16 November 2026

Andi Reski Wirawansa

Henry Hosang: Jangan Ada Pembiaran! Bongkar Dugaan Penipuan, Penggelapan Dana Korporasi hingga Dokumen Perbankan Bernilai Fantastis

MoneyTalk.id, Jakarta  — DPP Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) melontarkan desakan keras kepada Polda Metro Jaya agar segera mengusut secara menyeluruh laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana korporasi yang menyeret Direktur PT RMT Capital Finance berinisial MT bersama seorang warga negara asing (WNA) berinisial RMT.

Keduanya telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Direktur Utama PT Arung Agro Indonesia, Andi Reski Wirawansa, dengan didampingi tim kuasa hukum DPP CWIG.

Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/****/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 13 November 2026 pukul 01.00 WIB.

Ketua Umum DPP CWIG, Henry Hosang, menegaskan bahwa diterimanya laporan tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membongkar secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk aliran dana, penggunaan dokumen, konstruksi transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

“Kami meminta Polda Metro Jaya menunjukkan keseriusan melalui langkah penyelidikan dan penyidikan yang profesional, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Henry.

Dua Kali Somasi, Penyelesaian Tak Kunjung Jelas. CWIG Pertanyakan Persyaratan Take Down Berita

Henry Hosang mengungkapkan bahwa sebelum menempuh jalur kepolisian, pihak pelapor telah melayangkan dua kali somasi kepada PT RMT Capital Finance. Namun, menurut pihak pelapor, kedua somasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret atas persoalan yang dipermasalahkan.

CWIG juga menyoroti adanya persyaratan penurunan pemberitaan media massa (take down) dalam tanggapan pihak perusahaan terhadap somasi tersebut.

Henry menilai persoalan substansial tidak semestinya dialihkan menjadi persoalan pemberitaan.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Ketika persoalan pokok belum mendapatkan penyelesaian yang jelas, mengapa justru muncul persyaratan agar pemberitaan diturunkan? Apakah yang lebih penting adalah menyelesaikan persoalan yang dilaporkan atau menghentikan informasi agar tidak diketahui publik?”

“Kami tegaskan, CWIG tidak dapat diarahkan untuk menghentikan fungsi pengawasan hanya karena ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan. Selama informasi yang disampaikan memiliki dasar faktual, kepentingan publik harus tetap dihormati,” ujar Henry.

Dokumen Perbankan Rp100 Miliar, Comfort Letter USD60 Juta hingga Dugaan Pelanggaran UU ITE Harus Diusut Tuntas

Persoalan ini, menurut CWIG, tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa hubungan bisnis biasa sebelum seluruh fakta dan konstruksi transaksinya diperiksa.

Terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyidik, antara lain penggunaan dokumen perbankan berupa SKB BRI senilai Rp100 miliar dan Comfort Letter senilai USD60 juta yang autentisitas, asal-usul, serta dasar penerbitannya perlu diklarifikasi kepada institusi terkait.

Selain itu, CWIG meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak autentik, dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila ditemukan unsur penggunaan informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi ketentuan pidana, aktivitas jasa keuangan tanpa perizinan yang diwajibkan, serta kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Henry Hosang menegaskan bahwa seluruh aspek tersebut harus diperiksa secara serius dan tidak boleh berhenti hanya pada dugaan penipuan dan penggelapan.

“Jangan berhenti pada siapa yang menandatangani perjanjian atau siapa yang berhadapan langsung dengan pelapor. Periksa bagaimana transaksi dibangun, dokumen apa yang digunakan, apakah terdapat penggunaan dokumen elektronik yang melanggar hukum, siapa yang menerbitkan atau menggunakannya, ke mana dana bergerak, dan siapa yang menikmati hasilnya.”

“Jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, pelanggaran UU ITE, aktivitas keuangan tanpa izin, ataupun tindak pidana pencucian uang, kami meminta seluruhnya didalami sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada aspek yang sengaja maupun tidak sengaja terlewat,” tegas Henry.

Henry menegaskan bahwa CWIG akan terus mengawal perkembangan perkara dan tidak akan berhenti hanya pada tahap pelaporan.

“Kami tidak meminta siapa pun dihukum berdasarkan opini. Kami meminta aparat membuktikan fakta berdasarkan alat bukti dan hukum. Jika unsur pidana terpenuhi, proses seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu.”

CWIG Buka Posko Pengaduan, Korban Lain Diminta Berani Melapor

Sebagai bagian dari fungsi edukasi, advokasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat, DPP CWIG membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan atau memiliki informasi relevan mengenai aktivitas PT RMT Capital Finance.

“Kami mengimbau siapa pun yang memiliki pengalaman, dokumen, atau informasi terkait persoalan ini agar tidak ragu menyampaikan pengaduan melalui jalur yang benar. Setiap informasi akan kami telaah dan dokumentasikan sebelum diteruskan sesuai mekanisme hukum.”

“Pesan kami jelas: jangan ada pembiaran, jangan ada upaya mengaburkan fakta, dan jangan ada pihak yang merasa berada di atas hukum. CWIG akan menjalankan fungsi kontrol sosial sampai persoalan ini memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban hukum,” pungkas Henry Hosang.

Posko Pengaduan DPP CWIG:

WhatsApp: 081340288999 / 08118862616

DPP CWIG menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Hak jawab dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati.