat dalam persoalan ojol, tetapi juga dalam sejumlah agenda ekonomi dan pemerintahan yang membutuhkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

“DPR dan pemerintah membutuhkan komunikasi yang intensif. Dasco mempunyai posisi strategis untuk melakukan komunikasi tersebut,” ujarnya.

Iwan menyebut gaya politik Dasco cenderung low profile dibandingkan sejumlah politisi lain yang lebih sering tampil di media.

Namun, ia menilai rendahnya eksposur personal tidak berarti rendah pula pengaruh politik.

“Dasco itu low profile. Dia tidak terlalu suka menonjolkan diri. Tetapi justru di situlah karakter politiknya. Ia bisa berbicara dengan banyak kelompok tanpa harus selalu berada di depan kamera,” tutur Iwan.

Menurutnya, kemampuan komunikasi lintas kelompok menjadi modal penting bagi seorang pimpinan parlemen.

Iwan juga melihat Dasco mempunyai hubungan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Indonesia ini negara yang sangat plural. Seorang politisi nasional harus bisa berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Dasco mempunyai kemampuan tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Iwan membandingkan gaya politik Dasco dengan dua tokoh politik senior Indonesia, yakni Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung.

Menurut Iwan, perbandingan tersebut bukan berarti ketiganya memiliki jalan politik yang sama, melainkan pada kemampuan membangun komunikasi dan mencari titik temu di antara berbagai kekuatan politik.

“Kalau saya melihat, gaya Dasco ada sedikit kemiripan dengan Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung dalam hal kemampuan komunikasi politik. Tentu zaman, partai dan konfigurasi politiknya berbeda,” jelasnya.

Ia mengatakan, politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara di depan publik.

“Politik juga ditentukan oleh siapa yang mampu mempertemukan orang-orang yang berbeda kepentingan. Di situ saya melihat kekuatan Dasco,” katanya.

Iwan menegaskan kembali bahwa pernyataan mengenai Dasco sebagai Ketua DPR secara de facto bukan berarti dirinya menganggap Dasco secara formal menggantikan Puan Maharani.

“Ketua DPR secara formal tetap Puan Maharani. Itu fakta kelembagaan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pengaruh dan fungsi koordinasi dalam sejumlah agenda strategis, Dasco mempunyai peran yang sangat besar,” ujar Iwan.

Menurut dia, istilah de facto tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pengaruh politik, bukan kedudukan konstitusional.

“Jangan mencampuradukkan jabatan formal dengan pengaruh politik. Jabatan formal jelas, tetapi pengaruh politik bisa lebih kompleks,” imbuhnya.

Iwan berharap besarnya peran pimpinan DPR dalam berbagai agenda nasional tetap diikuti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Semakin besar peran seorang politisi dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi. DPR harus tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemilu 2029 memang masih cukup jauh. Namun, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah Pemilu 2024 selesai, partai politik, tokoh politik, kelompok relawan, lembaga survei, hingga pemilih mulai membaca siapa figur yang berpotensi menjadi pusat gravitasi politik nasional berikutnya.

Salah satu nama yang semakin menarik perhatian adalah Kang Dedi Mulyadi atau KDM.

Kemunculan KDM dalam bursa kandidat potensial Pilpres 2029 bukan tanpa alasan. Ia memiliki modal elektoral yang relatif kuat, terutama setelah kemenangan besar pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. Angka tersebut menunjukkan bahwa KDM memiliki kemampuan mengonsolidasikan dukungan dalam skala yang sangat besar di Jawa Barat.

Yang lebih menarik, kekuatan KDM tidak berhenti pada angka elektoral. Ia mempunyai tingkat pengenalan publik yang tinggi, gaya komunikasi politik yang berbeda, serta kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan maupun media sosial.

Sejumlah survei dan analisis politik pada 2026 bahkan mulai menempatkan nama KDM dalam persaingan menuju Pilpres 2029. Salah satu laporan yang mengutip survei SMRC menyebut KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi tertentu, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Angka survei tentu bukan hasil Pemilu dan masih sangat mungkin berubah, tetapi ia memperlihatkan satu hal penting: nama KDM sudah mulai masuk ke radar pertarungan politik nasional.

Dari sinilah pembicaraan mengenai coattail effect menjadi menarik.

Dalam politik elektoral, coattail effect menggambarkan kemampuan seorang kandidat populer untuk ikut mengangkat perolehan suara partai atau kandidat lain yang berada dalam satu tiket politik.

