UU Perampasan Aset: Kemenangan Palsu untuk Rakyat İndonesia
MoneyTalk.id,Jakarta – Pada Kamis, 19 November 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Semua fraksi menyatakan setuju tanpa catatan. Tidak ada penolakan. Tidak ada interupsi yang berarti. Tepuk tangan menggema di Gedung Nusantara I, Senayan.
Di luar gedung, sebagian masyarakat bersorak. Setelah 18 tahun menunggu sejak gagasan ini pertama kali muncul, akhirnya Indonesia punya UU Perampasan Aset. Rasanya seperti kemenangan besar.
Padahal, yang disahkan hari itu bukan kemenangan. Itu adalah kemenangan palsu.
Undang-undang ini disahkan bukan karena negara serius memberantas korupsi. Undang-undang ini disahkan karena negara sedang mengejar tayang dan sedang membutuhkan sebuah pertunjukan bahwa negara telah bekerja.
Beberapa bulan sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) datang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ke Jakarta. Mereka naik bus, mendirikan posko, dan bertahan berhari-hari di depan Gedung DPR. Mereka tidak datang untuk membuat kerusuhan. Mereka datang dengan dua tuntutan yang sangat sederhana dan sangat masuk akal: segera sahkan RUU Perampasan Aset, dan terapkan hukuman mati bagi koruptor.
Tekanan itu membuahkan sebuah janji tertulis. Pimpinan DPR, Sufmi Ahmad Dasco, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menandatangani komitmen di hadapan perwakilan demonstran: RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Jika tidak, mereka siap mengundurkan diri.
Dan benar, UU itu disahkan lebih cepat dari janji, pada 19 November 2026. Di atas kertas, janji ditepati. Di atas kertas, DPR terlihat bekerja cepat dan mendengarkan rakyat.
Tetapi apa yang sebenarnya ditepati? Yang ditepati hanya tanggalnya, bukan isinya. Yang dikejar hanya tenggat waktunya, bukan kualitasnya.
Karena UU yang disahkan itu telah dilucuti satu per satu pasal-pasal terpentingnya. Satu per satu giginya dicabut, sebelum akhirnya ditampilkan kepada rakyat sebagai seekor harimau.
PERTAMA: PASAL KEKAYAAN TIDAK WAJAR DIHAPUS
Ini adalah pengkhianatan yang paling fatal.
Dalam draf pemerintah tahun 2023, masih ada ketentuan tentang illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan dari penghasilan sah. Ketentuan ini sejalan dengan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Pasal 20.
Logikanya sederhana: jika seorang pejabat dengan gaji Rp 20 juta per bulan tiba-tiba memiliki rumah Rp 30 miliar, mobil mewah, rekening janggal, dan hartanya melonjak jauh dari profil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka negara berhak bertanya: dari mana harta itu? Jika tidak bisa dijelaskan, harta itu bisa dirampas.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengonfirmasi bahwa ketentuan ini memang tidak dimasukkan. Alasannya, ketentuan ini dinilai menyangkut hukum materiil, bukan hukum acara, serta pertimbangan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).
Alasan ini sangat lemah. Justru di negara-negara yang serius memberantas korupsi, illicit enrichment diatur di hukum materiilnya. Indonesia malah membaliknya. UU Perampasan Aset dibuat hanya sebagai hukum acara, sehingga tidak bisa berdiri sendiri.
Akibatnya fatal. Tanpa pasal ini, upaya pembuktian terbalik terhadap harta mencurigakan penyelenggara negara menjadi lumpuh. Pejabat yang hartanya janggal tetap aman selama belum ada perkara pidana yang mengaitkan namanya. LHKPN hanya menjadi pajangan administrasi tahunan yang tidak punya gigi.
Siapa yang paling diuntungkan dari hilangnya pasal ini? Bukan rakyat kecil. Bukan maling ayam. Yang paling diuntungkan adalah pejabat dan oligarki yang hartanya sudah terlanjur tidak bisa dijelaskan.
KEDUA: PERAMPASAN DIHENTIKAN JIKA TERDAKWA DIVONIS BEBAS
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (5), jika buronan tertangkap saat permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana sedang berjalan, pemeriksaan dihentikan untuk melanjutkan proses pidana. Jika pelaku kemudian diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, proses perampasan asetnya ikut dihentikan.
Ini adalah jebakan yang paling halus, tetapi paling mematikan.
Logika Non-Conviction Based Forfeiture (NCB) yang benar adalah: perampasan aset itu adalah gugatan terhadap barangnya, bukan terhadap orangnya. Ini adalah gugatan in rem. Jadi walaupun orangnya bebas karena bukti pidananya kurang, kalau barangnya terbukti berasal dari hasil kejahatan, barangnya tetap dirampas.
Tetapi UU ini membalik logika itu. Perampasan aset dijadikan tergantung pada nasib orangnya. Cukup bebaskan orangnya, maka hartanya otomatis selamat.
Artinya, pengacara koruptor tidak perlu lagi susah payah membuktikan harta itu halal. Cukup fokus membebaskan orangnya di pengadilan pidana, maka seluruh hartanya ikut selamat. Ini memberi jalan keluar ganda bagi koruptor.
KETIGA: TIDAK BERLAKU SURUT
Pasal 72 menyatakan bahwa perampasan aset dalam UU ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Asas non-retroaktif diterapkan secara penuh.
Alasannya memang asas legalitas, tidak boleh menghukum surut. Tetapi untuk perampasan aset secara perdata, banyak negara membedakan: yang dirampas itu hasil kejahatannya, bukan menghukum orangnya. Indonesia memilih tafsir yang paling aman untuk pelaku lama.
Akibatnya, kasus-kasus besar yang sudah kita ketahui semua, yang kerugiannya ratusan triliun, yang terjadi sebelum UU ini berlaku, tidak bisa dijangkau UU ini.
Siapa yang paling diuntungkan? Jelas, pemain lama. Oligarki yang sudah menguasai tambang, kehutanan, perkebunan, dan proyek selama 10 sampai 20 tahun lalu. Dengan Pasal 72, mereka mendapatkan pemutihan secara de facto. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru kita mulai dari nol. Enak sekali.
KEEMPAT: CAKUPAN HANYA 7 JENIS TINDAK PIDANA
Pasal 4 membatasi perampasan aset pada tindak pidana korupsi serta 6 jenis kejahatan lainnya, total 7 jenis. Yaitu narkotika atau psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata atau bahan berbahaya, perdagangan orang (TPPO), serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Padahal awalnya ada 13 jenis tindak pidana. Yang dicoret adalah tindak pidana perpajakan, perbankan, pertambangan, dan kehutanan.
Padahal di empat sektor itulah uang haram paling banyak bersembunyi. Korupsi di Indonesia jarang yang murni suap amplop. Kebanyakan bentuknya adalah izin tambang, konsesi hutan, kredit macet perbankan, dan penggelapan pajak.
Dengan dicoretnya empat sektor itu, UU ini seperti jaring ikan yang lubangnya sengaja dibuat besar di tempat ikan besar lewat. Yang tertangkap hanya ikan kecil.
KELIMA: BATAS MINIMAL Rp 1 MILIAR
Dalam Pasal 6 ayat (2), perampasan aset tanpa putusan pidana hanya bisa dilakukan jika nilai aset tersebut paling sedikit Rp 1.000.000.000 atau satu miliar rupiah.
Di draf lama, batasnya adalah Rp 100 juta. Sekarang dinaikkan 10 kali lipat menjadi Rp 1 miliar.
Ini bukan sekadar angka. Ini adalah pesan politik.
Artinya negara berkata: korupsi di bawah Rp 1 miliar itu bukan urusan UU ini, silakan pakai cara lama yang lambat itu. Padahal koruptor kelas menengah yang bermain di angka Rp 200 juta, Rp 500 juta, Rp 800 juta, jumlahnya sangat banyak. Jika ditotal se-Indonesia, jumlahnya bisa triliunan. Tetapi per kasusnya selalu di bawah Rp 1 miliar, sehingga mereka semua lolos dari mekanisme cepat.
KEENAM: PEMBLOKIRAN WAJIB IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI
Sesuai Pasal 18, pemblokiran aset tidak bisa dilakukan sepihak oleh penyidik atau jaksa tanpa penetapan pengadilan. Pemblokiran harus melalui permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang diputuskan paling lama 2 hari.
Di atas kertas, ini terlihat bagus untuk perlindungan HAM dan due process. Tetapi di lapangan, ini adalah racun yang memperlambat.
Koruptor itu larinya lebih cepat dari kertas pengadilan. Dalam 2 hari menunggu penetapan, uang sudah pindah ke 5 rekening, sudah berubah menjadi kripto, sudah menjadi aset di luar negeri, sudah atas nama orang lain.
Negara yang serius memberantas korupsi memberi kewenangan blokir cepat kepada penyidik, dengan kontrol pengadilan setelahnya. Indonesia memilih sebaliknya: kontrol dulu, blokir belakangan, setelah uangnya sudah hilang.
JIKA DIGABUNG, POLANYA JELAS
Jika enam poin di atas digabung, polanya menjadi sangat jelas dan terlalu rapi untuk disebut kebetulan.
UU ini dibuat kuat di judul, lemah di eksekusi. Dibuat gagah untuk foto, konferensi pers, dan berita utama, tetapi dibuat ompong untuk melindungi mereka yang membuat UU itu sendiri.
Bisa merampas, tetapi hanya jika orangnya sudah terbukti bersalah. Hanya jika kejadiannya setelah UU berlaku. Hanya jika nilainya di atas Rp 1 miliar. Hanya jika 7 jenis pidananya masuk. Dan hanya jika pengadilan sudah memberi izin blokir.
Ini bukan UU yang gagal. Ini UU yang berhasil untuk tujuan yang berbeda. Berhasil membuat citra pemerintah terlihat tegas memberantas korupsi, tetapi pada saat yang sama berhasil memastikan oligarki dan pejabat tidak benar-benar terancam.
Dan yang paling pahit, DPR yang mengesahkan ini adalah lembaga yang anggotanya sendiri adalah pihak yang paling berpotensi kena jika UU-nya kuat. Ini seperti meminta pencuri untuk membuat kunci gembok rumahnya sendiri. Ya pasti dibuat kunci yang bisa dia buka sendiri.
TANPA TRANSPARANSI, TANPA DISKUSI ILMIAH
Dan yang paling menyakitkan dari semua adalah prosesnya.
Selama RUU itu digodok, tidak ada transparansi yang diberikan DPR kepada publik. Draf finalnya tidak pernah dibuka secara utuh di situs resmi DPR.
Sampai pagi hari pengesahan, PUKAT UGM saja menyatakan bahwa naskah lengkapnya belum bisa diakses publik. Yang beredar hanya draf-draf potongan yang dipegang akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Padahal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ada 397 DIM. Ada 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025. Kedengarannya banyak dan terbuka.
Tetapi jika drafnya saja tidak bisa dibaca rakyat, bagaimana rakyat mau berdiskusi ilmiah? Bagaimana akademisi, ICW, YLBHI, dan masyarakat sipil mau memberi masukan?
Akibatnya, diskusi ilmiah tidak pernah terjadi. Yang terjadi hanya sosialisasi satu arah: ini lho UU-nya, sudah sah. Bukan: ini lho drafnya, silakan dikritik sebelum kami sahkan.
Ini bukan partisipasi. Ini adalah pemberitahuan setelah semuanya selesai dan tidak bisa diubah lagi.
Jika draf itu dibuka dari awal, publik pasti sudah menolaknya. Publik pasti sudah bertanya: kenapa illicit enrichment dihapus? Kenapa batasnya Rp 1 miliar? Kenapa tidak berlaku surut? Kenapa pajak dan tambang dicoret?
Karena itulah draf itu disembunyikan. Sahkan dulu, baru buka belakangan saat sudah tidak bisa diubah lagi.
Itu pola klasik legislasi performatif: buat janji bombastis di depan demonstran, godok di ruang tertutup, sahkan cepat-cepat dengan tepuk tangan semua fraksi, setelah sah baru rakyat sadar isinya sudah tidak ada giginya.
Maka jangan heran jika semua fraksi setuju tanpa catatan. UU yang kuat tidak mungkin disetujui semua fraksi secepat itu tanpa ribut. Yang disetujui dengan cepat dan tanpa ribut hanyalah UU yang tidak mengancam siapa pun di ruangan itu.
PENUTUP: YANG DITIPU BUKAN HANYA ORANG PATI
Inilah tragedi sebenarnya. Rakyat Indonesia yang tulus datang menuntut keadilan, akhirnya dipakai sebagai legitimasi untuk mengesahkan UU yang justru melindungi oligarki yang mereka lawan.
Rakyat pulang dengan perasaan menang, padahal yang menang adalah mereka yang hartanya kini semakin aman.
UU Perampasan Aset yang disahkan pada 19 November 2026 bukan bukti negara telah berupaya memberantas korupsi. Itu hanya bukti negara telah berupaya seakan-akan memberantas korupsi.
Dan selama negara masih sibuk membuat seakan-akan, korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai. Yang selesai hanyalah kesabaran rakyat.
Rakyat Indonesia tidak butuh UU yang judulnya gagah. Rakyat Indonesia butuh UU yang berani menyentuh harta pejabat yang tidak wajar, berani berlaku untuk kasus lama, berani menyentuh sektor tambang dan pajak, dan berani bekerja cepat sebelum uang haram itu hilang.
Selama UU itu belum ada, pengesahan 19 November 2026 akan selalu dikenang sebagai kemenangan palsu untuk rakyat Indonesia.
Penulis : Ivan Panusunan – Aktivis 98
