15 November 2026

AHY

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot? Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Hedi Batubara 4 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik M. Said Didu terhadap pemerintah dan kebijakan negara selama beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Aktivis Damai Hari Lubis mempertanyakan objektivitas kritik tersebut dengan mengajak publik melihat kembali rekam jejak Said Didu ketika masih berada di dalam struktur pemerintahan.

Damai menilai, untuk mengukur objektivitas seorang pengamat atau pengkritik kebijakan publik, publik tidak cukup hanya melihat seberapa keras kritik yang disampaikan hari ini. Rekam jejak ketika seseorang berada di dalam pemerintahan juga penting diperiksa.

“Rekam jejak M. Said Didu hampir tidak pernah mengkritisi Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka dan sistematis, karena pada masa itu ia merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintahan,” kata Damai Hari Lubis dalam catatannya, Ahad (4/10/2026).

Secara faktual, Said Didu memang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN pada periode 2005 hingga 2010. Sebelumnya, kariernya berkembang dari lingkungan BPPT dan berbagai posisi pemerintahan lainnya.

Karena itu, menurut Damai, terdapat pertanyaan yang layak diajukan: apakah sikap kritis Said Didu terhadap pemerintah saat ini semata-mata lahir dari pertimbangan objektif mengenai kebijakan publik, atau terdapat perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh posisi politik dan relasi kekuasaan pada setiap periode pemerintahan?

Damai mengatakan, ketika Said Didu menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan SBY, posisinya tentu berbeda dengan sekarang.

“Sebagai PNS senior dan pejabat eselon tingkat atas yang berada di dalam sistem, ia menjalankan kebijakan pemerintah dan tidak mengambil posisi sebagai kritikus,” ujar Damai.

Namun, bagian ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Tidak adanya kritik terbuka yang mudah ditemukan di ruang publik tidak otomatis membuktikan bahwa Said Didu sama sekali tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah secara internal.

Yang dapat diverifikasi adalah bahwa Said Didu memang berada dalam struktur birokrasi pemerintahan pada masa tersebut, sehingga ruang dan bentuk kritiknya berbeda dibandingkan ketika dirinya sudah berada di luar struktur kekuasaan.

Perdebatan mengenai objektivitas kemudian semakin menarik ketika membandingkan pandangan Said Didu terhadap sejumlah figur pemerintahan pada periode berbeda.

Damai juga menyinggung pandangan Said Didu mengenai Sri Mulyani.

Menurut Damai, Said Didu pernah memberikan penilaian positif terhadap Sri Mulyani ketika menjabat Menteri Keuangan pada era SBY. Sebaliknya, Said Didu kemudian melontarkan kritik keras terhadap Sri Mulyani ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu rekaman pemberitaan menunjukkan Said Didu membandingkan Sri Mulyani pada era SBY dengan periode pemerintahan Jokowi. Dalam pernyataannya pada 2025, ia menilai terdapat perbedaan sikap Sri Mulyani ketika berada di pemerintahan SBY dan ketika berada di pemerintahan Jokowi.

Perbedaan penilaian tersebut menjadi salah satu alasan Damai mempertanyakan konsistensi standar kritik Said Didu.

Salah satu titik penting dalam perjalanan publik Said Didu adalah pemberhentiannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada 28 Desember 2018.

Dalam RUPSLB, PTBA menyatakan Said Didu diberhentikan karena dinilai sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan pemegang saham Dwiwarna.

Said Didu sendiri memberikan versi berbeda mengenai persoalan tersebut. Ia mengatakan pencopotan itu berkaitan dengan dirinya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan pemegang saham dan menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat lebih penting daripada jabatan.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu fase penting dalam meningkatnya eksistensi Said Didu sebagai pengkritik kebijakan pemerintah.

Karena itu, Damai melihat ada perubahan yang cukup mencolok antara posisi Said Didu ketika berada di dalam struktur pemerintahan dengan aktivitasnya setelah berada di luar struktur kekuasaan.

Damai juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Said Didu kini dikenal sangat aktif mengkritik berbagai kebijakan dan pejabat pemerintah.

Akan tetapi, Damai mengatakan kritik tersebut tidak secara khusus diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Secara spesifik, tidak ada catatan publik yang menunjukkan Said Didu secara khusus mengincar atau melayangkan kritik personal kepada AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Damai.

Damai menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh kebal kritik dan masyarakat berhak mempertanyakan setiap kebijakan negara.

Namun, menurut dia, kritik juga harus mempunyai standar yang sama.

“Kalau sebuah kebijakan dianggap salah ketika dilakukan pemerintahan tertentu, maka standar yang sama harus digunakan ketika kebijakan serupa dilakukan pemerintahan yang berbeda,” ujar Damai.

Dalam perspektif tersebut, publik tidak harus menerima seluruh kritik Said Didu maupun seluruh kritik terhadap Said Didu. Keduanya justru perlu diuji melalui data, fakta, rekam jejak kebijakan dan konsistensi argumentasi.

Sebab, kritik yang tajam belum tentu objektif. Sebaliknya, kritik terhadap seorang pengkritik juga belum tentu benar hanya karena menyebut rekam jejak masa lalunya.

Damai kemudian mempertanyakan apakah kritik Said Didu terhadap pemerintah selama ini memiliki standar yang sama terhadap seluruh rezim.

“Jadi, kritik Said Didu kepada pemerintah atau penguasa RI memang didesain khusus bukan untuk SBY dan AHY,” kata Damai.

AHY Masuk Kandidat Cawapres PDIP, Uchok Sky: Olok-olok SBY Screenshot_20230421_165310_Twitter

AHY Masuk Kandidat Cawapres PDIP, Uchok Sky: Olok-olok SBY

moneytalkadmin 6 Juni 2023

Jakarta,MoneyTalk – Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam sepuluh daftar nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) PDIP untuk mendamping Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

Menanggapi hal itu, Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi menilai, masuknya nama AHY dalam bursa cawapres ala PDIP hanya gimmick politik saja.

Sebab, menurutnya, kisah kelam SBY dengan Megawati tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja.

“Faktor historis jadi salah satu ganjalan menyatunya PDIP dengan Demokrat. Meski dalam politik ada istilah yang mungkin jadi tidak mungkin atau sebaliknya tapi dalam kasus ini rasanya mustahil. Jadi masuknya nama AHY hanya gimmick politik saja itu,” ucapnya.

Selain itu, Uchok juga menduga, dimasukkannya nama AHY ke dalam bursa cawapres PDIP sebagai upaya memecah konsentrasi Koalisi perubahan yang digagas Demokrat, PKS dan NasDem.

“Bisa jadi ini upaya menggembosi koalisi perubahan agar capresnya layu sebelum berkembang,” ujarnya.

Yang jelas, kata dia, dari berbagai faktor yang ada sangat sulit AHY bisa dampingi Ganjar Pranowo.

“Pertama, faktor historis. Kedua, faktor elektabilitas. Ketiga, faktor modal. Keempat, faktor ideologis. Semua faktor itu sulit dipenuhi AHY. Jadi masuknya nama AHY dalam bursa cawapres PDIP tak lebih sebagai lelucon dan olok-olok yang ditujukan ke SBY sebenarnya,” kata Uchok. (MT)

Jurus “Teler” Denny Indrayana Dan Akal Bulus SBY IMG-20230531-WA0000

Jurus “Teler” Denny Indrayana Dan Akal Bulus SBY

moneytalkadmin 1 Juni 2023

Jakarta,MoneyTalk – Belum juga ditangkap oleh Polisi karena dugaan membocorkan rahasia negara dan fitnah serta pencemaran nama baik, teman saya sesama satu organisasi advokat, Denny Indrayana (DI) ini sudah membuat masalah baru lagi. Dia memposting tulisannya di Twitter yang membabi buta menyerang nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Staf Kepresidenan R.I, yakni Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Ironisnya, belum juga kami komentari pernyataannya, DI sudah menghapus secepat kilat tweetnya sendiri. Ini kan prilaku intelektual dan politisi kacangan, sangat ngawur dan tak bertanggung jawab.