Dalam sistem pemilu serentak, fenomena ini menjadi semakin penting karena pemilih memberikan suara untuk pasangan presiden-wakil presiden sekaligus memilih calon legislatif. Sejumlah kajian tentang Pemilu Indonesia memang menempatkan keserentakan pemilu sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya coattail effect.

Artinya, figur capres bukan hanya aset untuk memenangkan kursi kepresidenan. Ia juga dapat menjadi mesin elektoral bagi partai pengusung.

Di titik inilah KDM memiliki nilai strategis.

Jika popularitas dan elektabilitas KDM mampu dipertahankan sampai masa kampanye 2029, partai yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pengusung utama berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.

Pemilih yang datang ke TPS karena tertarik kepada KDM berpeluang memberikan suara kepada partai yang berada di belakangnya. Kandidat-kandidat legislatif dari partai pengusung juga dapat memanfaatkan popularitas capres tersebut untuk memperluas basis suara.

Partai harus mampu menghubungkan popularitas figur dengan mesin organisasi. Tanpa organisasi yang kuat, coattail effect dapat berhenti pada kemenangan kandidat presiden tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap suara partai.

Karena itu, persoalan terbesar bagi partai politik bukan hanya siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi siapa yang mampu mengubah elektabilitas personal menjadi suara institusional.

KDM memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan sebagian politisi nasional yang membangun popularitas melalui struktur partai.

Kekuatan politik KDM tumbuh melalui kombinasi pengalaman birokrasi, politik elektoral, kedekatan dengan masyarakat, komunikasi populis, serta kemampuan menggunakan media digital.

Ia pernah menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan margin yang sangat besar. Perjalanan tersebut memberikan pengalaman politik dari level lokal hingga nasional.

Ada pula fakta bahwa KDM pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian menjadi kader Gerindra. Dalam Pemilu 2024, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra dan memperoleh suara personal yang sangat besar.

Ini penting karena menunjukkan bahwa daya tarik politik KDM tidak sepenuhnya bergantung pada nama partai.

KDM memiliki personal vote.

Personal vote adalah suara yang diberikan pemilih karena ketertarikan kepada kandidat, bukan semata-mata karena identifikasi terhadap partai.

Bagi partai politik, tipe kandidat seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena partai dapat memperoleh keuntungan dari basis pemilih yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai tersebut.

Pemilih KDM belum tentu semuanya pemilih Gerindra. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang politik. Ada pemilih nasionalis, pemilih konservatif, pemilih muda, pemilih desa, pemilih perkotaan, bahkan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengikuti politik kepartaian.

Jika KDM menjadi capres, tantangannya adalah bagaimana partai pengusung mengubah keragaman basis tersebut menjadi sebuah koalisi elektoral yang solid.

Jawa Barat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik KDM.

Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Jawa Barat selalu menjadi medan strategis dalam pemilu nasional. Siapa pun kandidat yang mampu memperoleh dukungan kuat di provinsi ini mempunyai modal besar untuk bersaing secara nasional.

KDM sudah membuktikan kekuatannya di Jawa Barat. Perolehan 14,13 juta suara pada Pilgub 2024 merupakan angka yang sangat signifikan.

Namun, tantangan Pilpres 2029 jauh lebih besar.

Kemenangan di Jawa Barat tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan nasional. KDM harus membangun penerimaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Karena itu, periode 2025–2029 menjadi fase yang sangat menentukan.

Jika selama memimpin Jawa Barat KDM mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, menjaga komunikasi publik, serta menghasilkan kebijakan yang dianggap nyata oleh masyarakat, maka modal Jawa Barat dapat berkembang menjadi modal nasional.

Sebaliknya, jika popularitas tersebut menurun karena persoalan pemerintahan, konflik politik, atau kejenuhan publik, maka elektabilitas nasional juga dapat terpengaruh.

Partai Mana yang Paling Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: partai mana yang paling diuntungkan jika mengusung KDM? Jawabannya belum tentu partai yang paling besar.

Dalam politik elektoral, partai dengan suara besar belum tentu memperoleh tambahan suara terbesar dari seorang capres populer. Justru partai yang memiliki mesin politik tetapi membutuhkan tambahan daya tarik kandidat dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

Ada setidaknya tiga skenario.

Pertama, KDM tetap menjadi kendaraan elektoral utama Gerindra. Jika Gerindra mempertahankan KDM sebagai kader dan berhasil menjadikannya kandidat utama pada 2029, maka Gerindra mempunyai keuntungan berupa hubungan antara figur capres dan identitas partai. KDM dapat menjadi penguat brand Gerindra di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu kuat.

Kedua, KDM menjadi figur koalisi lintas partai. Dalam skenario ini, beberapa partai akan berebut mendapatkan manfaat dari popularitas KDM. Partai yang memperoleh posisi paling strategis dalam koalisi akan memiliki peluang menikmati coattail effect terbesar.

Ketiga, KDM membangun kendaraan politik yang lebih personal. Ini adalah skenario paling kompleks. Jika hubungan KDM dengan partai pengusung tidak berjalan ideal, personal vote yang dimilikinya dapat menjadi sumber kekuatan tawar terhadap partai.

Dalam politik Indonesia, kandidat populer dapat menjadi magnet yang membuat partai datang kepadanya, bukan kandidat yang harus mengejar partai.

Ada satu kesalahan analisis yang sering terjadi ketika membicarakan coattail effect.

Orang menganggap bahwa jika seorang capres populer menang, partainya pasti menang besar.

Tidak sesederhana itu.

Kajian mengenai Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara suara kandidat presiden dan suara partai dapat berbeda-beda. Bahkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa efek tersebut dapat muncul secara tidak seragam antardaerah dan antarpartai.

Pemilih Indonesia semakin terbiasa melakukan split-ticket voting.

Seorang pemilih bisa menyukai capres A, tetapi memilih calon legislatif dari partai B.

Seorang pemilih juga bisa menyukai KDM sebagai individu, tetapi tidak otomatis menyukai semua kebijakan partai yang mengusungnya.

Karena itu, partai pengusung harus memiliki kemampuan mengintegrasikan tiga unsur:

figur, partai, dan kandidat legislatif.

Jika ketiganya berjalan bersama, coattail effect akan maksimal.

Jika tidak, popularitas KDM bisa menjadi fenomena personal yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada partai.

Untuk memperoleh keuntungan dari popularitas KDM, partai tidak cukup hanya memasang foto KDM pada baliho.

Partai harus mempunyai calon legislatif yang memiliki basis sosial sendiri.

KDM dapat membuka pintu elektoral, tetapi caleg harus mampu masuk dan mengambil suara.

Di sinilah kualitas mesin partai diuji.

Caleg yang hanya bergantung pada popularitas capres bisa kehilangan momentum ketika berhadapan dengan kandidat lain yang memiliki basis lokal lebih kuat.

Sebaliknya, caleg yang mampu membangun jaringan sosial, komunitas, relawan, tokoh masyarakat, dan basis pemilih akan lebih mudah mengonversi popularitas KDM menjadi suara partai.

Dengan kata lain, KDM dapat menjadi lokomotif, tetapi gerbong partai harus benar-benar tersedia dan berjalan di atas rel yang sama.

Kekuatan lain KDM adalah potensi menjangkau pemilih yang tidak terlalu terikat kepada partai.

Dalam politik Indonesia saat ini, loyalitas terhadap partai tidak selalu sekuat loyalitas terhadap figur.

Pemilih bisa berganti pilihan antarpartai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Faktor kandidat, kinerja pemerintah, media sosial, isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta persepsi terhadap kepemimpinan nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.

KDM mempunyai kemampuan masuk ke ruang tersebut.

Gaya komunikasinya yang informal membuat dirinya relatif mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak terlalu menyukai bahasa politik elite.

Jika KDM mampu mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka partai yang mengusungnya berpotensi memperoleh akses kepada pemilih yang sebelumnya berada di luar basis tradisional partai.

Popularitas yang tinggi selalu mempunyai dua sisi.

Semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula potensi kekecewaan jika kinerja tidak sesuai harapan.

Sebagai gubernur, setiap kebijakan KDM akan menjadi bagian dari evaluasi publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, hubungan dengan birokrasi, hingga persoalan sosial di Jawa Barat akan memengaruhi citra politiknya.

Media sosial juga mempunyai sifat yang sangat cepat.

Tokoh yang setiap hari mendapat perhatian publik dapat mengalami kenaikan popularitas secara cepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan secara cepat.

Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan popularitas.

KDM harus mempertahankan trust. Popularitas membuat orang mengenal. Elektabilitas membuat orang memilih. Tetapi kepercayaan membuat orang bertahan.

Partai yang mengusung KDM juga harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan antara KDM dan partai hanya bersifat transaksional.

Jika partai melihat KDM hanya sebagai mesin suara, hubungan politik akan mudah mengalami ketegangan.

