18 November 2026

Abdul Rasyid

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan dokumen palsu oleh anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Rasyid. Pernyataan ini muncul menanggapi memanasnya polemik setelah Koordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko, yang mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk segera mengambil tindakan tegas yang memberikan informasi awal kembali menegaskan kepemilikan data dan fakta kuat.

“Kami sangat prihatin dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan pejabat publik seperti Abdul Rasyid,” tegas Uchok Sky Khadafi. “Ini adalah masalah serius yang menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.”

Uchok menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. “Jika memang ada indikasi kuat penggunaan dokumen palsu, ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga institusi DPRD secara keseluruhan. Kami mendukung penuh proses hukum untuk mengungkap kebenaran,” ujarnya.

“Pernyataan narasumber yang bersikukuh memiliki data dan fakta harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jangan sampai kasus semacam ini dibiarkan menggantung dan menimbulkan preseden buruk,” tambahnya.

CBA memandang bahwa kasus dugaan dokumen palsu ini harus menjadi momentum bagi penegakan hukum yang berani dan tanpa pandang bulu. “Tidak peduli siapapun itu, jika terbukti melanggar hukum, apalagi dengan memalsukan dokumen, maka harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Uchok.

“Pemalsuan dokumen adalah tindakan pidana serius yang dapat merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks jabatan publik. Ini bisa mengindikasikan ketidakjujuran dan niat buruk,” lanjutnya.

CBA juga menyoroti peran media dalam mengawal kasus ini. “Kami mengapresiasi keberanian media dalam mengangkat isu ini. Namun, kami juga mengingatkan pentingnya verifikasi ketat dan keberanian untuk tetap memberitakan fakta, meskipun ada tekanan atau somasi. Hak jawab memang harus diberikan, tetapi kebenaran tetap harus menjadi prioritas,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

CBA berharap kasus ini dapat diselesaikan secepatnya melalui jalur hukum yang transparan dan adil, demi menjaga marwah institusi publik dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak sebagaimana mestinya.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penggunaan nama dan dokumen palsu oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Rasyid, mengemuka ke publik setelah diungkap oleh Kordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko.

Dalam pernyataannya, Dewa Micko menyebutkan bahwa Abdul Rasyid, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terindikasi menggunakan dokumen tidak sah dalam proses pencalonan legislatifnya.

“Dari penelusuran kami, terdapat ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi Abdul Rasyid. Misalnya, nama di ijazah tertulis ‘Sayid Rasid’, sementara di KTP tercantum ‘Sayid Abdul Rasyid’, dan di alat peraga kampanye digunakan nama ‘Habib Sayid Abdul Rasyid’,” ungkap Dewa Micko kepada media, Selasa (24/6/2025).

Ia juga menambahkan bahwa dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, terdapat temuan ijazah, KTP, dan Surat Keputusan KPU yang tidak konsisten, serta adanya informasi mengenai penolakan permohonan perubahan nama melalui jalur hukum.

“Ini jelas mencederai integritas pemilu dan jabatan publik. Penggunaan dokumen yang diduga palsu tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pidana,” tegasnya.

Dewa Micko mengonfirmasi bahwa saat ini Polda Kalimantan Tengah tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu yang melibatkan Abdul Rasyid. Ia mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB segera mengambil langkah tegas.

“Kami meminta DPP PKB untuk mencopot Abdul Rasyid dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena perbuatannya dapat merusak nama baik PKB di mata publik. Ini sudah menyangkut Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen,” pungkas Dewa Micko.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Abdul Rasyid maupun DPP PKB terkait tuduhan tersebut.