MoneyTalk.id,Jakarta – AKTIVIS senior Sarman El Hakim menilai sosok Hatta Rajasa berpeluang masuk pembahasan sebagai kandidat wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang wacananya mulai menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.
”Hatta Rajasa paling tepat muncul dalam skenario pergantian wapres. Sosok negarawan dengan kapasitas langka, punya kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar lain dengan kematangan yang teruji,” kata Sarman
Menurut Sarman, sosok Hatta dengan kualifikasi demikian merupakan nilai tambah yang bisa memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam sektor energi dan ekonomi yang kini menghadapi tantangan serius.
”Hatta teruji mengatasi masalah keduanya. Pernah menata ekonomi RI sebagai Menko Perekonomian yang salah satu penopangnya adalah sektor energi,” tambah Sarman.
Terlebih, kata Sarman, hubungan Hatta dengan Prabowo sudah terjalin dalam konfigurasi kepemimpinan nasional di Pilpres 2014. Hatta juga saat ini menjabat wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
”Kita paham bahwa Prabowo punya visi besar menjadikan Indonesia berwibawa di pentas internasional. Tapi sayangnya hingga saat ini terkendala wakil presiden yang jelas-jelas tidak bisa menjalankan tugas membantu presiden sebagaimana mestinya,” kata Sarman.
Sarman juga menilai stabilitas politik akan terjaga apabila Hatta menggantikan Gibran. Pernah menjadi ketua umum partai politik dan memimpin fraksi di DPR adalah pengalaman yang menjadi modal Hatta mampu menjaga stabilitas.
”Intinya Hatta paket komplit. Dia lebih layak menggantikan Gibran daripada Puan Maharani atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terlebih dulu ramai didorong,” tukas Sarman.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar komunikasi politik Effendi Gazali membandingkan gaya politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka dalam membaca kemungkinan peta politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Effendi, jika harus memilih antara AHY dan Gibran, dirinya secara pribadi lebih condong kepada AHY. Ia menilai perjalanan politik AHY berlangsung lebih bertahap dan tidak terkesan terburu-buru.
“Kalau saya pribadi, saya terang-terangan di sini, ketimbang Gibran, mendingan AHY-lah,” kata Effendi Gazali di acara Kompas TV, Senin (14/9/2026).
Effendi menyebut AHY juga dapat dipandang sebagai sosok yang memiliki latar belakang keluarga politik atau “putra mahkota”. Namun, menurut dia, AHY menempuh perjalanan politik secara lebih perlahan.
“Saya bayangkan seorang AHY itu juga putra mahkota. Tapi majunya pelan-pelan. Nggak langsung nabrak-nabrak konstitusi. Pelan-pelan saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Effendi kemudian mengajak publik membayangkan bagaimana jika Gibran menyampaikan pidato politik dengan gaya komunikasi seperti AHY.
Menurut dia, situasi politik akan menjadi jauh lebih sulit diprediksi apabila Gibran mulai menyampaikan pesan-pesan politik secara terbuka, terutama jika dikaitkan dengan sinyal menuju Pilpres 2029.
“Dan saya nggak bisa bayangkan ini bola yang lebih liar kalau Gibran yang pidato seperti AHY. Coba saja sama-sama, kita bayangkan Gibran yang pidato seperti AHY,” katanya.
Effendi menilai persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang memiliki peluang maju dalam kontestasi politik mendatang, tetapi juga bagaimana pesan yang disampaikan seorang tokoh dapat dibaca sebagai sinyal politik.
Ia pun mengajak publik mencermati kemungkinan pesan yang muncul apabila Gibran mulai berbicara dengan gaya politik seperti AHY.
“Apa yang mau dia katakan dalam konteks sinyal politik 2029? Itu saja dulu,” ujar Effendi.
Pernyataan Effendi tersebut memperlihatkan bahwa persaingan menuju 2029 bukan hanya akan ditentukan oleh elektabilitas dan dukungan partai politik, tetapi juga oleh kemampuan para tokoh membangun komunikasi politik dan mengirimkan sinyal kepada publik.
AHY sendiri merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara Gibran merupakan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dengan posisi keduanya saat ini, setiap pernyataan maupun gerak politik AHY dan Gibran berpotensi menjadi perhatian publik, terutama ketika mulai dikaitkan dengan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.
MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan mendampinginya jika berhasil memenangkan periode kedua. Salah satu isu yang mengemuka adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi pasangan Prabowo.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, secara politik, tidak ada sejarah di Indonesia yang menunjukkan pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama kembali maju sebagai pasangan yang sama pada periode kedua.
Menurut Hendri, kondisi tersebut berkaitan dengan kepentingan presiden petahana untuk memastikan proses politik menuju periode kedua hingga akhir masa kekuasaan berlangsung aman dan terkendali.
“Belum ada sejarahnya ya. Pasangan presiden, wakil presiden periode pertama itu ada di periode kedua belum ada juga,” kata Hendri di channel YouTube kompas.com, Minggu (13/9/2026).
Menurut dia, presiden yang hendak melanjutkan kekuasaan untuk periode kedua tentu akan memperhitungkan berbagai konsekuensi politik dari sosok yang dipilih sebagai calon wakil presiden.
Hendri mencontohkan apabila Prabowo memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pada 2029.
“Misalnya nih, Prabowo ambil AHY jadi wapresnya. Artinya apa? Dia membesarkan Demokrat yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034,” ujarnya.
Hal serupa, menurut Hendri, juga berlaku jika Prabowo kembali menggandeng Gibran. Pilihan tersebut berpotensi memperkuat kekuatan politik di luar Gerindra.
“Sama kalau dia mengambil Gibran bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar,” kata Hendri.
Karena itu, Hendri melihat pilihan Prabowo pada Pilpres 2029 tidak semata-mata berkaitan dengan elektabilitas calon wakil presiden. Ada kalkulasi politik jangka panjang, terutama bagaimana menjaga posisi Gerindra menghadapi kontestasi politik setelah 2029.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Hendri juga menyebut Prabowo berpeluang memilih kader Gerindra sendiri atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar. Menurutnya, pilihan tersebut relatif lebih aman bagi Prabowo dan Gerindra untuk menghadapi pertarungan politik 2034.
Di sisi lain, Hendri menilai munculnya pembacaan mengenai dua kekuatan politik, yakni kubu Solo yang dikaitkan dengan Gibran dan kubu Cikeas yang dikaitkan dengan AHY, belum perlu diterjemahkan sebagai pertarungan terbuka.
Menurutnya, kedua kubu saat ini masih berada dalam tahap membaca situasi, membangun kekuatan dan mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Kalau kemudian ada dua kubu Solo dan Cikeas ini sih menurut gua ya kubu biasa aja. Saling mengintip, bersiap-siap, memanaskan mesin, sama-sama cari duit, ngumpulin duit kan,” ujar Hendri.
Ia menilai belum ada alasan kuat bagi kedua kelompok tersebut untuk mulai saling berhadapan atau memunculkan friksi politik secara terbuka.
“Tapi apakah sekarang mereka harus bermusuhan, minimal memunculkan friksi, menurut gua belum saatnya. Momentumnya masih terlalu jauh,” katanya.
Hendri mengatakan dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair. Karena itu, berbagai kemungkinan masih dapat berubah, termasuk konfigurasi pasangan calon maupun arah koalisi partai politik.
Sebelumnya, Hendri juga menilai jika suatu saat kekuatan Cikeas dan Solo bergabung, Gibran lebih realistis ditempatkan sebagai calon presiden karena memiliki modal kekuasaan yang lebih besar, sedangkan AHY dinilai lebih kuat dari sisi citra, kualitas dan kapasitas intelektual.
Menurut Hendri, salah satu alasan mengapa pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama belum pernah berlanjut menjadi pasangan yang sama pada periode kedua adalah kepentingan politik presiden untuk mengakhiri masa pemerintahan dengan aman.
“Kenapa? Karena di periode kedua si presiden ini juga pengen landing-nya smooth, aman, enggak digangguin,” ujar Hendri.
MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan, demokrasi, netralitas aparat negara dan pentingnya regenerasi kepemimpinan kembali menjadi sorotan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah koalisi Demokrat menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan bahwa posisi partainya saat ini adalah mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.
“Pokoknya kami mengawal pemerintahan Presiden Prabowo sampai 2029. Ini kan pemerintahan Presiden Prabowo. Koalisi kami itu dengan Presiden Prabowo. Oke, jelas itu,” kata Andi Mallarangeng di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).
Menurut Andi Mallarangeng, mengenai siapa yang nantinya akan dipilih Prabowo untuk menjadi pasangan politik pada Pilpres 2029, termasuk apakah AHY atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
“Nanti Presiden Prabowo akan pilih AHY atau pilih Gibran lagi. Kalau begitu mesti ditanyakan Pak Prabowo sendiri, bukan pada kita,” ujarnya.
Pernyataan Andi Mallarangeng tersebut sekaligus menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin terburu-buru menentukan sikap terkait kontestasi Pilpres 2029. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo sekaligus tetap membuka ruang bagi dinamika politik yang akan berkembang.
Andi Mallarangeng juga meminta publik tidak terlalu emosional dalam membaca pidato AHY. Menurutnya, sebagai ketua umum partai, AHY memiliki kewajaran untuk menyampaikan prinsip dan nilai politik Demokrat kepada kader maupun masyarakat.
“Enggak usah terlalu baper. Ketua Umum Partai Demokrat wajar sekali menjelaskan baik kepada kader maupun kepada publik tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dasar yang ingin berkontribusi membangun bangsa ini dan negara ini,” kata Andi Mallarangeng.
Ia menjelaskan, salah satu pesan penting AHY adalah bahwa kekuasaan bukan milik seseorang dan tidak berlangsung selamanya. Dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat dengan mekanisme pemilu.
“Mas AHY menyampaikan bahwa kekuasaan itu bukan milik seseorang dan juga tidak untuk selamanya. Kan begitu. Karena ada yang namanya siklus pemilu. Dua periode cukup dalam soal menjaga demokrasi,” tuturnya.
Menariknya, dalam pidato yang disampaikan AHY tersebut tidak disebut secara langsung nama Presiden Prabowo maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, pernyataan mengenai batas kekuasaan dan pentingnya menjaga demokrasi kemudian memunculkan berbagai tafsir politik.
Andi Mallarangeng menilai pembacaan semacam itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mengatakan, pesan AHY lebih tepat ditempatkan sebagai penegasan prinsip Demokrat mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Nama Presiden Prabowo tidak disebut, nama Presiden Jokowi misalnya enggak disebut. Makanya pelurunya seolah-olah mengarah kepada dua orang itu atau salah satu orang dalam hal menjaga demokrasi,” katanya.
Selain persoalan masa jabatan dan siklus kekuasaan, AHY juga menekankan pentingnya netralitas aparat negara dalam kehidupan demokrasi. Menurut Andi Mallarangeng, sikap tersebut merupakan prinsip yang memang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.
“Yang ditekankan oleh Ketua Umum Mas AHY adalah agar supaya aparat negara netral. Polisi, tentara, BIN netral. Memang begitu, itu aturannya,” ujar Andi Mallarangeng.
MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul lonjakan harta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
GHARIS bahkan meminta KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengaudit dan mengklarifikasi sumber kekayaan kedua pimpinan Partai Demokrat tersebut.
Hal itu ditegaskan langsung Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, usai melaporkan AHY dan Ibas ke KPK, Senin, 6 Juli 2026. Menurutnya, laporan disusun berdasarkan analisis terhadap data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan KPK.
“Kita menemukan peningkatan kekayaan mereka melonjak sangat signifikan ketika mereka di fase-fase jabatan tertentu,” kata Hotmartua kepada wartawan.
Sorotan utama GHARIS tertuju pada lonjakan kekayaan Ibas yang disebut meningkat sekitar 700 persen dalam waktu relatif singkat. “Apakah benar ini hasil sendiri, atau diduga hasil cuci uang, itu yang harus dipastikan,” ujar Hotmartua.
Karena itu, GHARIS mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi LHKPN semata, tetapi juga berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan memastikan seluruh harta yang dilaporkan berasal dari sumber yang sah.
“Kita berharap agar KPK bersama PPATK segera melakukan audit, mengklarifikasi, memastikan ini uang halal,” tegasnya.
Hotmartua menjelaskan, lonjakan harta Ibas yang dipersoalkan terjadi sekitar 2021, saat menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPR. Seluruh data pendukung, termasuk dokumen LHKPN, telah diserahkan kepada KPK sebagai bahan awal untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan data LHKPN, harta Ibas mencapai Rp354,72 miliar pada 2025, naik sekitar Rp312,1 miliar dibandingkan LHKPN 2021 sebesar Rp42,57 miliar, atau meningkat sekitar 733,18 persen. Adapun kekayaan AHY pada pelaporan 2025 tercatat sebesar Rp118,65 miliar atau meningkat sekitar Rp98,25 miliar dibandingkan pelaporan 2016 sebesar Rp20,4 miliar.
GHARIS berharap KPK segera memanggil dua anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu serta menelusuri asal-usul pertambahan harta keduanya secara menyeluruh agar tidak memunculkan spekulasi di tengah publik.
MoneyTalk,Jakarta – Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik keras terhadap langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Faizal, ambisi politik AHY justru berdampak buruk terhadap citra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Faizal menilai manuver-manuver yang dilakukan AHY tidak hanya terkesan licik, tetapi juga memperlihatkan sikap politik yang kekanak-kanakan dan jauh dari etika kenegaraan. Ia bahkan menyebut, dalam situasi tersebut, SBY terlihat ikut terseret dan tampak tidak bijak dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
“Demi liciknya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan, dan kampungan,” ujar Faizal dalam pernyataan tertulisnya, Senin (5/1/2026).
Lebih lanjut, Faizal juga menyinggung langkah somasi yang dilayangkan oleh pihak yang terkait dengan keluarga Cikeas. Menurutnya, somasi tersebut tidak memiliki bobot moral maupun politik, dan justru memperkeruh suasana.
“Somasi itu buang saja ke tempat sampah. Tidak menyelesaikan persoalan, malah menunjukkan kepanikan dan ketidakdewasaan dalam berpolitik,” tegasnya.
Faizal menilai, dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrol publik. Upaya membungkam kritik melalui somasi, kata dia, hanya akan memperlihatkan watak anti-kritik dan merusak citra demokrasi itu sendiri.
Ia juga mengingatkan bahwa nama besar SBY sebagai mantan presiden seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika politik, bukan justru terseret dalam konflik-konflik yang bernuansa personal dan ambisi kekuasaan.
“SBY seharusnya berdiri sebagai negarawan, bukan ikut larut dalam drama politik yang justru merendahkan martabatnya sendiri,” pungkas Faizal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak AHY maupun SBY terkait kritik keras yang disampaikan Faizal Assegaf tersebut.
MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya “orang besar” di balik isu dugaan ijazah palsu kembali menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut justru memperluas konflik politik dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai, pernyataan Jokowi telah memicu kemarahan sejumlah elite politik nasional. Menurutnya, tudingan tersebut oleh sebagian kalangan diarahkan kepada tokoh-tokoh besar seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
“Akibat pernyataan itu, muncul respons keras dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Bahkan, langkah hukum berupa somasi sudah ditempuh,” kata Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandung, Sabtu (3/1/2026).
Rizal menyebut, pernyataan Jokowi berpotensi menjadi bumerang karena dapat ditafsirkan sebagai tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menilai, pihak-pihak yang selama ini dipersoalkan dalam isu ijazah justru memiliki peluang untuk menempuh jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah.
“Alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut justru memperluas medan konflik. Jokowi kini bukan hanya berhadapan dengan para pelapor dan pengkritik, tetapi juga dengan kekuatan politik besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung isu berkembangnya spekulasi yang mengaitkan berbagai partai politik, mulai dari Demokrat, PDIP, hingga Partai Gerindra, dalam pusaran konflik politik yang sama. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada bukti hukum yang secara resmi menguatkan tudingan adanya keterlibatan pihak-pihak tersebut.
