22 Oktober 2026

Adji Rukmantara

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta – Belum genap sebulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), Dian Siswarini langsung menuai sorotan publik. Pasalnya, santer beredar kabar bahwa anak usaha Telkom di bidang jasa pengelolaan administrasi kesehatan, PT Administrasi Medika (AdMedika), bakal dijual dengan harga fantastis: US$100 juta atau sekitar Rp1,62 triliun.

Rencana penjualan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyatakan keberatan keras terhadap wacana tersebut.

“Telkom itu bukan XL Axiata yang bisa seenaknya jual aset. Telkom dan anak-anak usahanya adalah kesayangan bangsa ini. Jadi jangan dijual-jual dong, apalagi baru menjabat langsung bicara soal melego aset,” tegas Febri dalam keterangannya, Rabu (5/6).

Febri menilai bahwa sebagai Dirut baru, Dian Siswarini seharusnya fokus menjaga dan merawat aset-aset strategis Telkom, bukan justru terburu-buru menjualnya. Ia juga menyentil sisi politis pengangkatan Dian, yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik yang berbeda dari rezim saat ini.

“Harusnya Dian berterima kasih. Suaminya, Adji Rukmantara, diketahui mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) saat Pilpres 2024, tapi Dian bisa duduk sebagai Dirut Telkom. Itu luar biasa, jarang terjadi. Maka jagalah kepercayaan itu dengan tidak gegabah menjual aset negara,” ujarnya.

Febri juga mempertanyakan motif para pengambil keputusan di balik penunjukan Dian. “Yang memilih Dian jadi Dirut Telkom, apakah orang bodoh atau orang pintar, biarlah publik yang menilai. Tapi sampai hari ini belum ada yang berani gugat posisinya,” sindirnya.

GSBK secara tegas meminta agar Telkom membatalkan rencana penjualan AdMedika. “Berapapun harga yang ditawarkan, walau setinggi langit, AdMedika tetap harus dipertahankan sebagai sumber penerimaan negara. Jangan sampai Telkom berubah jadi perusahaan dagang aset,” pungkas Febri.

MoneyTalk, Jakarta – Ketika publik menduga pertarungan posisi Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia 2025 akan dimenangkan oleh orang dalam, ternyata RUPS justru menunjuk orang luar! Nama itu: Dian Siswarini sosok profesional senior di dunia telekomunikasi.

Sontak media sosial ramai. Siapa Dian Siswarini? Apa rekam jejaknya? Dan yang lebih mengejutkan: siapa suaminya?

Dian lahir 5 Mei 1968. Ia lulusan Teknik Elektro ITB, berkarier panjang di industri telekomunikasi, termasuk sebagai Direktur Utama XL Axiata. Namanya dikenal bersih dari intrik politik, fokus pada profesionalisme dan inovasi digital.

Namun sorotan publik makin tajam ketika diketahui siapa pendamping hidupnya. Suami Dian, Adji Rukmantara, Ternyata Pentolan Alumni ITB Pendukung AMIN!

Penelusuran redaksi menemukan fakta menarik: suami Dian, Adji Rukmantara, adalah ketua Alumni ITB Pejuang Perubahan (AITB-PP),kelompok yang secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024.

Dalam deklarasi 20 Januari 2024 di markas Timnas AMIN, Jakarta, Adji memimpin ratusan alumni ITB lintas angkatan menyerahkan langsung naskah dukungan kepada Captain Timnas AMIN, Marsdya Syaugi.

Adji menegaskan:

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kami ingin pemimpin yang membawa perubahan, adil, dan berkeadilan sosial.”

Pertanyaan Besar: Akankah Politik Keluarga Masuk ke Telkom?

Pengangkatan Dian Siswarini memunculkan satu pertanyaan tajam di kalangan netizen dan elite politik:

Akankah jejak politik sang suami memengaruhi arah kebijakan Telkom, BUMN strategis yang berada di bawah pengawasan Presiden Prabowo?

Hingga kini, Dian belum mengeluarkan pernyataan resmi soal posisi politik keluarga. Banyak yang menilai, sebagai profesional, Dian diprediksi akan tetap menjaga jarak dari politik praktis. Namun, dinamika di tingkat elite, termasuk catatan politik sang suami, jelas tak akan luput dari perhatian kubu penguasa termasuk para kader Gerindra.

Kini, sorotan tertuju pada langkah konkret Dian: apakah ia mampu membawa Telkom tetap unggul di era digital, mengawal transformasi teknologi, dan menjaga BUMN ini bebas dari kepentingan politik?

Atau… mungkinkah jejak politik keluarga justru menjadi “catatan khusus” yang sewaktu-waktu bisa dimainkan di meja kekuasaan?

Waktu akan menjawab. Untuk saat ini, satu hal pasti: publik menunggu, elite politik mengamati, dan Telkom Indonesia berada di persimpangan penting.