Sebaliknya, jika partai memberikan ruang kepada KDM untuk mengembangkan gagasan nasional, membangun jaringan politik, serta menyusun agenda pemerintahan bersama, maka koalisi akan mempunyai fondasi lebih kuat.

Partai harus memahami bahwa kekuatan KDM justru terletak pada karakter personalnya.

Jika identitas personal tersebut terlalu dipaksa masuk ke dalam struktur komunikasi partai, daya tariknya bisa berkurang.

KDM perlu tetap menjadi KDM.

Partai harus menjadi kendaraan institusional yang memperluas jangkauan, bukan menghilangkan karakter politik kandidat.

Pemilu 2029 Bisa Menjadi Pertarungan Figur dan Mesin Partai

Jika tren politik saat ini berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara dua kekuatan.

Pertama, personalitas kandidat.

Kedua, kapasitas organisasi partai.

Kandidat populer tanpa mesin politik akan kesulitan memperluas suara secara nasional.

Sebaliknya, partai dengan mesin politik kuat tetapi tidak mempunyai figur yang menarik dapat menghadapi masalah dalam merebut pemilih mengambang.

KDM berada di persimpangan dua kekuatan tersebut.

Ia mempunyai basis personal yang sudah terbukti di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kekuatan itu dikembangkan menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah coattail effect menjadi sangat penting. Jika KDM menjadi capres dan mampu mempertahankan elektabilitas tinggi, partai yang mengusungnya mempunyai peluang mendapatkan keuntungan suara. Tetapi besarnya keuntungan tersebut bergantung pada kemampuan partai membangun jaringan, memilih caleg berkualitas, menyatukan pesan kampanye, serta menjaga hubungan antara kandidat presiden dan struktur partai.

Dalam perspektif partai politik, Pemilu 2029 tidak boleh hanya dibaca sebagai pertarungan memperebutkan kursi presiden.

Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta struktur kekuasaan politik yang terbentuk setelah pemilu.

Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen. Partai membutuhkan figur presiden untuk meningkatkan suara. Hubungan tersebut saling menguntungkan.

Karena itu, capres dengan elektabilitas tinggi akan menjadi komoditas politik yang sangat berharga. KDM berpotensi berada dalam posisi tersebut.

Partai yang berhasil mengusung KDM bukan hanya mendapatkan kandidat untuk Pilpres, tetapi berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang dapat mengerek perolehan suara legislatif.

Namun, semua itu baru menjadi potensi. Pemilu tetap ditentukan oleh suara rakyat.

Survei dapat menunjukkan arah, tetapi bukan hasil akhir. Popularitas dapat menjadi modal, tetapi bukan jaminan kemenangan. Mesin partai dapat bekerja, tetapi tanpa kandidat yang dipercaya masyarakat, mesin tersebut dapat kehilangan daya.

Maka, sejak sekarang yang menarik bukan hanya apakah KDM akan maju sebagai capres 2029.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

partai mana yang akan menjadi kendaraan politik KDM?

Dan lebih jauh lagi: siapa yang paling mampu mengubah popularitas KDM menjadi kemenangan partai?

Jika KDM terus mempertahankan popularitas, meningkatkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat, memperluas jaringan nasional, dan berhasil menjaga citra politiknya, posisi tawarnya terhadap partai akan semakin kuat.

Pada titik tertentu, partai bukan lagi bertanya apakah KDM membutuhkan partai.

Partai justru akan bertanya: berapa besar keuntungan elektoral yang dapat diperoleh jika berada di belakang KDM?

Inilah nilai strategis coattail effect.

KDM berpotensi menjadi lokomotif elektoral bagi partai yang mengusungnya. Tetapi agar lokomotif itu menarik gerbong dalam jumlah besar, partai harus memiliki rel politik yang kuat, gerbong yang berkualitas, serta strategi yang terintegrasi.

Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Banyak hal dapat berubah.

Figur baru dapat muncul. Elektabilitas dapat berbalik. Koalisi dapat berubah. Partai dapat berganti strategi. Bahkan konfigurasi politik nasional dapat mengalami transformasi besar.

Namun satu hal sudah terlihat: KDM telah menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Jika tren tersebut bertahan, maka pencalonan KDM tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk kursi kepresidenan.

Ia juga dapat menjadi pertarungan memperebutkan efek elektoral KDM.

Dan bagi partai politik, efek tersebut bisa sama berharganya dengan tiket menuju Istana.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik