dr Tifa
MoneyTalk.id,Jakarta – Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy dan Tifa terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu mengedepankan pencarian kebenaran materiil. Majelis hakim disebut memiliki kewenangan meminta jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan kembali barang bukti ijazah yang menjadi bagian penting dalam perkara tersebut.
Pandangan itu disampaikan pengamat hukum pidana dan politik, Damai Hari Lubis, dalam keterangannya di Bogor, Ahad (22/11/2026). Menurut dia, hakim tidak semestinya hanya terpaku pada barang bukti yang telah berada dalam penguasaan JPU, tetapi juga harus aktif menggali fakta yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran materiil.
“Hakim yang mengadili perkara pidana terdakwa Roy dan Tifa dapat meminta JPU maupun pelapor Jokowi untuk menunjukkan kembali barang bukti ijazah S1. Bahkan, hakim dapat memerintahkan agar dokumen tersebut dihadirkan selama persidangan apabila memang diperlukan untuk kepentingan pembuktian,” kata Damai.
Ia menjelaskan, dalam hukum acara pidana, hakim mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengungkap fakta persidangan. Karena itu, menurut dia, keberadaan dokumen ijazah yang dipersoalkan harus dapat diuji secara terbuka apabila relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.
Damai berpandangan, status dokumen yang tidak berada dalam penyitaan JPU tidak serta-merta menutup kemungkinan bagi majelis hakim untuk meminta dokumen tersebut dihadirkan. Tujuannya agar proses pembuktian tidak berhenti pada keterangan para pihak, tetapi juga memberikan ruang pemeriksaan terhadap bukti yang relevan.
“Prinsipnya adalah mencari kebenaran materiil. Hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta penting yang berkaitan dengan perkara memperoleh ruang pemeriksaan yang memadai,” ujarnya.
Lebih jauh, Damai mengingatkan bahwa apabila majelis hakim menilai suatu barang bukti penting untuk diperiksa, tetapi tidak memperoleh kesempatan untuk mengujinya, persoalan tersebut berpotensi menjadi bagian dari argumentasi hukum dalam upaya pembelaan terdakwa.
Menurut dia, kuasa hukum Roy dan Tifa perlu menyusun argumentasi yang kuat mengenai urgensi menghadirkan ijazah tersebut. Permintaan itu harus disampaikan melalui mekanisme persidangan dengan menjelaskan relevansi dokumen terhadap unsur-unsur dakwaan dan pembuktian.
Damai juga menilai, apabila permintaan menghadirkan barang bukti ditolak, penasihat hukum perlu mencatat secara cermat alasan penolakan dan seluruh proses yang terjadi dalam persidangan. Catatan tersebut dapat menjadi bahan untuk menyusun nota pembelaan atau pleidoi, sekaligus argumentasi dalam upaya hukum berikutnya.
“Semua peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur harus dicatat. Masukkan dalam pleidoi, kemudian pertahankan argumentasinya dalam dokumen upaya hukum sesuai tahapan yang tersedia,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim, pihak terdakwa dapat mempertimbangkan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Namun, pengaduan tersebut harus didasarkan pada fakta dan dugaan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena majelis hakim mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak.
Damai juga menyoroti kemungkinan konsekuensi hukum apabila persoalan pembuktian tersebut tidak ditangani secara cermat. Menurut dia, putusan pengadilan tingkat pertama dapat menjadi objek pemeriksaan dalam upaya banding maupun kasasi sepanjang terdapat alasan hukum yang memenuhi ketentuan.
Ia berharap majelis hakim tetap mengedepankan independensi, objektivitas, dan prinsip peradilan yang adil. Sebab, perkara yang menyangkut polemik ijazah Jokowi memiliki perhatian publik yang luas sehingga setiap proses pembuktiannya perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan hukum.
Sebagai advokat yang berlatar belakang hukum pidana, Damai mengungkapkan pernah mendampingi klien hingga memperoleh tiga putusan bebas (vrijspraak) dan dua putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).
Pengalaman tersebut, menurutnya, memperkuat pandangannya bahwa strategi pembelaan harus dibangun melalui penguasaan hukum acara, ketelitian membaca fakta persidangan, serta keberanian menguji setiap alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dakwaan.
“Jangan sampai proses peradilan kehilangan esensi utamanya, yakni menemukan kebenaran berdasarkan fakta dan hukum. Hakim, jaksa, maupun penasihat hukum memiliki peran masing-masing untuk memastikan keadilan benar-benar terwujud,” pungkas Damai.
