MoneyTalk.id,Jakarta -Pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan tidak otomatis membawa perubahan positif bagi tata kelola negara. Jika pergantian personel terus dilakukan tanpa pembenahan sistem dan arah kebijakan yang jelas, persoalan mendasar pemerintahan berpotensi tetap berulang.
Pengamat kebijakan publik Gigin menilai, gonta-ganti pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan apabila akar masalah dalam pemerintahan tidak dibenahi, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, tata kelola negara yang masih berantakan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya terletak pada individu pejabat, melainkan juga pada kualitas kepemimpinan nasional.
Ia menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya buruk. Dalam pandangannya, pergantian pejabat semestinya menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan hanya perubahan susunan personalia tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Pergantian pejabat pada dasarnya merupakan hak presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai evaluasi yang terukur, penetapan target kinerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Tanpa langkah-langkah tersebut, pergantian pejabat berisiko menjadi solusi administratif yang tidak menyentuh persoalan utama. Pejabat baru bisa saja menghadapi hambatan yang sama apabila sistem birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pengambilan keputusan tidak diperbaiki.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa sering seorang pejabat diganti. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelayanan publik membaik, anggaran digunakan secara efektif, penegakan hukum berjalan konsisten, dan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kritik Gigin terhadap kepemimpinan Prabowo mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni kemampuan presiden memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja secara efektif dan memiliki arah yang jelas.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam menentukan prioritas nasional, membangun koordinasi kabinet, serta memastikan para menteri dan pejabat menjalankan kebijakan sesuai target.
Apabila koordinasi pemerintahan tidak berjalan baik, pergantian pejabat berulang kali belum tentu menghasilkan perubahan. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan lemahnya evaluasi dapat membuat persoalan birokrasi terus berulang meskipun susunan pejabat telah berubah.
Karena itu, kritik terhadap kepemimpinan perlu dijawab melalui kinerja yang dapat diukur. Pemerintah perlu menunjukkan hasil konkret, mulai dari perbaikan pelayanan publik, efektivitas belanja negara, kepastian hukum, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai pemerintahan berdasarkan pengumuman pergantian pejabat atau perubahan susunan kabinet. Publik juga menunggu bukti bahwa perubahan tersebut mampu memperbaiki kondisi negara.
Evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo karena itu perlu berfokus pada hasil kebijakan, bukan hanya dinamika politik di lingkaran kekuasaan. Jika pergantian pejabat tidak diikuti perbaikan kinerja, pemerintah perlu menjelaskan apa yang salah dan bagaimana persoalan tersebut akan diselesaikan.
Tantangan utama kepemimpinan nasional bukan terletak pada seberapa cepat presiden mengganti pejabat, melainkan pada kemampuannya membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan bertanggung jawab.
Kritik Gigin menjadi pengingat bahwa perubahan susunan pejabat tidak dengan sendirinya menjamin perubahan tata kelola negara. Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan harus dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
