MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan dokumen palsu oleh anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Rasyid. Pernyataan ini muncul menanggapi memanasnya polemik setelah Koordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko, yang mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk segera mengambil tindakan tegas yang memberikan informasi awal kembali menegaskan kepemilikan data dan fakta kuat.
“Kami sangat prihatin dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan pejabat publik seperti Abdul Rasyid,” tegas Uchok Sky Khadafi. “Ini adalah masalah serius yang menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.”
Uchok menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. “Jika memang ada indikasi kuat penggunaan dokumen palsu, ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga institusi DPRD secara keseluruhan. Kami mendukung penuh proses hukum untuk mengungkap kebenaran,” ujarnya.
“Pernyataan narasumber yang bersikukuh memiliki data dan fakta harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jangan sampai kasus semacam ini dibiarkan menggantung dan menimbulkan preseden buruk,” tambahnya.
CBA memandang bahwa kasus dugaan dokumen palsu ini harus menjadi momentum bagi penegakan hukum yang berani dan tanpa pandang bulu. “Tidak peduli siapapun itu, jika terbukti melanggar hukum, apalagi dengan memalsukan dokumen, maka harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Uchok.
“Pemalsuan dokumen adalah tindakan pidana serius yang dapat merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks jabatan publik. Ini bisa mengindikasikan ketidakjujuran dan niat buruk,” lanjutnya.
CBA juga menyoroti peran media dalam mengawal kasus ini. “Kami mengapresiasi keberanian media dalam mengangkat isu ini. Namun, kami juga mengingatkan pentingnya verifikasi ketat dan keberanian untuk tetap memberitakan fakta, meskipun ada tekanan atau somasi. Hak jawab memang harus diberikan, tetapi kebenaran tetap harus menjadi prioritas,” pungkas Uchok Sky Khadafi.
CBA berharap kasus ini dapat diselesaikan secepatnya melalui jalur hukum yang transparan dan adil, demi menjaga marwah institusi publik dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak sebagaimana mestinya.
