MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo. Pengunduran diri tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik, tetapi juga dikemas menjadi narasi pengorbanan seorang pemimpin muda yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara.
Analisis tersebut disampaikan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam sebuah siniar jurnalistik bersama pembawa acara May Dilla Hantika.
Sri Radjasa mengendus adanya kemungkinan skenario glorifikasi politik terhadap Gibran. Menurutnya, langkah pengunduran diri dapat dimanfaatkan untuk membangun citra bahwa Gibran merupakan korban tekanan dan ketidakadilan politik dari kekuatan elite di parlemen.
Ia mengingatkan publik agar tidak serta-merta menerima narasi pengunduran diri sebagai bentuk sikap kenegarawanan.
Menurut analisis Sri Radjasa, ada potensi pembalikan opini yang membuat Gibran justru tampil sebagai martir politik.
“Jangan sampai pengunduran diri ini justru menjadi panggung untuk membangun citra bahwa Gibran adalah korban politik yang berkorban demi bangsa dan negara,” demikian inti peringatan Sri Radjasa dalam analisisnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, apabila skenario tersebut berhasil dimainkan, kelompok politik yang berada di belakang Gibran justru bisa memperoleh keuntungan besar.
Sri Radjasa menjelaskan, salah satu kemungkinan strategi yang perlu dicermati adalah membangun persepsi bahwa keluarga Solo sedang menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dari sejumlah kekuatan politik.
Narasi dizalimi tersebut berpotensi membangkitkan solidaritas para pendukung Joko Widodo dan Gibran. Bahkan, situasi itu dapat dimanfaatkan untuk menggalang kembali dukungan masyarakat akar rumput.
Dalam kalkulasi politik, sosok yang dipersepsikan sebagai korban ketidakadilan sering kali justru memperoleh simpati publik. Kondisi tersebut dapat menjadi modal politik baru bagi Gibran, meskipun tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.
Sri Radjasa melihat kemungkinan tersebut sebagai manuver yang harus diwaspadai. Sebab, pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik seseorang maupun jaringan kekuatan yang berada di belakangnya.
Lebih jauh, Sri Radjasa mengingatkan bahwa pembentukan citra sebagai korban politik bisa menjadi investasi jangka panjang bagi perjalanan politik Gibran.
Dengan tetap terpeliharanya loyalitas pendukung Jokowi, Gibran berpeluang mempertahankan daya tawar di hadapan partai-partai politik. Jaringan pendukung dan kekuatan politik yang masih bertahan dapat menjadi modal untuk kembali masuk dalam pertarungan kekuasaan.
Pilpres 2029 pun berpotensi menjadi salah satu sasaran jangka panjang dari konsolidasi tersebut.
Jika narasi pengorbanan dan ketidakadilan berhasil dibangun, Gibran bisa saja tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam peta politik nasional, sekalipun tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan.
Skenario tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, apabila pendukung Gibran membangun persepsi bahwa pengunduran dirinya merupakan akibat tekanan politik dari kelompok tertentu, bukan tidak mungkin muncul polarisasi baru antara pendukung Jokowi dan kelompok yang berada di belakang pemerintahan Prabowo.
Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ingin memperoleh keuntungan dari perpecahan koalisi maupun perubahan peta kekuasaan.
Karena itu, publik perlu memisahkan persoalan hukum, administrasi kenegaraan, dan manuver politik yang mungkin menyertainya.
Dugaan persoalan terkait ijazah maupun putusan pengadilan harus ditempatkan dalam koridor hukum dan dibuktikan berdasarkan dokumen serta fakta resmi. Demikian pula, dugaan adanya skenario glorifikasi politik perlu diuji melalui bukti, bukan hanya spekulasi.
Pesan penting dari analisis Sri Radjasa adalah masyarakat jangan sampai terjebak dalam dramatisasi politik yang justru mengaburkan persoalan utama.
Pengunduran diri seorang pejabat negara bukan hanya menyangkut siapa yang mundur dan siapa yang diuntungkan. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui alasan, proses konstitusional, serta konsekuensi politik dan hukumnya.
Di tengah memanasnya hubungan antarkekuatan politik nasional, satu hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan perubahan dari sebuah persoalan hukum menjadi panggung pencitraan politik menuju Pilpres 2029.
