MoneyTalk.id,Jakarta – Pendiri Jaringan Nusantara, Aam S, mengecam keras narasi di media sosial yang menyerang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tuduhan keterlibatan dalam praktik judi online (judol). Ia menilai, penyebaran tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk pembunuhan karakter yang berbahaya bagi kualitas demokrasi.
Menurut Aam, tuduhan yang menghubungkan Dasco dengan bisnis judi online tidak boleh langsung dianggap sebagai kebenaran hanya karena ramai diperbincangkan di media sosial. Setiap tuduhan harus didukung bukti, data, dan argumentasi yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa itu, informasi yang beredar berpotensi menjadi fitnah dan membentuk opini publik secara menyesatkan.
“Memfitnah Dasco terlibat judol merupakan cara berpikir yang keliru dan merusak demokrasi. Kalau perbedaan sikap politik dibalas dengan fitnah dan pembunuhan karakter, siapa sebenarnya yang sedang tidak menghormati demokrasi?” kata Aam kepada wartawan, minggu (22/11/2026).
Aam menegaskan, demokrasi memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik pejabat negara, termasuk pimpinan DPR. Namun, kritik harus dibedakan dari tuduhan personal yang tidak disertai bukti. Kritik menguji kebijakan, keputusan, dan kinerja seseorang, sedangkan tuduhan tanpa dasar justru berpotensi merusak kehormatan pribadi dan mengaburkan persoalan yang sebenarnya perlu diawasi publik.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti seseorang bebas menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, setiap orang memang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus disertai tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepatuhan terhadap hukum.
Aam juga menyoroti bahwa serangan terhadap Dasco muncul ketika namanya ramai diperbincangkan dalam dinamika politik nasional, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Situasi tersebut kemudian memunculkan pembicaraan mengenai figur yang berpotensi mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk spekulasi mengenai Dasco. Menurut Aam, dinamika politik seperti ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyerang seseorang melalui tuduhan yang belum terbukti.
“Kalau ada perbedaan kepentingan politik atau ketidaksukaan terhadap figur tertentu, sampaikan melalui argumentasi politik. Jangan menggunakan tuduhan yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena saling menjatuhkan dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya,” ujarnya.
Aam menilai, sikap Dasco yang kerap mengedepankan persatuan dan stabilitas politik nasional seharusnya dilihat sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi antarkekuatan politik. Perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, tetapi harus tetap disertai kedewasaan, penghormatan terhadap hukum, dan kesediaan mencari titik temu demi kepentingan bangsa.
Sebelumnya, Dasco melalui akun media sosial resminya pada 18 November 2026 telah membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan judi online, doxing, dan intimidasi. Dasco menjelaskan bahwa pemberitaan Tempo yang menjadi bahan perbincangan tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Ia juga menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukum mengenai unggahan media sosial yang secara langsung menuding dirinya.
Aam mendukung langkah Dasco untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan tanpa bukti.
Menurutnya, langkah hukum merupakan saluran yang sah untuk menguji kebenaran suatu informasi sekaligus memberikan pelajaran bahwa ruang digital bukan tempat yang bebas dari tanggung jawab. Ia berharap proses tersebut dilakukan secara objektif dan tetap menghormati kebebasan pers serta hak masyarakat menyampaikan kritik.
Lebih lanjut, Aam mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan penyerangan kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik dalam Pasal 27A. Pasal 45 ayat (4) juga mengatur ancaman pidana untuk perbuatan tersebut, dengan ketentuan sebagai tindak pidana aduan. Meski demikian, penerapan hukum harus memperhatikan unsur perbuatan, bukti, kepentingan umum, dan hak untuk membela diri.
“Jangan sampai demokrasi hanya dimaknai sebagai kebebasan menyerang orang lain. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Jika tuduhan tanpa bukti dibiarkan menjadi budaya politik, yang rusak bukan hanya nama baik seseorang, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri,” pungkas Aam.