Seharusnya kalau DI merasa di jalan yang benar dan apa yang dikatakannya itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan bisikan setan atau syakwasangka, maka DI akan membiarkan postingan di Twitternya, dan tidak terburu-buru menghapusnya. Ini kan tindakan yang tak bertanggung jawab? Atau menunjukkan ketakutannya diciduk oleh aparat yang berwajib karena mengandung unsur hoax, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya? Pasal-pasalnya bisa berlapis-lapis tuh. Seorang advokat profesional harusnya menjauhi prilaku seperti ini.

Terus terang saja, andaikan DI bukan teman satu organisasi advokat dengan saya, dia mungkin sudah saya gelandang ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan berbagai macam tindakannya. Betapa tidak, dari kemarin-kemarin sudah banyak orang-orang yang meminta saya untuk melaporkan DI ini ke Polisi, namun saya masih menaruh belas kasihan padanya. Ingat loh, kasus DI ini bukan hanya soal hoax, pembocoran rahasia negara, fitnah dll. ini saja, namun juga ada kasus lainnya DI yang cukup lama dan sudah di P 21. Tetapi kasusnya sampai saat ini belum sempat diproses di pengadilan. Entah karena ada apa ini?.

DI dalam tweetnya yang dia hapus sendiri, DI lagi-lagi menuduh Presiden Jokowi telah sengaja turut campur dalam merevolusi Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipimpin Pak Moeldoko. DI menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe perebutan Ketum Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko. Ini kan fitnah yang sangat mengada-ada? Kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat ini, kenapa Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menkum HAM Pak Yassona H. Laoly untuk menerima atau mensahkan saja Kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB pada 31 Maret 2021 lalu? Kenapa saat itu Menkum HAM justru malah menolak atau menganggap DPP KLB itu tidak ada?.

Jadi atas dasar apa DI menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam persoalan kemelut internal Partai Demokrat ini? Hasil dengar bisikan setankah? Lebih jauh lagi, atas dasar apa DI menuduh Pak Moeldoko telah merebut (bahasa DI lebih kasar lagi: mencopet) kedudukan Ketum PD dari AHY? Sudah berulang-ulang kali dijelaskan, Pak Moeldoko itu aslinya tidak tau apa-apa (ora weruh) soal kebusukan Trio Cikeas mengelola Partai Demokrat ini. Pak Moeldoko saat itu hanya didatangi dan dimintai tolong oleh para pendiri, pengurus dan kader-kader Partai Demokrat sendiri untuk mau dicalonkan sebagai Ketum Partai Demokrat yang lebih pantas daripada si Bocil AHY itu.

Dan pada akhirnya setelah melalui permenungan dan dzikir yang sangat lama, demi kemaslakhatan bangsa dan demi kejayaan Partai Demokrat ke depannya, Pak Moeldoko bersedia lalu terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat melalui KLB Partai Demokrat, bersaing dengan Bang Marzuki Alie. Memangnya AHY yang dipililih tanpa pesaing dan dipaksa sodorkan oleh bapaknya sendiri untuk dipilih oleh para peserta Kongres, sebagai Ketum Partai Demokrat? Itu bukan level dan tabiat Pak Moeldoko yang sangat arif dan bijaksana itulah. Itu bukan tabiat Pak Moeldoko yang mantan Panglima TNI dan bukan Bocil pelarian Mayor yang dari kecil selalu dimanja ortunya dan lebih gagah pegang sisir rambut daripada pegang senjata. Ngawur sekali Denny Indrayana ini. Belajar politik yang lama lagi Den, karena dulu kan Denny jadi pejabat dan politisi karena akal bulus SBY denganmu sendiri kan?.

Betul tidak? Waktu Denny diangkat jadi Wakil Menteri (Wamen) oleh SBY masih Golongan 3c, dan pada saat itu (di masa Pemerintahan SBY) Wamen merupakan jabatan karier dan harus dari PNS. Makanya akal bulusnya SBY muncul, sehingga dedengkot Cikeas itu mengeluarkan PERPU, agar Golongan 3c boleh jadi Wamen, padahal harusnya minimal Golongan 4c. Ini semua harus dilakukan, karena jabatan Wamen itu setingkat dengan Dirjen yang minimal Golongan 4c. Apakah karena berkat akal bulus SBY ini, sehingga DI semakin memainkan jurus telernya dan membabi buta menyerang Pemerintahan Jokowi? Saya katakan ini jurus teler DI, karena harusnya DI sebagai profesor dan ahli hukum itu tau benar kesalahannya.

Sekarang begini saja, beranikah SBY berani debat terbuka dengan deklarator Partai Demokrat Bang Jhonny Allen Marbun dkk. yang tergabung di kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang? Ayo kalau berani potong rambut saya !. Dan saya jamin, SBY tidak akan pernah berani ! Oh ya, tweet DI yang dihapusnya itu juga masih menuduh Mahkamah Agung mau memenangkan PK Moeldoko karena menurutnya, telah ditukar guling dengan kasus korupsi para pejabat di lembaga itu oleh KPK. Kemarin Pak Kapolri sudah berbicara sangat tegas ingin menyelidiki kebenaran kasus ini, maka inilah saatnya POLRI menangkap dan memproses hukum DI dan Big Bosnya !.

Majelis hakimnya saja belum terbentuk di MA yang akan mengadili kasus PK DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko ini, lah kok DI sudah berani-beraninya bilang soal putusan. Ilmu ngawuriah apalagi ini Den? Bukankah itu sama dengan orang yang pacaran saja belum tapi sudah bilang soal putus-putusan? Inilah jurus teler DI yang semakin kacau dan tak bertanggung jawab dan kisah akal bulus SBY yang belum terungkap !…(MT).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Si Bocil Ketum Partai Yang Bermimpi Jadi Capres – Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

Si Bocil Ketum Partai Yang Bermimpi Jadi Capres – Cawapres

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Lucu dan tragis sekali, Bocil anak kesayangan mantan Presiden yang hidupnya sangat dimanja, dan yang pastinya hidup bergelimang harta, tidak mengerti suka dukanya hidup yang sangat keras seperti umumnya kehidupan kaum marginal, tiba-tiba bermimpi ingin menjadi Capres, dan belakangan targetnya turun dan menginginkan jadi Cawapresnya Anies Baswedan (AB). Orang-orang pasti tertawa dan berkata,”belum juga mulai bertarung sudah menyerah duluan, batal Nyapres balik jadi Nyawapres. Dasar Bocil !”.

Celakanya, jangankan ia (AHY) yang ingin jadi Cawapresnya Anies, bahkan Anies Baswedan (AB) sendiri yang sudah diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi Bacapres 2024, sampai detik ini belum dapat kepastian jadi tidaknya AB untuk menjadi Capres R.I definitif 2024. Ini terjadi mengingat Partai Nasdem masih belum mencukupi syarat ambang batas 20 % atau mininal 115 kursi di DPR RI. Sedangkan partai-partai yang semula menyatakan ingin berkoalisi (baca: kerjasama) dengan Nasdem, masih terlihat pikir-pikir, belum memutuskan secara pasti arah kerjasamanya dengan Nasdem.

Ini benar-benar mimpi di siang bolong seorang “PURNAWIRAN MAYOR” yang ingin LANGSUNG MENJADI CAPRES/CAWAPRES 2024. Sedangkan menjadi DANYON saja baru beberapa bulan dan itupun baru memimpin kurang lebih 500 anggota, tiba-tiba ia bermimpi mau memimpin 270 juta Rakyat Indonesia. Pengalaman tempurnya juga belum ada, sebab sejak kecil terlalu dimanja oleh Peponya (SBY). Sekolah di luar negeri terus, belum pernah merasakan sekolah di bangku reot dan atap bolong, belum pernah juga bertugas di daerah-daerah konflik seperti dulu di Aceh dan Papua.

Apakah kita semua lupa atau tidak mengerti, bahwa PURNAWIRAWAN MAYOR itu selevel dengan DANRAMIL, mitra kerjanya baru level Kecamatan. Jadi harusnya sebelum AHY bermimpi menjadi Capres/Cawapres, hendaknya bermimpi dululah untuk menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, itupun jika ada rakyat yang mau memilih. Kalau mendukung saja pasti banyak, karena berharap sesuatu darinya, namun kalau disuruh memilihnya, rakyat butuh waktu 10 tahun berpikir tanpa putus.

Ya, Rakyat Indonesia pastinya butuh waktu minimal 10 tahun lagi untuk berpikir, layakkah AHY didukung dan dipilih menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, sebab untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden R.I itu terlampau tinggi, dan bukan maqamnya orang sembarangan, yang hanya modal popularitas hasil dari sisa-sisa popularitas peponya yang sudah sangat jadul, yang tidak lagi bisa memenuhi tuntutan zaman yang berkembang sangat cepat.

Siapapun boleh menyangsikan pernyataan saya ini yang terkesan sembarangan dan mengada-ada, namun pertanyaan terakhir saya ini akan menjadi bukti petunjuk otentik, betapa apa yang saya katakan itu benar adanya: Adakah di dunia ini Partai Politik yang dikuasai oleh satu keluarga dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua para pendirinya, selain Partai Demokrat pimpinan AHY? Adakah Partai Politik di dunia ini yang AD/ART nya dirubah oleh satu orang, sendirian, yang mana dia bukan pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY atau keluarganya di Partai Demokrat Pimpinan AHY?.

Adakah di dunia ini Partai Politik yang pemilihan Ketua Umumnya disodorkan oleh bapaknya sendiri untuk disepakai oleh kongres, kecuali SBY yang menyodorkan anaknya sendiri (AHY) untuk disepakati menjadi Ketum Partai Demokrat? Adakah di dunia ini, Partai Politik yang didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan atas nama satu orang sebagai pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY di Partai Demokrat pimpinan AHY? Sejak kapan UU Partai Politik membolehkan satu atau dua orang sebagai Pendiri Parpol? Sapere aude !…(MT).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Hari ini, Rabu, 31 Mei 2023, Partai Demokrat dihubungi oleh media nasional untuk mendapatkan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Berhubung pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan, DPP Partai Demokrat perlu memberikan respons dan penjelasan sebagai berikut:

Setelah berita itu tersebar di berbagai media massa, DPP Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. Kami mengartikan bahwa yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana.

Karenanya, dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6. Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana.

Penjelasan Bapak SBY mengait hal ini adalah sebagai berikut:
1) Bapak SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo. Kedua, pada saat Bapak SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo. Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan EBY beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Ketiga, Bapak SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima Bapak SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.

2) Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY apalagi meminta waktunya malam hari.

Penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah sebagai berikut:
1) Selama 3,5 tahun terakhir ini, Ketua Umum AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Joko Widodo tanggal 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu). Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY.

2) Sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Bapak SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.

3) Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY.

Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2 – 3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Dengan penjelasan ini, diharapkan insan media dan masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan.

Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk “dikonfrontir” baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini.

Demikian respons dan penjelasan Partai Demokrat berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang kami utarakan di atas, yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas.(MT)

Teuku Riefky Harsya
Sekretaris Jenderal

SBY Dapat Memimpin Revolusi Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

SBY Dapat Memimpin Revolusi

moneytalkadmin 29 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Sebagai mantan presiden dan mantan ketua umum partai, SBY masih berhak untuk menilai dan mencermati jalan perpolitikan di negeri ini.

Apa yang di resahkan oleh SBY melalui twit nya menanggapi perkiraan Prof Denny Indrayana soal kemungkinan MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah wajar dalam iklim demokrasi saat ini.

Begitu juga perjuangan keras membegal partai Demokrat yang di lakukan oleh Moeldoko di PK – MA.
Baik MK maupun MA dari sisi pandang SBY memang sangat mengkhawatirkan.

Bahkan dapat menimbulkan chaos.
Kalau melihat perjuangan Moeldoko yang mantan pembantu SBY di TNI membegal Partai Demokrat dan Moeldoko masih menjabat sebagai KSP Jokowi.

Sulit rasanya mengatakan apa yang di lakukan Moeldoko ini tidak ada ikut campur tangan Jokowi/Istana. Apalagi Demokrat telah capres Anies Baswedan. Capres yang tidak di kehendaki dan tidak di sukai Jokowi/Istana.

Demikian juga MK yang menerima gugatan PDIP soal Proporsional tertutup di MK. PDIP adalah Partai Istana. Sulit rasanya membantah ikut campur Istana untuk memenangkan Gugatan PDIP di MK.

