MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Roy Murtadho melontarkan kritik keras terhadap Hashim Djojohadikusumo. Ia menilai kebijakan perluasan penarikan pajak hingga transaksi kecil masyarakat berpotensi semakin membebani rakyat kecil. Di sisi lain, menurut Roy, kepentingan bisnis negara justru dinilai memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu.
Roy juga menyoroti rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia mempertanyakan alasan pemindahan satwa langka tersebut yang diklaim untuk mencegah kepunahan.
“Parah sekali. Hashim Djojohadikusumo mau peras rakyat dengan perluas penarikan pajak ke transaksi kecil rakyat. Giliran bisnis negara, dia diuntungkan,” kata Roy Murtadho, Rabu (18/11/2026).
Menurut Roy, kebijakan perpajakan semestinya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan kecil. Jangan sampai negara justru semakin agresif menarik pajak dari aktivitas ekonomi rakyat, sementara persoalan pemerataan keuntungan ekonomi belum terselesaikan.
Kritik Roy semakin tajam ketika menghubungkan persoalan tersebut dengan rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon. Ia menduga agenda konservasi tersebut memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan akses terhadap potensi tambang emas di kawasan tersebut.
“Gilanya lagi, dia mau memindah badak Ujung Kulon ke Banyuwangi dengan alasan mencegah kepunahan, padahal mau memberikan akses pada tambang emas,” ujarnya.
Roy menilai alasan penyelamatan satwa langka tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membuka jalan bagi kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, konservasi harus benar-benar mengutamakan perlindungan habitat dan kelangsungan hidup badak Jawa, bukan justru mengorbankan kawasan konservasi demi kepentingan ekonomi.
Ia kemudian menyindir hubungan politik dan kekeluargaan Presiden Prabowo Subianto dengan Hashim Djojohadikusumo. Roy melihat keduanya seolah memiliki keselarasan dalam arah kebijakan yang dinilainya lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan rakyat.
“Prabowo dan Hashim kakak adik klop,” sindirnya.
Pernyataan Roy tersebut menjadi kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo, khususnya menyangkut perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.
Persoalan relokasi badak Jawa sendiri perlu diuji secara terbuka melalui kajian ilmiah dan penjelasan pemerintah. Demikian pula dugaan keterkaitan relokasi dengan kepentingan pertambangan emas harus dibuktikan melalui data perizinan, peta konsesi, serta dokumen resmi, agar tidak berhenti sebagai tudingan politik.
Bagi Roy, jangan sampai rakyat kecil terus dibebani kewajiban membayar pajak, sementara kekayaan alam dan kebijakan negara justru dipersepsikan lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal.