Sementara itu, sejumlah tokoh politik yang namanya disebut dalam berbagai spekulasi telah membantah keras keterlibatan mereka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, sebelumnya menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan partainya dengan isu tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari Jokowi terkait penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan “orang besar” di balik isu ijazah tersebut. Sejumlah kalangan pun mendesak agar klarifikasi disampaikan secara terbuka untuk mencegah berkembangnya spekulasi liar di ruang publik.
MoneyTalk, Jakarta – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi, menyoroti sikap Partai Demokrat yang dinilai kompak menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh.
Menurut Dian, kritik Demokrat terhadap proyek transportasi massal itu tidak berdasar dan cenderung menyudutkan pemerintah. “Demokrat sepertinya kompak soal Whoosh dan menyerang Pak Jokowi,” ujar Dian dalam keterangan persnya, Rabu (29/10).
Ia menjelaskan, publik perlu memahami bahwa proyek Whoosh, LRT, dan MRT bukan semata proyek bisnis, melainkan layanan publik.
“LRT dan MRT itu dikelola oleh badan usaha, tapi tugasnya bukan cari untung. Setiap tahun memang disubsidi karena fungsi utamanya adalah mengurai kemacetan dan beban jalan raya di Jakarta,” tegasnya.
Dian juga menegaskan tidak ada keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam isu kunjungan pihak Danantara ke China. “Pihak Danantara yang terbang ke China, bukan AHY,” ujarnya heran.
Lebih lanjut, Dian menyebut AHY posisi yang tidak jelas. “AHY lagi di In The Middle of Nowhere,” paparnya.
MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyindir keras gaya komunikasi politik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang kerap menggunakan istilah “kampungan” untuk menyerang pihak yang tidak sejalan dengannya.
Dalam diskusi Kajian Politik Merah Putih pada Minggu malam, 19 Oktober 2025, yang semula direncanakan membahas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembahasan justru berbelok pada tema tajam:
“LBP Kampungan: Pasca Rencana Pendirian Family Office dan Bayar Utang Whoosh Ditolak Purbaya Yudhi Sadewa, Kapan LBP Akan Menuduh Purbaya dan Prabowo Subianto Kampungan?”
Menurut Sutoyo, istilah politik kampungan sebenarnya memiliki dua makna. Pertama, bernilai positif bila merujuk pada politik yang berakar pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong—seperti konsep kampung demokrasi. Kedua, bermakna negatif bila digunakan untuk menggambarkan gaya politik yang primitif, arogan, dan berorientasi kekuasaan.
“Makna kedua inilah yang layak disematkan kepada LBP,” tegas Sutoyo.
Ia menilai, LBP kerap melabeli proses politik, hukum, maupun ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginannya sebagai tindakan kampungan. Sutoyo mengutip pernyataan Luhut di Gedung KPK pada 18 Juli 2023, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak efektif.
“Kalau mau bersih-bersih amat, di surga saja,” ucap Luhut kala itu.
Bagi Sutoyo, komentar semacam itu mencerminkan sikap arogan dan ketidakmampuan berpikir sistematis. Ia bahkan menyebut LBP berperilaku layaknya “komandan GALI (Gabungan Amal Liar)” yang asal menyerang tanpa dasar keilmuan dan solusi konstruktif.
“LBP makin liar karena merasa tanpa lawan tanding sebagai komandan Geng Jokowi (GengJo). Ucapannya asal nabrak dan menuduh lawan politiknya kampungan,” katanya.
Sutoyo juga menyinggung sikap LBP terhadap kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ia menilai, LBP gagal memahami bahwa proses politik yang meloloskan Gibran justru menggambarkan politik kampungan yang sebenarnya.
Selain itu, Sutoyo mengingatkan bahwa pada Mei 2025 Luhut juga menyebut delapan kritik dari LPP-TNI termasuk seruan pemakzulan Gibran sebagai tindakan kampungan.
“LBP tidak sadar, justru ucapannya sendiri yang kampungan. Ia melecehkan para senior yang lebih bijak dan negarawan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sutoyo menuding Luhut sebagai simbol bandit oligarki yang dekat dengan kepentingan asing, termasuk Tiongkok.
“Pada Juni 2023, indikasi kuat ia menjadi operator koruptor kelas kakap dalam penguasaan sumber daya alam,” kata Sutoyo.
Ia juga mengingatkan, pada Juli 2023, LBP sempat menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kampungan karena menuding adanya upaya penguasa menjegal Anies Baswedan.
“Celaka otak kampungan model LBP. Perilakunya liar, bengis, dan logikanya primitif,” ucap Sutoyo dengan nada tajam.
Sutoyo menutup pernyataannya dengan sindiran psikologis:
“LBP mungkin tengah terjebak dalam defense mechanism mekanisme pertahanan diri dari tekanan dan ketakutan kehilangan pengaruh. Tapi kalau terus dipakai, mekanisme itu akan merusak kewarasan politiknya sendiri.”
MoneyTalk, Jakarta – Polemik sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah acara resmi di Batujajar, Jawa Barat, kembali menuai tanggapan. Kali ini, suara datang dari Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang meminta kader Partai Demokrat tidak terlalu “baper” atau terbawa perasaan terhadap peristiwa tersebut.
Menurut Suhandono, momen tidak bersalaman itu tidak seharusnya dibesar-besarkan. Ia menilai kejadian tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor situasional dan bukan sebuah manuver politik yang disengaja untuk mempermalukan AHY.
“Kita harus lihat konteksnya. Dalam acara formal, apalagi yang melibatkan protokol ketat, bisa saja ada momen yang terlewat. Tidak perlu dibawa ke arah sentimen personal apalagi politik,” ujar Suhandono di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Suhandono menilai publik perlu memahami bahwa acara yang dihadiri Gibran dan AHY di Batujajar adalah agenda resmi dengan rangkaian kegiatan yang padat dan protokol ketat. Hal itu, katanya, sering membuat interaksi personal tidak selalu bisa dilakukan secara sempurna.
“Gibran itu hadir bukan untuk ketemu AHY saja, melainkan menjalankan agenda negara. Dalam situasi ramai, bisa jadi tidak semua pejabat bisa saling menyapa secara langsung,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa publik sering kali mengonsumsi potongan video atau foto dari media sosial yang tidak merekam keseluruhan peristiwa, sehingga narasi yang muncul bisa terdistorsi.
Laskar Cinta Jokowi mengingatkan agar Partai Demokrat tidak mempolitisasi insiden tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan atau permusuhan. Menurut Suhandono, hubungan antarpartai politik dan tokoh nasional harus dijaga demi stabilitas politik, apalagi menjelang periode awal pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
“Kalau setiap momen kecil dijadikan bahan sindiran, yang rugi rakyat. Kita harus fokus pada kerja sama membangun bangsa, bukan pada adu gestur yang sebenarnya belum tentu bermakna politis,” tegasnya.
Pernyataan Suhandono juga sekaligus menanggapi narasi yang berkembang di publik mengenai memanasnya hubungan antara kelompok politik yang disebut “Geng Solo” – merujuk pada lingkaran dekat mantan Presiden. Jokowi dan Gibran – dengan “Geng Pacitan” yang diidentikkan dengan keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kalau terus dipelihara, narasi seperti ini akan memperlebar jarak antar tokoh. Justru para pemimpin muda seperti Gibran dan AHY harus menjadi teladan bagaimana perbedaan politik bisa tetap dijembatani,” kata Suhandono.
Di akhir pernyataannya, Suhandono mengajak semua pihak, termasuk pendukung Partai Demokrat maupun relawan Jokowi, untuk mengalihkan energi dari polemik gestur politik ke hal-hal yang lebih substantif, seperti kebijakan publik, program pembangunan, dan upaya memperkuat persatuan nasional.
“Kita ini baru mau memulai pemerintahan baru. Mari kita kawal bersama agar program-program besar berjalan, bukannya saling ribut soal siapa salaman, siapa tidak,” tutupnya.
Insiden “tak bersalaman” ini terjadi saat Gibran dan AHY menghadiri acara pelantikan pejabat strategis TNI di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan Gibran menyalami sejumlah tokoh namun tidak menyapa AHY, yang berada tidak jauh darinya. Peristiwa itu memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan netizen, meski belum ada klarifikasi langsung dari Gibran maupun AHY.