Terlihat ada desain dan ikut campur Istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di negeri ini agar semua nya tunduk pada kepentingan Istana. Kesemua nya menjadi kekhawatiran SBY dan Rakyat saat ini.

Karena Istana telah secara tegas dan gamblang mendukung Capres nya sendiri. Sebagai pertugas Partai setelah dukung Ganjar. Jokowi juga endorse Prabowo. Itu artinya. Istana terlibat langsung menentukan, mendukung dan memenangkan Capres pilihan nya.

Dan semua desain Istana itu dapat dengan mudah terbaca.

Ada kepentingan besar untuk singkirkan Capres Non Istana (Anies) dan ada upaya menangkan PDIP melalui MK yang di pimpin adik ipar Jokowi.

Makin sempurna lah kepentingan Istana untuk memenangkan Capres nya dan partai pendukung nya dan berupaya menyingkirkan Capres yang tidak di kehendaki dan menghancurkan partai di luar Istana.

Kesemua nya adalah bukti kegagalan Jokowi kelola demokrasi, hukum dan keadilan di negeri ini.

Jika MA dan MK menjadi alat Istana untuk kepentingan politik nya. Menghadapi pemilu 2024 ini, demokrasi, hukum dan keadilan terancam.

Untuk selamatkan Demokrasi, Hukum dan Politik di negeri ini. SBY dapat turun langsung pimpin revolusi selamtkan negeri ini. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 2

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

moneytalkadmin 29 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).

Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk.”

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan.

“Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut. (MT)

Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan? Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Mungkin ini merupakan tanda-tanda alam, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB bisa nyaris bersamaan –hanya terpaut sebulan lebih– dengan keluarnya Anas Urbaningrum (AU) dari pengasingan panjangnya.

Dan ini tentunya yang membuat Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi kelabakan, seakan stres dan selalu bicara tidak berdasarkan data dan fakta.

SBY Sang Pelopor Pembegalan Partai Demokrat, dan yang dahulu ketika masih menjadi penguasa nasional sangat terkenal karena perilaku oteriternya, dimana banyak tokoh-tokoh besar yang dikriminalisasi dan dipisahkan dari institusi serta loyalis-loyalisnya di partainya, semacam Antasari Azhar, Anas Urbaningrum dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pun kini seperti tambah linglung hingga membiarkan putranya (AHY) bersama jajaran pengurus partainya selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas di ruang-ruang publik, terbuka.

Partai Demokrat KLB pun bereaksi dengan membongkar berbagai keburukan tirani Cikeas yang menjadi penyebab rusaknya Partai Demokrat.

Sedangkan, di sisi lainnya Anas Urbaningrum mulai tampil lagi ke publik untuk membongkar kejahatan Tirani Cikeas yang menyebabkan dirinya menjadi pesakitan di pengasingan yang panjang.

Tentu saja kedua kondisi tersebut menjadikan Cikeas sebagai musuh bersama (Partai Demokrat KLB, AU dan rakyat yang mulai tau dan kecewa terhadap perilaku politik Tirani Cikeas). Dan inilah yang sepertinya lebih menunjukkan kemiripan sebagai tanda-tanda hukum alam.

Melalui Kitab Suci, Tuhan telah mengingatkan, bahwa semua kebaikan yang dilakukan hari ini akan menjadi penyelamat kelak di hari kemudian, dan sebaliknya setiap kejahatan yang dilakukan hari ini, dia akan datang kembali sebagai penghukum yang adil. Orang sering menyebutnya sebagai hukum Tabur Tuai.

Dan kini SBY dan Tiraninya, diyakini sedang menjalani permulaan dari apa yang dia perbuat selama ini. Kejahatan-kejahatan hukum sosial dan politiknya yang dilakukan di masa-masa lalu dan di akhir-akhir ini seakan terus menghantui dirinya, pagi, siang dan malam, maka kemudian SBY dan tiraninya selalu dilanda Tsunami Kepanikan yang tiada henti-hentinya, sampai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB pun ditanggapi secara berlebihan olehnya melalui anak dan para penyembahnya.

Namun sepertinya, Peninjauan Kembali (PK) dan keluarnya Anas Urbaningrum ini memang pantas untuk membuat tulang-tulang Trio Cikeas dan penopang tiraninya gemetaran.

Betapa tidak, jika saja PK ini nantinya dikabulkan alias menang di Mahkamah Agung, maka kekuasaan Trio Cikeas di Partai Demokrat akan langsung ambruk.

Disusul kemudian dengan bangkitnya kembali pergerakan politik Anas bersama ribuan loyalisnya yang sudah lama dipaksa meninggalkan kepengurusan Partai Demokrat oleh SBY, dan yang kembali akan melakukan perlawanan politik pada SBY.

Olehnya, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, Peta dan Dinamika Politik Nasional akan segera berubah total!.

Koalisi-koalisi partai –terlebih yang selama ini masih mencair– akan dikocok ulang, lalu SBY, AHY dan Ibas hanya akan jadi penonton pertarungan politik nasional ke depan dengan perasaan was-was. Jangankan turut jadi kontestan Pemilu, tidak diburu KPK saja akan dirasakannya sebagai kegembiraan yang mengharu biru (MT)

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY Saiful Huda Ems

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Yang disebut Begal Partai itu bukanlah Jenderal yang bermaksud baik, membantu para pendiri dan pengurus serta semua kader Partai Demokrat, dari satu keluarga Cikeas yang mengambil alih kepemimpinan partai dan menggantinya dengan seluruh anggota keluarganya.

Pembegal Partai itu bukanlah Jenderal yang “dilamar” oleh para pendiri dan pengurus Partai Demokrat, untuk kemudian dipilihnya menjadi Ketua Umum, serta diharapkannya dapat memperbaiki Partai Demokrat yang sudah sekarat, akibat dikuasai dan dikendalikan oleh seorang pelarian Mayor yang dijadikan pemimpin karbitan oleh orang tuanya.

Namun, yang disebut begal partai adalah seseorang yang karena ketakutannya setelah menjabat sebagai presiden kemudian, nantinya tidak lagi mempunyai kedudukan, pengaruh dan kekayaan apa-apa, sehingga harus merebut Partai Demokrat, dan membuang 98 orang pendirinya serta mengganti hanya dengan namanya sendiri bersama satu orang pendiri lagi yang sudah mati, hingga tanpa malu mempertontonkan diri sebagai politisi bodoh yang tak mengerti syarat-syarat pendirian partai politik yang tertuang dalam UU Partai Politik.

Pembegal partai, adalah orang yang memaksakan anaknya yang masih hijau, bau kencur alias Bocil yang baru belajar bicara, untuk bersama adiknya memimpin Partai Demokrat dan menarik uang setoran sebanyak-banyaknya dari para pengurus dan Bakal Caleg (Baleg), yang akan diusung oleh partainya, mulai dari Baleg Pusat hingga di daerah-daerah seluruh Indonesia dan Dapil yang ada luar negeri.

Pembegal partai, adalah mereka: SBY. AHY dan Ibas adiknya, yang tanpa malu menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan “menyihir” semua pesera Kongres Partai Demokrat 2020, untuk mau memilih anaknya sebagai Ketua Umum dan mau menerima AD/ART Partai Demokrat, yang disusun-susun sendiri oleh SBY dan dimakasudkan hanya menguntungkan bagi diri dan keluarganya sendiri.

Ya, pembegal partai adalah SBY yang memaksa secara membabi buta, merubah Partai Demokrat untuk tak lagi menjadi partai yang demokratis dan terbuka, melainkan menjadi Partai Keluarga yang bisa mengokohkan kekuasaan keluarga, yakni keluarga Cikeas pimpinan SBY dan para penghambanya !…

Herzaky sebagaimana Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masihlah Bocil-Bocil yang masih dalam tahap belajar bicara, harusnya perbanyak wawasan politik dahulu baru kemudian tampil di berbagai media untuk bicara tentang politik.

Sebab jika mereka berdua tidak melakukan hal itu terlebih dahulu, maka kami khawatir panggung politik Indonesia ke depan hanya akan diisi oleh politisi-politisi pemula yang baru mulai belajar bicara. Kalau sudah demikian yang merugi nantinya ya Rakyat Indonesia ini juga…(SHE).[MT]

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026