16 November 2026

Ahmad Muzan

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian wakil presiden bukan hanya persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut juga menyangkut keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai politik, dan masa depan koalisi pemerintahan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu diperhitungkan secara matang.

Salah satu pilihan yang mungkin muncul adalah mengambil kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sendiri. Namun, pilihan tersebut mengandung sejumlah konsekuensi politik yang patut dicermati.

Dalam sistem pemerintahan yang dibangun melalui dukungan banyak partai, posisi wakil presiden tidak hanya berfungsi sebagai pendamping presiden. Jabatan tersebut juga memiliki arti strategis dalam menjaga komunikasi politik dan membangun keseimbangan di antara kekuatan yang mendukung pemerintahan.

Saya mencermati, apabila Prabowo mengambil wakil presiden dari Gerindra, keputusan itu berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai-partai pendukung pemerintah yang tidak memperoleh representasi pada posisi strategis tersebut.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, melainkan bagaimana Prabowo menjaga rasa kebersamaan di antara partai-partai yang selama ini ikut menopang pemerintahannya.

Keinginan Prabowo untuk memperkuat posisi politik Gerindra menjelang Pilpres 2029 tentu dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sebagai ketua umum sekaligus pendiri Gerindra, Prabowo memiliki kepentingan untuk memastikan partainya tetap menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan.

Namun, persoalannya, pemerintahan tidak hanya dibangun oleh satu partai. Ada Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah kekuatan politik lain yang ikut berada dalam barisan pendukung Prabowo.

Jika posisi wakil presiden juga diberikan kepada kader Gerindra, muncul pertanyaan mengenai ruang politik yang tersisa bagi partai-partai lain. Apalagi, para elite partai tentu memiliki kepentingan untuk menjaga pengaruh dan posisi politik masing-masing.

Partai yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi bisa saja mulai menghitung ulang hubungan politiknya dengan Gerindra. Bukan berarti mereka langsung keluar dari pemerintahan, tetapi hubungan koalisi bisa berubah menjadi lebih transaksional.

Dalam politik, dukungan tidak selalu bersifat permanen. Kepentingan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan perhitungan menghadapi pemilu berikutnya.

Ada persoalan lain yang juga perlu diperhitungkan. Jika presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Gerindra, persepsi mengenai dominasi satu partai dalam pemerintahan bisa semakin menguat.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi bahan kritik bagi politisi dari partai lain, terutama mereka yang merasa tidak memiliki kader pada posisi-posisi strategis pemerintahan.

Serangan politik bisa muncul dengan narasi bahwa pemerintahan Prabowo semakin terkonsentrasi pada kepentingan Gerindra. Kritik seperti ini mungkin tidak langsung menggoyahkan pemerintahan, tetapi dapat memengaruhi hubungan antarpartai dalam jangka panjang.

Apalagi, menjelang Pilpres 2029, setiap partai tentu akan mulai mempersiapkan posisi tawar politiknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi pendukung pemerintahan tanpa memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan koalisi.

Di sinilah Prabowo perlu membedakan kepentingan memperkuat partai dengan kepentingan menjaga pemerintahan.

Gerindra memang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. Namun, konsolidasi partai tidak harus selalu dilakukan dengan menempatkan kader sendiri pada setiap posisi strategis.

Menurut saya, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih figur dari partai politik yang belum memiliki representasi kuat dalam pemerintahan, dengan tetap memperhatikan konfigurasi koalisi dan ketentuan perundang-undangan.

Wakil presiden dari partai lain berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara Prabowo dan kekuatan politik di luar Gerindra. Dengan demikian, posisi wakil presiden dapat memberikan nilai tambah dalam menjaga hubungan antarkekuatan politik.

Tentu saja, asal partai bukan satu-satunya ukuran. Integritas, kapasitas, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi, dan komitmen terhadap agenda presiden juga harus menjadi pertimbangan.

Namun, dari sisi politik, memberikan ruang kepada partai lain dapat menjadi pesan bahwa pemerintahan Prabowo tidak dibangun untuk kepentingan satu kelompok saja.

Langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi munculnya kecemburuan politik di antara partai pendukung pemerintah.

Perkembangan politik beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa kemungkinan kader Gerindra mengisi posisi wakil presiden memang menguat.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 15 November 2026 menyampaikan bahwa partai-partai koalisi mendukung figur dari Gerindra. Sejumlah nama kader Gerindra yang mulai diperbincangkan antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Sikap tersebut memperlihatkan adanya dukungan politik dari sejumlah pimpinan partai. Namun, dukungan pada tahap pembicaraan koalisi tetap perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika politik yang dapat berkembang.

Prabowo juga harus mempertimbangkan bahwa kepentingan partai-partai pendukung hari ini belum tentu sama dengan kepentingan mereka menjelang Pilpres 2029.

Jika seluruh kekuatan politik merasa memperoleh ruang dan penghargaan yang proporsional, hubungan koalisi memiliki landasan untuk dipertahankan. Sebaliknya, jika ada partai yang merasa terus berada di pinggir kekuasaan, bukan tidak mungkin mereka mulai membangun pilihan politik sendiri.

Dalam politik nasional, perubahan arah dukungan bisa terjadi ketika kepentingan masing-masing partai mulai berhadapan.

Karena itu, mengambil kader Gerindra sebagai wakil presiden tidak cukup hanya dilihat dari keuntungan konsolidasi internal partai. Keputusan tersebut juga harus dihitung berdasarkan dampaknya terhadap hubungan dengan partai-partai lain.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan. MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Artinya, Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan arah proses pengisian jabatan tersebut. Akan tetapi, kewenangan konstitusional itu juga membawa tanggung jawab politik untuk mempertimbangkan kepentingan pemerintahan secara luas.

Menurut saya, tantangan Prabowo bukan hanya menemukan sosok yang dipercaya dan sejalan dengan agenda politiknya. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar partai-partai pendukung tidak merasa kehilangan tempat dalam pemerintahan.

Jangan sampai upaya memperkuat Gerindra justru memunculkan persoalan baru dalam hubungan politik dengan partai-partai koalisi.

Prabowo perlu menghitung bahwa Pilpres 2029 bukan hanya urusan Gerindra. Jika ingin mempertahankan dukungan politik yang luas, komunikasi dan pembagian ruang politik dengan partai lain juga harus menjadi perhatian.

Pada akhirnya, wakil presiden pengganti Gibran bukan hanya soal siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang paling dipercaya Gerindra.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pilihan tersebut mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat pemerintahan, dan mempertahankan hubungan politik dengan seluruh kekuatan pendukungnya.

Sebab, membesarkan partai sendiri merupakan kepentingan politik, tetapi menjaga keutuhan koalisi merupakan pekerjaan pemerintahan. Keduanya tidak selalu berjalan pada arah yang sama.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY.