22 November 2026

Andra Soni

MoneyTalk.id, Jakarta – Gubernur Banten, Andra Soni diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan berinisial IF.

Sebelumnya mencuat setelah akun TikTok @orangdalem2801 mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan hubungan antara Andra Soni dan seorang perempuan bernama Ida Farida.

Dokumen tersebut memuat berbagai klaim, mulai dari kronologi hubungan, dugaan pernikahan siri yang disebut berlangsung pada 22 November 2021 di Cimahi, Jawa Barat, hingga persoalan pinjaman uang.

Sejumlah aktivis sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (16/7), mendesak pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.

Selain dokumen tersebut, di media sosial juga beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan isu tersebut. Dalam salah satu percakapan muncul penyebutan nama “Rakee”.

Dalam penelusuran sebelumnya, redaksi menemukan bahwa nama “Rakee” pernah disebut oleh Tinawati, istri Andra Soni, dalam wawancara di kanal YouTube Warta Kota Production sebagai nama panggilan salah satu putranya.

Namun, hingga kini belum terdapat bukti maupun konfirmasi yang dapat memastikan bahwa nama “Rakee” dalam percakapan yang beredar merujuk kepada orang yang sama, sehingga keterkaitan tersebut belum dapat dipastikan.

Di tengah ramainya isu tersebut, Ida Farida kemudian menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun TikTok @user1o972.

Dalam video berdurasi sekitar 44 detik itu, Ida membantah informasi yang beredar dan menyebut isu yang mengaitkan dirinya dengan Andra Soni sebagai hoaks.

Saya memohon maaf kepada masyarakat tentang beredarnya isu dengan salah satu tokoh di TikTok. Itu berita hoax. Saya sendiri tidak mengetahui, dan saya sendiri akan memproses secara hukum pembuat berita tersebut,” ujar Ida.

Ida juga menyatakan hubungannya dengan pihak yang disebut dalam isu tersebut berjalan baik.

Mengenai laporan ke Komnas Perempuan yang sebelumnya ramai diperbincangkan, ia mengatakan hal itu terjadi karena kesalahpahaman dan emosi sesaat akibat tidak adanya komunikasi lebih lanjut.

Pencabutan pengaduan dugaan kekerasan seksual oleh Ida Farida di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memunculkan perhatian publik.

Pasalnya, pengaduan yang sebelumnya sempat beredar luas di media sosial itu turut menyeret nama Gubernur Banten, Andra Soni.

Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun media sosialnya, Ida menyatakan telah mencabut pengaduan yang sebelumnya diajukan ke Komnas Perempuan. Ia mengaku pengaduan tersebut dibuat karena emosi sesaat akibat tidak adanya komunikasi lebih lanjut.

“Pelaporan saya ke Komnas Perempuan itu karena emosi sesaat karena tidak adanya komunikasi lebih lanjut,” ujar Ida dalam video tersebut.

Tak hanya mencabut pengaduan, Ida juga menyebut informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pelecehan seksual sebagai hoaks.

Ia mengaku selama ini memiliki hubungan yang baik dengan tokoh Banten yang sebelumnya dikaitkan dengan pengaduannya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Komnas Perempuan terkait proses penanganan pengaduan tersebut sebelum akhirnya dicabut maupun hasil pendalaman atas keterangan yang pernah disampaikan pelapor, pihak Andra Soni juga belum memberikan komentar.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyoroti anggaran jasa laundry untuk Kepala Daerah Provinsi Banten yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.

Menurut Jajang, di tengah angka kemiskinan Provinsi Banten yang per September 2025 tercatat sebesar 5,51 persen atau sekitar 760.850 jiwa, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pribadi pejabat.

“Data kemiskinan ini menunjukkan masih banyak warga Banten yang hidup dalam keterbatasan. Penyebab utamanya memang soal kurangnya keterampilan kerja dan ketimpangan pembangunan. Tapi yang menjadi ironi, anggaran daerah justru terlihat lebih berpihak pada kenyamanan pejabat dibanding kepentingan rakyat miskin,” ujar Jajang dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Ia mencontohkan pos anggaran jasa laundry untuk Gubernur Banten Andra Soni yang menurutnya cukup mencolok.

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, pada Tahun Anggaran 2025, anggaran jasa laundry Kepala Daerah mencapai Rp110.068.000. Sementara pada Tahun Anggaran 2026, anggaran tersebut kembali dialokasikan sebesar Rp109.640.000.

“Kalau ditotal hampir Rp220 juta hanya untuk jasa laundry. Ini memang bukan angka triliunan, tetapi bagi masyarakat kecil, angka itu sangat besar. Ini soal sensitivitas anggaran,” tegasnya.

Jajang mempertanyakan urgensi anggaran tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Rakyat masih berjuang mencari pekerjaan, kesulitan makan, dan menghadapi tekanan ekonomi. Tapi di sisi lain, uang daerah dipakai untuk mencuci baju pejabat dengan anggaran ratusan juta rupiah. Ini jelas menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.

Ia juga menilai, pos laundry tersebut kemungkinan hanya sebagian kecil dari berbagai fasilitas yang dinikmati pejabat daerah.

“Ini baru satu pos kecil. Belum kita bicara anggaran lain yang mungkin jauh lebih besar. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, maka APBD akan semakin terasa jauh dari kepentingan rakyat,” lanjutnya.

CBA meminta Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja-belanja yang dinilai tidak prioritas, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pribadi pejabat.

Menurut Jajang, anggaran publik seharusnya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, pendidikan keterampilan, dan pembangunan yang lebih merata.

“Rakyat selalu diminta berhemat, diminta meningkatkan skill, diminta bersabar menghadapi kondisi ekonomi. Maka pemerintah juga harus menunjukkan empati yang sama melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kemewahan birokrasi,” pungkasnya.